Beranda > Kelembagaan > Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif

Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif

Yanze ArizonaPeraturan daerah (selanjutnya diringkas Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004]. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, Perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka:

  1. penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan;
  2. menampung kondisi khusus daerah; serta
  3. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif  selengkapnya dalam format pdf. Tulisan ini diposting pertama kali pada JUSTITIA VOOR IEDEREEN dan Legalitas.Org.  File disimpan pada database  Legalitas.Org

Baca tulisan lain di JUSTITIA VOOR IEDEREEN

  1. 1 Juli 2008 pukul 3:38 pm

    783 Perda dan Satu Qanun Batal
    Sumber: KOMPAS, Jumat 27 Juni 2008

    Sebanyak 783 peraturan daerah atau perda dan satu qanun dibatalkan pemerintah pusat. Perda itu dibatalkan karena: kebanyakan rumusannya tak jelas serta tidak berperspektif hak asasi manusia, tidak berperspektif jender, tidak berperspektif lingkungan, dan tidak berperspektif berinvestasi.

    Demikian disampaikan Direktur Harmonisasi Peraturan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Wahiduddin Adams dalam diskusi sebelum peluncuran buku Panduan Pemahaman Perancangan Perda di Jakarta, Kamis (26/6).

    Selain Wahiduddin, pembicara lain adalah anggota Komisi II DPR Saifullah Ma’shum serta Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti.

    Menurut Wahiduddin, banyak perda yang dibuat semula bertujuan untuk melaksanakan kepentingan daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kerap terjebak dalam diskriminasi hanya karena tak jelasnya definisi dalam isi perda itu.

    ”Contohnya, perda Tangerang tidak jelas definisinya, mana yang pelacur dan mana yang dimaksud dengan perbuatan asusila. Itu tak jelas. Akibatnya, di lapangan terjadi praktik yang lain,” katanya.

    Bivitri mengatakan, persoalan yang banyak muncul dalam pembentukan perda adalah prosesnya yang sering kali tak ada partisipasi dan transparansi, kapasitas pembuat perda yang meragukan, dan tidak sesuai dengan kerangka hierarki perundang-undangan.

    Bivitri berharap pemerintah daerah serta DPRD memikirkan dampak dari perda yang mereka buat terhadap masyarakat. Banyak perda yang tidak berperspektif jender dan HAM membawa dampak yang sangat besar di lapangan.

    ”Di atas kertas terlihat tak bermasalah, tetapi kenyataannya akan menimbulkan banyak masalah. Seharusnya pembuat perda memikirkan dampak ini,” kata Bivitri lagi.

    Ia juga mencontohkan perda Tangerang. ”Kalau dipelajari perda Tangerang itu, terlihat sekali kacamata jender tidak dipakai di sana. Akibatnya, di lapangan terjadi masalah. Lihat saja, ibu yang menunggu dijemput suaminya ikut ditangkap. Dampak ini tidak kelihatan di teks, tetapi di tingkat implementasi menimbulkan banyak masalah,” ujar Bivitri.

    Ia melanjutkan, problem legislasi ini tidak hanya terjadi di daerah. Kelakuan pemerintah pusat juga hampir senada. Dia mencontohkan, banyak surat edaran atau peraturan menteri yang tidak masuk tata perundang-undangan, tetapi menjadi alat untuk menakut-nakuti masyarakat.

    Saifullah menjelaskan, selama ini keberadaan perda masih belum cukup efektif kecuali hanya sebagai alat untuk memperbesar kas atau pemasukan daerah.

    Ia mengatakan, kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung. Posisi eksekutif lebih dominan dalam perancangan perda dibandingkan dengan DPRD.

    Saifullah mengakui, posisi DPRD berbeda sekali dengan DPR dalam proses legislasi.

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: