Beranda > Diskusi, Kelembagaan > Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah

Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah

Topik baru yang akan didiskusikan dalam lokakarya online kali ini adalah tentang Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah. Mengapa penting? Paling tidak, rumusan indikator pada diskusi ini akan sangat berguna sebagai alat untuk 1). mengukur efektifitas pemda, serta 2). media untuk menemukenali arah pengembangan efektifitas pemerintah daerah.

Mohon perhatiannya bahwa kita akan mendiskusikan Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah. Kata “Daerah” perlu ditambahkan agar diskusi lebih fokus pada pemerintah daerah sebagai unit analisisnya.

Topik diskusi ini merupakan lontaran ide dari Ibu Yuana pada link ini. Lontaran komentar lengkapnya adalah sebagai berikut.

Menarik mencermati indikator Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness). Didalamnya disebutkan bahwa indikatornya adalah:

  1. kualitas layanan publik,
  2. kapasitas layanan masyarakat,
  3. kebebasan layanan masyarakat dari tekanan politik, dan
  4. kualitas perumusan kebijakan.

Ada yang lebih detail nggak ya. Kalau ada yang detail berupa check-list, kita bisa aplikasikannya di daerah

Sori kelupaan. Minta khusus agar jadi topik diskusi dong.

  1. niken
    6 April 2009 pukul 12:28 pm

    pak, saya lagi mencari kuisioner tentang implementasi sistem informasi keuangan daerah,,,, mohon bapak bersedia untuk mengirimkannya ke email saya
    terima kasih sebelumnya…….

  2. 6 April 2009 pukul 9:32 pm

    Saya kira, bahan-bahan yang ada di sini sudah dapat diatur-ulang menjadi kuesioner.

    Bentuk kuesioner yang sudah jadi, tidak dapat kami berikan. Selain karena akan mengurangi pengalaman Bapak / Ibu dalam research juga kami belum tahu tujuan riset dari bapak / ibu.

    Demikian kami sampaikan.

  3. muhammad tohir
    7 April 2009 pukul 4:59 pm

    yth pak Syukri A
    Saya mohon kpd bapak untuk mengirimkan kuisioner untuk mengukur efektivitas pengendalian keuangan dan kinerja untuk bahan tesis saya.Adapun Judul ” Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian” Artikel dari Bapak Hindri Asmoko…Atas perkenan dari Bapak saya ucapkan terima kasih

  4. 7 April 2009 pukul 7:16 pm

    Mohon maaf.

    Pak Syukriy ada di http://syukriy.wordpress.com/ atau dapat dihubungi melalui

    1. syukriy_a[at]yahoo.com
    2. syukriya[at]gmail.com

    Pada kedua alamat emai di atas, gantilah [at] dengan tanda @
    Sengaja dibuat pake [at] supaya tidak dispaming.

  5. 14 Juni 2010 pukul 4:38 pm

    salam kenal saya mahasiswa universitas cenderawasih fakultas ekonomi. saat ini saya sedang mau melakukan penelitian namun artikel yg saya punya mlik Pak Hindri Asmoko di dalamnya tidak terdapat kuisioner untuk mengukur efektivitas pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja. saya mohon bantuannya agar saya bisa memperoleh kuisioner itu, besar harapan saya atas bantuan bapak. kalau ada nomor yang bisa saya hubungi untuk berkomunikasi dengan Pak Hindri Asmoko, mohon bantuannya

    • 15 Juni 2010 pukul 4:29 pm

      @ Mbak Vanny

      Makasih atas kunjungannya. Tapi mohon maaf nih mbak. Saya tidak kenal dengan Pak Hindri Asmoko. Jadinya saya tidak bisa membantu lebih lanjut untuk mempertemukan Mbak Vanny dengan beliau. Mohon maaf

      BTW, kalau Mbak Vanny ingin membuat kuesioner tentang efektivitas pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja dilingkungan pemerintahan daerah, maka kami sarankan untuk menurunkannya dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Mbak Vanny bisa mencari dan menurunkannya dari Permendagri No 3 tth Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Itupun bila terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemda lo ya ;-)

      Mohon maaf

  6. 14 Juni 2010 pukul 4:39 pm

    mohon bantuanya

  7. Sofian Chandra
    7 Juli 2014 pukul 11:10 am

    Ass WrWb…bapak,,saya ingin melaontarkan ide sedikit? mengapa Pemerintah daerah enggan untuk menyususn perencanaan pembangunannya untuk disinergikan dengan perencanaan pembangunan aspek pertahanan di daerah? menurut saya , ini memiliki relevansi dan korelasi terhadap pencapaian indikator efektifitas kinerja Pemerintahan daerah?.. mohon tanggapan bapak,terimakasih wass.

    • 7 Juli 2014 pukul 11:45 am

      Waalaikum salam wr wb

      Karena aspek pertahanan bukan kewenangan pemda, tetapi kewenangan pusat.

      Karenanya pengkombinasian aspek pembangunan daerah dengan pertahanan ada di dokumen perencanaan pusat, yaitu: RPJM NASIONAL.

  8. 7 September 2008 pukul 4:12 pm

    Saya kira ini sebuah langkah maju. Selamat, bung.
    BPKP masih merupakan sebuah institusi yang sering dimintai pendapat dan bantuan oleh Pemda terkait pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya masalah keuangan dan kinerja (AKIP-LAKIP).
    Namun perlu diperhatikan beberapa hal yang menurut saya sangat penting, misalnya:

    1. Konsep yang disusun haruslah membumi, actionable dan doable. Apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, dan untuk apa pengukuran digunajakn haruslah terdefinisi dengan baik dan fit dengan regulasi yang dipatuhi Pemda. Balance dscorecard tidak dikenal di pemerintahan di Indonesia: so, bagaimana mensosialisasikannya ke semua daerah? Harus diingat: Pemda tidak akan mau melaksanakan jika tidak ada UU, PP, atau Permendagri yang mengatur atau setidaknya menyinggung istilah itu.

    2. Perhatikan “medan” yang ada. Balanced-scorecard sukses di bisnis karena pelanggan dan keinginan mereka jelas dan mudah diidentifikasi. Selain itu, karyawan selaku pemberi pelayanan/barang juga mengikat kontrak yang tegas dan jelas dengan perusahaan. Ini berbeda dengan di sektor pemerintahan, terutama pemerintahan daerah. Tidak ada “kontrak” antara pelaksana (staf) dengan kepala SKPD atau KDH. Artinya, kerja ndak kerja tetap gajian. PGPS juga tuh…

    3. Fokus ke kinerja yang mana? Pengukuran kinerja keuangan di Pemda sampai saat ini cuma untuk menilai: apakah Pemda pintar “menghabiskan” anggaran atau tidak. Yang dilihat cuma selisih realisasi dan anggarannya, plus SILPA. So, kalau pemahaman seperti ni masih bercokol di benak orang-orang Pemda dan DPRD, konsep balanced scorecard ibaratnya membangun sesuatu yang tidak bakal digunakan orang… Saya kira, dalam taratab keilmuan, oke saja. Kalau nulis buku dengan judul BALANCED SCORECARD UNTUK PEMERINTAH DAERAH saya kira akan laris manis…

    Matur nuwun.

    Syukiys last blog post..Korupsi Politik di Parlemen

Comment pages
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 940 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: