Beranda > Diskusi, Kelembagaan, Keuangan Daerah > Korupsi APBD: Antara Stempel dan “Stempel”

Korupsi APBD: Antara Stempel dan “Stempel”

Syukriy AbdullahKasus stempel palsu di salah satu UPTD SKPD Provinsi Aceh yang menyeruak beberapa hari ini sesungguhnya bukan hal baru (serambinews.com) Jikapun ada yang terkejut, barangkali hanya kaget: kenapa harus diekspos begitu luas? Karena hal ini sudah biasa terjadi, khususnya sejak otonomi daerah dilaksanakan pada awal tahun 2001.

Ada beberapa alasan mengapa pada masa otonomi daerah praktik korupsi semakin menyebar. Pertama, aturan pelaksanaan keuangan daerah yang menghapus ruang untuk alokasi non-budgeter. Artinya, semua pengeluaran daerah harus dicantumkan dalam APBD. Oleh karena itu, tidak ada anggaran untuk memberikan sumbangan atau sedekah kepada “pengamen” dan “pengemis” yang datang ke kantor-kantor. Untuk mensiasati ini, cenderung dilakukan manipulasi terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran. Pengunaan stempel palsu salah satu contohnya.

Kedua, kontrol yang tidak memadai. Pemerintah pusat tidak menyiapkan mekanisme kontrol yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun oleh eksekutif dan disepakati bersama legislatif tanpa ada ukuran bahwa APBD tersebut telah benar, sesuai aturan, atau tidak melanggar kepentingan umum. Pemerintah provinsi yang ditugaskan mengevaluasi APBD kabupaten/kota tidak sepenuhnya bisa diandalkan karena juga baru “belajar” menyusun dan menganalisis/mengevaluasi APBD. Sebelum tahun 2003, pemerintah provinsi tidak pernah menyusun APBD.

Fungsi kontrol internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), yang sekarang disebut Inspektorat, tidak berjalan efektif ketika kemampuan SDM di dalamnya relatif masih rendah. Tak jarang Bawasda/Inspektorat tempat buangan bagi orang-orang yang tidak disukai oleh kepala daerah.

Ketiga, adanya kepentingan pihak luar. Kepala dinas dan SKPD lainnya sering menghadapi situasi dilematis ketika ada pejabat instansi vertikal yang “minta bantuan”, misalnya untuk uang saku perjalanan dinas ke luar kota. Pejabat daerah terpaksa membayar pengeluaran ini melalui anggaran yang ada di tangannya, tetapi dengan konsekuensi harus melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawabannya.

Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum sepenuhnya bersikap tegas. Sampai saat ini sepertinya BPK masih ragu atau terlalu toleran dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) cenderung tidak disampaikan secara terbuka dan eksplisit kepada masyarakat karena dianggap rahasia negara atau alasan lainnya. Akibatnya, apa yang sesungguhnya terjadi, hanya auditor BPK dan aparat Pemda yang tahu. Kerahasiaan seperti biasanya memiliki suatu konsekuensi logis.

Korupsi APBD
Korupsi APBD sesungguhnya berjalan mulai dari hulu sampai ke hilir. Korupsi terjadi mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan keuangan. Ketika APBD disusun, ekskutif sudah punya rencana tersendiri bagaimana menyusun APBD yang menguntungkan posisi mereka, baik secara finansial maupun nonfinansial. Ketika APBD dibahas oleh DPRD, para anggota dewan juga sudah punya agenda alokasi mana yang akan menguntungkan bagi mereka, baik secara finansial maupun nonfinansial. Karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama, maka negosiasi atau pelobian (lobbying) adalah solusi terbaik. Maka APBD adalah dokumen yang menyatakan uang rakyat sudah bisa digunakan karena eksekutif dan legislatif sudah bernegosiasi dan sepakat berdasarkan kepentingan masing-masing.

Ketika APBD disahkan, berarti DPRD sudah menekan stempel ke bantalannya dan membantingkan stempel tersebut di atas tanda tangan pimpinan DPRD sebagai tanda bahwa alokasi dana publik dalam dokumen tersebut sah untuk digunakan. “Stempel” DPRD menandai berlakunya sebuah peraturan daerah tentang rencana uang masuk dan uang keluar. Tersirat sebuah makna di sini: kalau stempel dipakai untuk tujuan yang salah, maka penggunaan dan pertanggungjawabannya juga akan salah.

“Stempel” DPRD adalah awal korupsi APBD. Kalau intensi untuk korupsi sudah melekat dalam “stempel” tersebut, maka praktik korupsi akan berjalan secara berantai. Martinez-Vasques (2006) menyatakan bahwa korupsi politik berupa pembuatan keputusan dalam pengalokasian sumberdaya yang menyimpang dari kepentingan publik pada akhirnya akan menghasilkan korupsi administratif (penggunaan dana yang tidak sesuai dengan anggarannya).

Stempel palsu di UPTD Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh adalah kasus dari korupsi administratif. Secara nominal nilainya relatif kecil per sekali stempel. Faktanya, hal ini terjadi hampir di seluruh SKPD, hampir di seluruh kabupaten/kota/provinsi, hampir di seluruh departemen dan lembaga tinggi negara. Contoh paling sederhana adalah ketika uang untuk membeli kertas digunakan untuk membeli rokok. Di dalam APBD tidak ada alokasi untuk beli rokok!

“Stempel” yang ada dalam genggaman pimpinan DPRD mungkin lebih “palsu” daripada yang ada di tangan bendahara pengeluaran (dulu disebut pemegang kas). Nilai rupiahnya pun jauh lebih besar daripada yang disalahgunakan oleh pejabat di SKPD. Nilai alokasi untuk ATK yang disalahgunakan relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan total APBD. Namun, DPRD tidak pernah “mempertanggungjawabkan” dampak dari “stempel” tersebut.

Shock Therapy
Sepak terjang tim antikorupsi bentukan Gubernur Aceh merupakan sebuah terapi kejut yang efektif dalam jangka pendek. Namun, harus dipahami bahwa budaya stempel palsu ini sudah melekat lama dan mendalam pada setiap organisasi pemerintahan. Perlu kerja yang sangat keras untuk menghilangkan kebiasaan ini. Semestinya ada solusi konkrit untuk meminimalisir penyimpangan atas belanja ATK dan perjalanan dinas ini.

Lingkup pemeriksaan tim antikorupsi ini juga harus mencapai semua sudut dan celah. Jangan sampai pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD tidak berlaku untuk sekretariat daerah provinsi, karena sekretariat daerah merupakan salah satu penikmat APBD dengan alokasi terbesar. Karena korupsi administratif telah melembaga dan merata di seluruh strata pemeintahan (pusat dan daerah).

Tag:,
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: