S.E.L.A.M.A.T. .. D.A.T.A.N.G.
swamandiri.wordpress.comMengapa tulisan pada
swamandiri.wordpress.com ini hanya sekelumit? Mohon maaf. Umumnya, pembaca hanya ingin segera tahu: intisari, konteks dan implikasinya. Terlalu panjang dan lebar justeru menghambat. Jadi, singkat-singkat saja, tetapi kita semua berupaya meningkatkan relevansi dan faktualitasnya.

Navigasi: Carilah melalui fasilitas pencarian, atau lihat
DAFTAR ISI, atau klik saja pada salah satu kata kunci. Siapakah kami, dapat dibaca pada swadayaMANDIRI
. Lihat juga kami di: SLIDEshare.net/rusmanik.

8 Alasan Mengapa Negara Gagal

Daron Acemoglu dan James Robinson secara meyakinkan menunjukkan bahwa: desain institusi politik dan ekonomi merupakan faktor utama yang mendasari kemajuan suatu negara. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan 2 negara yang sangat homogen, namun orang Korea Utara termasuk yang termiskin di dunia, sementara saudara mereka di Korea Selatan termasuk yang terkaya. Penyebabnya adalah di Korea Selatan ada insentif yang tepat, mereka menghargai inovasi, dan semua orang dimungkinkan berpartisipasi dalam berbagai kesempatan yang terbuka luas.

(Reposting) Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government

Sumber: jurnal.dpr.go.id

Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik.

Namun, konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan penolakan berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah.

Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konsep teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan.

Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research, dengan menggunakan metode meta-theory (the analysis of theory). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adopsi tata kelola pemerintah terjadi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. Kata kunci: perbandingan, tata kelola, inovasi, pemerintahan

Download dari jurnal.dpr.go.id atau langsung dari sini.

Penyusunan KLHS RPJMD

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Karena itu, Pemerintah Daerah harus membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, yaitu analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Download: Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD atau dari halaman ini.

.

.

Format ringkasan eksekutif KLHS RPJMD adalah seperti gambar di atas. Ringkasan Eksekutif itu memuat pokok-pokok pikiran analisis kondisi umum daerah, analisis kondisi daya dukung dan daya tampung, analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis kontribusi pemerintah dan non pemerintah, skenario pembangunan berkelanjutan, isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah, serta dilampiri dengan tabel yang memuat ringkasan kajian dan rumusan skenario pembangunan berkelanjutan.

Bahan Paparan FGD: Efektifitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2019

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.

Karena:
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” – Aristoteles

Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?

Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.

Berikut ini adalah bahan paparan kami pada FGD tentang Efektifitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2019.

.

.

Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017

Salah satu cara belajar yang cukup efektif adalah dengan berusaha menjelaskan materi yang dipelajari kepada orang lain. Dalam kesempatan ini, kami sedang belajar tentang Renja Perangkat Daerah dengan cara mencoba menyusun panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat: program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan TUSI PD, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan RKPD. Renja PD ditetapkan dengan Keputusan KDH, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Hasil belajar kami tentang Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017 adalah seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Bagi yang ingin belajar, dipersilahkan mendownload materi di bawah ini untuk dilengkapi sedemikian rupa sehingga kita memahami substansi Renja Perangkat Daerah

Semoga bermanfaat …
.

.

Membedah Manipulasi Akuntansi

Penayangan Ulang dari: ugm.ac.id, Oleh: Satria, 31 Januari 2018, 05:43 WIB.

Permasalahan yang berhubungan dengan isu manipulasi akuntansi merupakan topik bahasan yang tidak akan pernah lenyap dari dunia bisnis dan akuntansi. Bahkan, pravalensinya terus meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Beberapa skandal besar bidang ekonomi dan keuangan tidak jarang melibatkan profesi akuntansi. Keterlibatan akuntan dalam skandal manipulasi akuntansi di antaranya tidak terlepas dari adanya tekanan dari atasan.

Respons bawahan ketika diperintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi itu lah yang melatarbelakangi Mahmudi menulis disertasinya berjudul “Pengaruh Independensi, Tanggung Jawab Hasil, dan Identitas Moral terhadap Reaktansi Bawahan Atas Tekanan untuk Melakukan Manipulasi Akuntansi: Pengujian Teori Kepatuhan.” Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada Senin (29/1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Mahmudi: tingkat independensi dan penetapan tanggung jawab hasil berpengaruh signifikan

Hasil penelitian Mahmudi menunjukkan bahwa tingkat independensi dan penetapan tanggung jawab hasil berpengaruh signifikan terhadap reaktansi (penolakan) bawahan atas perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi. Mahmudi menjelaskan bahwa bawahan dengan independensi yang lebih tinggi memiliki keberanian yang lebih tinggi untuk menolak perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi dibanding dengan bawahan dengan tingkat independensi rendah.

“Bawahan juga akan lebih berani menolak perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi apabila tanggung jawab atas hasil tindakan terletak pada bawahan dibanding jika tanggung jawab hasil tindakan ada pada atasan yang memerintah,” terang Mahmudi.

Lebih lanjut Mahmudi juga menemukan bahwa identitas moral memperkuat pengaruh tanggung jawab hasil terhadap reaktansi bawahan atas perintah atasan untuk melakukan manipulasi akuntansi. Menurut Mahmudi, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat kebijakan organisasi terkait upaya mencegah terjadinya pelanggaran etika akibat tekanan atasan kepada bawahan untuk melakukan tindakan tidak etis, seperti manipulasia kuntansi.

“Dari hasil penelitian ini maka manajemen perlu membuat sistem yang memperkuat independensi dan tanggung jawab personal sehinggga memungkinkan bagi karyawan berani menolak patuh terhadap perintah atasan yang melanggar etika,” tambahnya. (Humas UGM/Catur)

Penyusunan RPJMD

Kegagalan dalam Perencanaan = Merencanakan Kegagalan. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen PERENCANAAN DAERAH untuk periode 5 (lima) tahun; Merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJP DAERAH dan RPJM NASIONAL. RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. RPJMD dan RKPD merupakan Instrumen Evaluasi Kinerja Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah.

Beberapa catatan penting dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

  1. Harus dipastikan konsistensi secara keseluruhan, yaitu: dari Bab 1 hingga Bab 9.
  2. Konsistensi antara Bab 2 dengan Bab 4; Bab 2 bersifat EVALUATIF untuk menentukan isi Bab 4. Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) dan Isu Strategis Daerah (ISD) harus didukung oleh adanya DATA di Bab 2. ISD dapat disusun dari PPD yang PRIORITAS.
  3. Konsistensi di dalam Bab 5 yaitu: Visi –> Misi –> Tujuan –> Sasaran; serta konsistensinya dengan PPD dan ISD (Bab 4).
  4. Konsistensi antara Visi dan Misi Daerah (Bab 5) dengan Alokasi Anggaran di OPD (Bab 7) untuk memastikan bahwa Money follow Program.
  5. Konsistensi antara Kapasitas Riil Kemampuan Keuda (Bab 3) dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (Bab 7).
  6. Rasionalitas Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab 8).

.

.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017

.

Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice

Buku pegangan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep-konsep EKONOMI POLITIK kepada banyak audiens PRAKTISI PEMBANGUNAN, termasuk aktivis masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, dan birokrat.

Pada akhir buku ini, para penulis buku tersebut berharap bahwa pembaca akan dapat: mengenali masalah inti pembangunan yang berasal dari lingkungan politik-ekonomi; menghubungkan konsep teoritis dengan situasi kehidupan nyata; mendiagnosa gejala dan akar penyebab malfungsi; dan memahami konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tata kelola yang buruk dan keseimbangan kelembagaan yang rendah.

Download dari: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11879

Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum, INSTITUTIONS adalah Kelembagaan, yang dapat berarti ATURAN MAIN dan/atau PEMAIN. ATURAN MAIN adalah Peraturan formal dan atau nonformal yang mengarahkan tindakan para pemainnya. Sedangkan PEMAIN adalah Organisasi / Institusi / individu dalam permainan tersebut.

Dengan demikian, Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diartikan sebagai ATURAN MAIN yang mengarahkan para PEMAIN untuk meningkatkan kinerja (proses perencanaan) pembangunan daerah. Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikaji dari arahan peraturan perundang-undangan tentang peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah.

Berikut adalah BAHAN DISKUSI yang digunakan dalam Training of Trainers Planning and Budgeting dengan Topik: Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

.

.

Dampak Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indonesia

Sumber: Kertas Kerja dari SMERU.OR.ID oleh: Athia Yumna, M. Fajar Rakhmadi, M. Firman Hidayat, Sarah E. Gultom, Asep Suryahadi, Desember, 2017.

Download: Kertas Kerja SMERU.OR.ID

Peningkatan ketimpangan (inequality) saat ini merupakan hal yang menjadi perhatian di berbagai tempat di dunia. Kertas kerja ini memberikan bukti empiris mengenai dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dalam konteks Indonesia.

Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan yang terus-menerus dan signifikan sejak awal 2000-an. Menggunakan data level kabupaten pada periode 2000–2012, kajian ini mampu mengatasi masalah analisis empiris yang dihadapi oleh kajian-kajian multinegara (multicountry studies).

Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa ketimpangan konsumsi memengaruhi pertumbuhan, sedangkan ketimpangan pendidikan lebih penting peranannya dalam memengaruhi pengangguran.

Secara umum, dampak ketimpangan bersifat nonlinier, dalam bentuk kurva U terbalik untuk pertumbuhan dan kurva U untuk pengangguran. Demikian pula dengan ketimpangan horizontal lintas kelompok etnis yang juga memiliki hubungan berbentuk kurva U nonlinier dengan ketenagakerjaan.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pada awalnya ketimpangan mungkin belum berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan ketenagakerjaan. Namun, setelah melewati ambang batas tertentu, ketimpangan akan berdampak buruk. Hal ini menyiratkan bahwa penting kiranya membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi peningkatan ketimpangan agar bisa mengurangi dampak buruknya.

Innovative Ways to Increase Tax Compliance

Oleh: Matt Nesvisky, dalam http://www.nber.org/digest/

Governments lose billions of dollars in tax revenue each year simply because prospective taxpayers are late in making their payments. Finding ways to accelerate tax payments is the focus of The Behavioralist as Tax Collector: Using Natural Field Experiments to Enhance Tax Compliance (NBER Working Paper No. 20007), by Michael Hallsworth, John List, Robert Metcalfe, and Ivo Vlaev.

The two main reasons for failing to pay taxes on time appear to be: a lack of ready cash and mere procrastination. In the United Kingdom, the tax collectors’ response to tardiness is to send messages to taxpayers reminding them of their obligations. By conducting two experiments with tax reminders issued to more than 200,000 individuals by Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) office, the researchers discover that the effectiveness of such letters depends on their wording and the messages they deliver.

Baca selengkapnya…

Beras, Pangan dan Kemiskinan

Reposting tulisan Guru Besar Ilmu Ekonomi UNPAD, dari web sdgcenter.unpad.ac.id yang diposting oleh: Arief Anshory Yusuf

Walaupun status ekonomi Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan menengah, banyak data-data menunjukkan kondisi kemiskinan kita masih cukup mengkhawatirkan. Di negara-negara ASEAN tingkat kemiskinan kita tertinggi kedua setelah Laos (Bank Dunia). Selain itu, Data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan 70-an persen rakyat Indonesia masih miskin atau rentan.

Dalam teori ekonomi, ada yang disebut dengan kurva Engel. Kurva ini menghubungkan pendapatan dengan proporsi makanan dalam total pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan semakin rendah proporsinya demikian juga sebaliknya. Karena tentunya melihat angka-angka kemiskinan diatas, Indonesia masih jauh dari sejahtera, maka proporsi konsumsi makanan dalam total pengeluarannya akan cukup besar.

Baca selengkapnya…

Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok kebijakan pembangunan di Indonesia.

  • Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
  • Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
  • Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “Poverty is the parent of revolution and crime” – Aristoteles.

Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimana cara percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia?

Dalam studi ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD di Kabupaten Bantul? Rincian pertanyaan penelitiannya:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?

.
.

.
.