Beranda > DPRD > Wakil Rakyat yang Jauh dari Rakyat

Wakil Rakyat yang Jauh dari Rakyat

Pasca-Orde Baru sudah dua kali Indonesia menyelenggarakan pemilu. Tiap kali pemilu usai, wajah lama di Gedung MPR/DPR digantikan wajah baru. Pergantian itu selalu disertai harapan baru, kehidupan lebih baik.

Sayangnya, harapan memang tak bisa dengan mudah menjadi kenyataan. Setidaknya itulah yang dirasakan Kamto, pedagang nasi goreng asal Kebumen, Jawa Tengah. “Siapa pun yang kepilih sepertinya kok sama saja. Dari dulu ya gini-gini aja. Malah sekarang ekonomi tambah sulit, apa-apa jadi mahal,” ujarnya, Kamis (20/12) di Jakarta.

Sejak tahun 1994 ia berjualan di kompleks Gedung MPR/DPR. Ia adalah saksi ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung itu menuntut Presiden Soeharto turun. Ia ada di sana ketika para presiden baru dilantik. Ia juga ada di sana ketika berbagai kebijakan yang menyangkut nasib negeri ini diputuskan.

Senada dengan Kamto, Abdullah, pedagang nasi di kompleks Gedung MPR/DPR mengungkapkan kesulitan ekonomi yang dihadapinya. “Harga minyak aja sekarang Rp 5.000, dulu enggak pernah kayak gini,” keluh lelaki asal Sukoharjo, Jawa Tengah, ini.

Kamto dan Abdullah berada dalam lingkungan yang paling dekat dengan wakil-wakil mereka: anggota DPR. Namun, meski berada satu kompleks dengan anggota Dewan, mereka mengaku tak tahu banyak tentang apa saja yang sedang dibicarakan di dalam Gedung MPR/DPR. Yang mereka tahu, kehidupan mereka tak banyak berubah.

Apa yang diungkapkan Kamto dan Abdullah menggambarkan anggota DPR jauh dari rakyat. Apa yang mereka kerjakan di gedung itu tak diketahui dan dirasakan hasilnya oleh rakyat.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, mayoritas rakyat belum puas terhadap kinerja partai politik (parpol). Parpol dinilai tak bermanfaat nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol lebih menonjol dalam memperjuangkan kepentingan partai dan pengurusnya serta memperebutkan kekuasaan di pemerintahan (Kompas, 19/12/2007).

Pengajar FISIP Universitsa Indonesia Andrinof Chaniago menyatakan, parpol kini telah menjadi lahan bisnis. “Partai adalah alat mencari jabatan dan kekayaan. Seperti rental yang menyewakan kendaraan sewaan,” katanya.

Pernyataan Andrinof itu terkait dengan isi UU Parpol yang menyatakan parpol mendapat dana dari negara. Menurut dia, UU Parpol adalah siasat parpol untuk memeras negara. “Di Indonesia semuanya dibiayai negara, partai dapat tiga kursi aja udah enak. Apalagi kalau koalisi, suara dua kursi akan sama mahal dengan suara 13 kursi,” lanjutnya.

Kini Kamto mengaku tak banyak berharap kepada anggota Dewan (anggota parpol). Sejak Pemilu 1997, ia tak mencoblos. “Pemimpin sekarang ini kan pemimpin bisnis, mereka enggak peduli dengan rakyat kecil,” ujarnya. (A09)

Disalin sesuai naskah sumbernya:
Kompas, Rabu, 26 Desember 2007
Klik di sini untuk membaca naskah aslinya.

Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: