Arsip

Posts Tagged ‘Pemeriksaan’

Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

A.U.D.I.T.

A.U.D.I.T.

Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini Pemeriksa adalah pernyataan PROFESIONAL sebagai KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria:

  1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
  2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) = “kejujuran untuk / dalam menjelaskan”,
  3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
  4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Mari mempelajarinya dari slide berikut ini:
KLIK UNTUK MELIHAT SLIDE-NYA

Klarifikasi Istilah Teknis Auditing di lingkungan Pengawasan Pemerintah

Sumber: criskuntadi.blogspot.com

Criskuntadi

Criskuntadi

Banyaknya istilah teknis auditing yang digunakan oleh berbagai pihak yang menyangkut atau berkaitan dengan pengawasan. Istilah tersebut terkadang sulit untuk dimengerti atau dipahami karena rujukannya yang kurang jelas, dan acapkali istilah yang berbeda digunakan untuk pekerjaan yang sama. Sementara suatu istilah dapat berbeda pengertiannya di antara pemakai atau bahkan diantara pedoman audit yang berlaku.

Atas dasar itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP, memandang perlu melakukan upaya pengklarikasian berbagai istilah teknis auditing yang selama ini telah banyak digunakan namun tanpa pemahaman yang seragam, baik yang sifatnya kontroversial maupun non kontroversial.

… Selengkapnya

Kedudukan Peraturan BPK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Suatu Pendekatan Yuridis Formal)

Maksum
Staf pada Direktorat LABH, Ditama Binbangkum

bpk.go.idAmandemen UUD 1945 dan Paket tiga UU Keuangan Negara memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional.

UU No. 15 Tahun 2006 mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh BPK antara lain untuk membuat Peraturan BPK yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baca selengkapnya…

Penyusunan Prosedur Kerja Audit Berdasarkan Standar Internasional

siwasdanasSalah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tataran operasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Baca selengkapnya…

Hasil Pemeriksaan BPK atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan

Adakah permasalahan dalam  penetapan alokasi dan penyaluran dana perimbangan? Bila ada, apakah permasalahannya? Apakah temuan dan rekomendasinya?

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta penerimaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2006 dan Semester I TA 2007.Sehubungan dengan mandat tersebut, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I 2007 kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden, melalui Surat Ketua BPK No. 15/S/I-IV/03/2008 tanggal 10 Maret 2008. Baca selengkapnya…

Membangun Sistem Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Sumber: www.bpkp.go.idPekanbaru, 14 Mei 2008. Diperlukan Action Plan atas Enam Bidang Perbaikan untuk Membangun Sistem Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. Ketua BPK-RI, Anwar Nasution, menegaskan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004 – 2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk.Oleh karena itu diperlukan percepatan perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah-langkah konkrit, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Publik bertema ”Membangun Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di Pekanbaru. Baca selengkapnya…

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 937 pengikut lainnya.