Beranda > Featured, Kelembagaan > Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi Indonesia

Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi Indonesia

Disarikan dari Laporan Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi. (SK. Deputi Bidang Polhankam Bappenas No. 001/D-2/03/2004)

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good Governance). Selama hampir 63 tahun kemerdekaan Indonesia, birokrasi telah berperan besar dalam perjalanan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya telah ditopang oleh birokrasi.

Birokrasi yang handal dan mampu bekerja dengan baik, merupakan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Harapan tersebut, merupakan salah satu tuntunan gerakan reformasi birokrasi tahun 1998, agar birokrasi menjadi tempat layanan masyarakat yang cepat, murah, tidak diskriminatif dan transparan.

Hingga saat ini, potret birokrasi masih belum baik. Citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik; berperilaku korup, kolutif, dan nepotis (KKN); memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan; masih rendahnya profesionalisme; dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik.

Bahkan banyak pihak menilai bahwa kondisi birokrasi pemerintah telah menjadi semakin mengkuatirkan. Pada 3 tahun terakhir ini, perbaikan birokrasi belum juga menunjukkan gejala perbaikan-perbaikan yang positif. Bahkan sebaliknya, kelembagaan birokrasi semakin transparan dalam melakukan korupsi dan akuntabilitas publik menjadi pertanyaan besar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Aparatur Negara dalam tahun anggaran 2004 melakukan suatu kajian mengenai “Rencana Tindak Reformasi Birokrasi” yang diharapkan menjadi salah satu landasan berpikir terhadap upaya penyusunan “Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi” yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Ada 5 (lima) isu strategis yang ditawarkan sebagai fokus rencana tindak Reformasi Birokrasi, yaitu:

  1. Pemerintahan Yang Bersih
  2. Aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance
  3. Kompetensi SDM Aparatur
  4. Pelayanan Publik
  5. Desentralisasi Kewenangan

Pemerintahan Yang Bersih

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan akan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan; serta didukung oleh sistem yang mantap dan dapat menemukenali akar permasalahannya.

Langkah ini sangat penting artinya dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan secara mantap. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja di masa lalu antara lain disebabkan belum dilakukannya “pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja secara terkoordinasi, sistemik, terus menerus, dan menyentuh akar permasalahnya”. Dalam penegakan hukum, kompetensi dan integritas aparatur belum secara optimal mendukung, demikian pula sistem kerja internal lembaga.

Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum perlu adanya usaha perbaikan terhadap sistem kerja internal dan hubungan tata kerja antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan. Selain itu, upaya ini dapat berhasil jika dikuti oleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, serta perilaku dan sikap aparat penegak hukum yang mumpuni, untuk dapat merespon berbagai permasalahan yang dihapi secara tepat dan efektif.

Kedua, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan merupakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kaitannya dengan hal ini maka perlu adanya tindakan yang nyata dalam melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substasi peraturan perundang-undangan tersebut, terutama yang memungkinkan terjadinya multi interprestasi (ambiguitas). Selanjutnya perbaikan atas peraturan yang ada memerlukan suatu dukungan sistem pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, sehingga peraturan yang ada dapat terdistribusi dan terlembagakan.

Ketiga, untuk menghindari adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal perlu adanya tindakan perbaikan aparatur pengawasan internal, meliputi : hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntasi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan; serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahtraan para penegak hukum.

Keempat, standar pengelolaan pelayanan publik belum jelas dan pelaksanaannya tidak trasparan. Dalam hubungan itu, adanya standar opersional pelayanan (SOP) sangat penting untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Untuk itu diperlukan tindakan konkrit yang mempertegas institusi yang bertanggungjawab untuk (a) menyusun norma, standar, dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b) memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview, menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait; dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja (lembaga independen). Semua itu dapat dilakukan dengan baik jika diikuti upaya peningkatan kompetensi SDM dan penerapan reward and punishment yang konsisten dan berkelanjutan.

Kelima, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat terutama dengan meng-hidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat dalam penyenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education.

Aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance

Untuk mewujudkan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi lemahnya pemahaman dan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip GG perlu upaya menginternalisasikan nilai dan prinsip-prinsip GG dalam manajemen setiap lembaga, diawali dengan pembakuan konsep (termasuk indikator operasional GG), modul dan proses pembelajaran, mekanisme penerapannya pada setiap lembaga, dan pelaksanaan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan GG.

Kedua, lemahnya komitmen ketiga pilar GG (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sangat mempengaruhi kualitas implementasi dan aktualisasi prinsip-prinsip GG dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi permasalahan ini, tindakan yang perlu dilakukan adalah memberdayakan lembaga yang mengaplikasikan prinsip-prinsip GG, mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip GG dalam manejeman pemerintahan di pusat dan daerah disertai kegiatan sosialisasi dan diseminasi prinsip-prinsip GG kepada seluruh stakeholders. Dalam hubungan ini, upaya membangun konsensus dalam dan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pilar GG menjadi amat urgen.

Ketiga, belum adanya dukungan sistem informasi yang memadai dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip GG. Sistem informasi dalam era globalisasi dan keterbukaan saat ini sangatlah penting bagi penyelengaraan pemerintahan untuk dikenali, dimengerti, dipahami dan dimiliki kemahiran dalam pemanfaatannya.

Berkaitan dengan hal ini maka pemerintah perlu melakukan terobosan untuk membangun sistem informasi pada setiap lembaga secara terintergrasi, membangun pola kemitraan dengan pihak swasta dibidang informasi, menyusun SOP pada setiap lembaga dalam pemanfaatan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GG.

Dalam konteks ini pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya informasi dapat dilakukan melalui out sourcing dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta yang kompeten. Upaya-upaya ini amat membutuhkan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi aparatur khususnya di bidang TI, sekaligus disertai perubahan sistem insentif dalam pengembangan TI.

Kompetensi SDM Aparatur

Dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM Aparatur, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, sistem rekruitmen dan pembinaan karir yang tidak jelas akan membuka kran praktek KKN dalam penerimaan pegawai, mengakibatkan pegawai yang diterima tidak cukup memenuhi persyaratan kompetensi yang diharapkan, dan menimbulkan kerancuan dalam pembinaan selanjutnya.

Oleh karena itu ke depan agar kita memperoleh SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi yang diharapkan, harus menetapkan standar kualifikasi dan mekanisme penerimaan dan pembinaan pegawai yang komprehensif, jelas dan mantap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya secara rasional, sistemik dan lugas.

Kedua, ketidak sesuaian antara kemampuan/ketrampilan SDM dengan tugas yang diemban sangat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah perlu meninjau kembali persyaratan setiap pekerjaan dan jabatan negeri, menetapkan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri, menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan, membuat persyaratan dan mekanisme pengangkatan dalam jabatan secara transparan dan akuntabel, menyusun sistem relokasi pegawai ke instansi dan tempat lain secara jelas dan dilakukan secara kosisten.

Ketiga, disiplin SDM aparatur yang masih rendah merupakan cerminan masih buruknya birokrasi pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya perubahan perilaku yang mendasar, melalui revitalisasi pembinaan kepegawaian dan proses pembelajaran yang membangun komitmen dan kompetensi yang kuat dalam mengemban tugas sebagai Pegawai Republik, disertai pengembangan sistem rewards and punishment yang tepat dan efektif agar terbangun semangat, kemampuan, dan kemauan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara sebaik-baiknya.

Keempat, menajemen SDM yang belum mantap mulai dari rekruitmen sampai dengan pesiun merupakan salah satu indikator bahwa kualitas dan kompetensi aparatur masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perencanaan yang mantap dalam mengelolah pegawai secara rasional dan layak, pola seleksi yang belum kompetitif, terbuka dan memenuhi prinsip keadilan dan belum adanya konsistensi terhadap perencanaan dan sistem penghargaan dan sangsi terhadap para aparatur yang berprestasi dan yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran terhadap aturan kepegawaian.

Kelima, uraian tugas dan kewenangan yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian di kalangan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya penetapan batas kewenangan antar jenjang jabatan dan antar jabatan tertentu, menyusun job description dan kewenangan setiap jabatan secara jelas, melakukan pembimbingan teknis dan manajerial secara bertahap dan berkelanjutan.

Keenam, penerapan sistem reward and punishment yang tidak jelas akan menyebabkan rendahnya kualitas kinerja aparatur dan menggambarkan rendahnya kompetensi SDM. Untuk mendorong penerapan sistem reward and punishment perlu upaya peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem reward and punishment, menata kembali sistem diklat, menyusun atau menyumpurnakan sistem reward and punishment, menyusun kriteria mengenai sistem merit and sistem karir, menetapkan standar akreditasi sistem Diklat jabatan dan diikuti kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan melalui berbagai Diklat dan seminar.

Ketujuh, penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih lemah akan mempengaruhi kewibawaan dan ketaatan aparat terhadap hukum dan perundang-undangan yang menjadi aturan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjwabnya.

Oleh karena itu perlu adanya upaya pemrosesan sacara hukum terhadap penyalagunaan kewenangan, penyusunan kembali tentang etika birokrasi dan budaya kerja secara jelas, menciptakan suatu mekanisme yang efektif dalam mengaplikasikan hukum dan perundang-undangan, dan menciptakan SDM yang memiliki komitmen terhadap tujuan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945.

Kedelapan, lemahnya infrastruktur pendukung pelaksanaan birokrasi juga akan berpengaruhi terhadap kelancaran dan kualitas kinerja aparatur. Sehingga kedepan perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung, menyusun SOP dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pendukung dan meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM aparatur.

Pelayanan Publik

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi tumpang tindihnya fungsi dan peran kelembagaan perlu dilakukan reformulasi kelembagaan yang ada dengan pembenahan struktur penjabaran tugas dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih, peninjauan kembali peraturan perundang-undangan mengenai memberikan pelayanan publik yang tumpang tindih, menata kembali sistem dan prosedur pelayanan publik, dan menempatkan orang yang tepat pada jabatan/pekerjaan yang tepat, meningkatkan komitmen dan kompetensi pelayanan.

Kedua, untuk mencegah berulangnya pemerintahan yang sentralistik, disamping memerlukaan penataan struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah, juga sistem hubungan yang menunjukan kesetaraan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah dalam mengelola tugas pelayanan, mempercepat sosialisasi dan internalisasi budaya otonomi dalam rangka implementasi UU OTDA yang baru secara tuntas, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang lebih merata dalam pelayanan.

Ketiga, lemahnya aplikasi e-Government diatasi dengan membangun tata kelola pelayanan berbasis e-Government, mempercepat penyusunan peraturan perudang-undangan yang bertalian dengan e-Government, dan menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi e-Government.

Keempat, masih menguatnya sikap dan perilaku dilayani bukan melayani merupakan penyakit birokrasi yang akut. Hal ini dapat diubah dengan melakukan dan membangun pola pikir aparatur yang berorientasi pada pelayanan, membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengurangi peran lembaga pemerintah untuk hal-hal yang sudah dapat dilakukan masyarakat, membangun organisasi pemerintah berdasarkan pada kepercayaan, dan mengembangkan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kelima, peningkatan kejelasan standar pelayanan yang meliputi tingkat biaya, prosedur pelayanan, dan jangka waktu pelayanan. Hal ini perlu ditangani dengan jalan mendorong terciptanya lembaga pelayanan publik yang standar dan terukur, dengan membangun sistem standarisasi pelayanan publik mulai dari input, proses dan output dalam pelayanan, kemudian dituangkan dalam SOP yang transparan sebagai pedoman bagi setiap lembaga pelayanan, dalam upaya mendorong dan prosedur yang lebih baik dalam pelayanan, dan meningkatkan kepedulian aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keenam, sistem insentif yang lemah perlu diperbaiki dengan lebih menekankan keseimbangan “kualifikasi, kinerja, dan penghargaan”, merubah peraturan perundang-undangan tentang sistem remunerasi yang menjamin terpemenuhinya standar hidup layak dan kesejahtraan PNS, serta berorientasi pada “kelayakan kualifikasi dan kinerja pegawai dengan penghasilan yang diterima”.

Ketujuh, penghargaan dan sanksi belum memadai. Hal ini perlu diperbaiki dengan membangun sistem penilaian kinerja dan pengawasan yang berorientasi pada pemberian penghargaan dan sanksi pada individu pada setiap institusi pemerintah, dan didukung dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang pemberian penghargaan dan sanksi yang tepat.

Desentralisasi Kewenangan

Pada aspek desentralisasi kewenangan, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, rendahnya kapasitas aparatur daerah dapat diatasi dengan memperkuat lembaga yang ada sesuai dengan peraturan tentang hak dan kewajiban daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah, meningkatkan kompetensi SDM melalui outsourcing bagi supporting office, perbaikan sistem remunerasi, perbaikan sistem rekrutmen dan sistem karier, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Kedua, lambannya penyesuaian kelembagaan pusat (resistensi) dapat dilakukan dengan restrukturisasi kelembagaan di pusat, relokasi SDM pusat yang berlebih ke daerah yang memerlukan, termasuk pensiun dini, mutasi, dan rotasi.

Ketiga, belum tuntasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar daerah harus ditangani secara serius dimasa yang akan datang dengan meningkatkan kapasitas daerah, optimasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan memantapkan koordinasi Pusat–Daerah.

Keempat, tiadanya keserasian dan keterpaduan regulasi/kebijakan antar pusat dan daerah (perda bermasalah); serta kebijakan pusat (sektor) yang tidak sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Hal ini perlu diatasi dengan peningkatan koordinasi Pusat–Daerah, mereview berbagai peraturan terkait di tingkat pusat, menyusun program legislasi daerah, penetapan SOP penyusunan regulasi daerah dan pusat, dan peningkatan kemampuan SDM dalam policy making dan legal drafting.

Kelima, perlu didasarkan pada SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai guiding principle dalam pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah, oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang SANKRI sebagai landasan untuk membangun komitmen dan kompetensi dasar dalam bernegara. Dalam konteks ini kesadaran untuk mensejahterakan masyarakat lokal harus dimaknai dalam konteks meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai NKRI serta peningkatan jaringan yang saling memberdayakan (enabling networking).

  1. 5 Juli 2010 pukul 11:28 pm | #1

    Reformasi birokrasi diperlukan:
    1. Kejujuran,
    2. Komitmen,
    3. Keikhlasan
    4. Keadilan,
    5. Ketegasan
    6. Kemauan, dan
    7. Keberanian.

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 861 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: