Beranda > Berita, Kesejahteraan Rakyat > Harga Pangan akan Turun ke Tingkat yang Wajar

Harga Pangan akan Turun ke Tingkat yang Wajar

Jakarta: Tujuan kebijakan stabilisasi harga pangan pokok adalah secara bertahap menurunkannya pada tingkat yang wajar. Menko Perekonomian Boediono menjelaskan hal itu dalam keterangan pers, usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jumat (1/2) siang.

“Kebijakan ini juga bertujuan, pada masa transisi, penyesuaian harga-harga ke tingkat yang lebih wajar,” Boediono menambahkan. “Kelompok masyarakat yang paling terbebani adalah kelompok berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah. Mereka dapat memperoleh semacam keringanan dalam hal beban tersebut melalui beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah,” lanjutnya.

Pemerintah berharap, dalam pelaksanaan kebijakan ini keterlibatan dan komitmen dari dunia usaha untuk ikut mensukseskan tercapainya sasaran-sasaran ini sesuai dengan semangat yang terekam dalam pertemuan antara dunia usaha dengan Presiden beberapa waktu lalu. “BUMN diharapkan juga secara penuh mendukung pelaksanaan dan tercapinya sasaran dari kebijakan ini,” tegas Boediono.

Untuk komoditi beras akan dilakukan tiga tindakan. ”Pertama, akan diadakan penambahan jatah untuk beras bersubsidi dari 10 kilogram per rumah tangga per bulan, menjadi 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Langkah kedua, penurunan bea masuk yang sudah kita laksanakan, tetapi akan kita lanjutkan dari Rp 550 rupiah per menjadi Rp450 rupiah per kilogram. Dan yang ketiga, peningkatan produksi beras untuk tahun ini dan tahun depan melalui percepatan bantuan benih bermutu,” Boediono menjelaskan.

Komoditi minyak goreng, langkah-langkah yang diambil adalah melanjutkan dan menyesuaian pungutan ekspor progresif atas minyak sawit dan produk turunannya, termasuk meningkatkan pungutan ekspor produk sawit pada harga pasar dunia CPO di atas 1100 dolar AS per ton menjadi 15 persen untuk diterapkan pada harga 1100 dolar per AS ton. Menerapkan pungutan ekspor pada biofuel sawit pada tingkat 5 persen pada harga CPO di atas 1100 dolar AS per ton secara progresif. “Langkah lainnya adalah melanjutkan kebijakan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk penjualan minyak goreng curah dalam negeri dan sekaligus memperluasnya bagi penjualan minyak goreng kemasan salam negeri,” ujar Boediono.

Langkah selanjutnya di bidang minyak goreng adalah melaksanakan operasi pasar melalui penjualan minyak goreng bersubsidi untuk minyak kemasan sederhana tanpa merek bagi masyarakat miskin dan UKM. Operasi akan berjalan enam bulan dengan subsidi rata-rata diperkirakan sekitar Rp 2.500 per liter.

Sementara itu langkah pertama untuk komoditas kedelai adalah pembebasan bea masuk. Kedua, penurunan PPH impor kedelai dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen. Ketiga, penjualan bahan baku kedelai bersubsidi bagi perajin tahu dan tempe selama enam bulan dengan subsidi diperkirakan rata-rata Rp 1000 per kilogram. Keempat, peningkatan kedelai tahun 2008.

Komoditas terigu, pertama akan diadakan penghapusan bea masuk impor terigu sebesar 0 persen. Dua, penerapan kebijakan pajak penambahan nilai terigu dan gandum yang ditanggung pemerintah. Ketiga, revisi dan penundaan sementara pemberlakuan SMI wajib bagi import terigu. Keempat, fasilitasi keikutsertaan UMKM terigu dalam konversi minyak tanah ke LPG melalui penyaluran dan pembagian tangki dan kompor gas. “Juga diputuskan untuk mendorong program diversifikasi pangan termasuk mendorong pengembangan dan penggunaan tepung berbahan baku umbi-umbian lokal,” kata Boediono.

BUMN juga diharapkan ikut serta melalui program PKBL, yaitu dengan mendorong pelaksanaan program yang sudah ada dan meningkatkannya dalam bentuk antara lain penyelenggaraan pasar rakyat bahan pokok bersubsidi. Nilai subsidi Rp 50 ribu per kepala keluarga dengan target 2 juta keluarga yang dijalankan selama empat bulan. “Juga akan dilakukan pemberian pinjaman lunak dan subsidi bunga kepada usaha mikro makanan, perajin tempe, tahu, martabak manis, dan sejenisnya melalui program PKBL,” ujar Menko Perekonomian Boediono. (osa)

Sumber:
Disalin sesuai naskah aslinya dari http://www.presidensby.info/ Klik di sini untuk membaca pada naskah aslinya.

  1. Rusman R. Manik
    4 Februari 2008 pukul 12:27 pm

    Menarik menggabungkan berita di atas dengan isi POJOK Mang Usil Kompas halaman 6 tanggal 4 Februari 2008

    Sejak 10 tahun terakhir, sekali ini Bandara Soekarno-Hatta ditutup 5 jam karena banjir.
    Taruhan, pasti akan terulang kembali

    Ketika petani bawang panen besar, bawang impor banjiri pasar.
    Pantas disebut negara importir!

    60 persen dari 11,6 juta penganggur di Indonesia berusia di bawah 25 tahun.
    Angka itu acuan perencanaan, bukan pemanis makalah!

    Hujan lebat hari Jumat timbulkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta.
    Mana Ahlinya itu?

    Pertanyaannya:
    Karena TIDAK MAMPU kah atau karena TIDAK MAU? Atau malah karena keduanya; TIDAK MAMPU dan TIDAK MAU!

  2. Rusman R. Manik
    4 Februari 2008 pukul 12:45 pm

    Menarik juga untuk menampilkan isi Tajuk Rencana Kompas yang tayang di hari ini tanggal 4 Februari 2008. Kami salin sesuai naskah aslinya dari Kompas. Klik di sini untuk membaca langsung pada sumbernya.

    Krisis Pangan Kini dan Esok

    Sekurang-kurangnya dua faktor besar merupakan penyebab dan latar belakang naiknya harga-harga berbagai kebutuhan pokok dewasa ini.

    Naiknya harga bahan-bahan pokok itu di dunia serta ketergantungan kita akan bahan-bahan pokok itu pada impor. Sungguh koinsidensi yang amat mahal harganya, tetapi sekaligus juga membuka mata kita. Masuk akal, pemerintah memprioritaskan persoalan yang mendesak karena langsung menyangkut perikehidupan rakyat banyak, yakni tersedianya bahan pokok serta terkendalinya harga. Kita ikuti usaha dan langkah-langkah itu.

    Harga bahan-bahan pokok yang diimpor dikendalikan harganya, di antaranya dengan mengendalikan bea masuk. Pemerintah juga mengusahakan tersedianya bahan-bahan pangan yang diperlukan. Defisit APBN Tahun 2008 tidak terhindarkan dan akan dipertanggungjawabkan. Pemerintah, menteri, bahkan presiden turun ke lapangan meninjau pasar untuk memperoleh data lebih konkret serta sekaligus menunjukkan kesungguhan pemerintah mengatasi persoalan. Terlaksananya pemerintahan yang efektif dan efisien benar-benar diuji.

    Sementara itu, mengambil pelajaran dari krisis bahan-bahan pokok dewasa ini amat berguna, di antaranya masalah koordinasi. Pemerintah mempunyai berbagai lembaga pelaporan. Misalnya tentang hasil panen bahan-bahan pokok itu. Laporan yang akurat, benar, dan tepat waktu amat sangat diperlukan. Beberapa lembaga yang bertugas berkoordinasi untuk menguji ketepatan dan kecepatan laporan. Pastilah tidak lagi zamannya untuk masih memperlakukan ABS, asal bapak senang. Juga bukan waktunya lagi untuk bekerja tidak secara profesional, saksama, benar, dan jujur.

    Krisis bahan pokok pangan juga menunjukkan betapa perlunya kita kembali ke periode kebijakan swasembada pangan. Tentu saja secara cerdas dan kritis kepada kekayaan alam dan tanah kita sebagai negara agraris. Selama krisis terakhir ini sudah kita saksikan berbagai karikatur yang menunjukkan betapa ironisnya negara agraris tertimpa kekurangan bahan pokok pangan. Lambangnya bukan saja beras, tetapi juga kedelai.

    Tentu saja diperlukan persiapan, pemikiran, dan perencanaan. Perencanaan pernah merupakan salah satu faktor kekuatan kita, terutama perencanaan dalam bidang pembangunan. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Periodisasi pemerintahan secara konstitusional, tak perlu secara apriori merupakan kendala perencanaan jangka panjang. Bisa dicarikan jalan yang disepakati secara demokratis.

    Krisis bahan pokok pangan dewasa ini pertama-tama memang jatuh ke pangkuan tanggung jawab pemerintah. Terutama pemecahan ”kini dan di sini” harus ditangani oleh pemerintah. Namun, untuk memecahkan secara strategis merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama mereka yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pemerintahan demokratis. Pengalaman masa lalu yang baik tidak ada salahnya dikaji lagi. Di antaranya membuat lembaga perencanaan pembangunan yang kompeten, kredibel, serta karena itu didengar dan dijadikan pegangan.

  3. Rusman R. Manik
    7 Februari 2008 pukul 10:54 pm

    Revisi

    Komentar berikut tidak menawarkan solusi. Hanya sedikit berbagi uneg-uneg semata.

    "Bersahabat dengan lonjakan harga" bisa juga diartikan bahwa produsen dan konsumen mulai untuk selalu secara sistematis memasukkan ekspektasi lonjakan harga pada kalkulasi keputusannya. Tanpa ada jaminan ketersediaan komoditi, produsen cenderung menahan dan menimbun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Bagi konsumen justeru sebaliknya. Mereka berusaha sedapat mungkin mendapatkannya, sekarang juga, untuk memenuhi persediaan agar potensi pembengkakan belanja di masa yang akan datang terkendali. Tarik menarik diantara produsen dan konsumen kemudian mendorong eskalasi kenaikan harga yang lebih intensif dan meluas pada berbagai komoditi. Hyperinflation terjadi!

    Pada titik yang lebih ekstrim, eskalasi harga itu tidak lagi didasari motif untuk mendapatkan laba. Tetapi sekedar didorong oleh motivasi untuk dapat bertahan hidup! Sungguh sebuah kondisi yang mengerikan. Kepanikan dimana-mana sehingga suasana menjadi kacau balau dan dapat mengarah ke suasana anarkis.

    Uraian di atas dapat saja dianggap sebagai dramatisasi dampak inflasi bagi peradaban manusia. Tetapi, the way we see the problem is the problem (Stephen Covey). Boleh beda sudut pandang. Tetapi mohon diingat bahwa pada kasus tertentu, beda sudut pandang bisa mengakibatkan beda arti penting (urgensi) atas suatu masalah. Bila berpandangan bahwa uraian di atas hanyalah sebuah dramatisasi maka sikap dan tindakan kita relatif kurang peduli sampai kemudian terbukti bahwa masalah tersebut adalah masalah urgen untuk segera di respon; karena ternyata dapat berpotensi merusak peradaban umat manusia!

    Tetapi, bisa saja terjadi bahwa permasalahan ini tidak diantisipasi karena ternyata intellectuals solve problems, geniuses prevent them (Albert Einstein). Karenanya, umum dimana-mana bahwa kebijakan pemerintah seringkali reaktif. Seperti pemadam kebakaran; kasus kebakaran harus terjadi terlebih dahulu sehingga ia secara sukarela keluar untuk memadamkannya.

    Barangkali juga ini adalah "kodrat" pemerintah, seperti yang disebut oleh John Fitzgerald Kennedy bahwa my experience in government is that when things are non-controversial and beautifully coordinated, there is not much going on. Atau seperti ungkapan umum Kalau bisa susah, mengapa harus dipermudah!

    Krisis telah terjadi. Ini adalah bukti nyata sebagai latar belakang proposal untuk meresponnya. Merilee S. Grindle menyebutkan bahwa we have seen considerable evidence that economic crises – particularly crises associated with inflation, hyperinflation, and foreign exchange shortages – are powerful stimuli for reform initiatives. Inflasi yang tak terkendali ini dapat mengarah pada hyperinflation sehingga merusak peradaban umat manusia.

    Analog dengan kutipan dari temporaryland.wordpress.com, bahwa WORSE THAN NOT KNOWING. Is not wanting to know. Faktor MAU sangat penting. Karena where there is a WILL, there is a way.

    Perubahan bersifat tetap (Heraclitus). Dan sekarang, perubahan sudah sangat turbulen sehingga sulit diprediksi. Tetapi saatnya untuk memikirkan kemungkinan bahwa the best way to predict the future is to invent it (Alan Kay). Dalam suasana perubahan yang turbulen di era globalisasi ini sangat susah memperbaiki keadaan jika kita hanya sebagai follower dan bersifat reaktif mengatasi masalah yang telah terjadi. Mari menjadi trend setter dan menciptakan masa depan kita sendiri sehingga kita benar-benar mandiri dalam suasana saling berketergantungan ini. Tidak perlu bersusah payah beradaptasi dengan perubahan yang semakin turbulen karena kita lah yang menentukan ke arah mana perubahan akan dibawa.

    Selain keMAUan, keMAMPUan perencanaan pun harus (semakin) diperkuat. Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein) dan planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now (Alan Lakein). Kita kerjakan sekarang juga, karena in the long run we are all dead (John Maynard Keynes).

    Peran serta para pihak sangat menentukan. Swadaya sekecil apapun sangat berguna sehingga semuanya fungsional menuju arah yang sudah benar pada pembukaan UUD 45. Kebersamaan ini sangat penting dan sebaiknya jangan hanya mengharap solusi dan menagih tanggungjawab pemerintah saja. Karena seringkali, seperti yang disampaikan oleh Milton Friedman, bahwa the government solution to a problem is usually as bad as the problem.

    Komentar ini juga di posting pada artikel berjudul Bersahabat dengan Lonjakan Harga. Klik di sini untuk membacanya.

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: