Arsip

Posts Tagged ‘Kemiskinan’

Indonesia Menghindari Perangkap Negara Berpenghasilan Menengah: Kajian Kebijakan Pembangunan 2014

Sumber: http://www.worldbank.org/

Dalam satu dekade ke depan, Indonesia memiliki beberapa faktor, yang bila disertai kebijakan yang baik, dapat menjadi pendorong pertumbuhan yang tinggi, yaitu: demografi dengan besarnya tenaga kerja; tren urbanisasi; serta perkembangan di Cina.

Indonesia menghadapi risiko melambatnya pertumbuhan dalam jangka panjang, karena pertumbuhan akhir-akhir ini kurang didukung lingkungan eksternal yang kondusif, yaitu tingginya harga komoditas pada 2003-2011 disertai dengan suku bunga global yang rendah sejak tahun 2009.

Indonesia perlu tumbuh di atas 5 persen untuk menghindari masalah pengangguran yang serius. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi di tas 5 persen diperlukan Indonesia agar naik menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030.

Baca selengkapnya…

Lima Langkah Isran Noor Mengurangi Kemiskinan

Sumber: sapa.or.id

Isran Noor

Isran Noor

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) medio September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,69 juta orang. BPS mengkategorikan orang miskin ini berdasarkan pendapatan per kapita sebesar: Rp250 ribu setiap orang per bulan.

Sementara bagi mereka yang berpenghasilan Rp370 ribu per bulan, oleh BPS dikategorikan ke dalam kelompok hampir miskin yang di Indonesia jumlahnya mencapai 70 juta orang.

Masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan selama ini masih belum berjalan efektif.

Menilik hal itu, diperlukan langkah besar bersifat terobosan dan secara fundamental mengubah nasib rakyat ke arah tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Negara ini memerlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Baca selengkapnya…

Paradoks Pertanian Indonesia

Diringkas dari: “Paradoks Pertanian Indonesia”, oleh Khudori dalam
tempointeraktif.com

Meskipun pangan berlimpah, tidak otomatis bisa diakses warga, terutama warga miskin. Apakah ada paradoks? Khudori menyatakan bahwa ada 4 paradoks pertanian Indonesia.

.... paradoks

Pertama, paradoks kemiskinan dan rawan pangan. Sebagai produsen, petani justeru salah satu kelompok paling rawan pangan. Ini terjadi karena orientasi terlalu berat pada produksi, bukan kesejahteraan. Meskipun produksi meningkat, seperti swasembada beras yang kembali diraih sejak 2008, tetapi tidak serta-merta membuat petani sejahtera.

Indikatornya bisa dilihat dari kemiskinan. Ketika angka kemiskinan nasional menurun (dari 14,15 persen atau 32,53 juta jiwa pada 2009 jadi 13,32 persen atau 31,02 juta jiwa pada 2010), pada periode yang sama kemiskinan di pedesaan justru naik: dari 63,35 persen jadi 64,23 persen.

Siapa kelompok miskin di pedesaan itu? Mereka adalah petani. Itu artinya pembangunan selama ini tidak menyejahterakan, tapi justru meminggirkan warga pedesaan, dan membuat rawan pangan. Peningkatan produksi tidak berarti membuat petani sejahtera.

Baca lebih lanjut: Paradoks Pertanian Indonesia

Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Sumber: Laporan Khusus kompas.com, Kamis, 10 Maret 2010

… dipersempit

Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budget) atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan.

Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN.

Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.

Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB. Data Bappenas, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal nyaris stagnan, bahkan tumbuh negatif.

Mari baca lebih lanjut: Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Kemiskinan dalam Statistik dan Realitas

Sumber: beritaindonesia.co.id

Realitasnya ...

Beberapa pihak menyebut salah satu indikasi kekurangberhasilan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah: masih tetap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Namun, Presiden SBY justru mengklaim bahwa pemerintahannya telah sukses menurunkan angka kemiskinan.

Presiden menyebut, penurunan angka kemiskinan selama enam tahun masa pemerintahannya sudah 3,6 persen. Disebut, angka kemiskinan pada 2004 adalah 16,9 persen. Lalu, selama enam tahun pemerintahannya, angka itu disebutnya turun menjadi 13,3 persen. Menurut Presiden, penurunan tersebut, sudah lebih baik daripada capaian negara-negara lain. Presiden menambahkan, sebuah studi mengatakan bahwa:  sebuah negara bisa dikatakan baik jika mampu mengurangi angka kemiskinan hingga 0,3 persen setiap tahun.

Baca selengkapnya…

Rontoknya Industri Nasional

Editorial Media Indonesia

... jadi pedagang

KIAN hari jalan menuju rontoknya industri nasional kian nyata. Deindustrialisasi yang enam tahun lalu masih berupa kekhawatiran, kini mulai menjelma menjadi kenyataan.

Hasil survei Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di lima provinsi pada 2010 meneguhkan fakta itu. Banyak pengusaha kecil dan menengah beralih menjadi pedagang, karena banyaknya hambatan berproduksi.

Itulah misalnya yang menimpa mayoritas penjahit penghasil produk tekstil industri rumah tangga. Mereka tidak sanggup lagi bertahan sebagai produsen. Sebab, bertahan menjadi produsen sama saja dengan bunuh diri.

Bunuh diri, karena bahan baku sulit diperoleh dan tarif listrik terus naik, menyebabkan ongkos memproduksi terus membengkak. Dua hal itu saja membuat mereka tidak mampu bersaing dengan barang China yang membanjiri negeri ini dengan harga lebih murah.

Baca selengkapnya…

Tersihir Pertumbuhan Semu

Editorial Media Indonesia

KEGEMARAN membanggakan asumsi di atas kertas masih mendominasi arah kebijakan ekonomi negeri ini. Itulah mengapa saban awal tahun para pejabat di republik berpenduduk 237 juta ini rajin menebar harapan.

Untuk 2011, pemerintah amat yakin bahwa ekonomi bakal tumbuh lebih dari 6%. Bahkan, pemerintah mengklaim pertumbuhan kita sudah efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa membeberkan data statistik yang menunjukkan betapa ‘hebatnya’ kinerja ekonomi kita. Pengangguran susut menjadi 7,14%, padahal tahun-tahun sebelumnya double digit. Penduduk miskin yang dientaskan dari 2009 ke 2010 berjumlah 1,5 juta jiwa, atau dari 14,1% menjadi 13,3%.

Data-data itu bak mantra yang meneror rasionalitas kita akan fakta masih centang-perenangnya kehidupan rakyat. Hanya terbilang jam sejak pemerintah merilis turunnya angka kemiskinan, di Jepara, Jawa Tengah, enam nyawa anak melayang setelah terpaksa memakan tiwul karena orang tua mereka tak sanggup membeli beras yang harganya membubung.

Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh. Tapi, di alam nyata, pertumbuhan nyaris tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Baca selengkapnya…

Perekonomian Daerah tumbuh stabil, tetapi mengapa kemiskinan juga bertambah ?

Salah satu tantangan pembangunan adalah: memacu dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Tantangan ini tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat Daerah Kabupaten Kota.

Ada pendapat, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, secara otomatis seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan berkurang. Benarkah analisis tersebut? Mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya, atau bahkan mungkin sebaliknya. Perlu kajian komprehensif di tiap daerah.

Tetapi, mungkinkah di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil jumlah orang miskin justeru juga cenderung semakin banyak?

Baca selengkapnya…

Pertumbuhan dan Ketimpangan setelah 65 Tahun Merdeka

Sudah MERDEKA, tapi …

Dudley Seers menyebutkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus dilihat dari seberapa pertumbuhan tersebut mampu menjawab persoalan kemiskinan (poverty), pengangguran (unemployment), dan ketidakmerataan (inequality). Jika itu belum terjawab, pembangunan masih berada di posisi yang jauh dari harapan.

Setelah 65 merdeka, bagaimana kondisi pembangunan di Indonesia? Berita gembiranya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan, tahun ini ekonomi akan tumbuh sekitar enam persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 8,14 persen menjadi 7,41 persen (2/2010). Selain itu, tingkat kemiskinan berkurang dari 14,15 persen (2009) menjadi 13,33 persen (2010). Atau menurun sekitar 1,51 juta pada periode yang sama.

Data yang dirilis BPS beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa secara nasional rasio gini Indonesia pada 2010 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni dari 0,357 menjadi 0,331. Seperti diketahui, ukuran ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat tecermin, misalnya, dalam rasio gini. Semakin kecil angka rasio gini, berarti distribusi pendapatan semakin merata dan demikian pula sebaliknya. Baca selengkapnya…

Instrumen Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

BAGIMANA penerapan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) di Daerah kita? Salah satu cara untuk menilai kinerja penerapan ABK adalah dengan menilai ketersediaan atau keberadaan dan penggunaan persyaratan-persyaratan penerapan Anggaran Berbasis kinerja, yaitu: Indikator Kinerja, Capaian (target) kinerja), Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Standar Belanja.

SPM, ASB, Standar Harga, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Apakah ketiadaan instrumen ini  akan memperburuk kualitas penerapan ABK?

Baca selengkapnya…

Berinvestasi pada Kelembagaan Masyarakat Indonesia

Indonesia telah menempuh perjalanan panjang tapi masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan dan penyediaan layanan publik serta kepemerintahan (governance).

Tahun 2007, hampir separuh dari penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan atau berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional. Peluang kerja terus bertumbuh lebih lambat dari pertumbuhan populasi. Kualitas layanan publik masih belum benar-benar mewakili negara berpendapatan menengah. Wilayah timur Indonesia tetap tertinggal, sementara Indonesia secara keseluruhan masih mendapat nilai rendah dalam beberapa indikator kesehatan dan infrastruktur. Baca selengkapnya…

Growth-Enhancing Policies Are Good for Poor People

By David Dollar and Aart Kraay

Critics of market economies in general, and globalization in particular, contend that they have unleashed forces leading to large and pervasive increases in inequality within countries. In a recent paper we examine household survey evidence from 80 countries over the past four decades and find that this is simply not so. When inequality is on the rise, poor households benefit less from economic growth than wealthier ones.

In fact, average incomes of the poorest fifth of society rise proportionally with per capita income, indicating that inequality does not systematically increase with growth. Since few countries show significant trends in income inequality, on average economic growth has been the main driving force of poverty reduction in developing countries. A good example in the 1990s is Vietnam, which experienced rapid per capita GDP growth of 6 percent per year with no significant change in the distribution of income. This distributionally-neutral growth led to tremendous improvements in the material well-being of poor Vietnamese. Baca selengkapnya…

Equality and Efficiency: What history teaches us about the trade-offs

By Peter Lindert

untuk memacu pertumbuhan, haruskah negara sedang berkembang menerapkan kebijakan yang membuat pemerataan pendapatan menjadi lebih buruk? Apakah negara yang menerapkan pro-growth strategies cenderung memilih kebijakan pembangunan yang memperbesar jurang antara si kaya dengan si miskin?

To promote growth, must a developing country adopt policies that make incomes more unequal? Do countries that adopt pro-growth strategies tend to choose policies that widen the gap between rich and poor within the country?

History and common sense say “no” to the first question about trade-offs. It has never been true that the only way to improve efficiency and raise GDP per capita is to accept greater inequality, and what we know about the political process says that no country must accept such a choice today (at least not yet). On the second question, history suggests an intriguing long-run evolution. In the earliest phases of economic development, the countries achieving greater growth were indeed those choosing institutions that rewarded rich groups. Yet midway through the evolution—around the year 1800 for the North Atlantic region—the countries leading the growth race became those that implemented more egalitarian (and pro-growth) policies, a choice that was always available and still is available today. Baca selengkapnya…

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 867 pengikut lainnya.