Beranda > Diskusi, Featured, Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan > Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan

Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan

Akhmad Solikin, SE, Ak, MA
Sumber: JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 2, No. 2, November 2006, Hal 1 – 15

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan gagasan yang terjadi di berbagai negara, peranan negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah (government) menjadi kepemerintahan (governance). Pergeseran peran tersebut cenderung menggeser paradigma klasik yang serba negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma kepemerintahan yang baik (good governance) terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Tiga prinsip itu berlaku universal. Selain tiga prinsip itu, ada ahli yang menambahkan satu unsur lagi, misalnya hak asasi manusia (human rights) dan atau rule of law (Seger dan Billah, 2006).

Perkembangan wacana di tingkat global tentang new public management (NPM) jelas berpengaruh pada perkembangan wacana good governance di Indonesia (Solikin, 2005). Hal ini ditambah lagi dengan pelajaran yang dapat diambil dari krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1997. Berkaitan dengan krisis tersebut, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan, banyak diceramahi tentang kurangnya transparansi dan pentingnya tata pemerintahan yang baik. Menurut penilaian Stiglitz (2006), Indonesia sungguh-sungguh meresapi pesan-pesan tersebut dan mulai ada perubahan cara berpikir.

Perubahan cara berpikir tersebut kemudian berbuah dengan penerbitan peraturan perundangan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi pemerintah. Pada awalnya, gerakan ini diawali dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian melibatkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN, dulu Kementerian Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah berhasil menetapkan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 (UU 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga UU tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan negara, dari administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management). Reformasi keuangan negara ini dipelopori oleh Departemen Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun berpijak dari cara berpikir dan cita-cita yang sama, tetapi karena dikembangkan oleh instansi yang berbeda, pada tahap awal, tampaknya kedua jenis laporan ini berjalan sendiri-sendiri. Dengan disajikan terpisah dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berbeda, tidak dapat dipetik manfaat maksimal dari penyusunan dua jenis laporan tersebut.

Dalam UU 17/2003 disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja ke dalam sistem penganggaran. Apabila kedua hal tersebut tidak disatukan, dapat terjadi duplikasi dalam penyusunan rencana kinerja dan rencana anggaran. Lagipula, sistem anggaran berbasis kinerja tentu saja memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntabilitas kinerja. Dengan penyatuan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, sekaligus dapat terpenuhi kebutuhan untuk anggaran berbasis pretasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan (Nasution, 2004).

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (PP 8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kebutuhan akan penggabungan kedua jenis laporan tersebut cukup terpenuhi. Bahkan Penjelasan PP ini juga menyebutkan perlunya pengintegrasian sistem akuntabilita instansi pemerintah dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem yang sangat terintegrasi tersebut diharapkan dapat menggantikan Inpres 7/1999.

Meskipun sudah menjawab sebagian masalah, kemungkinan masih ada masalah lain yang belum terpecahkan atau setidaknya untuk mengoptimalkan manfaat dari penggabungan kedua jenis tersebut. Paper ini berusaha memotret masalah yang masih ada. Agar potret yang disajikan lebih utuh, terlebih dahulu dibahas mengenai perkembangan ide mengenai laporan kinerja dan laporan keuangan pemerintah. Potret kondisi sekarang tersebut kemudian diperkaya dengan studi literatur terkait dengan isi (content) dari laporan akuntabilitas.

Uraian dalam paper ini dibatasi pada pelaporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat, sehingga tidak membahas pelaporan keuangan pada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

B. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Soedarjono (1997) usaha-usaha untuk menerapkan pelaporan kinerja pemerintah dapat ditelusuri sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/1998. Memang secara faktual, peraturan yang berkaitan baru ditetapkan dalam bentuk Inpres 7/1999.

Dalam Inpres 7/1999 tersebut disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah:

  1. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
  2. terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
  3. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
  4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inpres tersebut juga menentukan bahwa setiap instansi pemerintah sampai dengan eselon 2 per tanggal 30 September 1999 sudah harus mempunyai perencanaan strategis yang berisi: (1) visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; (2) tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; dan (3) cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sedangkan mulai akhir tahun anggaran 2000/2001, setiap instansi pemerintah sudah harus mempunyai LAKIP. LAN kemudian menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Keputusan ini, dipakai sistem berjenjang untuk mengkaitkan antara visi dengan kegiatan. Sebagai contoh, dalam Rencana Strategis (Renstra) dikenal adanya Perencanaan Kinerja 1 (PK-1) untuk menjelaskan kegiatan, PK-2 untuk menguraikan sasaran, dan PK-3 untuk menguraikan program. Dengan demikian, antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi akan dapat ditelusuri kaitannya dengan program unit atau instansi yang lebih tinggi, bahkan sistem ini dapat menjamin keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan pencapaian visi dan misi pemerintah. Demikian pula dalam mengevaluasi kinerja, juga dipakai sistem berjenjang. Dengan demikian terdapat Evaluasi Kinerja 1 (EK-1) untuk mengevaluasi kinerja kegiatan, EK-2 untuk mengevaluasi kinerja sasaran, dan EK-3 untuk mengevaluasi kinerja program.

Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator input, output, outcome, benefit, dan impact. Dalam kenyataannya, indikator yang dapat dengan tepat diidentifikasi hanyalah input dan output, sedangkan indikator yang lain lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya. Selanjutnya, masing-masing indikator kinerja dipecah atau diuraikan, dan setiap sub indikator diberikan bobot tertentu. Misalnya, indikator input yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan adalah keputusan, dana, sarana, dan sumber daya manusia; maka pada setiap unsur tersebut diberikan pembobotan. Lebih lanjut, indikator input, output, (dan kadang outcome) juga diberikan suatu bobot tertentu untuk mengukur kinerja suatu kegiatan.

Sistem pembobotan ini juga diterapkan untuk mengukur kinerja unit yang lebih tinggi. Misalnya dalam hal suatu sasaran terdiri dari berbagai kegiatan, maka kegiatan-kegiatan tersebut diberikan suatu bobot tersendiri untuk dapat mengetahui kinerja sasaran tersebut. Demikian selanjutnya, sehingga untuk suatu unit organisasi tertentu dapat diperoleh suatu angka tunggal (dalam persen) yang menggambarkan kinerja unit organisasi tersebut.

Dengan sistem berjenjang dan sistem pembobotan tersebut, mengakibatkan LAKIP tidak lebih hanya sebagai formalitas belaka. Apalagi dengan belum mantapnya sistem pengukuran kinerja, antara lain dengan kenyataan bahwa penentuan bobot suatu indikator kinerja ditetapkan secara internal (biasanya berdasarkan kesepakatan internal), maka nilai kinerja yang dicantumkan dalam LAKIP hanyalah merupakan hasil dari suatu proses aritmatika saja (Solikin, 2005).

Masalah lain dalam sistem ini adalah pengukuran indikator kinerja kegiatan yang harus dirinci sampai unsur-unsur indikator, dan uraian ini harus dilampirkan dalam bentuk lampiran PK dan EK menjadikan LAKIP sangat tebal dan tidak menarik untuk dibaca.

Pada tahun 2003, terbit Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yaitu menyempurnakan Keputusan Nomor 589/IX/6/Y/99. Dalam keputusan ini, tetap ada Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan bagaimana mencapai sasaran tersebut (dalam bentuk uraian kebijakan dan program). Renstra meliputi waktu 5 tahun. Kebijakan dan program tersebut kemudian setiap tahun akan dipilih kebijakan dan program mana yang akan dilaksanakan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan (Rencana Kinerja Tahunan/RKT). Masih sama dengan peraturan yang lama, indikator kinerja kegiatan masih memakai masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Berbeda dengan peraturan terdahulu yang mengenal formulir PK dan EK, pada peraturan baru disebutkan adanya dua formulir untuk mengukur kinerja, yaitu formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Untuk menetukan kinerja keguatan atau pencapaian sasaran, digunakan cara perbandingan antara rencana (target) dengan realisasi, untuk masing-masing indikator kinerja. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam hal ini tidak diberikan pembobotan pada setiap indikator kinerja kegiatan sehingga dapat diketahui angka tunggal kinerja kegiatan tertentu. Lebih lanjut, juga tidak diberikan pembobotan pada kinerja kegiatan-kegiatan untuk memperoleh kinerja sasaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Formulir PKK dan Formulir PPS disajikan dalam Lampiran 1 dan 2.

Di satu sisi, penghilangan pembobotan (indeks) tersebut dapat menghilangkan praktik ”operasi aritmatika”, tetapi di pihak lain penentuan kinerja sasaran menjadi tidak berhubungan dengan kinerja kegiatan. Menurut Sudiman dan Widjinarko (2004) data realisasi dari rencana tingkat capaian sasasarn kemungkinan dapat berasal dari data realisasi capaian kinerja kegiatan atau harus melalui suatu studi/telaah/survey secara khusus. Dengan demikian, sebenernya masih ada kemungkinan penggunaan metode pembobotan atau indeks.

Sekurang-kurangnya LAKIP terdiri dari (Sudiman & Widjinarko, 2004; Tim Pusdiklat Pegawai, 2005): (1) Ikhtisar Eksekutif, (2) Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, serta Analisis Perkembangan Stratejik, (3) Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja, (4) Akuntabilitas Kinerja, meliputi Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, (5) Penutup, dan (6) Lampiran yang meliputi Formulir PKK dan Formulir PPS serta dokumen lain yang diperlukan.

Seperti disebutkan di atas, dalam LAKIP bagian akuntabilitas kinerja terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas Kinerja meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran. Sedangkan analisis keuangan berisi alokasi dan sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi.

Keputusan Kepala LAN yang diterbitkan tahun 2003 tersebut sampai saat ini belum diganti atau belum ada keputusan yang baru. Seperti yang diuraikan secara singkat di atas, pada keputusan tersebut belum tergambar adanya penggabungan antara laporan kinerja dengan laporan keuangan. Jika dicermati uraian pada akuntabilitas keuangan, ternyata hanya berisi rencana dan realisasi anggaran serta analisis efisiensi penggunaan anggaran.

C. Pengungkapan Kinerja dalam Pelaporan Keuangan

Sebelum tiga paket UU Keuangan Negara terbit, laporan keuangan yang disyaratkan untuk disampaikan oleh pemerintah kepada DPR atau DPRD adalah Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan Nota PAN atau Perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD (Simanjuntak, 2005). Pada level instansi, selain memberikan sumbangan untuk penyusunan PAN atau Nota PAN, setiap instansi menyusun laporan tahunan (annual report). Dalam laporan tahunan, umumnya yang dilaporkan adalah rencana dan realisasi Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun Daftar Isian Proyek (DIP) baik dalam pengertian kegiatannya maupun dalam jumlah uangnya. Kemudian laporan juga mencakup sumber daya yang dimiliki pada awal tahun, perubahan-perubahan, dan saldo akhir tahun. Sumber daya yang dilaporkan umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana maupun perkembangan dalam lingkungan eksternal.

Setelah adanya reformasi keuangan negara, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Penyampaian laporan keuangan tersebut dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP 24/2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, selain empat jenis laporan keuangan tersebut (yang disebut dengan laporan keuangan pokok), entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan pasal 31 UU 17/2003 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga. Sedangkan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005), Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Unsur yang dicakup dalam laporan tersebut meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Memang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa manfaat informasi realisasi anggaran antara lain adalah menyediakan informasi bagi pengguna laporan bahwa perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah dilakukan secara efisien, efektif, dan hemat.

Pada PP 24/2005 pernyataan yang lebih tegas berkaitan dengan prestasi kerja atau kinerja antara lain dapat ditemukan pada:

  • Catatan atas Laporan Keuangan
  • Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan ini meliputi penjelasan atau rincian dari angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pokok, antara lain dapat menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Pada PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan pokok yang mempunyai hubungan atau referensi silang dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan. PSAP Nomor 04 juga mengakui bahwa pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya tertarik dari segi perubahan aset bersih pemerintah (atau laba/ bottom line pada perusahaan swasta) tetapi juga sangat tertarik pada kinerja pemerintah dalam perbandingan dengan target yang telah ditetapkan.

    Dalam PSAP Nomor 04, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan. Pembahasan kinerja keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

    Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan ini harus (1) menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, (2) menggambarkan dengan jelas rencana dan realisasi kinerja keuangan, (3) menguraikan prosedur yang disusun dan dijalankan oleh manajemen berkaitan dengan informasi kinerja keuangan.

    Selanjutnya, pembahasan mengenai kinerja keuangan harus (1) meliputi hasil positif maupun negatif, (2) menyajikan data historis yang relevan, (3) membandingkan hasil dengan tujuan dan rencana, dan (4) menjelaskan mengenai indikator, hasil, dan perbedaan antara hasil dengan tujuan atau rencana.

    Lebih lanjut disebutkan bahwa Catatan ini dapat menyajikan penjelasan dan hambatan yang ditemui apabila suatu entitas belum dapat mencapai target yang ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan sekolah dasar yang belum mencapai target.

  • Laporan Kinerja Keuangan
  • Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan ini adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi tentang pendapatan operasional, belanja, dan pengungkapan surplus atau defisit. Pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa analisis dalam laporan ini dapat digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (misalnya beban penyusutan, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan sebagainya) atau klasifikasi fungsi (berdasarkan program).

    Memperhatikan uraian di atas, dengan demikian tampak bahwa pelaporan kinerja disediakan tempat yang cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Meskipun istilah yang dipakai adalah kinerja keuangan, yaitu kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan, ternyata dalam PSAP Nomor 04, istilah-istilah dan mekanisme yang dipakai mirip dengan sistem yang ada dalam LAKIP sebagaimana diuraikan dalam bagian B makalah ini. Berkaitan dengan Laporan Kinerja Keuangan, sayang belum ada PSAP khusus yang mengatur, sehingga tidak dapat diketahui lebih jauh bagaimana hubungan antara LAKIP dengan Laporan Kinerja Keuangan. Meskipun demikian, dari Catatan atas Laporan Keuangan dapat diindikasikan bahwa Laporan Kinerja Keuangan tampaknya juga memberikan informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam LAKIP.

D. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

Pelaporan kinerja dalam bentuk LAKIP diperkenalkan pada tahun 1999 (efektif berlaku mulai 2000/2001), mendahului pelaporan keuangan yang diundangkan tahun 2003 (efektif berlaku tahun 2006). Dalam perkembangannya, ternyata ’rezim’ pelaporan keuangan lebih berkembang dibanding ’rezim” LAKIP.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian B dan C, ternyata masing-masing LAKIP atau Laporan Keuangan belum diintegrasikan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 (PP 8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Penjelasan PP ini disebutkan bahwa UU 17/2003 merupakan langkah maju dimana mengharuskan pencantuman informasi tambahan tentang kinerja pengguna anggaran dalam laporan keuangannya. Pencantuman atau penambahan tersebut sejalan dengan paradigma penganggaran yang harus dapat mengidentifikasikan keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program yang didanai dengan APBN/APBD.

Penjelasan PP 8/2006 juga mengakui belum terintegrasinya LAKIP dengan laporan keuangan sehingga menetapkan perlunya penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan (SAP). Dalam Pasal 20 PP 8/2006 ada tambahan, bahwa selain terintegrasi dengan ketiga sistem tersebut, SAKIP juga perlu terintegrasi dengan sistem perbendaharaan. Sistem yang terintegrasi tersebut akan diwujudkan dalam Peraturan Presiden yang diharapkan dapat menggantikan Inpres 7/1999.

Sebagai perbandingan, negara bagian New South Wales (NSW) di Australia dalam pelaporan kinerjanya menghubungkan antara laporan kinerja dengan siklus anggaran dengan menggunakan pelaporan SEA (service efforts and accomplishments). Teknologi pelaporan dengan SEA mencakup pelaporan pencapaian (outcomes), sumber daya yang digunakan (inputs) dan efisiensi (diukur dalam biaya per unit keluaran dan hasil). Dalam hal ini, NSW Treasury menggunakan data SEA sebagai dasar melakukan perencanaan (Christensen & Yoshimi, 2001).

Dalam PP 8/2006 disebutkan bahwa SAKIP tersebut setidaknya dapat menginformasikan perkembangan keluaran dari setiap kegiatan dan hasil dari setiap program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Berdasarkan UU 1/2004, dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

PP 8/2006 memberikan ilustrasi bentuk dan isi Laporan Kinerja seperti yang dicantumkan dalam Lampiran 3. Apabila dibandingkan antara PP 8/2006 (Lampiran 3) dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 (lampiran 1 dan 2) dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. dari segi prinsip pelaporan, secara umum sama, yaitu membandingkan antara rencana dan realisasi. Meskipun demikian, dalam PP 8/2006 secara jelas disandingkan antara belanja (baik anggaran maupun realisasi) dengan hasil/keluaran (baik rencana, realisasi, maupun satuan yang dipakai). Dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003, belanja juga termasuk yang harus dilaporkan (terutama dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan), tetapi masuk dalam salah satu indikator kinerja input.

b. dari segi teknik pengukuran, dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 untuk melakukan pengukuran kinerja dikenal adanya Formulir PKK untuk mengukur kinerja kegiatan dan Formulir PPS untuk mengukur kinerja program. Sedangkan dalam PP 8/2006 pembagian tersebut tampaknya tidak ada.

c. dari segi pengukuran kinerja, dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 dikenal adanya indikator kinerja kegiatan (dalam inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts) dan indikator sasaran. Pada PP 8/2006, berdasarkan Lampiran III: Petunjuk Pengisian Formulir, indikator kinerja yang dipakai hanyalah hasil (output) atau keluaran (outcome). Perlu dicatat juga bahwa penggunaan indikator kinerja hasil dipakai untuk kegiatan dan indikator keluaran untuk mengukur kinerja program. Menurut pendapat penulis, ketentuan mengenai indikator kinerja ini lebih baik dari ketentuan LAN yang mengunakan indikator kinerja input sampai impacts untuk mengukur kinerja kegiatan. Jika menggunakan ketentuan LAN, pengukuran kinerja kegiatan sulit untuk dilakukan karena umumnya unit instansi hanya dapat mengukur sampai level outcomes (Solikin, 2005). Diakui bahwa pengukuran kinerja level manfaat dan dampak mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan memerlukan biaya yang besar untuk melakukan survey (Sudiman & Widjinarko, 2004).

d. dari segi penyajian laporan, dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 terdapat kolom khusus yang berisi persentase (%) pencapaian target, sebagai hasil perbandingan antara target dengan realisasi. Dalam PP 8/2006, kolom tersebut tidak ada. Hal ini kelihatannya sepele, tetapi angka persentase tersebut dapat membantu pembaca laporan untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja lebih mudah dibaca.

Dalam PP 8/2006 disebutkan bahwa laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Jenis laporan ini sama yang ditetapkan dalam UU 17/2003 sebagaimana dijelaskan dalam bagian C. Sedangkan Laporan Kinerja merupakan laporan tambahan yang terpisah dengan laporan keuangan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan jenis-jenis laporan yang terpisah, meskipun diharapkan penyusunannya dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.

Dengan terpisahnya laporan-laporan tersebut, kemudian timbul pertanyaan: dimanakah sisi penggabungan dari kedua laporan tersebut? Berdasarkan PP 8/2006, penggabungan tersebut dilakukan sebagai berikut:

a. seperti dijelaskan dimuka, Laporan Kinerja diharapkan didasarkan pada SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem perbendaharaan. Peraturan Presiden yang mengatur tentang hal tersebut, berdasarkan PP 8/2006 diharapkan dapat terbit tahun 2007 (satu tahun setelah penerbitan PP 8/2006). Dalam mengisi Laporan Kinerja seperti tercantum dalam Lampiran 3, maka diperlukan data dari sistem-sistem lain sebagai berikut:

Tabel 1. Sistem Sumber Data Laporan Kinerja

No

Item

Sistem Sumber

1

Anggaran Belanja Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran

2

Realisasi Belanja SAP, Sistem Perbendaharaan

3

Rencana Hasil/Keluaran Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran

4

Realisasi Hasil/Keluaran SAP, Sistem Perbendaharaan

5

Satuan Hasil/Keluaran Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran

Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003, SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja. pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang membentuk suatu siklus (Sudiman & Widjinarko, 2004; Tim Studi, 2005). Dengan terintegrasinya SAKIP dengan tiga atau empat sistem yang lain, berarti siklus yang lengkap dan indpenden sebagaimana dinyatakan dalam SAKIP yang lama menjadi tidak diperlukan lagi.

b. Pada Lampiran IV PP 8/2006 digambarkan tentang diagram hubungan antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan untuk pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dari diagram tersebut dapat disimak bahwa penggabungan antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit, baru dilaksanakan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN).

Dalam PP 8/2006 dijelaskan bahwa Laporan Kinerja disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jelaslah bahwa fungsi Laporan Kinerja adalah semacam laporan internal atau laporan manajemen, meskipun kemudian diintegrasikan dalam RUU APBN. Sedangkan Laporan Keuangan dikompilasi oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada Presiden dalam bentuk Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah dikoreksi dengan temuan BPK, Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan bersama RUU P2 APBN kepada DPR. Dengan demikian, Laporan Keuangan merupakan laporan untuk tujuan umum.

Dengan memperhatikan isi dan alur penyampaian Laporan Kinerja, terdapat kekhawatiran bahwa tujuan mengkomunikasikan secara periodik pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi pemerintah kepada para stakeholders, menjadi kurang tercapai. Menurut Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2005) informasi kinerja yang dikandung dalam laporan akuntabilitas kinerja memiliki dua fungsi utama.

Pertama, informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat kepada pemberi amanat. Kedua, informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik maupun penerima amanat untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah. Tujuan akuntabilitas akan tercapai apabila laporan tersebut dapat diakses secara luas oleh para stakeholders, antara lain dengan mengintegrasikan secara penuh Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas.

Apabila Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan diintegrasikan secara penuh, sebenarnya dalam hal pemeriksaan oleh BPK tidak ada masalah. Hal ini karena berdasarkan UU 15/2004 disebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Apabila pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah menghasilkan opini, pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Penggabungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tidak seharusnya terlalu menekankan pada hal-hal keuangan saja. Menurut Mosso (1999), selama ini model pelaporan pemerintah terlalu menitikberatkan pada jasa-jasa yang dibutuhkan, bukan pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Dengan demikian, pengukuran kinerja kuantitatif yang bersifat nonkeuangan menjadi sangat penting. Dalam kasus Indonesia, diharapkan penggabungan Laporan Kinerja sebagai hasil integrasi dengan sistem-sistem yang lain tidak hanya menonjolkan kinerja keuangan saja.

Selanjutnya, dalam penggabungan tersebut dapat mengambil bentuk suatu laporan terpisah atau suatu laporan lengkap. Dalam hal ini, di Amerika Serikat, berdasarkan Government and Results ACT of 1993 (GPRA) terdapat satu saja Laporan Akuntabilitas, yang mencakup informasi program dan informasi keuangan (termasuk laporan keuangan yang sudah diaudit) serta ukuran-ukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Artely, Ellison, & Kennedy, 2001).

E. Penutup

Menurut pendapat penulis, pengintegrasian Laporan Kinerja dengan Laporan Keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan di Indonesia. Penyusunan laporan yang terpisah, yang berasal dari sistem yang berbeda dan tidak terkait akan menyulitkann para penyusun laporan keuangan. Sebagaimana hasil penelitian dari Cavaluzzo dan Ittner (2003) pengembangan ukuran-ukuran kinerja saja tanpa meningkatkan akuntabilitas pelaporan hanya akan berfungsi simbolis, tidak ada pengaruhnya bagi perbaikan kinerja internal dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Lebih lanjut, meskipun pengembangan ukuran kinerja dan pengungkapan akuntabilitas sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, ternyata penelitian Cavaluzzo dan Ittner di Amerika Serikat membuktikan relatif rendahnya persepsi manajer terhadap kegunaan pelaporan yang sesuai dengan standar. Dengan demikian, penting untuk mendesain suatu sistem yang sederhana dan mudah diterapkan.

Dalam kaitan dengan penggabungan tersebut, perlu juga diperhatikan hak publik untuk dapat mengakses laporan tersebut untuk mengoptimalkan manfaat sistem pelaporan. Apabila Laporan Keuangan dapat diakses oleh publik (setidaknya lewat lembaga perwakilan), sebaiknya Laporan Kinerja juga dapat diakses oleh publik dengan mudah. Pengalaman India dengan gagasan akuntabilitas memberikan pelajaran betapa pentingnya umpan balik dari masyarakat dan aktivis sebagai kekuatan pendorong tercapainya akuntabilitas publik (Paul, 2002).

Daftar Pustaka

Artley, Will; DJ Ellison, dan Bill Kennedy. (2001). The Performance-Based Management Handbook. Volume 1: Establishing and Maintaining a Performance-Based Management Program. Washongton: Performance-Based Management Special Interest Group (PBM SIG)

Cavaluzzo, Ken S. dan Christopher D. Ittner. (2003). Implementing Performance Measurement Innovations: Evidenc from Government. Accounting, Organization, and Society

Christensen, Mark dan Hiroshi Yoshimi. (2001). A Two-country Comparison of Public Sector Performance Reporting: The Tortoise and Hare? Financial Accountability and Management, 17 (3)

Mosso, David. (1999). Accounting for the Business of Government: New Goals, Old Myths. Public Budgeting and Finance. Winter

Nasution, Mulia P. (2004). Reformasi Manajemen Keuangan Negara. Dalam Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphat (Editor). Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Cetakan 2. Jakarta: Kompas

Paul, Samuel. (2002). New Mechanism for Public Accountability: The Indian Experience. Diakses dari http://www.undp.org/governance/docsaccount/new-mechanism-accountability.pdf

Seger dan Mutasim Billah. (2006). Modul Diklatpim Tingkat IV. Dasar-dasar Administrasi Publik. Magelang: Pusdiklat Pegawai

Simanjuntak, Binsar H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei

Soedarjono. Akuntabilitas Kinerja Mengarahkan Pencapaian Misi Instansi Pemerintah. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Akuntabilitas pada Sektor Publik. Jakarta, 4 Desember 1997

Solikin, Akhmad. (2005). Accountability Reporting in Indonesia: When Self-serving Attributions Exaggerate Perceived Performance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei

Stiglitz. Joseph E. (2006). Dekade Keserakahan. Era 90’an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia. Serpong: Marjin Kiri

Suhady, Idup dan Desi Fernanda. (2001). Dasar-dasar Kepemerintahan yang Baik. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Sudiman dan Teguh Widjinarko. (2004). AKIP dan Pengukuran Kinerja. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Tim Pusdiklat Pegawai. (2005). AKIP dan Pengukuran Kinerja. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III. Jakarta: Pusdiklat Pegawai

Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2005). Modul Pelatihan: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Peraturan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Akhmad Solikin, SE, Ak, MA
Kepala Subbidang Penjenjangan Jabatan, Pusdiklat Pegawai, Badan Diklat Keuangan, Departemen Keuangan. Tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Lulus D3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (1995), S1 dari PE FEUI (1999), dan S2 dari IDEC, Hiroshima University (2004)

  1. Tarmizi, A.Md
    16 Maret 2009 pukul 8:54 pm

    Saya sangat tertarik dengan artikel tersebut tetapi yang menjadi permasalahan adala Bagaimana untuk menyusun sebuata Laporan Keuangan dengan LAKIP yang lebih mudah dan terarah sesuai dengan perundangan yang berlaku serta adakah aplikasi yang berhubungan dengan LAKIP seperti Aplikasi SAKPA atau SPM. Untuk menyusun LAKIP secara manual sangat susah apalagi untuk mengukur Output yang telah dicapai dengan membandingkan Indikator2 yang menjadi sebuah tolak ukur untuk Tercapainya Anggaran berbasis kierja

  2. 27 Mei 2009 pukul 8:14 pm

    saya sangat tertarik dengan artikel ini,namun saya ingin mempertanyakan : Apakah sisdur dan mekanisme penyusunan LAKIP pada PEMDA itu perlu di REVISI kembali ? makasih atas sumbangan ide yang diberikan. by. SAMRIN PAKAYA PEGAWAI PEMDA KAB.BOALEMO PROVINSI GORONTALO.

  3. 9 Januari 2013 pukul 6:44 pm

    coba kalian baca PMK 249 tahun 2011 dan PP 39 tahun 2006. kemudian kalian download aplikasi PP 39 dan buka website monev.anggaran.depkeu.go.id. dua hal sama yang diukur secara bersamaan oleh dua instansi yang berbeda. itu menunjukan keegoisan masing2 instansi untuk tetap menonjolkan eksistensinya.

Comment pages
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 940 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: