Beranda > Berita, Keuangan Daerah > Korupsi Terstruktur Akibat Kebijakan Pemerintah

Korupsi Terstruktur Akibat Kebijakan Pemerintah

Sumber: Pelita, 3 Oktober 2007
pada http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2376

Pemberantasan korupsi (yang sudah) terstruktur dan sistematis hanya dapat dilakukan jika ada ketegasan dari pemerintah. Sebab tak jarang kebijakan pemerintah sendirilah (yang) justru membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Untuk mengatasinya adalah dengan reformasi birokrasi, disamping upaya pengelolaan anggaran secara terbuka dan dihindarinya tumpang tindih peraturan.

Hal itu merupakan benang merah pendapat yang disampaikan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Wakil Ketua BPK Baharuddin Aritonang, dan Ketua Pokja Gerakan Jihad Lawan Koruptor BLBI Abd Asri Harahap di Jakarta, Selasa (2/ 10), menanggapi pernyataan Wapres Jusuf Kalla mengenai korupsi di Indonesia yang sudah terstruktur dan sistematis. “Sistem yang diterapkan pada masa lalu memberi peluang korupsi dan korupsi yang terjadi akan memperkuat penguasa yang korupsi untuk terus berkuasa, hal ini akan terus menerus terjadi jika tidak dibenahi sejak dini,” kata Hehamahua.

Menurut dia, dalam upaya pemberantasan korupsi yang paling penting dan harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan negara di setiap instansi pemerintahan beserta birokrasinya. “Cara yang benar untuk mengatasi korupsi adalah memperbaiki sistem pengelolaan negara yang disebut reformasi birokrasi, sasarannya adalah penegak hukum dan pelayanan publik,” kata Hehamahua.

Ia mengungkapkan, reformasi birokrasi yang dimaksud meliputi pembenahan sumber daya manusia (SDM), kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengembangan Informasi dan Teknologi (IT) serta penataan aset negara yang benar. “Pemerintah dapat meniru model reformasi yang diterapkan oleh KPK,” kata Hehamahua.

Koordinasi reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda pencegahan korupsi yang juga telah dibicarakan oleh KPK dengan departemen-departemen atau instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan koordinasi birokrasi seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); gratifikasi, dan sebagainya.

Selain itu, pencegahan lainnya yaitu dengan elektronik government procurement (eGP) yang yang merupakan bentukan dari tiga institusi yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), dan KPK sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa dengan dorongan United State Agency for International Development (USAID).

Saat memberikan pengarahan pada penandatanganan MoU Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Negara Berindikasi Korupsi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Jakarta, Jumat (28/9), Jusuf Kalla mengatakan penyelewengan keuangan negara kini makin terstruktur dan sistematis, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi.

Menurut Wapres, kini pelaku korupsi tidak lagi dilakukan dengan mengambil dana langsung dari bendaharawan tetapi kini para pelaku kejahatan memiliki banyak cara, hingga langkah tender terbuka pun tetap saja tidak mampu mengurangi tindak penyelewengan keuangan negara.

Pesimis

Asri Harahap pesimis jika korupsi di Indonesia yang dianggap terstruktur dan sistematis tersebut dapat diberantas tanpa adanya upaya tegas dari pemerintah. Menurut dia, korupsi hanya akan dapat diberantas sepanjang adanya penindakan tegas dan dimulai dari hal-hal yang besar.

Kalau pemerintah masih tetap tidak menunjukkan ketegasannya, maka kami pesimis itu dapat dilakukan. Masalahnya, selama ini hanya ketegasan yang dilontarkan melalui wacana,” katanya. Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Asri, pemerintah harus niembuat sistem pencegahan secara terbuka. Sistem yang dimaksud agar korupsi berstruktur dapat dicegah, dengan cara bagaimana pengelolaan dana yang ada dilakukan secara terbuka.

Selain itu, tambah Asri, pemerintah harus segera menghindarkan segala bentuk peraturan yang sifatnya tumpang tindih yang berpeluang terjadinya mark up oleh para pejabat negara itu sendiri. Pihaknya mensinyalir pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan benturan-benturan politik, seperti yang dialaminya dalam gerakan jihad melawan koruptor BLBI bersama dengan Ormas lainnya.

Pihaknya menilai para koruptor saat ini telah membentuk jaringan mafia dalam rangka melindungi tindakan kotornya sehingga tidak tersentuh. Dan hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan melibatkan para pejabat.

Hasil indeks persepi korupsi (IPK) tahun 2007 yang diluncurkan oleh Transparency Internasional (TI) Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat menurunkan tingkat pertumbuhan korupsinya. Indonesia berada di urutan 143 dari 180 negara dengan nilai 2,3 atau peringkat ke-37 terkorup. Ini berarti nilai Indonesia turun 0,1 dari sebelumnya pada tahun 2006 yang sebesar 2,4.

Tingkat pertumbuhan korupsi hasil riset TI Indonesia tidak mengalami penurunan walaupun KPK dan Kejaksaan Agung dan Kepolisian sudah melakukan penyidikan/penahanan dan dibawa ke pengadilan, karena masih banyak nama-nama koruptor yang populer di Indonesia lolos dari jeratan hukum. Menurut TI Indonesia, hal ini diakibatkan karena benteng keadilannya tidak kuat dan tidak sanggup memberantas korupsi. Benteng keadilan di Indonesia dianggap sudah lemah yang dibuktikan pada lambannya perbaikan di tubuh lembaga peradilan hukum.

(Terkait) Pengawasan (yang) tumpang tindih Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, menyatakan permasalahan pengawasan keuangan di Indonesia saat ini bersumber pada sistemnya. “Selama ini sistem pengawasan keuangan yang ada di negara kita belum jelas,” ungkap Baharuddin ketika dihubungi Pelita, di Jakarta, Selasa(2/10). Ia mengatakan hal itu menyusul pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan penyelewengan keuangan di Indonesia terjadi secara terstruktur dan sistematis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya koordinasi antara aparat hukum secara lebih profesional.

Baharuddin mengatakan sistem pengawasan keuangan yang ada di Indonesia dianggap masih terlalu banyak tumpang tindih. Sedikitnya ada beberapa lembaga pengawas keuangan di Indonesia, dimana satu dan yang lainnya mempunyai tugas yang sama. Karenanya, sistem inilah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Menurut dia, kalau berkaca pada Undang-Undang Dasar 1945 maka yang mempunyai hak melaksanakan pengawasan keuangan negara adalah BPK. “Seharusnya dikembalikan kepada UUD dong, jangan seperti ini.”

Dia mencontohkan ketika fungsi pengawasan keuangan menjadi wewenang BPK, kenapa fungsi penentuan kerugian negara menjadi wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seharusnya badan yang menentukan kerugian maupun pengawasan tetap ada pada BPK, bukan lembaga yang lain. Terkait dengan pernyataan Wakil Presiden tentang penyelewengan tersebut, Baharuddin juga mengungkapkan yang penting saat ini adalah pembuktiannya. “Sekarang ini yang penting kan pembuktiannya, bukan hanya pernyataan saja,” tandasnya.

Sumber: Pelita, 3 Oktober 2007
pada http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2376

Tag:,
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: