Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MONEV !

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari perencanaan. Monev perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bila memang monev perlu dan penting, mengapakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum juga meningkat? Bagaimanakah kinerja monev di lingkungan pemerintaan daerah? Dapat dikatakan bahwa kinerja monev masih rendah. Beberapa permasalahan pada aspek monev adalah sebagai berikut:

1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja.
Indikasi:
• LAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
• Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
• Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.

2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan.
Indikasi:
• Belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

3. Rendahnya kualitas data dan informasi.
Indikasi:
• Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau terlambat dlm beberapa tahun.

4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan. Padahal Opini BPK dari Laporan Keuangan, tdk terkait secara langsung dengan substansi kinerja yang diharapkan masyarakat.

5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kepala Daerah. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda.

7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah
• ILPPD disampaikan pada masyarakat agar mendapatkan tanggapan sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.

8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.