Beranda > Diskusi, Kelembagaan > Akuntabilitas SKPD: Salah satu Dasar Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Akuntabilitas SKPD: Salah satu Dasar Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Saat ini, Daerah harus melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah, seperti yang diamanatkan oleh PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Arahan ini merupakan peluang untuk tidak sekedar membentuk dan merumuskan tupoksi SKPD, tetapi juga mengatur tata kerja di dalam SKPD dan tata hubungan antar SKPD. Idealnya, penataan organisasi perangkat daerah harus dapat menghasilkan perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Faktor apakah yang harus diperhatikan saat pembentukan dan pengembangan SKPD? Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam penataan organisasi perangkat daerah. Menurut Osborne dan Plastrik (1997), ada 5 (lima) hal penting yang harus diperhatikan, yang kesemuanya menyangkut accountability (akuntabilitas).

  1. What an organization is accountable for?
  2. Apa tanggung jawab SKPD? Jawaban pertanyaan ini adalah alasan hidup dari SKPD tersebut. Didalamnya dijelaskan substansi tujuan, peran dan arahan yang seharusnya diwujudkan oleh SKPD. Secara teoritis, alasan market failure dan equity merupakan dasar untuk menentukan substansi akuntabilitas SKPD. Pada tataran legal-praktis, substansi akuntabilitas SKPD ini diturunkan dari daftar kewenangan pemerintah daerah.

  3. How it will be held accountable?
  4. Bagaimana agar (dari waktu ke waktu) SKPD tetap bertanggung jawab? SKPD tidak sekedar dibentuk, tetapi perlu dijaga agar dari waktu ke waktu tetap mampu mempertanggungjawabkan susbtansi akuntabilitas dan alasan hidupnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan aspek pengelolaan (manajemen) kinerja, yang didalamnya meliputi sistem insentif dan dis-insentif.

  5. To whom are the organization accountable?
  6. Kepada siapa SKPD bertanggung jawab? Siapakah pihak yang dilayani (pelanggan) SKPD? SKPD tidak berdiri sendiri tetapi berada dalam jejaring (sistem) tata kepemerintahan di daerah. Kejelasan orientasi akuntabilitas merupakan hal penting dalam akuntabilitas kinerja. Pada saat ini, perlu diperhatikan agar SKPD mampu mendengarkan pilihan pelanggan, melakukan penjaminan kualitas pada pelanggan serta asuransi kualitas pada pelanggan.

  7. Who will be accountable?
  8. Siapa yang bertanggungjawab? Di dalam SKPD terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian, hubungan dan tatacara kerja di dalamnya pun harus diatur sedemikian rupa sehingga ada kejelasan siapa mempertanggungjawabkan apa kepada siapa.

  9. How to internalize accountability?
  10. Bagaimana menginternalisasi rasa bertanggungjawab? Budaya akuntabilitas harus melembaga dalam SKPD tersebut. Faktor ini sangat penting karena menyangkut keberlanjutan akuntabilitas kinerja.

  1. 25 Maret 2010 pukul 9:55 pm

    @ Rezza

    Senang banget nih kalau bisa membantu. Soalnya kalau ada diskusi begini, kitanya juga jadi tahu konteks. Tetapi maaf, bagian apa dan mananya ya?

    Mungkin tentang tema atau topik skripsikah? Memang bisa banyak juga ya tema atau topik di seputar perangkat daerah. Bisa saja seputar:

    1. Kualitas Sistem pengendalian Internal di dalam sebuah Kantor / badan / Dinas

    2. Identifikasi variabel pemicu kinerja sebuah sebuah Kantor / badan / Dinas

    3. Beda kinerja Dinas X di Kabupaten XX dengan kinerja Dinas XY di Kabupaten XY

    4. Dan lain-lainnya ya.

    Tapi, baiknya rumuskan aja dulu masalahnya. Lalu jawab sembarang jawab mengapa masalah tersebut penting diteliti. Terus isikan jawaban sembarang tentang rekomendasinya.

    Habis tuh, fine tunning lagi dan lagi sedemikian rupa sehingga kita makin mantab dan makin mantab tentang peta skripsinya. Corat-coret, droftang-drafting dulu dan jangan langsung bertanya teorinya.

    Sori, cara seperti itu kata orang aneh, tapi menurutku tidak salah juga koq. Yang pentingkan hasil akhirnya yang harus bagus. Hasil awalnya bisa aja sedikit “belepotan”.

  2. Winda Permata
    16 April 2010 pukul 12:23 am

    Pak Rusman,saat ini saya sedang menyusun tesis mengenai implementasi PP 41 ttg Organisasi Perangkat Daerah yang ada di kab saya. Kabupaten saya menganut pola maksimal, yg cenderung mengarah pada penggelembungan struktur SKPD. Analisa kasar, akibat dari di anutnya pola maksimal tersebut banyak sekali SKPD yang “banyak pejabat,miskin staf”. Memang kental dengan unsur politik, yang ujungnya adalah perekrutan CPNS dalam jumlah besar.
    Saya membutuhkan referensi dan literatur mengenai masalah ini. Barangkali Bapak berkenan untuk bisa memberikan link atau buku yg bs menjadi sumber penelitian ini. Saran dan sumbangan pemikiran dari Bapak juga saya harapkan. Mohon bantuannya.
    Terima kasih

  3. 16 April 2010 pukul 7:01 am

    @ Winda Permata

    Terima kasih atas kunjungannya.

    Referensi2 relevan berbasis penelitian terkini biasanya dapat dilihat pada website program2 yang didanai lembaga luar. Untuk LGSP dapat dilihat pada link: http://www.lgsp.or.id/publications/

    Bisa juga secara langsung dicari di website lembaga2 donor tersebut. Untuk lembaga USAID, dapat dicari pada link: http://dec.usaid.gov/ atau langsung pada domainnya di http://usaid.gov/

    Kalau buku2 referensi teoritis berbahasa inggris, teman2 biasanya masuk ke gigapedia.org. Tapi buku2 di gigapedia.org ini adalah buku2 bajakan.

  4. Rezza Prawira
    16 April 2010 pukul 3:21 pm

    pak rusman saya mau nanya tentang teori pembentukan organisasi kedalam organisasi perangkat daerah diluar ketentuan bahwa adanya urusan yang perlu ditangani yaitu urusan wajib dan pilihan???
    dalam artian teori atau pendapat para ahli begitu pak…
    trima kasih…

  5. 16 April 2010 pukul 3:55 pm

    @ Rezza

    Sepertinya harus lihat buku Teori Organisasi. Cobain di cari di bukunya Pak Hanny Handoko. Tetapi ini untuk organisasi swasta atau seputar OD atau organizational Development.

    Kalau yang sektor publik, cobain dilihat di bukunya Bryson, Strategic Planning for Public Organization.

    Kalau belum punya, cobain cari di gigapedia.org. Mohon maaf, linknya tidak bisa kami tampilkan di blog ini karena buku2 di gigapedia.org kebanyakan buku bajakan. Lebih baik langsung ke domain itu saja.

    Terima kasih

  6. 22 April 2010 pukul 10:10 pm

    @ Rezza

    Trus bagaimana kelanjutannya. Udah dapat ya pak? Mantab dan syiip😉

    Bagaimana kalau belum ada? Mungkin bisa juga melalui pertanyaan2 berikut ini ya.

    1. Mengapa Pemerintah harus ada (turut campur) dalam kehidupan sosial ekonomi?

    2. Mengapa pula Pemda harus ada?

    3. Bagaimana atau instrumen apakah yg tersedia bagi Pemda utk ikut serta dalam proses peningkatan kesra di daerah?

    4. Perlukah organisasi pemerintah daerah, sang pelaksana (instrumen) campur tangan pemda di daerah?

    5. Bila ada organisasi pemerintah, apa sajakah komponen2nya?

    6. Apakah perlu organisasi pemda “terkotak-kotak” dan tersusun secara berjenjang dari atas ke bawah?

    7. Apakah hubungan pertanyaan no 6 dengan Teori Birokrasi dari Weber?

    8. Komponen apa saja yg harus ada di organisasi Pemda tersebut sehingga selalu mampu memberikan layanan terbaik pada para pelanggannya?

    Nah … kalau begini nih “teorinya” apa ya? Hahahaha soalnya Dosennya pengen kutipan persis dari buku handbook ya.

  7. 18 Januari 2011 pukul 3:03 am

    Setahu saya bahwa, sejak Tahun 1983 sampai dengan saat sekarang ini, yang namanya penataan organisasi pemerintahan, selalu saja bergulir dengan permasalahan kurang effektif dan effisien, atau dengan kata lain sistem nya salah dan tidak bisa bekerja secara maksimal, sedangkan manusia-manusianya sudah benar dan cerdas-cerdas.

    Tapi setelah PP no. 41 th 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, di laksanakan oleh seluruh pemerintah daerah se Indonesia, ternyata kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin bertambah optimal sebagaimana yang diharapkan, seperti contohnya terwujudnya clean goverment, terwujudnya pertumbuhan ekonomi, terwujudnya stabilitas keamanan, masyarakat semakin sejahtera, dan sebagainya.

    Oleh karena itu, betapa sial dan malunya ketika Tokoh-tokoh lintas Agama mengkritik Pemerintah habis-habisan dengan cap Pemerintah pembohong. Padahal semestinya tidak ada yang namanya Pemerintah pembohong, tapi yang ada adalah perbedaan antara rencana dan hasil. Namun, untuk menghadapi kritikan tersebut kita tidak perlu marah-marah, yang penting kita tetap terus berusaha memperbaikinya setahap demi setahap.

Comment pages
  1. 7 Oktober 2016 pukul 10:03 am

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: