Beranda > Berita, Kelembagaan > Perwakilan KPK di Daerah

Perwakilan KPK di Daerah

Romli Atmasasmita (Ketua Forum 2004, Anggota Ahli Unodc untuk KAK PBB 2003)
Sumber: http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2359

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah bukan sekadar wacana, melainkan amanat UU No 30/2002 tentang KPK. Dalam Pasal 19 ayat (2) ditegaskan, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pembentukan KPK di daerah memasuki masa kepemimpinan KPK jilid II merupakan suatu keperluan mendesak karena KPK di Jakarta saja terbukti belum cukup memadai menangani laporan dugaan kuat tindak pidana korupsi di daerah-daerah.

Laporan KPK Semester I 2004 menunjukkan, dari 145 laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, hanya tujuh laporan pengaduan yang ditangani KPK sendiri, sisanya ditindaklanjuti kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain. Sampai dengan akhir 2005, diterima sebanyak 7.307 pengaduan tindak pidana korupsi. Jumlah ini meningkat 220,34% dibandingkan jumlah yang diterima pada 2004. Dari jumlah 7.307 pengaduan tersebut, baru selesai ditelaah sebanyak 5.548 dan dari jumlah tersebut 1.977 (35,63%) telah ditindaklanjuti dan 3.547 tidak dapat ditindaklanjuti (Laporan Tahunan 2005 KPK).

Data tersebut menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK secara signifikan, akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah pegawai KPK yang sampai saat hanya 450 (empat ratus lima puluh) orang. Kenyataan ini mencerminkan bahwa sesungguhnya kinerja KPK tengah mengalami “overloaded” dan cenderung menjadi tidak lincah karena KPK merupakan satu-satunya lembaga independen memberantas korupsi berada di tingkat pusat (Jakarta).

Kondisi ini harus segera diatasi karena sekalipun KPK dipimpin lima orang yang memiliki integritas dan keterampilan hukum yang kuat, akan tetapi masalah manajemen organisasi dan personalia serta manajemen penanganan kasus korupsi yang terbanyak melibatkan penyelenggara negara, sehingga memerlukan kehati-hatian dan teknik-teknik khusus.

Akibat membanjirnya laporan kasus korupsi yang memerlukan penanganan serius serta masalah keterbatasan waktu penyidikan dan pemeriksaan kasus korupsi berdasarkan UU KPK, maka tekanan-tekanan psikologis dan beban kerja tersebut akan menimbulkan frustrasi dan kejenuhan di kalangan pimpinan KPK dan jajarannya. Hal ini diperberat dengan fungsi kontrol sosial dari jajaran pers dan masyarakat yang memerlukan perhatian lebih saat ini.

Pembentukan perwakilan KPK di daerah, selain amanat UU KPK itu sendiri memang sudah saatnya diperintahkan dalam revisi UU KPK, sebagai konsekuensi putusan MK yang menyatakan pembentukan pengadilan Tipikor dan hukum acaranya (Bab VII, Pasal 53 hingga Pasal 62) di dalam UU KPK bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat.

Perubahan atas UU KPK No 30/2002 merupakan salah satu paket dari tiga paket perubahan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi untuk jangka waktu panjang. Paket perubahan pertama adalah penyusunan RUU Pemberantasan Korupsi sebagai pengganti UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 yang disesuaikan dengan Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No 7/2006.

Paket perubahan kedua, penyusunan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai akibat putusan MK. Perubahan UU No 30/2001 juga untuk menyesuaikan proses penyidikan dengan standar internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan dalam konvensi tersebut, terutama untuk mengantisipasi upaya hukum pengembalian aset korupsi yang ditempatkan di negara lain. Salah satu standar tersebut adalah kewajiban negara peserta konvensi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip “due process of law” dan “presumption of innocence“. Sekalipun KPK diberi wewenang yang luar biasa, akan tetapi pasca berlakunya konvensi PBB tersebut sudah seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum hukum acara pidana tersebut di atas.

Dalam perubahan UU KPK juga perlu diatur ketentuan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang bersifat eksesif atau tindakan yang bersifat pembiaran oleh KPK yang disebabkan keterbatasan sumber daya manusia ahli, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk menangani banyaknya kasus korupsi yang dilaporkan dan harus ditindaklanjuti dan berasal dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan perwakilan KPK di daerah juga merupakan upaya untuk mem by pass keterbatasan tersebut dan sekaligus mendekatkan KPK dengan aspirasi masyarakat di daerah. Pembentukan perwakilan KPK di daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPK dalam mencegah dan menangani kasus korupsi di daerah, tanpa harus mengevakuasi personel KPK pusat secara maraton.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kepastian hukum, maka wewenang perwakilan KPK dibatasi hanya berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan untuk wewenang penyidikan, tetap merupakan wewenang KPK pusat. Model delegasi wewenang tersebut telah berhasil dilakukan oleh Badan Pencegah Rasuah (BPR) di Malaysia yang terbagi dalam beberapa kerajaan-kerajaan. Model tersebut juga untuk dapat memelihara jangkauan kendali (span of control) terhadap perwakilan KPK di daerah oleh KPK Pusat.

Dalam perubahan atas UU KPK juga perlu diatur tata cara pembentukan perwakilan KPK di daerah dengan sistem zoning untuk memperkuat dasar hukum pembentukannya serta luas lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pembentukan perwakilan KPK di daerah juga sejalan dengan aspirasi masyarakat di daerah dan pemberian otonomi kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.

Pembentukan perwakilan KPK di lima wilayah ibu kota provinsi secara bertahap bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Tipikor di wilayah hukum yang sama, diharapkan memunculkan sinergi kinerja dengan kepolisian dan kejaksaan sehingga diharapkan tercapai efisiensi dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dengan pembentukan KPK di daerah, KPK pusat melakukan tugas supervisi baik di dalam lingkup tugas KPK itu sendiri maupun ke luar, yaitu kepada instansi kepolisian dan kejaksaan.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: