S.E.L.A.M.A.T. .. D.A.T.A.N.G.
swamandiri.wordpress.comMengapa tulisan pada
swamandiri.wordpress.com ini hanya sekelumit? Mohon maaf. Umumnya, pembaca hanya ingin segera tahu: intisari, konteks dan implikasinya. Terlalu panjang dan lebar justeru menghambat. Jadi, singkat-singkat saja, tetapi kita semua berupaya meningkatkan relevansi dan faktualitasnya.

Navigasi: Carilah melalui fasilitas pencarian, atau lihat
DAFTAR ISI, atau klik saja pada salah satu kata kunci. Siapakah kami, dapat dibaca pada swadayaMANDIRI
. Lihat juga kami di: SLIDEshare.net/rusmanik.

Membedah Manipulasi Akuntansi

Penayangan Ulang dari: ugm.ac.id, Oleh: Satria, 31 Januari 2018, 05:43 WIB.

Permasalahan yang berhubungan dengan isu manipulasi akuntansi merupakan topik bahasan yang tidak akan pernah lenyap dari dunia bisnis dan akuntansi. Bahkan, pravalensinya terus meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Beberapa skandal besar bidang ekonomi dan keuangan tidak jarang melibatkan profesi akuntansi. Keterlibatan akuntan dalam skandal manipulasi akuntansi di antaranya tidak terlepas dari adanya tekanan dari atasan.

Respons bawahan ketika diperintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi itu lah yang melatarbelakangi Mahmudi menulis disertasinya berjudul “Pengaruh Independensi, Tanggung Jawab Hasil, dan Identitas Moral terhadap Reaktansi Bawahan Atas Tekanan untuk Melakukan Manipulasi Akuntansi: Pengujian Teori Kepatuhan.” Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada Senin (29/1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Mahmudi: tingkat independensi dan penetapan tanggung jawab hasil berpengaruh signifikan

Hasil penelitian Mahmudi menunjukkan bahwa tingkat independensi dan penetapan tanggung jawab hasil berpengaruh signifikan terhadap reaktansi (penolakan) bawahan atas perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi. Mahmudi menjelaskan bahwa bawahan dengan independensi yang lebih tinggi memiliki keberanian yang lebih tinggi untuk menolak perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi dibanding dengan bawahan dengan tingkat independensi rendah.

“Bawahan juga akan lebih berani menolak perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi apabila tanggung jawab atas hasil tindakan terletak pada bawahan dibanding jika tanggung jawab hasil tindakan ada pada atasan yang memerintah,” terang Mahmudi.

Lebih lanjut Mahmudi juga menemukan bahwa identitas moral memperkuat pengaruh tanggung jawab hasil terhadap reaktansi bawahan atas perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi. Menurut Mahmudi, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat kebijakan organisasi terkait upaya mencegah terjadinya pelanggaran etika akibat tekanan atasan kepada bawahan untuk melakukan tindakan tidak etis, seperti manipulasia kuntansi.

“Dari hasil penelitian ini maka manajemen perlu membuat sistem yang memperkuat independensi dan tanggung jawab personal sehinggga memungkinkan bagi karyawan berani menolak patuh terhadap perintah atasan yang melanggar etika,” tambahnya. (Humas UGM/Catur)

Penyusunan RPJMD

Kegagalan dalam Perencanaan = Merencanakan Kegagalan. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen PERENCANAAN DAERAH untuk periode 5 (lima) tahun; Merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJP DAERAH dan RPJM NASIONAL. RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. RPJMD dan RKPD merupakan Instrumen Evaluasi Kinerja Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah.

Beberapa catatan penting dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

  1. Harus dipastikan konsistensi secara keseluruhan, yaitu: dari Bab 1 hingga Bab 9.
  2. Konsistensi antara Bab 2 dengan Bab 4; Bab 2 bersifat EVALUATIF untuk menentukan isi Bab 4. Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) dan Isu Strategis Daerah (ISD) harus didukung oleh adanya DATA di Bab 2. ISD dapat disusun dari PPD yang PRIORITAS.
  3. Konsistensi di dalam Bab 5 yaitu: Visi –> Misi –> Tujuan –> Sasaran; serta konsistensinya dengan PPD dan ISD (Bab 4).
  4. Konsistensi antara Visi dan Misi Daerah (Bab 5) dengan Alokasi Anggaran di OPD (Bab 7) untuk memastikan bahwa Money follow Program.
  5. Konsistensi antara Kapasitas Riil Kemampuan Keuda (Bab 3) dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (Bab 7).
  6. Rasionalitas Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab 8).

Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017

Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice

Buku pegangan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep-konsep EKONOMI POLITIK kepada banyak audiens PRAKTISI PEMBANGUNAN, termasuk aktivis masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, dan birokrat.

Pada akhir buku ini, para penulis buku tersebut berharap bahwa pembaca akan dapat: mengenali masalah inti pembangunan yang berasal dari lingkungan politik-ekonomi; menghubungkan konsep teoritis dengan situasi kehidupan nyata; mendiagnosa gejala dan akar penyebab malfungsi; dan memahami konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tata kelola yang buruk dan keseimbangan kelembagaan yang rendah.

Download dari: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11879

Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum, INSTITUTIONS adalah Kelembagaan, yang dapat berarti ATURAN MAIN dan/atau PEMAIN. ATURAN MAIN adalah Peraturan formal dan atau nonformal yang mengarahkan tindakan para pemainnya. Sedangkan PEMAIN adalah Organisasi / Institusi / individu dalam permainan tersebut.

Dengan demikian, Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diartikan sebagai ATURAN MAIN yang mengarahkan para PEMAIN untuk meningkatkan kinerja (proses perencanaan) pembangunan daerah. Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikaji dari arahan peraturan perundang-undangan tentang peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah.

Berikut adalah BAHAN DISKUSI yang digunakan dalam Training of Trainers Planning and Budgeting dengan Topik: Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dampak Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indonesia

Sumber: Kertas Kerja dari SMERU.OR.ID oleh: Athia Yumna, M. Fajar Rakhmadi, M. Firman Hidayat, Sarah E. Gultom, Asep Suryahadi, Desember, 2017.

Download: Kertas Kerja SMERU.OR.ID

Peningkatan ketimpangan (inequality) saat ini merupakan hal yang menjadi perhatian di berbagai tempat di dunia. Kertas kerja ini memberikan bukti empiris mengenai dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dalam konteks Indonesia.

Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan yang terus-menerus dan signifikan sejak awal 2000-an. Menggunakan data level kabupaten pada periode 2000–2012, kajian ini mampu mengatasi masalah analisis empiris yang dihadapi oleh kajian-kajian multinegara (multicountry studies).

Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa ketimpangan konsumsi memengaruhi pertumbuhan, sedangkan ketimpangan pendidikan lebih penting peranannya dalam memengaruhi pengangguran.

Secara umum, dampak ketimpangan bersifat nonlinier, dalam bentuk kurva U terbalik untuk pertumbuhan dan kurva U untuk pengangguran. Demikian pula dengan ketimpangan horizontal lintas kelompok etnis yang juga memiliki hubungan berbentuk kurva U nonlinier dengan ketenagakerjaan.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pada awalnya ketimpangan mungkin belum berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan ketenagakerjaan. Namun, setelah melewati ambang batas tertentu, ketimpangan akan berdampak buruk. Hal ini menyiratkan bahwa penting kiranya membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi peningkatan ketimpangan agar bisa mengurangi dampak buruknya.

Innovative Ways to Increase Tax Compliance

Oleh: Matt Nesvisky, dalam http://www.nber.org/digest/

Governments lose billions of dollars in tax revenue each year simply because prospective taxpayers are late in making their payments. Finding ways to accelerate tax payments is the focus of The Behavioralist as Tax Collector: Using Natural Field Experiments to Enhance Tax Compliance (NBER Working Paper No. 20007), by Michael Hallsworth, John List, Robert Metcalfe, and Ivo Vlaev.

The two main reasons for failing to pay taxes on time appear to be: a lack of ready cash and mere procrastination. In the United Kingdom, the tax collectors’ response to tardiness is to send messages to taxpayers reminding them of their obligations. By conducting two experiments with tax reminders issued to more than 200,000 individuals by Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) office, the researchers discover that the effectiveness of such letters depends on their wording and the messages they deliver.

Baca selanjutnya…

Beras, Pangan dan Kemiskinan

Reposting tulisan Guru Besar Ilmu Ekonomi UNPAD, dari web sdgcenter.unpad.ac.id yang diposting oleh: Arief Anshory Yusuf

Walaupun status ekonomi Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan menengah, banyak data-data menunjukkan kondisi kemiskinan kita masih cukup mengkhawatirkan. Di negara-negara ASEAN tingkat kemiskinan kita tertinggi kedua setelah Laos (Bank Dunia). Selain itu, Data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan 70-an persen rakyat Indonesia masih miskin atau rentan.

Dalam teori ekonomi, ada yang disebut dengan kurva Engel. Kurva ini menghubungkan pendapatan dengan proporsi makanan dalam total pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan semakin rendah proporsinya demikian juga sebaliknya. Karena tentunya melihat angka-angka kemiskinan diatas, Indonesia masih jauh dari sejahtera, maka proporsi konsumsi makanan dalam total pengeluarannya akan cukup besar.

Baca selanjutnya…

Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok kebijakan pembangunan di Indonesia.

  • Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
  • Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
  • Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “Poverty is the parent of revolution and crime” – Aristoteles.

Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimana cara percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia?

Dalam studi ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD di Kabupaten Bantul? Rincian pertanyaan penelitiannya:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?

Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86 2017

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk MEWUJUDKAN: Target Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD serta Target Sasaran Pembangunan Nasional. Renstra PD memuat: Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra PD ditetapkan dengan PERKADA paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

Apakah SOCIAL ENTREPRENEURSHIP itu?

Apakah MASALAH SOSIAL itu hanya dapat dipecahkan secara konvensional? Bagaimana dengan Social Entrepreneurship?

Frasa “Social Entrepreneurship” terdiri dari dua kata; yaitu: SOCIAL yang artinya kemasyarakatan, dan ENTREPRENEURSHIP yang artinya kewirausahaan. Pengertian umum dari SOCIAL ENTREPRENEURSHIP adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change) untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare).

Mari mempelajari SOCIAL ENTREPRENEURSHIP melalui video pembelajaran yang dihasilkan oleh KULIAH HAK SEGALA BANGSA berikut ini.

Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

6 Februari 2016 1 komentar

Bagaimanakah Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kini sedang diselenggarakan di Indonesia? Strategi itu dapat kita pelajari dari informasi yang disajikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di link berikut: tnp2k.go.id, diakses pada 6 Feb 2016.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Baca selanjutnya…

Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas akan berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pelayanan publik itu adalah KEGIATAN atau RANGKAIAN kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per-UU-an bagi SETIAP warga negara dan penduduk atas BARANG, JASA, dan / atau pelayanan ADMINISTRATIF yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Negara WAJIB melayani tiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi HAK dan KEBUTUHAN DASARNYA. Karena itu, norma hukum harus mengatur secara tegas hak dan kewajiban tiap warga negara dan penduduk, serta tanggung jawab negara dan korporasi dlm penyelenggaraan pelayanan publik. Mari mempelajari konsep dasar pelayanan publik dari slide berikut ini:

Daftar Periksa PELAKSANAAN Pengendalian di lingkup SKPD

Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah pemantauan pelaksanaan tiap kegiatan oleh tiap SKPD, meliputi pemantauan terhadap 3 hal pokok:
1. Realisasi pencapaian target
2. Penyerapan dana, dan
3. Kendala yang dihadapi.

Tujuan pengendalian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama masa pelaksanaan rencana tersebut.

Selengkapnya dapat dilihat pada slide berikut ini.