S.E.L.A.M.A.T. .. D.A.T.A.N.G.
swamandiri.wordpress.comMengapa tulisan pada
swamandiri.wordpress.com ini hanya sekelumit? Mohon maaf. Umumnya, pembaca hanya ingin segera tahu: intisari, konteks dan implikasinya. Terlalu panjang dan lebar justeru menghambat. Jadi, singkat-singkat saja, tetapi kita semua berupaya meningkatkan relevansi dan faktualitasnya.

Navigasi: Carilah melalui fasilitas pencarian, atau lihat
DAFTAR ISI, atau klik saja pada salah satu kata kunci. Siapakah kami, dapat dibaca pada swadayaMANDIRI
. Lihat juga kami di: SLIDEshare.net/rusmanik.

Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice

Buku pegangan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep-konsep EKONOMI POLITIK kepada banyak audiens PRAKTISI PEMBANGUNAN, termasuk aktivis masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, dan birokrat.

Pada akhir buku ini, para penulis buku tersebut berharap bahwa pembaca akan dapat: mengenali masalah inti pembangunan yang berasal dari lingkungan politik-ekonomi; menghubungkan konsep teoritis dengan situasi kehidupan nyata; mendiagnosa gejala dan akar penyebab malfungsi; dan memahami konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tata kelola yang buruk dan keseimbangan kelembagaan yang rendah.

Download dari: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11879

Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum, INSTITUTIONS adalah Kelembagaan, yang dapat berarti ATURAN MAIN dan/atau PEMAIN. ATURAN MAIN adalah Peraturan formal dan atau nonformal yang mengarahkan tindakan para pemainnya. Sedangkan PEMAIN adalah Organisasi / Institusi / individu dalam permainan tersebut.

Dengan demikian, Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diartikan sebagai ATURAN MAIN yang mengarahkan para PEMAIN untuk meningkatkan kinerja (proses perencanaan) pembangunan daerah. Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikaji dari arahan peraturan perundang-undangan tentang peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah.

Berikut adalah BAHAN DISKUSI yang digunakan dalam Training of Trainers Planning and Budgeting dengan Topik: Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dampak Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indonesia

Sumber: Kertas Kerja dari SMERU.OR.ID oleh: Athia Yumna, M. Fajar Rakhmadi, M. Firman Hidayat, Sarah E. Gultom, Asep Suryahadi, Desember, 2017.

Download: Kertas Kerja SMERU.OR.ID

Peningkatan ketimpangan (inequality) saat ini merupakan hal yang menjadi perhatian di berbagai tempat di dunia. Kertas kerja ini memberikan bukti empiris mengenai dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dalam konteks Indonesia.

Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan yang terus-menerus dan signifikan sejak awal 2000-an. Menggunakan data level kabupaten pada periode 2000–2012, kajian ini mampu mengatasi masalah analisis empiris yang dihadapi oleh kajian-kajian multinegara (multicountry studies).

Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa ketimpangan konsumsi memengaruhi pertumbuhan, sedangkan ketimpangan pendidikan lebih penting peranannya dalam memengaruhi pengangguran.

Secara umum, dampak ketimpangan bersifat nonlinier, dalam bentuk kurva U terbalik untuk pertumbuhan dan kurva U untuk pengangguran. Demikian pula dengan ketimpangan horizontal lintas kelompok etnis yang juga memiliki hubungan berbentuk kurva U nonlinier dengan ketenagakerjaan.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pada awalnya ketimpangan mungkin belum berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan ketenagakerjaan. Namun, setelah melewati ambang batas tertentu, ketimpangan akan berdampak buruk. Hal ini menyiratkan bahwa penting kiranya membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi peningkatan ketimpangan agar bisa mengurangi dampak buruknya.

Innovative Ways to Increase Tax Compliance

Oleh: Matt Nesvisky, dalam http://www.nber.org/digest/

Governments lose billions of dollars in tax revenue each year simply because prospective taxpayers are late in making their payments. Finding ways to accelerate tax payments is the focus of The Behavioralist as Tax Collector: Using Natural Field Experiments to Enhance Tax Compliance (NBER Working Paper No. 20007), by Michael Hallsworth, John List, Robert Metcalfe, and Ivo Vlaev.

The two main reasons for failing to pay taxes on time appear to be: a lack of ready cash and mere procrastination. In the United Kingdom, the tax collectors’ response to tardiness is to send messages to taxpayers reminding them of their obligations. By conducting two experiments with tax reminders issued to more than 200,000 individuals by Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) office, the researchers discover that the effectiveness of such letters depends on their wording and the messages they deliver.

Baca selanjutnya…

Beras, Pangan dan Kemiskinan

Reposting tulisan Guru Besar Ilmu Ekonomi UNPAD, dari web sdgcenter.unpad.ac.id yang diposting oleh: Arief Anshory Yusuf

Walaupun status ekonomi Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan menengah, banyak data-data menunjukkan kondisi kemiskinan kita masih cukup mengkhawatirkan. Di negara-negara ASEAN tingkat kemiskinan kita tertinggi kedua setelah Laos (Bank Dunia). Selain itu, Data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan 70-an persen rakyat Indonesia masih miskin atau rentan.

Dalam teori ekonomi, ada yang disebut dengan kurva Engel. Kurva ini menghubungkan pendapatan dengan proporsi makanan dalam total pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan semakin rendah proporsinya demikian juga sebaliknya. Karena tentunya melihat angka-angka kemiskinan diatas, Indonesia masih jauh dari sejahtera, maka proporsi konsumsi makanan dalam total pengeluarannya akan cukup besar.

Baca selanjutnya…

Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok kebijakan pembangunan di Indonesia.

  • Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
  • Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
  • Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “Poverty is the parent of revolution and crime” – Aristoteles.

Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimana cara percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia?

Dalam studi ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD di Kabupaten Bantul? Rincian pertanyaan penelitiannya:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?

Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86 2017

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk MEWUJUDKAN: Target Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD serta Target Sasaran Pembangunan Nasional. Renstra PD memuat: Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra PD ditetapkan dengan PERKADA paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

Apakah SOCIAL ENTREPRENEURSHIP itu?

Apakah MASALAH SOSIAL itu hanya dapat dipecahkan secara konvensional? Bagaimana dengan Social Entrepreneurship?

Frasa “Social Entrepreneurship” terdiri dari dua kata; yaitu: SOCIAL yang artinya kemasyarakatan, dan ENTREPRENEURSHIP yang artinya kewirausahaan. Pengertian umum dari SOCIAL ENTREPRENEURSHIP adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change) untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare).

Mari mempelajari SOCIAL ENTREPRENEURSHIP melalui video pembelajaran yang dihasilkan oleh KULIAH HAK SEGALA BANGSA berikut ini.

Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

6 Februari 2016 1 komentar

Bagaimanakah Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kini sedang diselenggarakan di Indonesia? Strategi itu dapat kita pelajari dari informasi yang disajikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di link berikut: tnp2k.go.id, diakses pada 6 Feb 2016.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Baca selanjutnya…

Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas akan berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pelayanan publik itu adalah KEGIATAN atau RANGKAIAN kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per-UU-an bagi SETIAP warga negara dan penduduk atas BARANG, JASA, dan / atau pelayanan ADMINISTRATIF yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Negara WAJIB melayani tiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi HAK dan KEBUTUHAN DASARNYA. Karena itu, norma hukum harus mengatur secara tegas hak dan kewajiban tiap warga negara dan penduduk, serta tanggung jawab negara dan korporasi dlm penyelenggaraan pelayanan publik. Mari mempelajari konsep dasar pelayanan publik dari slide berikut ini:

Daftar Periksa PELAKSANAAN Pengendalian di lingkup SKPD

Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah pemantauan pelaksanaan tiap kegiatan oleh tiap SKPD, meliputi pemantauan terhadap 3 hal pokok:
1. Realisasi pencapaian target
2. Penyerapan dana, dan
3. Kendala yang dihadapi.

Tujuan pengendalian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama masa pelaksanaan rencana tersebut.

Selengkapnya dapat dilihat pada slide berikut ini.

Membangun Desa Mencegah Urbanisasi

Sumber: Editorial Media Indonesia, Selasa, 21 Juli 2015
SAAT arus balik Lebaran 2015, urbanisasi kerap menjadi momok bagi Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ia disebut momok karena kota-kota besar itu sesungguhnya tidak kuat lagi menampung pertambahan penduduk.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan akan ada sekitar 70 ribu pendatang baru masuk ke Jakarta. Celakanya, sebagian besar dari mereka ialah tenaga kerja tanpa keahlian. Jika tidak bisa memasuki formasi kerja yang ada, mereka mencemplungkan diri ke sektor informal seperti pedagang asongan atau pemulung.

Kehadiran kaum migran di kota besar seperti Jakarta, hampir dipastikan, selalu menimbulkan permasalahan pengangguran. Pemerintah Provinsi Jakarta tentu saja tidak bisa melarang orang datang ke Ibu Kota karena konstitusi menjamin setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali lagi.

Harus jujur dikatakan bahwa orang bermigrasi dari desa ke kota merupakan refleksi atas gejala kemandekan denyut ekonomi perdesaan. Faktor pendorongnya antara lain sulitnya mencari lowongan pekerjaan di desa.

Adapun faktor penariknya ialah cerita kisah kesuksesan para pemudik dengan segala bumbunya bahwa penghasilan di kota lebih tinggi ketimbang di desa.

Laju urbanisasi harus segera direm. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan laju urbanisasi tercepat di Asia. Pada 2011, proporsi penduduk daerah perkotaan di negeri ini mencapai 51% dan pada 2025 diperkirakan bakal mencapai 68%. Jika urbanisasi tidak mampu dicegah, bukan mustahil suatu ketika kita menemukan desa yang hanya dihuni para orang jompo, bahkan tanpa penghuni sama sekali.

Hanya ada satu cara yang tepat untuk mencegah urbanisasi, yaitu pusat pertumbuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan dibangun di seantero negeri.

Pembangunan disebar merata ke 74 ribu desa di Indonesia. Cara ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan desa merupakan sebuah keniscayaan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pembangunan desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sejauh ini, uang bukan lagi menjadi masalah untuk membangun desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 telah mengalokasikan dana Rp20,7 triliun. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama kepada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp898 miliar.

Jumlah uang yang begitu besar akan sia-sia jika desa tidak mampu memilih dan menetapkan prioritas pembangunan. Mestinya, desa fokus kepada pembangunan berbasis pertanian. Industrialisasi yang dikembangkan pun ialah yang bisa mendukung dan memperkuat pertanian. Badan usaha milik desa yang diamanatkan Undang-Undang Desa hendaknya berurusan dengan pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian pascapanen.

Pembangunan desa membutuhkan kreativitas dan inovasi. Sayangnya, tenaga yang kreatif dan inovatif masih langka di desa. Karena itu, pemerintah bisa menempatkan tenaga pendamping yang profesional di desa. Pertimbangan profesionalitas patut diberi garis bawah yang tebal agar rekrutmen tenaga pendamping tidak didasari pertimbangan sempit, misalnya kader partai politik tertentu. Tenaga profesional itu juga diharapkan mampu menekan dan mencegah syahwat korupsi dana desa.

Membangun desa pada hakikatnya ialah membangun Indonesia. Hanya itu cara bermartabat untuk menekan laju migrasi penduduk desa ke kota. Ketika desa sudah makmur, urbanisasi tidak lagi menjadi momok saban arus balik Lebaran.

Ketimpangan: Musuh di antara Kita?

Menurut Bank Dunia, ketimpangan di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Timur. Antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat kemiskinan resmi telah berkurang separuh dari 24% menjadi 12%. Namun, koefisien Gini, ukuran ketimpangan konsmsi nasional, naik dari 0,32 pada tahun 1999 menjadi 0,41 pada tahun 2012. (http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/, 22 Oktober 2014).

http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/09/23/infographic-why-inequality-is-a-growing-problem-in-indonesia

Ketimpangan di Indonesia. Sumber: www.worldbank.org

Ketimpangan bukan hanya masalah warga miskin atau hanya masalah kemiskinan, melainkan masalah kita semua. Menurut Richard Wilkinson, dalam Inequality: The Enemy Between Us?, KETIMPANGAN akan cenderung memperluas dan memperdalam PERMASALAHAN SOSIAL.

Mari mempelajarinya dari video di (ted.com) di bawah ini. Materi paparannya dapat didownload dari link berikut: Inequality: The Enemy Between Us?