Arsip

Posts Tagged ‘Laporan Keuangan’

Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

A.U.D.I.T.

A.U.D.I.T.

Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini Pemeriksa adalah pernyataan PROFESIONAL sebagai KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria:

  1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
  2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) = “kejujuran untuk / dalam menjelaskan”,
  3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
  4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Mari mempelajarinya dari slide berikut ini:
KLIK UNTUK MELIHAT SLIDE-NYA

Opini atas Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Download: Opini Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Pemeriksa

Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK). Hasil pemeriksaan keuangan adalah: pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini didasarkan pada kriteria:

  1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
  2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
  4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Bagaimana cara agar kualifikasi opini pemeriksa atas Laporan keuangan Daerah atau SKPD dapat ditingkatkan?

Download materi: Opini atas Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan

Akhmad Solikin, SE, Ak, MA
Sumber: JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 2, No. 2, November 2006, Hal 1 – 15

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan gagasan yang terjadi di berbagai negara, peranan negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah (government) menjadi kepemerintahan (governance). Pergeseran peran tersebut cenderung menggeser paradigma klasik yang serba negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma kepemerintahan yang baik (good governance) terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Tiga prinsip itu berlaku universal. Selain tiga prinsip itu, ada ahli yang menambahkan satu unsur lagi, misalnya hak asasi manusia (human rights) dan atau rule of law (Seger dan Billah, 2006). Baca selengkapnya…

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 937 pengikut lainnya.