Beranda > Berita, Kesejahteraan Rakyat > Kebijakan yang Membingungkan

Kebijakan yang Membingungkan

Sumber: Editorial Media Indonesia, 22-02-2008

Kebijakan yang MembingungkanTINGKAT keadaban dan peradaban sebuah bangsa bisa diukur dari kemampuan negara memenuhi basic needs warganya. Semakin banyak basic needs warganya yang dipenuhi negara kian beradablah bangsa itu.

Bagi negara yang tergolong beradab, basic needs seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tidak lagi menjadi persoalan. Bahkan, pengangguran pun dijamin negara. Tidak ada warga negara yang mati karena kelaparan atau mati kedinginan lantaran tak memiliki pakaian. Itu sebabnya, mereka dijuluki sebagai welfare state.

Negara ini mestinya juga berkeinginan bisa menjadi welfare state. Cuma Republik ini masih miskin filosofi, strategi, hingga implementasi dalam memenuhi basic needs warganya.

Pelayanan kesehatan, misalnya, bisa menjadi cermin betapa negara masih gagap dalam memenuhi salah satu unsur dari basic needs. Padahal, pemerintah selalu menyebutkan kesehatan, dan juga pendidikan, sebagai bidang yang masuk kategori prioritas utama dalam pembangunan.

Namun, dalam praktiknya tidak demikian. Anggaran yang dikucurkan kepada kedua bidang itu masih tergolong kurang memadai. Amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN hingga kini juga belum terpenuhi. Sejatinya alokasi anggaran kesehatan juga sebesar itu, kalau bangsa ini tak mau selamanya menjadi bangsa yang rapuh.

Anehnya, upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai justru dibelenggu hal-hal yang berbau birokratis dan teknis. Polemik antara Departemen Kesehatan dan PT Asuransi Kesehatan tentang program asuransi kesehatan bagi keluarga miskin (askeskin) jadi contoh konyol dari belenggu seperti itu.

Semula, pengelolaan dana askeskin dan masalah verifikasi diserahkan kepada PT Askes. Namun, Departemen Kesehatan menilai kinerja BUMN yang mengelola program yang diluncurkan pada 2005 itu buruk. Itu terlihat dari tunggakan klaim askeskin pada 2007 yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Apalagi, Depkes mencium aroma korupsi di balik besarnya tunggakan. Misalnya, ada tagihan yang cuma Rp20 juta digelembungkan menjadi Rp2,5 miliar.

Akibatnya, Departemen Kesehatan membuat mekanisme baru sekaligus mencopoti kewenangan PT Askes. Dalam skema askeskin baru ini, tenaga verifikatur tidak lagi menggunakan tenaga PT Askes. Depkes memutuskan merekrut ribuan tenaga verifikatur independen nonpegawai negeri sipil. Keputusan lain, pembayaran akan langsung diberikan kepada rumah sakit lewat kas negara, tanpa melalui cabang regional PT Askes.

Cuma lagi-lagi mekanisme baru itu justru menimbulkan persoalan baru. PT Askes sudah tentu menolak bertanggung jawab bila ada kesalahan dalam verifikasi. Lalu, bisakah pertanggungjawaban hasil verifikasi dibebankan kepada verifikatur independen? Apa landasan hukumnya?

Apalagi, dalam mekanisme baru itu, direktur utama rumah sakit wajib bertanggung jawab jika terjadi kesalahan hasil verifikasi dalam klaim askeskin. Padahal, pihak rumah sakitlah yang mengajukan jumlah klaim. Jelas, ini akan menimbulkan konflik kepentingan.

Itu sebabnya, kebijakan baru askeskin justru membingungkan dan melimbungkan rumah sakit. Memang, setiap kelemahan harus segera dibenahi. Namun, pembenahan yang menimbulkan persoalan baru justru kian menjauhkan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Editorial Media Indonesia

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: