S.E.L.A.M.A.T. .. D.A.T.A.N.G.
swamandiri.wordpress.comMengapa tulisan pada
swamandiri.wordpress.com ini hanya sekelumit? Mohon maaf. Umumnya, pembaca hanya ingin segera tahu: intisari, konteks dan implikasinya. Terlalu panjang dan lebar justeru menghambat. Jadi, singkat-singkat saja, tetapi kita semua berupaya meningkatkan relevansi dan faktualitasnya.

Navigasi: Carilah melalui fasilitas pencarian, atau lihat
DAFTAR ISI, atau klik saja pada salah satu kata kunci. Siapakah kami, dapat dibaca pada swadayaMANDIRI
. Lihat juga kami di: SLIDEshare.net/rusmanik.

Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)

Apakah IKraR? IKraR adalah Indeks Kesejahteraan Rakyat. IKraR dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejah-teraan Rakyat Republik Indonesia. Diluncurkan pada: 21 Maret 2012, oleh HR. Agung Laksono. IKraR digunakan untuk mengukur: 1). tingkat kesejahteraan rakyat; 2). keberhasilan pembangunan yang inklusif; dan 3). ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia.

Selengkapnya pada slide berikut ini. Semoga bermanfaat :)

Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; mempunyai akal (cara) untuk mengatasi sesuatu. Keberdayaan masyarakat akan memunculkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk mengatasi permasalahan terkait upaya peningkatan kesejahteraannya secara berkesinambungan. Dengan Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, di seluruh desa di Kabupaten Bantul telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagaimana strategi pengembangan LKD untuk menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul? Selengkapnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Semoga bermanfaat.

Sekelumit tentang Indikator Sukses LO Daerah Istimewa Yogyakarta

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) adalah lembaga mandiri dan independen, yang dibentuk oleh Pemda Provinsi DIY, berfungsi dalam: pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan demokratisasi, di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apakah Indikator Sukses LO Daerah Istimewa Yogyakarta? Mari berdiskusi via slide ini. Semoga bermanfaat.

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dilihat pada UU 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial, yang merupakan operasionalisasi amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, KESEJAHTERAAN SOSIAL didefinisikan sebagai: Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari definisi di atas, kesejahteraan sosial itu:
• Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan spiritual, dan sosial warga negara
• Bukan hanya untuk sekedar hidup layak, tetapi juga agar warga negara mampu mengembangkan dirinya
• Pada akhirnya, agar tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Bila dilihat secara sepintas, pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung bersifat parsial, yaitu: pembangunan sektor sosial, dimana pembangunan kesejahteraan sosial tidak terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dalam satu kesatuan strategi pembangunan nasional.   . . .

SELENGKAPNYA dapat didownload dari slide berikut ini.

Burukkah Pelayanan Pemerintah Daerah?

Sumber: Editorial Media Indonesia, 19 Desember 2014
PEMERINTAH ada semata-mata untuk melayani masyarakat. Dalil itu mestinya bersifat universal. Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun pemerintah itu berada semestinya selalu mendudukkan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. Namun, konsep yang sesungguhnya sederhana itu tetap saja kerap luput dalam perilaku pejabat. Yang terjadi malah sebaliknya. Pejabat pemerintah lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi abdi justru lebih banyak menampilkan watak priayi.

Apakah kualitas Pelayanan Publik masih rendah?

Apakah kualitas Pelayanan Publik masih rendah? Gambar dari: blog.ub.ac.id

Parahnya penyakit lupa posisi sebagai pelayan publik itu sudah menjadi endemik di kalangan pejabat negeri ini. Tidak terkecuali di daerah. Itu dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia selama 2014 yang sebagian besar merupakan keluhan atas buruknya pelayanan publik pemerintah daerah. Dari 6.180 laporan yang masuk, 43,7% ialah keluhan terhadap pemda. Itu, menurut Ombudsman, meneruskan tradisi dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pemda selalu menempati peringkat satu terbanyak sebagai pihak terlapor.
Baca selengkapnya…

Sekelumit tentang Social Progress Index

Bagaimanakah mengukur kinerja pembangunan suatu negara? Jangan memakai GDP Perkapita, karena bukan ukuran yg tepat. Pakailah alat ukur alternatifnya, seperti:

  1. Human Development Index
  2. Millennium Development Indicators
  3. Happy Planet Index
  4. OECD Better Life Indicators
  5. Legatum Prosperity Index
Social Progress Index: 3 DIMENSI, 12 KOMPONEN, 54 INDIKATOR

Social Progress Index: 3 DIMENSI, 12 KOMPONEN, 54 INDIKATOR

Alternatif lainnya adalah Social Progress Index (SPI), yaitu: indeks gabungan yang mengukur tingkat KEMAJUAN SOSIAL (Social Progress) suatu negara. KEMAJUAN SOSIAL didefinisikan sebagai kapasitas sebuah negara dalam:

  1. memenuhi kebutuhan dasar warganya,
  2. membangun pondasi yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya, dan
  3. menciptakan kesempatan bagi tiap individu agar mampu mencapai tingkat potensi tertingginya.

Klik untuk mempelajari slidenya

Sekelumit tentang Evaluasi Jabatan PNS

Evaluasi Jabatan PNS merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai tiap JABATAN yang ada dalam struktur organisasi, dalam rangka menetapkan NILAI JABATAN dan KELAS JABATAN berdasarkan kriteria yg disebut FAKTOR JABATAN. Mengapa dan Bagaimanakah Evaluasi Jabatan PNS? Mari mempelajarinya dari slide berikut ini.

BEKERJA Bahagia dan BAHAGIA Bekerja

Bagaimanakah perasaan Anda saat bekerja? Bahagiakah atau malah tidak bahagia? Mari melihat 10 Tanda Tidak Bahagia Bekerja (sumber: positivesharing.com), yaitu:

  1. Anda menunda-nunda pekerjaan
  2. Anda membuang waktu di Minggu malam dengan gelisah memikirkan hari Senin pagi
  3. Anda tidak suka pekerjaannya, tetapi sangat peduli dengan gaji dan jabatan
  4. Anda tidak merasa suka membantu rekan kerja
  5. Hari kerja berasa lamaaaaaaaa
  6. Anda tidak punya banyak teman di tempat kerja
  7. Anda tidak peduli. Tentang apapun.
  8. Hal-hal kecil mudah mengganggumu
  9. Anda selalu curiga dengan motivasi dari tiap tindakan orang lain
  10. Anda menderita insomnia, sakit kepala, tidak semangat, ketegangan otot dan/atau gejala simtomatik fisik lainnya.

 

"Bahagia Bekerja dan Bekerja Bahagia"

“Bahagia Bekerja dan Bekerja Bahagia”

Ternyataaaa, BAHAGIA saat BEKERJA merupakan penguat produktivitas yang paling baik. Mengapa? Ada 10 alasannya (Sumber: positivesharing.com), yaitu:

  1. Orang bahagia dapat bekerja lebih baik dengan yang lainnya
  2. Orang bahagia lebih kreatif
  3. Orang bahagia menyelesaikan masalah, bukan mengeluhkannya
  4. Orang bahagia lebih ber-energi
  5. Orang bahagia lebih optimis
  6. Orang bahagia lebih termotivasi
  7. Orang bahagia lebih jarang sakit
  8. Orang bahagia dpt belajar lebih cepat
  9. Orang bahagia tidak terlalu khawatir dinilai salah, dia akan segera bertanggungjawab dan belajar untuk memperbaiki kesalahannya
  10. Orang bahagia lebih dapat membuat keputusan yang tepat

 

Lalu, bagaimanakah BEKERJA dengan bahagia dan BAHAGIA saat bekerja? Mari mempelajarinya lebih lanjut dari slide berikut ini.

Klik, untuk mempelajarinya lebih lanjut dalam slidenya

Sekilas KORBINWAS oleh SKPD Provinsi: Kasus Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkup Provinsi

Bagaimanakah PERAN IDEAL dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam percepatan pencapaian target SPM bidang Kesehatan di lingkungan Provinsinya? Apakah sekedar mengumpulkan (dan konsolidasi) data capaian SPM bidang Kesehatan? Apakah ini yang umumnya dilakukan oleh Dinkes Provinsi?

Atau, aktif secara konstruktif mengkoordinasikan, membina dan mengawasi percepatan pencapaian target SPM tersebut? Lalu, bagaimanakah bentuk riil dari upaya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu?

Dinkes Provinsi harus melakukan KORBINWAS, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan. KOORDINASI dilakukan untuk: mengatur serangkaian kegiatan, sehingga dilaksanakan secara tidak saling bertentangan atau simpang siur. PEMBINAAN dilakukan untuk: meningkatkan prestasi (kinerja) Dinkes Kab/Kota. Sedangkan PENGAWASAN dilakukan untuk: menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan korektif selama pelaksanaan rencana.

Penjelasan selanjutnya dapat di lihat pada slide berikut ini.

Pertumbuhan Memihak Orang Miskin?

Oleh: Ivan A Hadar, dari unisosdem.org

Sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin menjadi strategi ekonomi terpenting bagi keterlibatan sosial (social inclusion) kelompok miskin. Ramainya perdebatan terkait hal ini dipicu tulisan David Dollar dan Aart Kraay, Growth is Good for the Poor (2002).

Dalam studinya, dua ekonom Bank Dunia itu menyimpulkan bahwa tanpa diduga, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam perang melawan kemiskinan global. Menurut mereka, sejak 40 tahun terakhir, ternyata pertumbuhan ekonomi global berbanding lurus (satu banding satu) dengan kenaikan pendapatan kelompok miskin. Selain itu,sejak beberapa dekade terakhir ditemukan bahwa tiada tanda-tanda telah terjadi pelemahan pengaruh pertumbuhan atas pengurangan kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Melambat (Sumber: http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/09/23/why-poverty-still-matters-in-indonesia?cid=EXTEAPIds1-Bah, TIDAK TERKAIT dengan isi tulisan

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Melambat
(Sumber: worldbank.org, TIDAK TERKAIT dengan isi tulisan)

Mengapa Memihak Orang Miskin?

Dollar dan Kraay juga menguji pengaruh berbagai strategi kebijakan yang mengalokasikan porsi besar bagi belanja kesehatan dan pendidikan.Temuan mereka cukup mengejutkan. Ternyata, tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa strategi itu membawa dampak sistematis pemerataan penghasilan. Dengan demikian, bisa saja muncul pertanyaan apakah konsep pro-poor growth sebenarnya dapat saja direduksi menjadi sekadar pro-growth? Jawabannya tidak karena, menurut mereka, sekadar pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang miskin. Baca selengkapnya…

Indonesia Menghindari Perangkap Negara Berpenghasilan Menengah: Kajian Kebijakan Pembangunan 2014

Sumber: http://www.worldbank.org/

Dalam satu dekade ke depan, Indonesia memiliki beberapa faktor, yang bila disertai kebijakan yang baik, dapat menjadi pendorong pertumbuhan yang tinggi, yaitu: demografi dengan besarnya tenaga kerja; tren urbanisasi; serta perkembangan di Cina.

Indonesia menghadapi risiko melambatnya pertumbuhan dalam jangka panjang, karena pertumbuhan akhir-akhir ini kurang didukung lingkungan eksternal yang kondusif, yaitu tingginya harga komoditas pada 2003-2011 disertai dengan suku bunga global yang rendah sejak tahun 2009.

Indonesia perlu tumbuh di atas 5 persen untuk menghindari masalah pengangguran yang serius. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi di tas 5 persen diperlukan Indonesia agar naik menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030.

Baca selengkapnya…

Peta Menuju HDI

Capaian HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu Daerah kabupaten/kota merupakan hasil gotong royong dari semua pihak, terutama SKPD dan masyarakat itu sendiri. Tiap SKPD memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian HDI (IPM). Kontribusi SKPD dapat dilihat dari pilihan kegiatan yang dilaksanakannya. Sebaiknya, penilaian kontribusi SKPD itu tidak disandarkan hanya pada nama kegiatan, tetapi dari “rantai nilai” yang ditunjukkan oleh indikator kegiatannya.

Slide berikut ini menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan variabel HDI (IPM) melalui substansi indikator kinerja dari kegiatan yang dimulai dari output (keluaran) kegiatan. Slide ini juga menjelaskan keterkaitan antara variabel makro di tingkat daerah dengan variabel mikro di tingkat SKPD.

Slide yang disampaikan ini masih bersifat draft. Karenanya, masih sangat terbuka untuk kritikan dan masukan konstruktif. Namun demikian, sebagai langkah awal, mudah-mudahan materi di slide berikut dapat memberi inspirasi bagi Daerah dan SKPD.

SAKIP : Sebuah pengantar yang ringkas

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP yang terselenggara dengan baik menghasilkan LAKIP TERPADU, yaitu:  Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang terpadu sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja dan umpan balik bagi perbaikan kinerja. Mari mempelajari  SAKIP dari pengantar ringkas berikut ini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 931 pengikut lainnya.