Beranda > Berita, Keuangan Daerah > Hasil Pemeriksaan BPK atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan

Hasil Pemeriksaan BPK atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan

Adakah permasalahan dalam  penetapan alokasi dan penyaluran dana perimbangan? Bila ada, apakah permasalahannya? Apakah temuan dan rekomendasinya?

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta penerimaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2006 dan Semester I TA 2007.Sehubungan dengan mandat tersebut, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I 2007 kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden, melalui Surat Ketua BPK No. 15/S/I-IV/03/2008 tanggal 10 Maret 2008.

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan dan instansi terkait lainnya), 33 Pemerintah Provinsi dan 210 Pemerintah kabupaten/kota. Pemeriksaan tidak mencakup penggunaan Dana Perimbangan yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menilai:

  1. Apakah sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi, penyaluran dan penerimaan Dana Perimbangan telah memadai, dan
  2. Apakah penetapan alokasi, penyaluran dan penerimaan Dana Perimbangan telah dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat rekening serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan bahwa: Pemerintah telah berupaya menyempurnakan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah berkaitan dengan desain pengendalian intern maupun pelaksanaannya.

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan, di antaranya adalah:

  1. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah dan DPR dalam mengimplementasikan ketentuan Dana Perimbangan, khususnya UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, sehingga terdapat penetapan alokasi Dana Perimbangan bertentangan dengan kedua ketentuan tersebut.
  2. Masih kurang efektifnya koordinasi antara Departemen Keuangan, Departemen Teknis, dan Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya realisasi DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA) sehingga penyaluran DBH SDA terlambat.
  3. Adanya peluang terjadi penyalahgunaan kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun 2006 yang memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah untuk segera mencairkan DAK pada akhir tahun tanpa melihat kesiapan Pemerintah Daerah untuk merealisasikannya.

Sedangkan temuan pemeriksaan yang signifikan, antara lain:

  1. Tidak adanya harmonisasi dan konsistensi antara ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2006 tentang Penetapan Alokasi DAU dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga beberapa daerah mendapat alokasi DAU lebih dari seharusnya sebesar Rp168,46 miliar.
  2. Penghitungan Alokasi DAK tidak mengikuti kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan sehingga alokasi DAK tahun 2006 sebesar Rp1,42 triliun dan tahun 2007 sebesar Rp1,07 triliun tidak mempunya dasar.
  3. DBH SDA terlambat disalurkan dan terdapat DBH SDA tahun 2006 yang belum disalurkan sebesar Rp1,15 triliun.
  4. Penerimaan Dana Perimbangan pada 45 Pemerintah Daerah senilai Rp1,54 triliun dilakukan tanpa melalui kas daerah, di antaranya sebesar Rp71,18 miliar digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dan sebesar Rp149,34 miliar belum disetorkan ke daerah.

Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain: pemerintah daerah yang masih menyimpan Dana Perimbangan di luar kas daerah, agar segera menyetorkan sisa dana tersebut ke kas daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian atas Dana Perimbangan tersebut; Pemerintah Pusat menyempurnakan mekanisme penetapan alokasi, monitoring, dan rekonsiliasi dalam pengelolaan Dana Perimbangan, menyempurnakan ketentuan yang saling bertentangan dan tidak konsisten, serta segera merealisasikan dana yang belum disalurkan sesuai ketentuan.

Untuk lebih jelasnya, silakan membaca Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan Semester I 2007, pada website resmi: www.bpk.go.id pada menu Hasil Pemeriksaan dengan sub menu Hasil Pemeriksaan Parsial.

Download siaran pers ini

Sumber: www.bpk.go.id

  1. 1 September 2008 pukul 6:26 am

    Masih Banyak Kelemahan, Memang….
    Dana perimbangan adalah transfer dari Pusat ke Daerah. Karena ada ratusan Daerah, maka proporsi dan porsinya harus diformulasikan dengan baik. Sesuatu yang tentunya tidak mudah oleh Pusat mengingat begitu banyaknya para oportunis di Departemen Keuangan dan DPR. Dalam UU No.17/2003 diatur bahwa Pemda harus mencantumkan dana perimbangan dalam APBD. Artinya, jika belum masuk APBD, maka dana perimbangan tidak boleh dicairkan…

    Ada beberapa hal menarik dari press reseale BPK-RI di atas, di antaranya:

    1. “Pemeriksaan tidak mencakup penggunaan Dana Perimbangan yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Ini bermakna bahwa BPK hanya mengaudit dana perimbangan yang “bermasalah” atau BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu. Implikasi dari audit yang diantaranya termasuk jenis investigasi ini adalah kemungkinan pejabat daerah terjerat kasus korupsi…

    2. Inkonsistensi regulasi yang dibuat Pusat. Ini hal biasa dan merupakan “proyek” Pusat. Pembuatan sebuah regulasi (peraturan perundang-undangan berupa UU, PP, Perpres) merupakan “kegiatan” yang memiliki “input” dan juga “output”. Bukankah SKPD yang menangani jalan senang jika banyak jalan rusak karena itu berarti banyak alokasi anggaran untuk kegiatan? Bukankah sebagian dokter senang jika banyak orang sakit? Logika seperti inilah yang sering digunakan oleh oknum-oknum di Pusat.

    3. “Penerimaan Dana Perimbangan pada 45 Pemerintah Daerah senilai Rp1,54 triliun dilakukan tanpa melalui kas daerah…” Jika ini terjadi, maka Depkeu juga ikut bermain. Bukankah sudah ada aturan (baca PP No.39/2007) bahwa Daerah harus membuat rekening yang menampung dana perimbangan? Kalau Depkeu tahu rekening yang diberikan Pemda bukan rekening resmi, kenapa mereka mau mentransfer dananya?

    4. “Penghitungan Alokasi DAK tidak mengikuti kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan…” Ini fakta, nyata, dan hanya terjadi di Idonesia. Di Depkeu sekarang ada “jualan” yang namanya “Dana Infrastruktur dan Sarana Prasarana”. Dulu dna ini disebut Dana Ad-Hoc. Apa dasar pengalokasian dana ini? Tidak ada, kecuali adanya PROPOSAL dari Pemda tentang proyek2 infrastruktur (jalan, jembatan, gedung, dan sarana fisik lainnya) yang membutuhkan dana tambahan di luar APBD. Apakah ini gratis? NO WAY… Harganya 7%, bro. Jadi, kalau Daerah mau, maka nanti harus menyetor ke rekening oknum di Depkeu sebesar 7% dari nilai dana yang diterima. Itu artinya harus di-SPJ-kan secara fiktif 7%. Kabarnya, jumlah dana yang ditawarkan untuk kabupaten/kota maksimal Rp40 milyar, Nah, silahkan hitung 7%xRp40M itu berapa….

    5. Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri selama ini sering “menjebak” daerah dengan aturan dan kebijakan yang memberatkan daerah. Pusat sering merasa bersih dan sok suci, sementara Daerah dianggap tidak becus, koruptif, dan bodoh. Padahal faktanya Pusat lah yang menempatkan Daerah sebagai OBJEK PENDERITA…


    Entahlah….:)

    syukriys last blog post..Korupsi Politik di Parlemen

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: