Beranda > info > Permasalahan Birokrasi Indonesia

Permasalahan Birokrasi Indonesia

Sumber: transparansi.or.id

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.

Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi.

Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain.

Dengan posisi dan kemamampuan besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi dengan aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.

Birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.

Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.

Di tengah posisinya yang cukup strategis, birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari berbagai kritik yang hadir yaitu:

  1. Buruknya pelayanan publik
  2. Besarnya angka kebocoran anggaran negara
  3. Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS
  4. Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi
  5. Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya.
  6. Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
  7. Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.

Dalam survei Doing Business 2009 yang dibuat oleh International Finance Corporation (IFC) di 181 negara, Indonesia berada pada urutan 129. Survei yang dilakukan terhadap 10 indikator berusaha, yaitu: starting a business, dealing with construction permits, employing workers, registering property, getting credit, dan protecting investor.

Selain itu paying taxes, trading across borders, enforcing contract serta closing a business. Dari kesepuluh indikator tersebut, Indonesia hanya mengalami kemudahan berusaha dalam hal getting credit, yakni kemudahan memperoleh kredit yang merupakan buah kerja Bank Indonesia yang mememberikan kemudahan dan informasi institusi keuangan, termasuk profil risiko peminjam.

Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam posisi ke 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140. ASEAN perlu berbangga karena negeri jiran, Singapura, mempertahankan posisinya di peringkat pertama, disusul urutan berikutnya Selandia Baru, AS, Hong Kong, dan Denmark.

R Nugroho Dwijowiyoto (2001) menyatakan kondisi riil birokrasi Indonesia saat ini, digambarkan sebagai berikut :

  1. Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.
  2. Birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia. Di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi ia harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat, yang dilayani oleh birokrasi bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat.

Birokrasi sangatlah commanding dan sentralistik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan zaman mondial kini dan masa depan, di mana dibutuhkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan.

About these ads
  1. boypeace
    13 Maret 2012 pukul 10:00 am

    Betul bosss, birokrasi bobrok….., aku sendiri merasakan nich sebagai PNS, kerja jadi malas banget, kenapa saya kerja dobel-dobel sementara yang lain banyak yang nganggur, kadang-kadang jadi ikut-ikut malas jika kerjaan semakin menumpuk, padahal kompensasi tak sesuai dengan saya terima

    • 19 Maret 2012 pukul 8:23 pm

      Maka PGPS-nya harus di bongkar habis bro. Kalo tdk melalui sistem penggajian, maka harus dipikirkan cara lain.

      Salah satu alternatifnya adalh dng menata ulang siapa saja yg diperbolehkan utk mengikuti pelatihan di luar daerah, melalui anggaran peningkatan kapasitas SDM. Bila si A memang udah berkinerja (sukses menyelesaikan beban kerja yg diperintahkan kepadanya), maka baik juga kalo beliaulah yg diberi kesempatan lbh utk lbh meningkatkan kompetensinya.

      PGPS : Pintar Goblok, Pendapatan Sama.

  2. 28 Maret 2012 pukul 10:33 am
  3. 190204alena
    25 Oktober 2012 pukul 12:15 pm

    pemerintah sudah punya koridornya masing -masing, tinggal bagai mana manusianya menyikapinya kebanyakan manusianya yang suka merusak

  4. anes
    25 Februari 2013 pukul 9:56 am

    tak ada indikator yg jelas

  5. yuzanegara
    15 Maret 2013 pukul 12:39 pm

    mantap ulasannya pak, merurut bapak sebnernya birokrasinya yang salah atau personalnya yang kurang cakap dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya? karena menurut saya bagaimanapun suatu aturan atau sistem itu bagus jika pelaksananya tidak bertanggung jawab pastilah tidak sesuai dengan harapan?

  6. Decky
    4 April 2013 pukul 12:45 am

    Kalo boleh dibilang sistem penataan administrasi nya di Indonesia masih sangat bingung…mau adopsi model OPA (Old Public Administration), NPM (New Public Management), atau NPS (New Public Management) ndak tau ujung pangkalnya. Apa-apa serba di politisir. Jadinya semua kebijakan antara birokrasi dan Legislatifnya ndak nyatu. Pengambil Keputusan pada tingkat Menteri aja diambil sama Politisi, bukan diserahkan sama yang ahlinya.Belum lagi kepentingan2 yang dibawa oleh masing2 Kepala Daerah akan selalu berbeda.Masa ada Sekda dari dokter GIGI…ya blong dan ndak akan terakomodir kebijakan yang ada.

  7. Decky
    4 April 2013 pukul 12:45 am

    Kalo boleh dibilang sistem penataan administrasi nya di Indonesia masih sangat bingung…mau adopsi model OPA (Old Public Administration), NPM (New Public Management), atau NPS (New Public Management) ndak tau ujung pangkalnya. Apa-apa serba di politisir. Jadinya semua kebijakan antara birokrasi dan Legislatifnya ndak nyatu. Pengambil Keputusan pada tingkat Menteri aja diambil sama Politisi, bukan diserahkan sama yang ahlinya.Belum lagi kepentingan2 yang dibawa oleh masing2 Kepala Daerah akan selalu berbeda.Masa ada Sekda dari dokter GIGI…ya blong dan ndak akan terakomodir kebijakan yang ada.

    • 9 April 2013 pukul 10:24 am

      Setujah. Kebijakan bangda harus dibersihkan dari kepentingan pribadi atau golongan; kecuali KEPENTINGAN KESRA! Bila sistemnya belum berubah, masih seperti yang sekarang terinstall di Indonesia tercinta ini, maka faktor LEADER sangat penting untuk menjadikan mesin birokrasi ini sebagai mesin penghasil kesejahteraan rakyat semesta!

  8. dani
    8 Desember 2013 pukul 11:32 am

    setuju

  9. 17 Desember 2014 pukul 9:38 am

    I was recommended this blog through my cousin. I’m not sure whether this publish is written via him as nobody else recognize such
    distinct about my problem. You’re incredible! Thank you!

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 937 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: