Beranda > Berita, Kelembagaan, Kesejahteraan Rakyat > Pemberantasan Korupsi Perlu Komitmen dari Atas

Pemberantasan Korupsi Perlu Komitmen dari Atas

Asia-Pacific HDR on Anti-CorruptionJakarta: Berdasar pengalaman empat tahun meminpin Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada lima pelajaran terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama, diperlukan komitmen sangat tinggi dari atas. Presiden SBY mengatakan hal itu dalam pidato kunci (keynote speech) acara peluncuran laporan UNDP mengenai korupsi di Asia Pacific, yang berjudul “Tackling Corruption, Transforming Lives”, di Istana Negara, Kamis (12/6) pagi.

“Pada akhir Desember 2004, tepat ketika Indonesia mengalami musibah tsunami yang sangat besar, kami juga melakukan sesuatu yang bersejarah, mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, untuk percepatan pemberantasan korupsi,” kata Presiden SBY.

Selanjutnya, lanjut Presiden, disusun rencana aksi nasional. Ada rencana aksi dan implementasinya pada tingkat daerah. “Menteri-menteri yang saya angkat menandatangi kontrak politik, begitu terlibat korupsi harus mundur, keluar dari kabinet. Para pimpinan BUMN menandatangani pakta integritas, kalau korupsi, keluar. Dalam waktu dua tahun kami membentuk tim khusus untuk pemberantasan korupsi dan menggiatkan lembaga-lembaga lain agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara agresif. Kami juga mengaktifkan berbagai lembaga pemberantasan korupsi. KPK misalnya sangat aktif, kepolisian, kejaksaan, BPKP, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK), untuk melihat apakah ada transaksi keuangan yang mencurigakan dari luar negeri ke Indonesia, dari Indonesia ke luar negeri, atau di Indonesia sendiri,” Presiden menjelaskan.

Pemerintah juga mengaktifkan berbagai komisi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial. “Saya secara pribadi terus memelihara komunikasi dengan lembaga-lembaga itu karena mereka ujung tombak pemberantasan korupsi,” SBY menambahkan. “Saya yakin apabila komitmen dari semua pemimpin di negeri ini tetap tinggi untuk memberantas korupsi, maka iklim untuk membangun budaya antikorupsi akan makin dapat kita tumbuhkan,“ ujar SBY.

Pelajaran kedua, pemberantasan korupsi harus dilakukan tidak pandang bulu. Equality before the law. Empat tahun terakhir ini sejumlah menteri, mantan menteri, anggota parlemen, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang berjumlah 114 orang telah mendapatkan investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi. Sebagian bahkan telah masuk proses pengadilan, sebagian telah menjalani hukuman karena ternyata terbukti melaksanakan korupsi. Sebagian memang tidak terbukti melaksanakan korupsi.

“Ini juga penting, untuk meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia, siapapun tentu tidak kebal hukum. Apalagi berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” Presiden menegaskan.

Pelajaran ketiga, lanjut Presiden, adalah transparansi dan akuntabilitas terus dikembangkan, transparansi harus menjadi rules keseharian, dan bukan kekecualian atau sekali-kali saja. “Ada tranparansi. Memang awalnya ada yang tidak nyaman dengan tranparansi ini. Barangkali puluhan tahun kami hidup dalam suasana yang tertutup, sistem otoritarian yang relatif tertutup. Peran media, LSM, sangat besar dan ini sangat penting untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas terus kita jaga di negara ini,” kata Presiden SBY.

Pelajaran keempat, pencegahan sangat penting. ”Kami menggaris bawahi upaya mencegah korupsi, mencegah pejabat negara, pejabat pemerintahan, terlibat dalam korupsi. Mencegah praktik-praktik bisnis yang menyebabkan korupsi. Dan hal-hal yang sejenis. Sekali kasus korupsi terjadi, proses penegakkan hukumnya panjang. Setelah itu belum tentu aset negara bisa dikembalikan dengan cepat. Oleh karena itu kami menggaris bawahi pencegahan korupsi ini. Dalam kaitan itu yang pemerintah Indonesia lakukan adalah terus melakukan sosialisasi tentang undang-undang peraturan pemerintah, aturan-aturan hukum yang berlaku, agar mereka mengerti bahwa kegiatan itu termasuk korupsi,” kata Presiden.

Pemerintah terus memberikan asistensi hukum bagi pejabat yang ragu-ragu, takut berbuat karena nanti dianggap melaksanakan korupsi. “Kita berikan asistensi hukum itu, kita persempit ruang untuk mereka bisa mudah korupsi, dengan pengawasan terus-menerus,” Presiden SBY menandaskan. Aplikasi IT dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin transparansi di sektor-sektor kritikal, seperti Direktorat Jenderal Pajak, tender-tender, dan lain-lain.

Pelajaran kelima, pengalaman yang dirasakan pada tahun-tahun terakhir ini. Yakni, harus tegar dan tidak menyerah mengatasi efek negatif dalam pemberantasan korupsi. “Secara jujur saya katakan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi yang agresif, intensif dan ekstensif, selalu ada set back, ada kemandekan, stagnasi, ketakutan mengambil keputusan,” ujar SBY.

Akibatnya, ada pelambatan proses berjalannya pemerintahan. Karena banyak pejabat terlalu hati-hati, takut salah. “Disamping itu ada juga perlawanan, langsung atau tidak langsung, dari mereka-mereka yang terusik kebiasaannya, kepentingannya. Yang tidak leluasa lagi barangkali untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bagi bangsa Indonesia ini adalah ujian, ini adalah tes apakah kami lulus sehingga pemberantasan korupsi berlanjut atau kami menyerah dan terhenti,” kata Presiden. (nnf)

Sumber: http://www.presidensby.info/

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: