Arsip

Posts Tagged ‘RKA-SKPD’

Penilaian Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan

“… harus ! “

Bagaimanakah menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan bila indikator kegiatan yang  diisikan pada RKA SKPD 2.2.1. hanyalah INPUT dan KELUARAN kegiatan saja?

Secara umum, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat dilakukan sebagai berikut.

A. PENILAIAN EFISIENSI
Efisiensi dapat dinilai dari salah satu kondisi berikut ini.

  1. Target keluaran (output) berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas input yang lebih kecil dari anggarannya (standarnya).
  2. Kuantitas input tertentu telah menghasilkan target output yang lebih besar dari standar (rencana).
  3. Input telah digunakan untuk menghasilkan target output yang direncanakan atau tidak terdapat pemborosan sumber daya.

Baca selengkapnya…

Indikasi RKA yang Baik

Indikasi atau ciri RKA-SKPD yg baik

Pondasi ABK

Kualitas RKA SKPD akan sangat menentukan kualitas APBD. Semakin baik kualitas RKA, semakin baik pula kualitas APBD. Apakah RKA SKPD sudah baik dan bagus?

Sebelum mampu menyusun RKA SKPD yang baik, mohon menyepakati ciri atau kriteria dari RKA SKPD yang baik. Kami mengusulkan 11 (sebelas) indikator untuk mengetahui keragaan RKA-SKPD. Sejak awal, SKPD seharusnya sudah memahami kriteria ini sehingga dapat mengawal proses penyusunan RKA-SKPD. Pihak pengusul sangat berkepentingan untuk mengetahui indikator-indikator ini sehingga  memberikan keyakinan yang memadai bahwa usulan kegiatannya sudah direncanakan secara memadai.

Keberadaan indikator dan pemahaman yang baik tentang indikator tersebut juga merupakan salah satu butir penilaian keberadaan Sistem Pengendalian Internal yang memadai pada aspek perencanaan.

Mari mempelajari ciri-ciri  RKA-SKPD yang baik dari transparansi yang kami sajikan pada link:  Indikator RKA SKPD yang baik.

Daftar Periksa Penilaian Usulan Kegiatan SKPD

Lolos Uji?

Lolos Uji?

Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Setiap usulan kegiatan SKPD harus direncanakan secara memadai. Oleh karena itu, penilaian usulan kegiatan SKPD sangat penting untuk dilakukan. Adakah daftar periksa penilaian usulan kegiatan SKPD?

Berikut adalah draft daftar periksa yang menurut kami layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

Uji dan periksalah:

  1. Apakah usulan tema SKPD 20XX sudah sesuai dengan prioritas di RPJM, permasalahan yg mengemuka di 20XX serta Prioritas Bangda 20XX? Tema SKPD 20XX = ringkasan daftar prioritas SKPD di tahun 20XX dalam sebuah kalimat yang efektif
  2. Apakah usulan program dan kegiatan sudah sesuai dengan Tema SKPD 20XX? Periksa dan nilailah NAMA serta “BENTUK” kegiatannya. Bila tidak sesuai, nilailah ARTI PENTING-nya
  3. Apakah indikator kinerja kegiatan telah terisi secara baik dan benar? Periksa dan nilai juga hubungan sebab akibat pada indikator kinerja.
  4. Apakah ada kegiatan lain yang perlu dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya target hasil dan capaian program? Bila ada, kegiatan manakah yang lebih baik untuk dilaksanakan?
  5. Apakah indikator kinerja pada kegiatan-kegiatan dalam sebuah program mengarah pada satu capaian program tertentu?
  6. Apakah lokasi kegiatan dan kelompok penerima manfaat sudah diisikan? Tepatkah lokasi dan kelompok penerima manfaat dengan deskripsi indikator kegiatannya?
  7. Apakah total usulan belanja = wajar berdasarkan target output (keluaran). Periksa kewajaran jenis belanja dan rincian belanja pada objek belanjanya.
  8. Apakah sumber dana sudah diisi? Pastikan agar kegiatan yang didanai oleh pemerintah atasan tidak terpotong.

Adakah hal lain yang harus dimasukkan dalam daftar periksa ini? Mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih.

Output based Budgeting

output_based_budgeting_anggaran_berbasis_kinerjaApakah dasar untuk menentukan besar kebutuhan belanja sebuah kegiatan? Ini pertanyaan penting karena sumberdaya (dana) terbatas, tetapi harapan terhadapnya tak terbatas. Oleh karenanya, cara terbaik harus dicari dan diterapkan sehingga penganggaran di sektor publik juga sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu: menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sumberdaya (dana) terbatas.

Pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentunya juga pada Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan dua (2) cara untuk menentukan besar kebutuhan belanja sebuah kegiatan, yaitu: Baca selengkapnya…

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 941 pengikut lainnya.