Beranda > Diskusi, Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan > Jenjang Akuntabilitas Kinerja

Jenjang Akuntabilitas Kinerja

Bagaimana agar substansi yang ditargetkan pada Capaian Program sebuah kegiatan benar-benar terwujud?

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu diantaranya adalah adanya Jenjang Akuntabilitas (pertanggungjawaban) kinerja. Artinya, para pejabat pelaksana kegiatan, mulai dari tingkat PPTK hingga Kepala SKPD diharuskan untuk mempertanggungjawabkan prestasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada sebuah kegiatan.

Bagaimanakah Penerapannya?

Seperti telah kita ketahui, bahwa pada setiap kegiatan, selalu ada Masukan, Keluaran, Hasil, dan Capaian Program, seperti yang disebutkan pada bentuk formulir RKA-SKPD 2.2.1. Penerapan Jenjang Akuntabilitas (pertanggungjawaban) kinerja dilakukan berdasarkan komponen-komponen kegiatan tersebut. Perhatikan tabel dibawah ini:

Para Pihak —> Wajib Mewujudkan
PPTK / Kasubid —> Keluaran
Kabid —> Hasil
Ka SKPD / Badan —> Capaian Program

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenjang Akuntabilitas (pertanggungjawaban) kinerja dimulai dari PPTK, yang dalam hal ini kita misalkan adalah Kasubid pada sebuah Badan, hingga Kepala SKPD (Badan).

Kepada PPTK /Kasubid ini ditetapkan bahwa target Keluaran sebuah kegiatan harus dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkannya. Dalam kondisi seperti ini, PPTK akan berupaya untuk mencari jalur aktivitas terpendek untuk dapat mewujudkan target keluaran sesuai dengan batas anggaran pada kegiatan yang bersangkutan.

Selanjutnya, kepada atasan PPTK, dalam hal ini kita asumsikan Kabid, diharuskan untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator Hasil dari sebuah kegiatan. Untuk itu, Kabid akan berupaya untuk mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan dalam lingkup unit kerjanya (Bidang) sehingga target yang ditetapkan pada indikator Hasil tersebut dapat diwujudkan. Kegiatan-kegiatan yang perlu disinergikan adalah kegiatan yang target Keluarannya searah dan atau mendukung terwujudnya target yang ditetapkan pada indikator Hasil.

Pada tahap perencanaan dan penyusunan RKA-SKPD, keberadaan jenjang pertanggungjawaban seperti ini akan mendorong Kabid untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang secara keseluruhan searah dan saling mendukung satu sama lain. Tidak mengusulkan kegiatan yang secara substantif bersifat parsial dan tidak fokus. Secara tidak langsung hal ini juga dapat menghilangkan “ego sektoral” pada tingkat unit kerja.

Berikutnya, kepada atasan Kabid, dalam hal ini kita asumsikan Kepala Badan diharuskan untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada indikator Capaian Program dari sebuah kegiatan.

Dalam kondisi seperti ini, Kepala Badan pun akan berupaya untuk mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan unit kerja dalam lingkup SKPD yang dipimpinnya sehingga seluruh target yang ditetapkan pada indikator Capaian Program dapat diwujudkan.

Bagi Kepala Badan, koordinasi antar Unit Kerja dalam lingkup SKPD-nya menjadi sangat vital. Seluruh unit kerja dalam lingkup SKPD-nya harus disinergikan sedemikian rupa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja.

 

Kaitan dengan Tunjangan Kinerja

Penerapan jenjang pertanggungjawaban kinerja ini dapat dikaitkan secara langsung dengan pemberian Tunjangan Kinerja. Namun demikian perlu dicatat bahwa dalam tulisan ini dimisalkan bahwa pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja ini hanyalah untuk peningkatan kinerja dan tidak dicampurbaurkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan (seluruh) pegawai.

Dengan asumsi di atas serta uraian sebelumnya, maka alternatif cara penerapannya adalah sebagai berikut:

  1. Kriteria. Keberhasilan untuk memenuhi jenjang pertanggungjawaban kinerja dijadikan sebagai salah satu kriteria pemberian tunjangan kinerja.

  2. Melanjutkan uraian di atas, maka salah satu kriteria untuk memberikan Tunjangan Kinerja pada PPTK adalah keberhasilannya dalam mewujudkan target Keluaran yang telah ditetapkan pada kegiatan yang akan dilaksanakannya.

    Sama dengan itu, salah satu kriteria untuk memberikan Tunjangan Kinerja pada Kabid adalah keberhasilannya dalam mewujudkan target Hasil yang telah ditetapkan pada kegiatan yang ada dalam lingkup unit kerjanya.

    Sedangkan salah satu kriteria untuk memberikan Tunjangan Kinerja pada Kepala SKPD adalah keberhasilannya dalam mewujudkan seluruh target Capaian Program.

  3. Penilaian. Penilaian keberhasilan dapat dilakukan dengan mamadukan penilaian oleh kelompok pada lingkup SKPD yang bersangkutan dengan penilaian independen oleh Bawasda.

  4. Untuk meningkatkan kualitas penilaian ini, maka diperlukan Standard Operational Procedures (SOP) yang baku sedemikian rupa sehingga objektif valid dan reliable.
    SOP tidak hanya mengatur penilaian oleh Bawasda, tetapi juga mengatur prosedur standar penilaian kinerja oleh kelompok di dalam lingkup SKPD yang bersangkutan.

  5. Cara Pembayaran. Tunjangan kinerja diberikan diakhir bulan dan tidak diawal bulan sehingga diberikan setelah target kinerja yang dibebankan kepadanya terbukti benar-benar telah diwujudkan.

    Catatan: Bila frekwensi pembayaran bulanan dianggap terlalu cepat akibat dari kemungkinan keterlambatan pemeriksaan kinerja, maka pembayaran dapat dilakukan setiap triwulanan atau cara lain sesuai situasi dan kondisi di tiap daerah.

 

Pengaturan pada Perda

Ketentuan tentang jenjang pertanggungjawaban kinerja ini harus diformalkan pada Peraturan Daerah. Pilihannya adalah, dapat ditetapkan dalam Perda tersendiri, misalnya Perda tentang Pertanggungjawaban Kinerja atau dielaborasi dalam Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pilihan tergantung pada situasi dan kondisi tiap Daerah. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penetapannya dapat dilakukan secara ekonomis dan efisien serta penerapannya benar-benar efektif.


Indikator & Tolok Ukur Kinerja merupakan salah satu komponen dasar dalam Penganggaran berdasarkan Prestasi Kerja. Namun hingga saat ini, belum diisi secara baik dan benar, khususnya pada tingkat hasil (outcome) dan CAPAIAN PROGRAM.

 

[poll=3]

 

Sidang pembaca yang terhormat, mohon kesediaannya mengisi jajak pendapat ini. Semoga hasilnya dapat memberi petunjuk untuk perbaikan implementasi Anggaran Kinerja di Daerah.


STATUS TULISAN: Draft Diskusian Tahap -1 (minus 1)

  1. 15 Februari 2010 pukul 1:57 am

    Terima kasih atas kunjungannya. Mantab banget pertanyaannya.

    1. Bagaimana bila kasubid/kasi yang tidak memegang kegiatan/tidak menjadi PPTK, apakah yang akan menjadi dasar kontrak kinerjanya?

    Secara teoritis, Bidang atau Seksi diadakan dan dihidupkan karena penting untuk mewujudkan tupoksi SKPD. Bila ternyata tidak ada kegiatan yg ditanggung-jawabkan kepadanya, maka semestinya analisis beban kerja segera menghasilkan rekomendasi untuk peleburan Bidang atau Seksi tersebut pada Bidang atau seksi lainnya. Reorganisasi harus dilakukan sehingga kita tidak buang-buang anggaran.

    Jadi, mestinya Bidang dan Seksi tersebut harus punya kegiatan. Walaupun bukan dalam bentuk proyek, tetapi mestinya ada layanan yang disediakan oleh bidang atau seksi tersebut. Baik untuk melayani bidang atau seksi lain di SKPD yg bersangkutan atau untuk melayani pihak eksternal (masyarakat atau SKPD lainnya di lingkungan pemdanya).

    Dengan demikian, tetap harus dicari pelayanan apa yang semestinya harus disediakan oleh Bidang atau Seksi ybs sehingga kita bisa mencari indikator kinerja yang akan dimasukkan dalam kontrak kinerjanya.

    2. Bagaimana pula cara mengukur kinerja outcome, karena outcome dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan apakah outcome sama dengan kinerja program?

    Umumnya, outcome sebuah kegiatan terwujud dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang daripada target output. Dengan demikian, cara pengukurannya pun harus memperhatikan sifat-sifat khusus yang ada pada indikator pada tingkatan outcome.

    Itulah sebabnya pada beberapa formulir laporan kinerja, kita diminta melaporkan pencapaian target output ATAU pencapaian target outcome. (menggunakan kata sambung “ATAU”) Idealnya, pencapaian KEDUAnya harus dilaporkan secara bersama-sama setelah kegiatan diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tetapi karena sifatnya yang relatif berbeda, maka formulir laporan2 kinerja memungkinkan pemilihan; melaporkan output saja ATAU juga melaporkan outcome sebuah kegiatan.

    Menurut saya, tetap aja pencapaian outcome dilaporkan dalam laporan kinerja. Tetapi, perlu ada catatan khusus terhadapnya. Catatan tersebut dapat dipandang menjadi semacam CATATAN ATAS LAPORAN KINERJA, yang analog dengan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

    Apakah Outcome adalah kinerja program? Baiknya kinerja program dinilai berdasarkan indikator pada tingkat CAPAIAN PROGRAM (=CP). CP ini dapat dijadikan sebagai Key Performance Indicator atau Indikator Kinerja Utama yang saat sekarang sedang populer.

    Begitu kira-kira pandangan saya. Mohon untuk tetap disesuaikan dengan konteks daerah tanpa menurunkan tantangan kinerja di daerah.

  2. ika
    15 Februari 2010 pukul 9:56 am

    1. Selama ini ada beberapa PP yg “menyuruh” kita menghitung kinerja outcome akan tetapi juknis/cara penghitungannya tidak ada. Selain itu menghitung outcome memerlukan waktu dan dipengaruhi banyak hal al. kinerja individu dan kinerja organisasi. Semakin rumit juga diantara input dan outcome ada kinerja prosesnya, artinya seandainya outcome belum tercapai, reward bisa didasarkan pada proses yang sudah dilalui.
    2. Setelah kinerja suatu skpd diketahui (berdasarkan input dan output) dan mesti hasilnya diatas 90%, belum ada perbandingan dengan indikator kinerja di pusat, sehingga kita tahu kelemahan daerah kita. Demikian terimakasih atas tanggapan bapak dan mohon maaf karena terlalu sering curhat.

  3. 16 Februari 2010 pukul 11:40 am

    Baiknya Daerah menyusun pedomannya sendiri. Perlu ada “Pedoman tentang Perencanaan Pembangunan” yg integratif sebagai dasar (hukum) bagi para pihak untuk perencanaan, pelaksanaan, serta monev dan pelaporan kinerja.

    Seluruh PP terkait “dibumikan” dan disesuaikan dengan konteks tiap2 Daerah sehingga lebih mudah diaplikasikan dan punya dasar hukum yang kuat untuk “memaksa” SKPD.

  4. Evi
    17 Februari 2010 pukul 3:02 pm

    wah diskusinya semakin mendalam dan materinya makin mantap aj.

  5. 17 Februari 2010 pukul 9:47 pm

    @ Mbak Evi
    Senang banget telah dikunjungi.😉

    BTW, bagi kami, pertanyaan lebih penting dari jawaban. Jawaban tidak akan muncul bila tidak ada pertanyaan. Pertanyaan yang mantab yang langsung diajukan oleh Bapak / Ibu dari Daerah pasti sangat berguna bagi kita-kita.

    Mudah2an berguna nih. Terdorong belajar lagi, terutama kami yang jauh dari realita.

Comment pages
  1. 12 Mei 2010 pukul 1:43 am

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 937 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: