Beranda > Kelembagaan > Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

Oleh: Hendra Teja,
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Alumni Unand Padang

Penggeledahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang dilakukan oleh KPK padahari Jum’at tanggal 30 Mei 2008 yang lalu setidaknya semakin membenarkan hasil survey yang dilakukan oleh Transparecy International Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong yang masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Penggeladahan tersebut merupakan suatu ironi, mengingat Ditjen BC termasuk dalam pilot project reformasi birokrasi yang telah mendapatkan tunjangan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan instansi lainnya.

Tetapi, apakah kondisi ini merupakan sepenuhnya kegagalan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi? Tentu saja tidak sepenuhnya tepat. Karena kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, namun juga sangat dipengaruhi oleh kinerja berbagai lembaga pemerintah, legislatif maupun lembaga-lembaga audit baik pusat dan daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyokong pemberantasan korupsi.

Upaya represif sebesar apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan maksimal jika tidak diikuti oleh upaya preventif. Karena minimnya upaya pencegahan selama ini berperan penting dalam suburnya praktek korupsi di Indonesia. Dikarenakan sistem pemerintahan selama ini memberikan peluang bagi timbulnya niat aparat pemerintah untuk korupsi dan juga menciptakan kesempatan untuk korupsi.
Reformasi Birokrasi

Kinerja birokrasi yang baik dan akuntabel merupakan salah satu alat terpenting dalam mendukung upaya preventif dalam pemberantasan korupsi, sehingga perbaikan sistem birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Fokus dalam reformasi birokrasi ini tidak semata-mata hanya berhubungan dengan kesejahteraan aparatur pemerintah, namun juga berhubungan dengan pengkajian peningkatan kinerja birokrat di instansinya masing-masing. Maka, pembentukan Standar Operasional Prosedur dalam setiap unit kerja mutlak dilakukan untuk guidelines bagi para birokrat untuk melaksanakan pekerjaan dengan prima.

Dalam melakukan reformasi birokrasi tentu tidak bisa langsung diterapkan secara radikal kepada seluruh instansi mengingat sumber daya yang masih terbatas, namun sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan menentukan instansi-instansi tertentu sebagai pilot project . Tekad pemerintah untuk menjadikan Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK sebagai pilot project patut diapresiasi, namun harus memulai untuk menekankan perbaikan sistem, jangan hanya memfokuskan diri pada kenaikan renumerasi semata jika tak ingin kasus Bea Cukai terulang kembali di instansi lainnya. Selain itu, untuk kedepan sebaiknya juga mulai mengkaji untuk menjadikan beberapa Instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, penerimaan negara dan pengawasan sebagai pilot project. Dikarenakan tanpa pembenahan di instansi-instansi tersebut, upaya pencegahan korupsi tidak akan efektif.

Maka, wacana mengenai pentingnya reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) bersama Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi perhatian dan didukung semua pihak. Dengan terciptanya sistem birokrasi yang baik dan komprehensif akan mengurangi celah bagi para birokrat untuk melakukan korupsi sekaligus mengurangi niat mereka menjadi koruptor. Hal ini merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembentukan Good Governance.

Reformasi Hukum

Di samping reformasi birokrasi, reformasi hukum merupakan pilar penting bagi pemberantasan korupsi baik secara represif maupun preventif. Pemanfaatan hukum oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh gencarnya pemberantasan korupsi sudah sangat mengkhawatirkan, mereka tidak hanya piawai untuk menafsirkan hukum di muka persidangan, namun sampai berusaha untuk menghancurkan akar pemberantasan korupsi, yakni undang-undang tindak pidana korupsi melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu pemerintah bersama DPR harus menyegerakan untuk segera membuat Undang-Undang (UU) yang berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi seperti UU Komisi Yudisial, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Peradilan Tipikor. Namun sayangnya, semangat Pemerintah dan DPR untuk menjadi agent of change diragukan mengingat di sebagian kalangan mereka diduga memiliki kepentingan untuk memperlemah kewenangan KPK. Diragukannya semangat pemberantasan korupsi di sebagian kalangan pemerintah dan DPR diperkuat dengan belum dibentuknya UU Peradilan Tipikor dan KY, padahal urgensi pembentukan UU ini tidak bisa ditawar lagi.

Hal ini dikarenakan, jika UU Peradilan Tipikor tidak dapat dibentuk sesuai waktu yang ditentukan oleh MK, maka landasan yuridis bagi eksistensi peradilan tipikor akan terus dipertanyakan dalam ranah hukum Indonesia, sehingga dapat mendelegitimasi keberadaan Pengadilan Tipikor dan menjadi landasan untuk melimpahkan semua kasus korupsi ke pengadilan umum. Padahal. Pengadilan tipikor masih sangat diperlukan mengingat kinerja peradilan umum di Indonesia masih jauh dari optimal. Jika ini terjadi, akan menjadi lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi. Untuk mengantisipasinya Pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pengadilan Tipikor.

Sedangkan penguatan UU KY mutlak diperlukan mengingat saat ini diperlukannya pengawasan yang melekat terhadap institusi peradilan oleh pihak eksternal seperti KY. Tanpa adanya pengawasan eksternal, carut marutnya dunia peradilan kita tidak akan kunjung usai. Padahal, optimalnya kinerja lembaga peradilan merupakan keharusan bagi pemberantasan korupsi. Namun, dalam pembentukkan UU tersebut diatas harus dilakukan secara cermat untuk mengikis terbitnya celah bagi terjadinya multi tafsir, agar tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya.

Oleh karena itu, penekanan korupsi dari sisi pencegahan yang beriringan dengan upaya represif untuk terciptanya Good Governance mutlak diperlukan demi mencapai salah satu tujuan kita bersama, yakni Indonesia bebas Korupsi. Walaupun memerlukan waktu yang sangat panjang, tapi yakinlah harapan itu masih ada. (***)

Sumber: www.padangekspres.co.id

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: