Beranda > Diskusi, Keuangan Daerah > Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Drs. Bintang Susmanto, Ak, MBA
Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sumber: www.menkokesra.go.id

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan telah bertekad mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance and clean government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN.

Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui :

  1. Pengawasan melekat
  2. Pengawasan masyarakat
  3. Pengawasan fungsional

pengawasan

1. PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan melekat atau built in control merupakan pengawasan yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara keseluruhan menyatu dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi.

Pengawasan melekat telah diatur secara khusus dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat dapat dilakukan antara lain melalui pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada dibawahnya.

Contoh dari pengawasan melekat yang dilakukan atasan langsung adalah seperti yang diamanatkan dalam Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 68 dan Pasal 69 yang berbunyi sebagai berikut :

“Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor satuan kerja dalam lingkungannya.”

“Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.”

“Kepala biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) pada kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.”

“Kepala biro keuangan departemen/lembaga melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) pada proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.”

2. PENGAWASAN MASYARAKAT

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan antara lain dalam bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non pemerintah, serta pengaduan dan pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media masa atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaduan atau pemberian informasi oleh masyarakat secara langsung telah diakomodir melalui Kotak Pos 5000 serta kotak-kotak pengaduan dan saran yang disediakan oleh intansi pemerintah. Bahkan Presiden sendiri telah menyediakan Kotak Pos dan sarana SMS untuk menampung pengaduan/pemberian informasi dari masyarakat.

Contoh dari pengawasan masyarakat adalah seperti yang tertuang dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 48 Ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :

“Masyarakat yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh pengguna barang/jasa dapat mengadukan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD.”

3. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi.

Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK melakukan pengawasan fungsional dengan menguji kesepadanan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dan memberikan pendapat terhadap kelayakan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut (fungsi attestation). Dalam hal ini BPK melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan atas pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang dilaksanakan BPK diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR mengenai kewajaran pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah.

APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi quality assurance).

Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut.

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari :

  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Inspektorat Jenderal Departemen
  • Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian
  • Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota

BPKP sebagai aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah/Presiden.

Itjen Departemen/Inspektorat Utama/Inspekorat LPND/Kementerian sebagai aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Kepala LPND bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Menteri atau Kepala LPND.

Sedangkan Lembaga Pengawasan Daerah sebagai aparat pengawasan penyelenggaran pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota.

Laporan hasil pengawasan oleh masing-masing APIP disampaikan kepada pihak yang menjadi atasan dan kepada siapa APIP tersebut bertanggungjawab. Dengan demikian BPKP melaporkan hasil pengawasannya kepada Presiden, Itjen Departemen/Inspektorat Utama/Inspektorat LPND/Kementerian melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri atau Kepala LPND, dan Lembaga Pengawasan Daerah melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaporan hasil pengawasan juga dapat dilaporkan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh dari pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh APIP adalah seperti yang diamanatkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 48 Ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

“Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).”

Contoh lain dari pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh APIP adalah seperti yang diamanatkan dalam Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 70 dan 71 yang berbunyi sebagai berikut :

“Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP.”

“BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepala BPKP, dan unit pengawasan daerah wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.”

PENGAWASAN INTERN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Menko Kesra, pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah dibentuk unit pengawasan intern dengan nomenklatur Inspektorat.

Inspektorat membantu Menko Kesra untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Menko Kesra dalam rangka pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Secara umum pengawasan yang dilakukan Inspektorat dapat membantu Menko Kesra dalam hal :

  • memberikan gambaran atas kinerja organisasi
  • meningkatkan kinerja organisasi
  • mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
  • membantu agar pelaksanaan kegiatan selalu berada pada track yang benar (sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku)
  • memberikan gambaran mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
  • sebagai early warning system (sistem peringatan dini) kepada Menko Kesra untuk dapat melakukan tindakan koreksi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pencapaian kinerja dan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan fungsi pelayanan kepada manajemen yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Melalui pengawasan intern diharapkan dapat diperoleh informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh Menko Kesra, sehingga ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi dan kualitas keputusan bisa ditingkatkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dipandang sebagai upaya untuk membantu mengarahkan seluruh kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, semua sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong tercapainya ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, kehematan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN.

Inspektorat dapat membantu Menko Kesra sebagai pimpinan tertinggi pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka pengendalian atas kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat agar sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan Menko Kesra dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat juga dapat membantu pimpinan dalam menilai akuntabilitas unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Inspektorat dituntut untuk memiliki petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai auditor untuk dapat melaksanakan pengawasan fungsional. Kualifikasi atau persyaratan utama bagi auditor adalah competent dan independent.

Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, petugas pada Inspektorat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang cukup di bidang pengawasan.

Untuk memenuhi persyaratan independensi, Inspektorat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menko Kesra sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa seobyektif mungkin dan tidak bias terhadap unit kerja yang diperiksanya.

Inspektorat dapat diibaratkan sebagai mata dan telinga pimpinan, sehingga kewenangannya diperoleh dari pimpinan dari suatu organisasi dan laporan hasil pengawasannya juga ditujukan kepada pimpinan organisasi tersebut.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: