Beranda > Diskusi, Kelembagaan > Pengawasan Menuju Clean Government

Pengawasan Menuju Clean Government

Pengawasan Menuju Clean Government! Ini adalah salah satu interpretasi dari tema rakernas Pengawasan Intern Pemerintah, yaitu: “Membangun good governance menuju clean government melalui Sinergi Pengawasan“. Rakernasnya telah berlangsung 11 Desember 2006. Sudah terlaksana 1 tahun yang lalu dan sudah masanya melihat aksi dari rencana kerja dan tindak lanjutnya.

Tak dapat disangkal bahwa keberadaan pengawasan sangat penting untuk mewujudkan Clean Government. Pengawasan harus ada! Selamat datang ERA PENGAWASAN. Mari refleksi sedikit atas keragaan operasional pengawasan dan pemeriksaan.

Salah satu hal yang sangat kontra produktif adalah kekakuan pengawasan dan pemeriksaan. Dampaknya ruang gerak inovasi dan kreatifitas cenderung akan tertutup, sehingga kita hanya mengerjakan sesuatu yang telah dan atau sesuai arahan pada aturannya. Bagai robot, hanya akan jalan sesuai relnya tanpa kompromi dengan situasi dan kondisi setempat. Pada akhirnya nanti, bisa saja birokrasi menjadi tak berperi kemanusiaan, tetapi berperi kerobotan. Mengapa? Karena semuanya harus sesuai aturannya, sedangkan situasi dan kondisi di daerah yang tidak sesuai dengan arahan aturan tersebut tidak boleh dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan justeru menghambat dan tidak punya nilai tambah pada kinerja pemerintah.

Hal lain adalah orientasi yang berlebihan pada upaya mencari dan mengungkap kesalahan dan kecurangan dan bukan pada upaya promotif (menjaga agar kecurangan dan kesalahan tidak terjadi). Orientasi seperti itu sangat berbahaya. Di satu sisi, orientasi seperti ini cenderung membuka peluang bagi pengawas/ pemeriksa untuk mengekploitasi terperiksa.

Aturan cenderung dibuat tidak lengkap dan multi tafsir. Para pemeriksa / pengawas tidak pernah sinergis tetapi justeru saling berlomba untuk menjadi yang terbenar serta saling curiga dan menyalahkan pemeriksa/pengawas lainnya. Akibatnya, objek pemeriksaan / pengawasan yang sama dapat diperiksa berkali-kali oleh pemeriksa dan pengawas yang berbeda dengan kesimpulan yang berbeda pula. Bahkan, kesimpulan pemeriksa yang bernaung dalam satu lembaga terhadap objek pemeriksaan yang sama pun cenderung berbeda.

Di daerah, para pejabat menjadi sangat takut sehingga saling lempar pekerjaan/penugasan. Bagi pejabat yang telah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dapat mengalami penurunan derajat kesehatan akibat kerisauan dan kekhawatiran atas potensi ekploitasi itu.

Seluruh carut marut pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada akhirnya akan berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas / pemeriksa. Pada awalnya hanya perlawananlah yang akan muncul. Namun akumulasi perlawanan itu dapat bermuara pada kredibilitas institusi pengawas / pemeriksa.

Secara ekonomis, kita bisa sangat sibuk menyelesaikan konflik-konflik tentang kredibilitas sehingga tidak punya waktu lagi untuk bekerja serius mewujudkan alasan hidup masing-masing lembaga. Secara keseluruhan, semua menjadi rugi.

Perlu dipikirkan agar pengawasan lebih bersifat promotif dan bukan “kuratif” Maksudnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedapat mungkin mencegah terjadinya kecurangan / kesalahan daripada mengurangi kecurangan dan kesalahan yang telah terjadi. Mengapa? Karena biayanya, baik biaya untuk operasional pemeriksaan/pengawasan maupun biaya yang ditanggung terperiksa, baik biaya ekonomi maupun biaya sosial, menjadi ada dan mungkin dapat berakumulasi menjadi sangat besar. Reorientasi ini perlu karena akan mempengaruhi sikap dan motivasi serta perilaku dan tindak-tanduk para pihak yang terlibat di dalamnya, yang pada gilirannya menentukan arah dan kinerja pengawasan dan pemeriksaan.

Rekomendasi seperti ini tidak dimaksudkan untuk tidak melakukan upaya penindakan. Upaya “kuratif” tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar; tetap menjadi bagian inheren dari sistem pengawasan. Upaya kuratif tetap dilakukan, tetapi bersifat pengecualian; kecuali telah ada kecurangan kesalahan secara meyakinkan yang dilakukan secara sengaja melawan ketentuan hukum hukum.

Patut dicatat bahwa peningkatan upaya pencegahan ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat konspirasi antara pemeriksa / pengawas dengan terperiksa. Paling tidak, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti adalah:

  1. Penyusunan aturan dan ketentuan yang lengkap, tidak multi tafsir, sesuai dengan ketentuan tentang penyusunan aturan, serta sinergis dan konsisten dengan aturan lain.
  2. Penyusunan prosedur standar pengawasan / pemeriksaan.
  3. Pengembangan sistem pengendalian yang cukup pada tingkat SKPD.
  4. Memperkuat keterkaitan antara sistem penjenjangan dan pengembangan karir pejabat dan sistem penggajian dengan sistem pengawasan dan pemeriksaan.
  5. Mengembangkan sistem disinsentif, yang secara efektif dapat meningkatkan daya getar dan efek jera.
  6. Secara berkelanjutan melakukan peningkatan pemahaman, kesadaran dan kapasitas calon terperiksa terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

Lalu bagaimana tindak lanjut pengembangan sinergi pengawasan di Indonesia? Belum terdengar kabar signifikan dari tindak lanjutnya. Tetapi, mari kita simak arahan Presiden pada Rakernas Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 11 Desember 2006 lalu. Naskah sambutan tersebut sengaja disalin ulang apa adanya pada tulisan ini agar memudahkan pengacuan. Kami menayangkan sambutan ini karena menilai bahwa sambutan ini bukanlah rahasia negara dan telah pula dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 


Istana Negara, Jakarta, Senin, 11 Desember 2006
Sambutan Peresmian Pembukaan Rakernas Pengawasan Intern PemerintahTRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA
PERESMIAN PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2006
ISTANA NEGARA, 11 DESEMBER 2006Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh,
Selamat Sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Menteri Koordinator, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan BPKP, para unsur Pimpinan BPKP seluruh Indonesia,

Hadirin yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama, sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini, untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta rapat kerja dari seluruh tanah air. Semoga selama mengikuti rapat kerja nasional ini, Saudara-saudara tetap berada dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat mengikuti rapat ini dengan sebaik-baiknya.

Hadirin yang saya hormati,

Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah kali ini, yang mengangkat tema: ”Membangun good governance menuju clean government melalui Sinergi Pengawasan”, atau kalau kita terjemahkan seluruhnya adalah membangun tata pemerintahan yang baik melalui pemerintah yang bersih. Saya anggap tema ini dan Rapat Kerja Nasional ini tepat, penting dan strategis. Kita berkeinginan membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa itu, adalah dengan meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di lingkungan pemerintahan. Tentu saja, untuk mewujudkan pemerintahan seperti itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tantangan tugas Saudara-saudara di seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidaklah ringan. Tugas pengawasan internal memerlukan pemikiran, tenaga, tindakan, dan ketegasan sikap secara sungguh-sungguh.

Dalam pembangunan dan pelayanan publik, kita mendengar tanggapan dari pakar, praktisi, akademisi, dan masyarakat luas, yang sering memberikan penilaian yang rendah atas kinerja pemerintah pada bidang-bidang tertentu. Penilaian itu, harus kita terima dengan lapang dada. Janganlah kita marah, bereaksi berlebihan, atau memberikan komentar yang tidak tepat. Marilah kita jadikan penilaian itu, sebagai pendorong semangat, semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi. Kita tidak boleh lengah dan berleha-leha.

Di era reformasi sekarang ini, segala pekerjaan yang kita lakukan akan mendapat respon dari masyarakat, baik positif maupun negatif. Respon positif meski kita sikapi dengan rendah hati. Respon negatif, kita sikapi dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik. Memang ada kalanya, kita harus meluruskan berita yang berkembang, yang sering tidak akurat, bias dan tidak berdasar, agar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Komunikasi publik para pejabat pemerintahan harus tetap dipelihara. Namun, kita tidak boleh menutup mata atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita ajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi segala kelemahan dan kekurangan itu.

Sebagai contoh, laporan keuangan pemerintah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan kesan, seolah-olah pemerintah belum dapat mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2006 yang masih cukup tinggi, meskipun 2 tahun terakhir ini telah terjadi perbaikan, menandakan bahwa korupsi masih menjadi momok di negara kita. Penyerapan anggaran negara yang relatif rendah, terutama pada awal program tahunan, menunjukkan masih adanya risiko kegagalan pengelolaan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999, masih menunjukkan kasus-kasus manajemen pemerintah daerah yang belum berjalan secara efektif.

Saudara-saudara,

Kita pun sadar bahwa masih perlu meningkatkan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Demikian pula, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Daerah belum dapat memposisikan badan usaha itu, pada tingkat produktivitas dan efisiensi yang memiliki daya saing dan dapat berkompetisi di pasar global.

Beberapa permasalahan yang saya kemukakan tadi, adalah tanggung jawab bagi BPKP, dan seluruh jajaran aparat pengawasan intern pemerintah lainnya, untuk bekerja lebih baik lagi. Saat ini, peran aparat pengawasan intern pemerintah sebagai bagian dari manajemen pemerintahan masih perlu ditingkatkan, agar dapat merespon berbagai permasalahan internal. Kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh jajaran aparat pengawasan intern pemerintah, diberdayakan dan didayagunakan untuk dapat meningkatkan kualitas, kinerja, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam upaya memberdayakan dan mendayagunakan aparatur pengawasan, diperlukan penataan ulang terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur kerja seluruh aparat pengawasan internal pemerintah. Penataan ini penting, agar fungsi pengawasan dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penataan itu, tentu saja mengharuskan aparatur pengawasan lebih banyak melakukan koordinasi dan sinergi satu sama lain. Lakukanlah fungsi-fungsi dan kompetensi pengawasan dengan baik, bukan dengan membagi-bagi obyek pemeriksaan. Dengan cara itu, aparatur pengawasan dapat menghindari munculnya isu tumpang tindih pemeriksaan secara lebih elegan. Aparatur pengawasan dapat melaksanakan pekerjaan secara terarah, dengan metode kerja yang efektif dan efisien.

Untuk membangun sinergi yang baik, pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi, standar operasi, dan standar pelaporan yang baku. BPKP harus aktif mengembangkan metode kerja, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. Bersama BPKP, saya minta agar setiap inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama, inspektorat kementerian/lembaga, dan inspektorat badan pengawas provinsi/kabupaten/kota, dapat meningkatkan kompetensinya di bidang accounting dan forensic auditing.

Kompetensi di kedua bidang itu saya anggap penting, untuk menganalisis kasus penyimpangan secara lebih tajam. BPKP harus memastikan berjalannya sistem pengawasan dan kepatuhan atas standar yang ditetapkan. Sinergi dapat pula dikembangkan dengan menggabungkan kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengawasan internal yang ada. Melalui sinergi pengawasan yang baik, Insya Allah, kita dapat membangun good governance menuju clean government, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Mengapa kita harus bersungguh-sungguh melakukan pengawasan internal di lingkungan kita sendiri? Kita semua ingin, dan ini tidak dapat ditawar-tawar lagi, makin terbangunnya pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa. BPKP saya minta untuk bersungguh-sungguh melakukan audit dan evaluasi atas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan.

Berbagai program pemerintah yang perlu diawasi dengan seksama, antara lain, program pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, penanggulangan kemiskinan, penerimaan negara—seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)—, dan penempatan dana pemerintah daerah pada instrumen perbankan yang tidak tepat sasaran. Demikian pula dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ingat procurement di negara manapun adalah titik yang paling rawan untuk penyimpangan dan korupsi. Sektor migas, pertambangan, dan kehutanan, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah perlu diawasi dengan cermat dan seksama.

Dari pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan dan program pemerintah oleh BPKP itu, saya minta BPKP dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah di bidang pengawasan. Hal ini saya anggap penting untuk diketahui oleh masyarakat, guna merespon hasil pengawasan in ekstern atas kinerja pemerintah dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan cara itu Saudara-saudara, dengan komunikasi dan penjelasan publik yang tepat dan baik masyarakat akan mendapat informasi dan keterangan yang jelas dan pasti. Cegah pemberian informasi yang cenderung digeneralisasi sensasional dan tidak akurat, mana temuan yang menjurus kebijakan korupsi dan yang bukan harus dapat dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat. Penjelasan kepada publik harus juga akuntabel, untuk tidak memunculkan keresahan yang tidak perlu, atau merugikan nama baik seseorang sebelum secara hukum dinyatakan bersalah. Saya garis bawahi betul komunikasi BPKP, komunikasi jajaran pemerintah dengan publik, dengan masyarakat luas.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam sistem pengawasan terhadap program dan kegiatan pemerintah, kita telah memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Secara eksternal kita memiliki BPK yang merupakan lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh konstitusi. Secara internal kita pun memiliki BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama, dan Bawasda Provinsi, Kabupaten dan Kota yang kedudukannya berada di dalam pemerintahan. Di lingkungan Sekretariat Negara, kini telah dibentuk Deputi Pengawasan, yang fungsinya hampir sama dengan Inspektorat Jenderal di Departemen. Saya minta, agar Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara dapat pula membentuk unit kerja serupa untuk meningkatkan pengawasan internal.

Keberadaan berbagai lembaga yang saya sebutkan tadi, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkup penugasan masing-masing. BPKP harus menjalankan fungsi quality assurance atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan yang diamanahkan kepada Presiden. Inspektorat Jenderal dan Bawasda, masing-masing melakukan fungsi quality assurance atas pelaksanaan tugas departemen/lembaga dan pemerintahan daerah. Dengan kompetensinya, BPKP harus berperan untuk mengintegrasikan upaya aparat pengawasan intern pemerintahan.

Di sisi operasional pengawasan, seringkali kita mendengar keluhan tentang pengaturan tugas pengawasan yang tumpang tindih dan bias, baik antara BPK sebagai pemeriksa ekstern dengan aparat pengawasan intern pemerintah, maupun di antara sesama aparat pengawasan intern pemerintah, tadi disinggung oleh Pimpinan BPKP.

Selain itu, pemanfaatan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, belum menjadi dasar pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK. Pemanfaatan aparat pengawasan intern seringkali meluas kepada area yang bukan menjadi otoritasnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan terus berlangsung dan saya berharap, agar ditemukan solusi dan mekanisme kerjanya yang tepat.

Dalam kaitan ini, saya minta BPKP untuk melakukan reposisi dan revitalisasi. Reposisi dan revitalisasi itu, dimaksudkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran secara optimal dalam mengatasi berbagai persoalan yang saya kemukakan tadi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Jadikanlah rapat kerja kali ini untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja aparatur pengawasan internal dalam upaya membangun tata pemerintahan yang lebih baik, better governance, termasuk good governance, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik.

Hadirin sekalian,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan arahan kepada Saudara untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan tugas ke depan. Yang ingin saya sampaikan ini di beberapa forum dan kesempatan telah saya sampaikan, namun saya memandang perlu untuk menyampaikan sekali lagi karena masih ada salah persepsi, ada bias dan sedikit ada manipulasi yang bisa menganggu tugas kita semua membangun tata pemerintahan yang baik, mencegah penyimpangan-penyimpangan dan menindak kejahatan korupsi.

Saudara-saudara,

Memang benar bahwa prioritas pemerintah pusat dan daerah adalah sekarang ini, bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan secara berarti, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja juga secara berarti, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Memang benar bahwa yang kita ingin bangun adalah ekonomi yang makin maju dan bergerak, agar ekonomi itu bisa kita alirkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru untuk mencapai sasaran-sasaran yang sangat penting itu, sebagaimana yang terus kita lakukan sekarang ini dengan segala tantangan dan permasalahannya di pusat dan daerah, mari kita pastikan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran aset negara, keuangan kita yang justru aset negara dan keuangan negara itu harus kita arahkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan dan program-program pemerintah yang sangat menonjol.

Justru dengan menciptakan iklim yang baik, bebas dari penyimpangan termasuk kinerja pemerintah di seluruh negeri, maka iklim ekonomi akan tumbuh dengan baik, investasi mekar di negeri kita ini, dunia usaha bergerak, akhirnya lapangan kerja tercipta dan dengan demikian akhirnya kesejahteraan rakyat meningkat dengan baik. Oleh karena itu, membangun tata pemerintahan yang baik, membikin semuanya efisien dan efektif, mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi, harus kita letakan dalam satu keutuhan dengan sasaran-sasaran, prioritas-prioritas yang ingin kita lakukan tahun-tahun mendatang ini. Dengan demikian, tugas Saudara sangat penting.

Pengalaman banyak negara di dalam membangun tata pemerintahan yang baik, di dalam mencegah dan memberantas korupsi, itu ada periode yang menentukan. Sejak Indonesia merdeka, sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdulrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sejak beliau-beliau sebenarnya, kita ingin memberantas korupsi. Tidak ada saya kira pemimpin di negeri ini yang ingin negaranya mundur, hancur karena praktek korupsi yang subur. Tetapi pengalaman di banyak negara juga tidak mudah untuk memberantas korupsi, selalu ada pasang-surut, dinamika untuk benar-benar membangun pemerintahan yang baik, yang bersih, yang berwibawa, yang capable, yang efektif, efisien dan lain-lain.

Periode kritis adalah 5 tahun pertama dalam upaya pemberantasan korupsi. Lima tahun ini memang luar biasa tantangannya, permasalahannya, hambatannya dan barangkali persoalan-persoalan yang tidak perlu muncul sesungguhnya dalam upaya besar pemberantasan korupsi. 5 tahun ini adalah periode untuk meletakan landasan yang kokoh dan harus berlanjut lagi nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya lagi, agar upaya besar itu bisa berlanjut dengan baik.

Periode yang kritis, 5 tahun pertama ini, ada yang mengatakan, biasanya dihadapi kurva J, terjadi permasalahan-permasalahan, kemandekan-kemandekan tertentu, ekses, ketakutan dan sebagainya. Karena itu terjadi dimanapun, di negera manapun, termasuk di Indonesia, mari kita semua mengelola, mengatasi, memecahkan masalah-masalah itu secara bersama dengan sungguh-sungguh. Yang eksesif, eksesif negatif dalam pemberantasan korupsi, misalnya tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kemudian menuduh seseorang melakukan korupsi hanya dengan berita-berita yang tidak berdasar ataupun tindakan yang eksesif dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan lain-lain. Mari ini betul-betul kita cegah. Siapapun, apakah mulai dari BPKP sendiri, Kepolisian, Kejaksaan, harapan saya juga pada lembaga peradilan.

Pendek kata, kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang justru menimbulkan suasana yang tidak baik, mengganggu segi-segi kehidupan yang lain, termasuk gangguan pada dunia usaha, dunia ekonomi dan kegiatan aktifitas masyarakat sehari-hari. Mari kita yakini, bahwa semua itu berjalan dengan benar. Ibarat sebuah sapu yang akan digunakan untuk memberantas korupsi, sapu itu harus bersih, nyapunya harus benar, jangan salah. Ini yang menjadi tekad kita. Namun demikian, dalam periode yang kritis ini selalu ada godaan untuk menghambat, untuk mementahkan, untuk mengatakan apa gunanya pemberantasan korupsi, apa gunanya pemerintahan yang baik. Kita harus kokoh, harus tegak, harus konsisten, bahwa itu harus kita lewati, karena yang kita tuju masih tetap Indonesia yang lebih baik lagi, masa depan generasi kita, masa depan negeri kita, yang Insya Allah makin baik, makin baik. Dengan demikian, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan dunia usaha, ekonomi, kesejahteraan pelayanan publik akan berjalan lebih baik dari masa-masa sekarang ini. Itu adalah tugas dan tantangan besar.

Saya ingatkan bahwa memang kita melalui periode yang menentukan sekarang ini. Mari kita lebih cermat dalam menjalankan tugas bersama, jangan eksesif, jangan ada kesalahan, jangan menabrak kaidah-kaidah hukum yang ditegakan secara fair, tapi juga jangan sampai surut ke belakang, jangan berhenti, jangan putus asa, seolah-olah tidak ada kemajuan. Kita harus mengelola dengan baik, kita bekerja bersama-sama dengan sekuat tenaga, agar periode ini dapat kita lewati dengan baik. Itu harapan dan pesan saya yang pertama kepada Saudara semua, utamanya jajaran BPKP.

<

  1. Rusman R. Manik
    12 Februari 2008 pukul 10:35 pm

    Model korupsi dari Klitgard sangat sederhana, mudah diingat tetapi relatif mampu dan kuat dalam menjelaskan variabel-variabel utama penentu variasi tingkat korupsi. Hanya C = M + DA.
    Dari model itu, sangat jelas bahwa korupsi ada (eksis) jika:

    1. Urusan pemerintahan tetap di Monopoli oleh pemerintah,
    2. Peraturan di pemerintahan tidak lengkap dan/atau mendorong munculnya Diskresi (“kebijakan”), serta
    3. Ketiadaan Akuntabilitas.

    Bila “sesuatu”, dalam hal ini urusan pemerintahan (kita singkat menjadi UP), dimonopoli (hanya disediakan) oleh pemerintah maka tingkat korupsi cenderung tinggi.

    Kondisi Monopoli pada UP dapat semakin tinggi jika ternyata disisi yang lain, masyarakat dan dunia usaha memiliki X (kemampuan membayar) dan Z (kemauan membayar) yang tinggi.

    Dari model di atas juga terlihat bahwa walaupun D bernilai nol (tidak ada) dan A pun bernilai nol (tidak ada), korupsi tetap akan ada dan sepenuhnya tergantung pada derajat Monopoli pemerintah pada UP.

    Dari model di atas juga terlihat bahwa bila D tidak ada, sementara akuntabilitas eksis (tidak bernilai nol), maka variasi korupsi tergantung pada tarik menarik antara komponen Monopoli dengan Akuntabilitas. Bila Monopoli pada UP diikuti dengan Akuntabilitas yang efektif dan secara absolut bernilai lebih besar dari M, maka korupsi bisa menjadi minus (asumsi D=0).

    Implikasinya adalah Monopoli pada UP harus dikurangi. Pengembangan kemitraan dan atau contracting out pada beberapa UP serta pemberdayaan kelompok (semisal asosiasi konsultan) perlu dilakukan. Selain memungkinkan perbaikan efisiensi penyelenggaran pelayanan, pola seperti ini jelas mengurangi M, yang pada akhirnya diharapkan mengurangi potensi korupsi.

    Bagaimana dengan Diskresi? Pada model di atas, Diskresi (dapat diartikan secara umum sebagai “kebijakan”) pun harus dikurangi. Karena pada model di atas, “kebijakan” berpengaruh positif pada variasi tingkat korupsi. Catatan: “Kebijakan” = “Semua bisa diaturlah. Gampanglah itu. Santai aja!”

    Walaupun M berhasil kita kurangi tetapi unsur “kebijakan” (Diskresi) masih tetap ada, apalagi bila ternyata Akuntabilitas pun tidak ada (bernilai nol), maka korupsi cenderung eksis.

    Oleh karena itu, “kebijakan” (Diskresi) harus dikurangi. Salah satu caranya adalah dengan membuat peraturan yang lengkap. Hanya saja, resikonya adalah matinya inovasi dan kreatifitas; faktor “kebijakan” (Diskresi) mungkin dapat dihilangkan, tetapi bersamanya, faktor inovasi dan kreatifitas pun dapat hilang juga. Pada titik yang paling ekstrim, bisa saja kontraproduktif karena the strictest law often causes the most serious wrong (Cicero)

    Bagaimana dengan Akuntabilitas? Ini adalah variabel kunci. Akuntabilitas adalah penyeimbang. Mengapa? Karena M pada UP serta “kebijakan” (Diskresi) tidak dapat dihapuskan sama sekali (tidak dapat bernilai nol).

    Pada beberapa UP, terutama the basic function, monopoli pemerintah harus tetap ada. Sementara di sisi yang lain, D pun tidak dapat nol karena peraturan yang terlalu banyak, ketat dan ada di mana-mana, dapat mematikan inovasi dan kreatifitas serta menimbulkan masalah serius lainnya.

    Oleh karena itu, Akuntabilitas adalah penyeimbang. Sebagai penyeimbang, Akuntabilitas harus ada dan efektif sedemikian rupa sehingga korupsi dapat dihilangkan. Bila M = 10 dan D = 100, maka Akuntabilitas minimal harus sebesar 110 sehingga C = 0 (nol).

    Tetapi, bagaimana bila ternyata A = 120 sehingga C malah bernilai minus 10? Apakah model di atas mensyaratkan C selalu bernilai positif?

  2. Rusman R. Manik
    13 Februari 2008 pukul 4:46 pm

    Apakah akuntabilitas? Istilah ini sangat populer. Sangat populer sehingga bisa saja, lain orang, lain pula pengertiannya. Berikut ini adalah penjelasan arti akuntabilitas (accountability) yang disarikan dari WDR 2004: Making services work for poor people. Disebutkan bahwa:

    What this Report means by accountability is a relationship among actors that has five features: delegation, finance, performance, information about performance, and enforceability.

    Diterjemahkan secara bebas, kutipan di atas dapat berarti bahwa:

    Akuntabilitas adalah hubungan diantara para pihak yang memiliki 5 fitur/ciri: pendelegasian, pendanaan, kinerja, informasi tentang kinerja, dan penegakan (kontrak = pendelegasian).

    Makna akuntabilitas dapat bersifat sederhana, sesederhana kasus pembelian martabak, dan dapat juga bersifat kompleks seperti menguraikan hubungan para pihak dalam sebuah tata kepemerintahan di sebuah kab/kota.

    Pada kasus membeli martabak, fitur akuntabilitas di atas juga eksis dan diterapkan oleh pembeli dan penjual.

    • Pada saat kita berdiri di depan penjualnya dan memesan martabak, kita telah melakukan delegasi (delegation). Kita minta tolong agar sang penjual membuat martabak sesuai pesanan (preferensi) kita.

    • Beberapa saat, sang penjual pun bekerja hingga pesanan terpenuhi. Setelah selesai, sang penjual memberikan bungkusan martabak pesanan kita. Pada saat memberikan bungkusan martabak, sang penjual menunjukkan kinerja (performance), dan untuk kinerja tersebut, kita pun secara sukarela melakukan pembayaran (financing).

    • Sesampai di rumah, bersama anggota keluarga, kita memakan martabak tersebut. Di sini kita menerima informasi tentang kualitas martabak pesanan kita tadi. Melalui pengkonsumsian martabak tersebut, ada kesempatan untuk menginformasikan kinerja (information about performance)

    • Bila ternyata tidak sesuai dengan pesanan (delegasian), maka kita dapat melakukan enforcement; tidak lagi membeli martabak pada penjual tersebut. Kita mencari penjual martabak lainnya. Bagi penjual lama, ia pun akan kehilangan pembeli sehingga omsetnya dapat terpengaruh. Selain itu, penjual lama tidak dapat memaksa pembeli untuk tetap membeli martabak dari dirinya.

    Dari analogi di atas, jelas bahwa:

    Akuntabilitas adalah hubungan diantara para pihak yang memiliki 5 fitur/ciri: pendelegasian, pendanaan, kinerja, informasi tentang kinerja, dan penegakan (kontrak = pendelegasian).

  3. Rusman R. Manik
    14 Maret 2008 pukul 5:21 pm

    Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

    Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.

    SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut. Di awal tahun 2007 ini, BPK telah berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama ‘Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat dengan ‘SPKN’.

    SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Inilah tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK setelah 60 tahun pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya.

    Penyusunan SPKN ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun dalam kelaziman penyusunan standar profesi. Hal ini tidaklah mudah, oleh karenanya, SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

    Hal yang terpenting dari sebuah proses penyusunan SPKN bukanlah terletak pada kualitas SPKN-nya melainkan terletak pada kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya segala kegiatan yang dapat memungkinkan terlaksananya SPKN ini secara benar dan konsekuen harus dilakukan. Inilah tugas kita bersama.

    Download
    1. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

    2. UU nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

    3. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Sumber:
    http://bpk.go.id/

  4. 21 Oktober 2008 pukul 2:04 pm

    Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:

    http://www.bpk.go.id/undang/kode_etik_bpk_310807.pdf

    Artikel terbaru dari Syukriy A. di http://syukriy.wordpress.com adalah Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan

  1. 15 Februari 2008 pukul 4:02 am

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: