Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu:

1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu: rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
   dan
2. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).

Download: PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Penelitian ini menghitung kembali kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan: (i) Solow-Swan Model, (ii) perluasan Solow-Swan Model dengan menambahkan faktor human kapital sesuai Model Mankiw-Romer-Weil (MRW), serta (iii) beberapa faktor yang menjadi sumber fluktuasi business cycle di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan cross section data yang meliputi 30 – 50 negara termasuk Indonesia, pada penelitian ini semua data menggunakan data Indonesia dengan pendekatan panel data 26 Propinsi selama periode 1985 – 2004.

Hasil penelitian dengan Model Solow-Swan menunjukan bahwa: peran labor lebih besar dibandingkan kapital, yang ditunjukkan dengan capital share sebesar 0,4 dan labor share sebesar 0,6. Lihat persamaan di bawah ini:

Log Y = 0,4 logK + 0,6 logL + e

Dari persamaan di atas, terlihat kapital share sebesar 0,4 (pembulatan dari 0,35). Artinya, kenaikan 1% kapital stock akan mendorong kenaikan output sebesar 0,4%. Sementara itu labor share sebesar 0,6 (pembulatan dari 0,59) berarti kenaikan 1% labor akan mendorong peningkatan output sebesar 0,6%. Hasil ini menunjukan bahwa peran labor masih lebih tinggi dibandingkan peran kapital stock. Jumlah labor yang terus meningkat seiring dengan jumlah populasi menunjukan bahwa peran labor pada perekonomian Indonesia masih besar.

Hasil perhitungan growth accounting menunjukkan pertumbuhan TFP selama periode 1985-2004 mencapai 1,35 %. Sementara itu, dari Model Mankiw-Romer-Weil (MRW) yang memasukan faktor human capital pada model Solow Swan menyimpulkan: human capital berpengaruh positif pada pertumbuhan meskipun kecil dengan share sebesar 0,05%.

Selanjutnya, beberapa variabel makro yang secara empiris terbukti menjadi sumber fluktuasi business cycle (pertumbuhan jangka pendek) di Indonesia adalah: inflasi, nilai tukar, kredit perbankan, dan harga minyak. Lihat persamaan berikut:

Δl(Y) = 0,07 – 0,3ecm_t-1  + 0,09Δl(kredit)_t – 0,05Δl(exchange rate)_t – 0,04Δ(Harga Minyak (d))_t – 0.19Δl(IHK)_t-1 + e

Download laporan lengkapnya dari: Bank Indonesia

Rizal Ramli

Saya berandai-andai menjadi Gubernur DKI karena gregetan melihat kemacetan yang luar biasa dan banjir tidak terkendali di DKI. Sudah tentu saya sebelumnya mohon maaf kepada sahabat saya, Gubernur Fauzi Bowo, orang baik dengan tanggung jawab yang sangat kompleks. Saya terpaksa berandai-andai karena kelihatannya tidak ada solusi dan harapan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir. Bangsa yang tidak memiliki harapan adalah bangsa yang mandek, tidak memiliki kreatifitas dan akhirnya terperosok menjadi bangsa yang terus menerus bermasalah.

Saya sendiri bukan ahli tata kota, tetapi sulit membayangkan bahwa hanya dengan memindahkan Ibukota, masalah kemacetan dan kesemrawutan Jakarta akan berkurang. Sekitar 20% lalulintas kendaraan dari dan ke Jakarta terkait dengan kegiatan pelabuhan Tanjung Priok. Adalah lebih bermanfaat untuk memindahkan kegiatan Pelabuhan utama Republik Indonesia ke lokasi di Propinsi Banten sehingga tekanan kemacetan lalulintas di Jakarta berkurang. Realokasi kegiatan pelabuhan tersebut juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya bongkar muat barang.

Dengan total penduduk Jabotabek sebanyak 28 juta, kebutuhan terhadap transportasi publik yang memadai harus jadi prioritas utama. Bukan sesuatu hal yang terlalu sulit untuk melakukan restrukturisasi finansial dan penyelesaian proyek monorail secepat mungkin. Program pembangunan jaringan subway, diatas maupun dibawah tanah, tidak hanya ke pusat kota tetapi lingkar-lingkar luar kota, harus dipercepat dan di perluas secara lebih agresif. Bayangkan jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan, langsung maupun tidak langsung.

Untuk memacu birokrasi, Bang Ali Sadikin pernah bercerita bahwa dia selalu memotong anggaran yang diajukan 30 – 50% dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek setengah dari waktu yang direncanakan oleh birokrat bawahannya. Dan ternyata bisa tuh..! Kondisi keuangan DKI zaman Gubernur Ali Sadikin tahun 1970-an sangat minim tetapi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun sangat banyak dan beragam. Saat ini DKI sangat kaya, tetapi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun sangat minim.

Pada tingkat nasional, prioritas pembangunan transportasi harus lebih mengutamakan jaringan transportasi publik, bukan hanya untuk transportasi pribadi. China saat ini memiliki jaringan rel kereta api total 86.000 km, dan akan bertambah menjadi 110.000 km, termasuk 16.000 km jalur kereta api berkecepatan tinggi. India memiliki jaringan rel kereta api total 63.000 km. Kedua negara tersebut memberikan prioritas utama pada jaringan rel karena kereta api adalah sarana transportasi rakyat dan barang yang paling murah. Indonesia memiliki jaringan kereta api total 6.800 km, dan yang berfungsi hanya 4.600 km. Bayangkan kalau kita membangun jalur kereta api diseluruh pulau-pulau besar Indonesia. Rakyat akan sangat bergembira, ongkos kirim barang pertanian, perkebunan, pertambangan akan sangat murah dan jutaan pekerjaan akan tercipta.

Untuk solusi sementara, bisa mencontoh negara lain, dengan hanya mengizinkan mobil pribadi bernomor ganjil pada hari Senin, nomor genap pada hari Selasa, dst. Memang sekelompok orang kaya akan memiliki mobil bernomor genap dan ganjil. Tetapi jika kebijakan ini diterapkan, paling tidak jumlah kendaraan dijalanan setiap hari akan berkurang sekitar 35%. Sudah tentu, Pemda DKI bersama swasta harus menyediakan lebih banyak busway, bus-bus baru yang nyaman untuk publik. Solusi ini hanya bersifat temporer, sementara Pemda DKI membangun secepatnya jaringan monorail dan subway. Solusi temporer lainnya adalah dengan mengubah awal jam kerja pegawai negeri dan swasta, serta jadwal sekolah anak-anak SD sampai SMA sehingga kepadatan lalulintas berkurang.

Seorang teman menghitung, curah hujan di Jakarta tanggal 25 Oktober sangat tinggi mencapai 110 mm (110 L/m2), rakyat Jakarta menerima air hujan bersih gratis dari Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 72 juta m3, atau senilai Rp. 500 milyar (asumsi air bersih Rp.7000/m3). Bayangkan rahmat yang sedemikian besarnya justru jadi sumber malapetaka dan langsung terbuang kelaut. Seandainya Pemda DKI mengharuskan setiap tanah dan bangunan seluas 100 m2 wajib membangun sumur resapan, maka anugerah Tuhan tersebut justru akan menjadi berkah karena sebagian besar akan masuk menjadi air tanah dan menjadi cadangan air ketika musim kering. Sudah tentu, sungai-sungai dan kali-kali di Jabotabek harus di keruk dan diperbaiki, dan perlu dibangun jaringan kanal dan bendungan untuk memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin. Perlu dicatat bahwa sebagian besar daerah di Australia menggantungkan sumber airnya dari air hujan yang sangat jarang turun dengan curah hujan yang sangat rendah.

Jakarta, 4 November 2010

CITA-CITA founding fathers, yakni tercapainya kesejahteraan BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA di setiap wilayah Indonesia, sepertinya kian jauh panggang dari api. Indikator paling gamblang ialah: jurang yang masih menganga antara si miskin dan si kaya di Republik ini.

Di atas kertas, ekonomi memang terus tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Namun, pertumbuhan itu tidak menetes ke kelompok paling miskin di negeri ini yang berjumlah 31 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,1% pada 2010 tidak disertai dengan membaiknya tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat. Itu disebabkan pertumbuhan tersebut lebih banyak diserap golongan menengah ke atas dan hampir tidak menyentuh masyarakat kalangan terbawah.

Situasi itu semakin diperburuk kenyataan bahwa yang lebih besar mendorong pertumbuhan adalah sektor telekomunikasi, transportasi, dan jasa keuangan. Sektor-sektor tersebut kurang menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor transportasi dan komunikasi yang mencapai 13,5%. Sektor industri pengolahan dan pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja hanya tumbuh masing-masing 4,5% dan 2,9%.

Dengan pertumbuhan ekonomi 6,1%, produk domestik bruto Rp6.422,9 triliun, dan 237 juta penduduk, pendapatan per kapita Indonesia pada 2010 mencapai US$3.004,9 atau Rp27 juta. Jumlah itu meningkat 13% jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita 2009 sebesar US$2.349,6 atau Rp23,9 juta.

Akan tetapi, dalam kenyataan, berapa banyak orang Indonesia yang berpenghasilan Rp27 juta per tahun atau sekitar Rp2,3 juta per bulan? Berbagai analis memperkirakan jumlahnya tidak sampai separuh penduduk Indonesia. Itu berarti lebih dari 100 juta jiwa rakyat di negeri ini berpenghasilan di bawah pendapatan per kapita (Rp2,3 juta per bulan).

Selama kebijakan yang bertentangan dengan upaya pengentasan orang miskin tidak dieliminasi, berapa pun dana diguyurkan untuk program antikemiskinan tidak akan banyak berarti. Contohnya, kebijakan liberalisasi perdagangan menyebabkan banjir barang impor di Tanah Air, yang ujung-ujungnya memukul mundur usaha kecil dan menengah.

Padahal, usaha kecil dan menengah merupakan jantung usaha rakyat, yang menyerap hampir 90% tenaga kerja.

Selain itu, pemangkasan subsidi yang sensitif bagi masyarakat, seperti bahan bakar minyak dan listrik, serta tidak adanya kebijakan harga pangan yang propetani, memberi pesan yang terang bahwa pemerintah tidak sedang memberantas kemiskinan. Pemerintah sedang mengejar target pertumbuhan walaupun dengan cara menentang upaya pemerataan.

Karena itu, sekadar membanggakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kian mendekati pencapaian pada era sebelum krisis, yaitu 7%, sama saja dengan mengingkari pemerataan kesejahteraan. Selama akar penyebab kesenjangan yang kian menganga tidak diatasi, pemerintah tetap saja menanam bom waktu yang berbahaya bagi masa depan bangsa.

Berbahaya karena meluasnya kemiskinan yang disertai pula dengan semakin melebarnya jurang si kaya dan si miskin tinggal menunggu pemicu untuk pecahnya revolusi sosial.

RANCANG anggaran negara 2012 mandul terobosan. Ruang fiskal yang tersisa untuk bermanuver tetap sempit karena anggaran habis terpasung untuk belanja rutin yang minim daya pacu pertumbuhan.

Transfer daerah, anggaran untuk subsidi, belanja pegawai dan barang, serta pembayaran bunga utang dan belanja lain masih menyandera sekitar 80% anggaran negara 2012. Tidak jauh berbeda dari postur APBN tahun-tahun sebelumnya, yakni rata-rata 91% pendapatan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja-belanja tersebut.

Tidak mengherankan kalau daya terobos kenaikan anggaran yang telah melampaui tiga kali lipat dari sekitar Rp430 triliun pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2004, menjadi Rp1.300-an triliun, saat ini, terhadap kesejahteraan melempem.

Jumlah penduduk miskin dan yang hampir miskin tidak turun signifikan. Masih terdapat sekitar 60 juta orang miskin dan hampir miskin di negara ini.

Tingkat pengangguran juga masih tinggi akibat minimnya peran anggaran terhadap perluasan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi pun belum merata, hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat dengan kesenjangan yang masih lebar.

Pajak yang bersumber dari kantong rakyat dipatok pada angka Rp1.019,3 triliun. Itu berarti pajak membiayai 71,9% dari total belanja negara. Karena itu, rakyat berhak mendapatkan pengembalian yang optimal dalam pelayanan dan kesejahteraan.

Pemerintah harus segera mengubah paradigma dan politik anggaran mereka. APBN bukan uang eksekutif sehingga tidak boleh habis hanya untuk membiayai belanja birokrat. Apalagi untuk membayari popularitas mereka.

Ubah politik anggaran dari yang probirokrat menjadi prorakyat. Ganti haluan subsidi, dari yang lebih mengutamakan aspek populis, seperti pemberian subsidi BBM, ke sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian. Dengan demikian anggaran dapat menjadi mesin perekonomian rakyat, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

Legislatif pun harus mengembalikan peran mereka untuk melakukan kontrol bujet. Legislatif tidak boleh melanjutkan perselingkuhan mereka dengan eksekutif yang membuat anggaran negara disorientasi.

Anggaran yang semestinya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat jangan disulap untuk kesejahteraan eksekutif-legislatif.

Anggaran negara tidak boleh tidak berkelamin. Tesis pro-poor, pro-job, dan pro-growth harus mampu diimplementasikan. Jangan hanya untuk menyuburkan popularitas.

Makin hari kegalauan itu tumbuh makin pesat, tetapi berhentilah mengatakan bangsa ini bobrok. Hentikan tudingan bahwa bangsa ini tenggelam. Tidak! Bangsa ini sedang bangkit dan akan makin tinggi berdirinya.

Lihatlah rakyat di sana-sini, bangun sebelum pagi, penuhi pasar rakyat, padati jalan dan kelas, menyongsong kehidupan. Dengan sinar lampu apa adanya mereka coba sinari masa depan sebisanya. Petani, guru, nelayan, pedagang, atau tentara di tepian republik jalani hidup berat penuh tanggung jawab. Di tengah kepulan polusi pekat, rakyat kota menyelempit mencari masa depan. Mereka rebut peluang, jalani segala kesulitan tanpa pidato keprihatinan. Rakyat yang tegar dan tangguh. Denyut geraknya membanggakan.

Kegalauan republik ini bukan bersumber pada rakyat, melainkan pada pengurus negara yang seakan berjalan tanpa target. Deretan agenda penting dan urgen jadi wacana, tetapi tidak kunjung jadi realitas.

Pengurus republik sukses membangun kekesalan kolektif dan menanam bibit pesimisme. Pimpinan kini menuai kekecewaan. Harapan, kepercayaan, pengertian, toleransi, kesabaran, dan permakluman rakyat kepada pemimpin dikuras terus. Apakah dikira stok permakluman itu tanpa batas?

Dengan hormat saya sampaikan: stok itu ada batasnya dan sudah menipis. Semua ingin lihat hasil. Tak mau lagi dengar keluh kesah, tak hendak dengar kata prihatin keluar dari pemimpin. Republik ini perlu pemimpin yang hadir untuk menggelorakan percaya diri, bukan menularkan keprihatinan. Pemimpin tak boleh kirim ratapan, pemimpin harus kirim harapan.

Sebatas pidato dan wacana

Hari ini Indonesia memasuki era demokrasi etape ketiga. Kepresidenan periode kedua. Tidak pernah ada dalam sejarah republik ini seorang anak bangsa dipilih jadi pemimpin dengan suara sebanyak saat Presiden Yudhoyono di tahun 2009. Semua persyaratan untuk melakukan dan menuntaskan langkah-langkah besar ada di sana. Tapi mana langkah besar itu: infrastruktur ekonomi? Kepastian hukum? Integritas di sekolah? Tegas kepada pengemplang pajak? Pemangkasan benalu APBN? Konsistensi kebijakan? Reformasi birokrasi? Jaminan kebinekaan bangsa? Perlindungan warga bangsa?

Harapan yang tinggi untuk membereskan agenda penting baru sebatas pidato dan wacana. Republik perlu realitas. Pemerintah memang punya capaian, tetapi jika ada keberanian untuk menggelontorkan terobosan-terobosan besar di sektor penting, maka capaian itu akan melonjak. Kekecewaan tumbuh bukan semata karena pemerintah tak membawa hasil, melainkan karena terlalu banyak peluang terobosan dan perubahan yang disia-siakan. Sebutlah soal energi atau infrastruktur sistem logistik (jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain), terobosan di sini bisa membuat ekonomi melejit. Atau terobosan besar dalam penegakan hukum. Perusak kebinekaan didiamkan, pengemplang pajak tak dijerat. Hukum tegak kokoh tanpa kompromi bagi rakyat kecil, tapi hukum loyo lunglai di depan rakyat besar.

Ini semua dampak absennya keberanian menerobos. Semua serba alakadarnya. Amunisi politik yang dahsyat itu tak digunakan. Republik ini butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, pemimpin kerja dan bukan pemimpin upacara. Rakyat tidak perlu pengumuman hasil rapat, tapi ingin lihat implementasinya.

Lihat sejarah kita, gamblang sekali. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Integritas itu membuat mereka jadi pemberani dan tak gentar hadapi apa pun. Bukan pencitraan, tapi integritas dan keseharian yang apa adanya membuat mereka memesona. Mereka jadi cerita teladan di seantero negeri.

Kini republik membutuhkan pemimpin yang berani tegakkan integritas, berani perangi ”jual-beli” kebijakan dan jabatan, pemimpin yang mau bertindak tegas melihat APBN untuk rakyat ”dijarah” oleh mereka yang punya akses. Ya, pemimpin yang bernyali menebas penyeleweng tanpa pandang posisi atau partai, dan bukan pemimpin yang serba mendiamkan seakan tidak pernah terjadi apa-apa.

Republik ini perlu pemimpin yang mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutuskan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Pemimpin yang siap untuk ”lecet-lecet” melawan status quo yang merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya. Republik ini perlu pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat dari jauh, tetapi pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan saat kerja bersama.

Bukan pemimpin yang selalu enggan memutuskan dan suka melimpahkan kesalahan. Bukan pemimpin yang diam saat rakyat didera, lembek saat republik dihardik negara tetangga, tapi lantang dan keras justru saat diri pribadi atau keluarganya tersentuh. Pemimpin yang tak gentar dikatakan mengintervensi karena mengintervensi adalah bagian dari tugas pemimpin dan pembiaran tidak boleh masuk dalam daftar tugas seorang pemimpin.

Jika Presiden Yudhoyono tidak segera mengubah cara menjalankan pemerintahan, maka saya harus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia bisa memasuki persimpangan jalan yang berbahaya.

Jalan pertama adalah meneruskan kepemimpinan sampai di 2014 agar proses demokrasi berjalan normal tapi rakyat mencicipi hasil yang alakadarnya, deretan peluang kemajuan hilang tanpa bekas. Keterlambatan dan pembiaran jadi ciri beberapa tahun ke depan. Bahkan lunglainya penegakan hukum adalah resep mujarab menuju negara kacau.

Jalan kedua mulai menyeruak. Jalan berbahaya tapi suara ini mulai berkembang sebagai respons atas kelambatan dan pembiaran sistemik ini: berhenti di tengah jalan dan berikan kepada orang lain untuk memimpin. Suara macam ini bisa merusak pranata siklus demokrasi yang dibangun dengan sangat susah payah. Suara ini tumbuh karena keyakinan bahwa lewat jalan terjal ini bisa terjadi pembongkaran atas pembiaran dan kelambanan; agar rakyat tak dirugikan terus-menerus.

Tak optimal

Semua tahu sistem presidensial menjamin presiden bisa bekerja sebagai eksekutor pemerintahan dan melindunginya agar tak dapat diberhentikan oleh alasan politis. Hari ini yang dihadapi Indonesia situasi sebaliknya. Periode dijamin aman oleh konstitusi, tetapi presiden tak optimal jalankan otoritasnya. Keterlambatan berjejer dan pembiaran berderet. Periode fixed lima tahun itu bukan mengamankan agar kerja cepat, kini malah jadi penyandera bangsa dari gerak kemajuan cepat.

Memang presiden bukan dewa atau superman. Tidak pantas semua masalah ditumpahkan ke pundak pemimpin. Akan tetapi, presiden bisa menentukan suasana republik. Pemimpin adalah dirigen yang menghadirkan energi, nuansa, dan aurora di republik ini. Pemimpin bisa fokus menguraikan masalah strategis dan urgen bagi percepatan pelunasan janji-janjinya.

Presiden Yudhoyono harus sadar bahwa caranya menjalankan pemerintahan itu memiliki efek tular. Kelugasan, ketegasan, keberanian, kecepatan, keterbukaan, kewajaran, kemauan buat terobosan, dan perlindungan kepada anak buah bahkan kesederhanaan protokoler itu semua menular. Tapi kebimbangan, kehati-hatian berlebih, kelambatan, ketertutupan, formalitas kaku, pembiaran masalah, orientasi kepada citra dan ketaatan buta pada prosedur itu juga menular. Menular jauh lebih cepat dan sangat sistemik.

Rakyat republik ini sudah kerja keras. Lihat di segala penjuru Indonesia. Mulai dari kampung kumuh-sumuk tak jauh dari istana, di puncak-puncak pegunungan dingin, di tepian pantai sebentangan khatulistiwa: rakyat republik ini serba kerja keras. Mereka mau maju, mereka mau hadirkan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucunya. Dan, yang pasti mereka tak biasa tanya siapa yang jadi pemimpin. Buat rakyat banyak tak terlalu penting ”siapa”-nya, yang penting lunasi semua janjinya.

Ini adalah sebuah peringatan apa adanya, semata-mata agar Indonesia tidak menemui persimpangan jalan itu. Ingat, rakyat negeri ini sudah bekerja keras dan ”berlari” cepat. Pengurus negara harus memilih mengimbangi kecepatan rakyat atau ditinggalkan rakyat.

Anies Baswedan Rektor Universitas Paramadina

MONEV

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari perencanaan. Monev perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bila memang monev perlu dan penting, mengapakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum juga meningkat? Bagaimanakah kinerja monev di lingkungan pemerintaan daerah? Dapat dikatakan bahwa kinerja monev masih rendah. Beberapa permasalahan pada aspek monev adalah sebagai berikut:

1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja.
Indikasi:
• LAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
• Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
• Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.

2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan.
Indikasi:
• Belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

3. Rendahnya kualitas data dan informasi.
Indikasi:
• Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau terlambat dlm beberapa tahun.

4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan. Padahal Opini BPK dari Laporan Keuangan, tdk terkait secara langsung dengan substansi kinerja yang diharapkan masyarakat.

5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kepala Daerah. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda.

7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah
• ILPPD disampaikan pada masyarakat agar mendapatkan tanggapan sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.

8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.

TUBUH birokrasi di negeri ini kian tambun dan penuh ‘kolesterol’. Dalam kurun sewindu, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Republik ini bertambah 1 juta orang.

Jika pada 2003 jumlah abdi negara itu masih 3,5 juta orang, pada tahun 2011 sudah membengkak menjadi 4,58 juta orang. Bila ditambah dengan tenaga honorer, total jenderal mencapai 4,7 juta orang.

Celakanya, dari 4,58 juta PNS tersebut, lebih dari 60% atau sekitar 2,5 juta orang merupakan para administratur atau orang kantoran. Hanya 2 juta PNS yang berada di jalur fungsional seperti guru dan tenaga medis.

Negara pun kelabakan menyediakan anggaran akibat pembengkakan jumlah PNS itu. Jika pada 2005 pemerintah masih merogoh Rp54,3 triliun untuk kerah coklat itu, lima tahun kemudian (pada 2010) APBN dipaksa menyediakan Rp147,9 triliun untuk PNS.

Tahun ini, kantong negara harus dirogoh Rp180,8 triliun atau 21,61% dari APBN untuk menggaji PNS. Bahkan, besarnya jumlah PNS itu menyebabkan pemerintah harus berutang untuk memenuhi jaminan sosial mereka.

Utang pemerintah terhadap PT Taspen (persero) untuk tunjangan pensiunan PNS, TNI, dan Polri dari 2007 hingga kini mencapai Rp8 triliun. Besarnya biaya pegawai juga ikut menyumbang besarnya defisit APBN.

Kian menjadi persoalan ketika banyaknya PNS itu tidak berbanding lurus dengan efektiivitas dan efisiensi birokrasi. Justru yang terjadi adalah birokrasi yang lamban dan sering membuat capek.

Belum lagi citra yang berkembang bahwa PNS suka mengorting waktu kerja. Datang mepet makan siang dan sebentar saja di kantor sudah menghilang lagi.

Maka, terasa ironis jika negara harus membelanjakan banyak uang untuk kemalasan sementara di sisi lain pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung sekolah di Tanah Air terbengkalai karena tidak ada dana.

Karena itu, wacana pemberian opsi pensiun dini untuk PNS dengan memberikan kompensasi sebagaimana diusulkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo layak menjadi pertimbangan. Namun, bukankah ‘diet’ seperti itu juga menghabiskan biaya dan belum tentu menyehatkan?

Selama kultur para pegawai negeri tidak berubah, juga mekanisme ganjaran dan hukuman tidak ditegakkan secara konsisten, opsi apa pun tidak akan menyehatkan birokrasi. Bisa-bisa ‘diet’ lewat pensiun dini hanya menghasilkan kerampingan, tapi tidak menghilangkan penyakit.

Masalah: Supply Chain Lemah !

SAAT membuka World Economic Forum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia kini sedang menuju kekuatan ekonomi nomor 10 dunia dengan Produk Domestik Bruto mencapai 10 triliun dolar AS. Apabila kita mampu memberikan nilai tambah kepada sumber daya alam yang dimiliki, target tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.

Persoalan yang kita hadapi, apakah kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita itu? Apakah kita memiliki strategi untuk mengoptimalkan keunggulan yang kita miliki itu? Apakah kita tahu bagaimana caranya agar pemberian nilai tambah bisa kita lakukan sendiri?

Mantan Presiden BJ Habibie secara jelas mengungkapkan bagaimana globalisasi seringkali diterapkan secara keliru. Globalisasi menjadi penyerahan sumber daya alam kepada bangsa lain. Nilai tambah itu akhirnya diambil oleh bangsa lain, sehingga akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai VOC dengan baju baru.

Di sinilah inti persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa. Kita tidak cukup cerdas untuk memanfaatkan melimpahnya sumber daya alam yang kita miliki. Industri yang kita bangun tidak mampu menopang dan memetik hasil yang optimal.

Orientasi kepada kepentingan jangka pendek membuat kita mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki. Kita lebih suka mengekspor produk dalam bentuk komoditas daripada barang jadi. Perekonomian kita cenderung berperilaku seperti ekonomi zaman kolonial dulu.

Tidak adanya insentif untuk memberikan nilai tambah membuat kita lebih suka menjual dalam produk mentah. Apalagi banyak kendala yang harus dihadapi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya, membangun industrinya.

Salah satu faktor yang paling mengganggu adalah logistik. Buruknya infrastruktur membuat rantai pasokan (supply chain) terganggu. Akibatnya, biaya yang harus dibayar pengusaha menjadi lebih mahal dan itu mempengaruhi efisiensi.

Contoh paling nyata dari terganggunya rantai pasokan adalah apa yang terjadi di Pelabuhan Merak. Sejak berbulan-bulan penyeberangan dari Merak ke Bakahueni terganggu, namun tidak pernah bisa ditemukan penyelesaian yang tuntas. Hanya beberapa minggu berjalan baik, kemudian segera tersendat kembali.

Padahal jalur itu sangat krusial menghubungkan dua pusat ekonomi Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera. Kita bisa bayangkan bagaimana terganggunya pasokan untuk industri dan juga kebutuhan masyarakat, akibat barang yang tertahan di pelabuhan.

Dalam diskusi yang dilakukan Kementerian Perindustrian akhir pekan lalu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Muhammad Chatib Basri mengungkapkan bagaimana mengganggu faktor rantai pasokan terhadap perekonomian kita. Deindustrialisasi yang kita hadapi terutama disebabkan oleh buruknya faktor rantai pasokan.

Apabila kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan memacu perkembangan industri di dalam negeri, maka yang harus kita lakukan memperbaiki rantai pasokan ini. Kalau pun kita sulit untuk membangun infrastruktur yang baru, cukup untuk membuat infrastruktur yang ada bisa berfungsi lebih optimal.

Sekarang ini, kita selalu mengeluhkan sulitnya untuk membangun infrastruktur yang baru seperti jalan dan pelabuhan karena faktor pembebasan lahan. Anehnya, infrastruktur yang ada dibiarkan dalam kondisi rusak dan akibatnya jalur transportasi menjadi terganggu.

Kalau saja infrastruktur yang ada bisa dijaga kualitasnya, maka rantai pasokan tidak terlalu terganggu. Walau kecepatannya harus tersendat karena kepadatan, namun perjalanan akan bisa lebih mulus dan ini akan membantu distribusi barang.

Ambisi kita untuk menjadi kekuatan ekonomi nomor 10 di dunia akan lebih cepat tercapai apabila kita bisa memperbaiki faktor rantai pasokan. Bahkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya akan semakin menggemukkan kelompok atas saja, tetapi akan mampu dinikmati oleh lebih banyak anggota masyarakat.

Hukum besi ekonomi mengatakan bahwa perdagangan akan mengikuti lancarnya jalan. Industri akan mengikuti perkembangan perdagangan. Sementara perbankan akan mengikuti pertumbuhan sektor industri.

Semua persoalan yang mengganjal pertumbuhan ekonomi kita akan terselesaikan oleh perbaikan di sektor rantai pasokan. Jadi kita sungguh merasa heran apabila di saat Presiden mencanangkan negara kita menuju ke kekuatan ekonomi nomor 10 dunia, urusan tersendatnya Pelabuhan Merak saja tidak kunjung bisa kita tuntaskan.

Klinik UKM

Dalam rangka mengenjot perkembangan dan ketangguhan UKM, Pemprov Jawa Timur mengembangkan Klinik Koperasi dan UKM yang dilaksanakan sejak 13 Maret 2008.

Klinik UKM ini memberikan 8 jasa layanan bagi para pelaku UMKM secara GRATIS, yakni layanan:

1. Konsultasi usaha,
2. Informasi usaha,
3. Pendampingan usaha,
4. Pelatihan,
5. Akses pembiayaan/permodalan,
6. Akses pemasaran produk UMKM,
7. Pusat informasi/pustaka kewirausahaan, dan
8. Klinik Koperasi dan UMKM keliling.

Dengan 8 layanan ini, Klinik UKM memberikan bimbingan kepada pelaku UKM mulai dari hulu hingga ke hilir, dari sisi produksi melalui berbagai pelatihan dan bimbingan, sisi akses permodalan serta sisi pemasaran.

Untuk menunjang layanan yang komprehensif ini, Klinik UKM didukung para konsultan yang saat ini berjumlah 76 konsultan berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Para konsultan ini melalui proses seleksi yang ketat bekerja sama dengan asosisasi business development services (BDS) Jawa Timur terus memperluas layanan klinik, sehingga telah dioperasionalkan klinik di 38 kabupaten/kota di Jatim sebagai bagian dari jejaring Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Layanan pertama yang diberikan oleh Klinik UKM adalah konsultasi usaha yang bermanfaat membantu para pelaku UKM terutama yang masih pemula dalam mengidentifikasi kondisi usaha, mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bagi pemecahan masalah.

Kegagalan UMKM sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam pengelolaan atau manajemen usaha. Walaupun pelaku UMKM sudah memahami cara produksi,  tetapi bila tidak mengetahui bagaimana pengelolaan usaha yang baik, seperti menghitung harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang terkait, maka pelaku usaha salah dalam menghitung harga jual, dan akhirnya usaha mereka kemudian merugi dan terpaksa gulung tikar.

Para konsultan klinik selalu siap untuk melayani para pelaku UMKM dengan membantu mereka memahami permasalahan dan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sampai dengan tahun 2011, pelaku UKM yang telah berkonsultasi ke Klinik KUMKM Jawa Timur sebanyak 4.664 orang.

Penguatan pelaku UKM juga dilakukan melalui pemberian informasi usaha agar pelaku UKM mengetahui usaha yang tepat sesuai dengan peluang dan kapasitas masing-masing. Para pelaku UKM juga dibantu dalam membuat studi kelayakan sebuah usaha, mencari lokasi yang tepat, membuat rencana usaha dan proposal permodalan, sehingga pelaku UKM tidak bingung lagi dalam memulai usahanya.

Sampai tahun 2011, Klinik UKM telah melakukan pendampingan ke 38 Sentra UMKM unggulan kabupaten/kota mencakup 6.071 UMKM. Pendampingan meliputi:

1. Pendampingan pengurusan kredit sebanyak 3.506 UMKM,
2. Pengurusan HAKI 28 UMKM,
3. Pengurusan legalitas usaha 36 UMKM,
4. Pendampingan Wirausaha Baru 2.177 UMKM, serta
5. Pendampingan manajemen usaha dan pemasaran 324 UMKM.

Penguatan pelaku UKM juga dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang menggabungkan teori dan praktek dengan beragam materi keilmuan. Sampai saat ini telah dilakukan sebanyak 74 kali pelatihan yaitu 15 kali pelatihan singkat tata kelola usaha/manajerial dan 59 kali pelatihan singkat wirausaha pembuatan produk dengan total jumlah peserta sebanyak 2.177 pelaku UKM.

Selain memberikan pelatihan dan informasi usaha, Klinik UKM juga memberikan layanan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan perbankan. Konsultan klinik UMKM juga mendampingi pelaku UMKM agar dana kredit yang diperoleh dapat termanfaatkan secara optimal.

Klinik UKM telah menjembatani akses permodalan 3.506 UMKM dengan hasil 3.479 terealisasi dan 27 sedang dalam proses. Total kerdit yang berhasil dicairkan melalui klinik UKM ini tercatat Rp 11,09 miliar dengan sumber kredit dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BPD Jatim serta lembaga keuangan non bank yaitu koperasi dan BMT.

Akses modal bagi pelaku UKM yang cukup besar mengalir dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana hingga 2010 jumlah KUR yang disalurkan di Jatim mencapai Rp 4,9 triliun atau 14,3% dari realisasi nasional yang dikucurkan kepada 656.125 pelaku UMKM atau 17,2% jumlah UMKM penerima KUR secara nasional.

Dari sisi hilir, Klinik UKM juga membantu akses pemasaran produk – produk UKM melalui promosi baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, pada tahun 2008-2009 telah dibangun dua gedung promosi yakni Gedung Pusat Souvenir UKM Jawa Timur dan Gedung Pamer Produk UKM Jawa Timur yang terletak di Jl Raya Bandara Juanda Surabaya yang menelan biaya Rp 3,684 miliar.

Gedung Pusat Promosi Produk UKM

Gedung Pusat Souvenir Jatim berlantai dua dengan luas sekitar 288 meter persegi. Gedung ini mempromosikan secara lengkap produk-produk souvenir UMKM unggulan dan terbaik dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Masing-masing kabupaten/kota disediakan satu paviliun untuk menampilkan produk-produk kerajinan atau sejenisnya yang menjadi unggulan masing-masing daerah.

Produk UMKM yang diajukan oleh masing-masing daerah kemudian diseleksi untuk memenuhi saringan kualitas produk yang memadai. Produk UMKM yang terpilih kemudian akan dipajang di paviliun daerah masing-masing secara gratis dan permanen sepanjang tahun. Hal ini menjadi pertimbangan penting agar produk souvenir yg disajikan adalah produk yang memiliki unsur kepastian keberlanjutan sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Sementara Gedung Pamer Produk UKM merupakan tempat pameran para pelaku UKM secara berkala yang mampu menampung sekitar 50 pelaku UKM. Berbagai komoditi yang dipamerkan mulai dari kerajinan, batik, busana dan lain-lain.

Selain pemasaran langsung, di Gedung Pusat Sovenir Jatim ini juga terdapat tempat untuk memasarkan produk UMKM secara online melalui pojok SME (Small Medium Enterprises) melalui bekerja sama dengan PT Telkom.

Untuk semakin menggenjot kinerja gedung pusat souvenir dan gedung pamer ini, dikembangkan upaya kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, baik di tingkat pusat dan daerah, termasuk kerjasama dengan Dekranasda, ASITA, PHRI, HPI, Dewan Kesenian Jawa Timur, Dinas Pariwisata, berbagai Perbankan untuk mendukung kelancaran transaksi.

Disamping itu dikembangkan kerjasama dengan Gedung SMESCO Jakarta, di mana Dinas Koperasi UMKM Jatim telah membangun Pavilun Jatim menempati lantai III gedung tersebut sehingga semakin sinergis antar daerah dengan pusat agar akses dan pangsa pasar produk UKM Jatim dapat semakin luas.

Walaupun baru berjalan 8 bulan, omset penjualan melalui Gedung Pusat Souvenir Jatim saat ini sudah mencapai Rp 225,83 miliar dengan jumlah pengunjung 10.689 orang. Sedangkan Gedung Pameran UKM Jawa Timur sudah mencapai omset sebesar Rp 230,25 juta dengan jumlah pengunjung sebanyak 7.689 orang. Selain pengunjung lokal, dengan letak strategis yang tidak jauh dari Bandara Juanda, gedung ini menjadi sasaran bagi para wisatawan asing yang berasal dari berbagai negara, antara lain dari Singapore, China, Jepang, Korea, India, Australia, Belanda, Afrika dan Amerika.

Keberadaan Klinik UKM ini mendapat sambutan antusias dari pelaku UKM, termasuk yang baru memulai usaha. Hal ini salah satunya dikemukakan Rini, warga Juanda Regensi Pabean Sidoarjo, yang melakukan konsultasi melalui Klinik UKM. Lulusan sarjana matematika ini sehari-hari berusaha dalam bidang pendidikan dengan membuka kursus sempoa mulai jam 12 sampai jam 7 malam. “Klinik ini sangat positif dalam membantu para pelaku UMKM untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan, membuka wawasan usaha dan menemukan peluang,” ujarnya.

Hal senada dikemuakakn Suharto, warga Delta Sari Indah Kecamatan Waru, Suarabaya yang kini memiliki usaha budidaya jamur setelah konsultasi di Klinik UKM. “Dengan pendampingan oleh konsultan klinik saya akhirnya bisa memiliki usaha pengembangbiakan jamur,” ucapnya.

Mobil Layanan Klinik UKM Keliling

Pemberdayaan Koperasi dan Program CSR

Upaya pemberdayaan pelaku UKM di Jatim juga dilakukan melalui koperasi dan program CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Jumlah koperasi di Jatim tercatat berjumlah 16.867 koperasi pada tahun 2004 meningkat 36,1% menjadi 22.953 koperasi pada tahun 2010 dengan peningkatan modal sebesar 108% dari Rp 6,43 triliun menjadi Rp 13,377 triliun. Sementara secara nasional, jumlah koperasi tercatat telah meningkat sebesar 33,9% sejak tahun 2004 dari 130.730 koperasi menjadi 175.102 koperasi dengan peningkatan modal sebesar 114,9% dari Rp 28,89 triliun menjadi Rp 62,065 triliun.

Peningkatan jumlah koperasi di Jatim salah satunya didukung Program Satu Desa Satu Koperasi Wanita yang dilaksanakan pada tahun 2009. Pemprov Jatim mengucurkan dana Rp 93,75 miliar untuk membentuk 3.850 kopwan di setiap desa dengan bantuan dana Rp 25 juta perkopwan. Pada tahun 2010, Pemprov Jatim juga terus mengembangkan kopwan baru sebanyak 4.756 dengan dana yang dikucurkan sebesar Rp 118,9 miliar. Dengan demikian sampai dengan tahun 2010 jumlah kopwan di Jatim telah mencapai 8.506 kopwan.

Kopwan berperan penting dalam melahirkan pelaku UKM baru di kalangan ibu-ibu perdesaan, sebagaimana terjadi di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas. Di desa ini telah berdiri Kopwan Mawadah yang memberikan kredit bagi anggotanya, sehingga melahirkan pelaku UKM di bidang toko kelontong, pembuatan kue, kreditan barang dan lain-lain. Kopwan Mawadah yang beranggotakan 58 orang telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 25 juta pada pertengahan tahun 2010 dan saat ini telah berhasil mengembangkan modal mereka menjadi Rp 41,24 juta dengan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 6 juta.

Salah seorang anggota Kopwan Mawadah adalah, Juariah yang mendapat kredit modal sebesar Rp 1 juta. “Tadinya saya tidak ada kegiatan, tetapi setelah ada modal saya bisa berjualan nasi dan lauk-pauk dengan penghasilan rata-rata Rp 200 – Rp 300 ribu perhari,” ujarnya.

Pengembangkan UMKM di Jatim juga mendapat sentuhan program CSR perusahaan, salah satunya oleh PT Semen Gresik Persero (Tbk). Sebagai tanggung jawab sosial PT Semen Gresik Persero (Tbk) pada tahun 2009 telah menyalurkan kredit sebesar Rp 88,5 miliar meliputi Rp 47 miliar untuk hibah pemberdayaan sosial masyarakat, Rp 34,77 miliar untuk pinjaman lunak dan Rp 6,78 miliar untuk pelatihan mitra binaan. Sampai dengan tahun 2010, PT Semen Gresik telah melakukan pembinaan 7.880 UKM yang tersebar di Jatim, Yogyakarta dan Jateng. Khusus untuk Jatim, jumlah UKM terbanyak yang dibina berloaksi di Kabupaten Tuban sebanyak 4.643 UMKM disusul Gresik sebanyak 2.247 UMKM.

Salah satu mitra Semen Gresik adalah toko roti Hj Masfufah, mendapat binaan dari Semen Gresik berupa pinjaman modal untuk membeli peralatan kue seperti oven dan mixer senilai Rp 80 juta. ”Saat ini, toko roti kami dapat mengembangkan beberapa outlet dan mampu menyerap sekitar 50 orang tenaga kerja yang tersebar di jatim,” ujar Anis manajer toko.

Pemanfaat program CSR lainnya adalah Widayanti, pelaku UMKM dalam bidang konveksi yang mendapat kredit Rp 150 juta dari PT Semen Gresik. “Dengan dukungan modal ini, hasil produksi tidak hanya dipasarkan di Surabaya tetapi ke Jawa Barat dan Jakarta,” tuturnya. Selain bantuan modal dia mengaku juga mendapatkan bantuan pemasaran melalui keikutsertaan pameran yang difasilitasi PT Semen Gresik. “Pinjaman saya pergunakan untuk membeli mesin dan bahan, saat ini saya mempekerjakan 8 karyawan tetap dan 15 orang yang bekerja rumahan,” tambahnya.