Beranda > Diskusi, Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan > From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies

From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies

By Jack Diamond, International Monetary Fund (IMF) – Fiscal Affairs Department

Many emerging market economies are trying to improve their budget processes and move to performance-based budgeting.

//papers.ssrn.com/sol3/header/logo_socialThis paper first reviews the evolution of the “new” performance budgeting model, increasingly being applied in industrial countries. By identifying its main components, the tasks faced by emerging market economies when converting their present budget systems to this model are determined.

It is recognized that this conversion will not be easy and require four major reform elements.

  • First, any existing program structure must be set in the wider context of strategic budget planning and medium-term budget frameworks.
  • Second, this typically involves redesigning and refining existing program structures.
  • Third, existing budget-costing systems and associated skills will probably need to be improved.
  • Fourth, and perhaps most difficult, a new system of accountability and budget incentives needs to be introduced.

For emerging market economies, these should be viewed as the prerequisites for a successful introduction of the new performance-budgeting model.

Download dari sumbernya di: SSRN Online

  1. 24 Oktober 2008 pukul 9:20 am

    Bila dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, keempat rekomendasi di atas dapat berupa:

    1. Struktur program yang diusulkan harus disusun berdasarkan konteks perencanaan strategik dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang lebih luas. Tidak bersifat jangka pendek yang cenderung ad hoc, reaktif dan tidak fokus.

    Penyusunan RKA-SKPD yang terlalu berorientasi jangka pendek akan cenderung memperburuk koordinasi antar SKPD sehingga sinkronisasi dan konsistensi vertikal dan horizontal sulit diwujudkan.

    2. Karenanya, struktur program yang telah ada perlu lebih difokuskan. Refokusing tidak hanya dilakukan pada usulan program tahun berjalan, tetapi juga dokumen perencanaan jangka menengahnya, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD.

    3. Teknik costing (penetapan belanja) perlu lebih disempurnakan sehingga rencana anggaran belanja (RAB) usulan dari SKPD lebih wajar berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk suatu kegiatan.

    4. Selanjutnya, ketiga rekomendasi tersebut pada akhirnya memerlukan sistem akuntabilitas kinerja yang di-enforce secara efektif. (Catatan: sistem insentif dan diinsentif dianggap melekat dalam sistem akuntabilitas kinerja)

  2. 30 Oktober 2008 pukul 3:09 pm

    1. Rekomendasi di atas berimplikasi pada peningkatan skill SDM khususnya pada aspek perencanaan pembangunan.

    2. Tetapi, peningkatan skill saja tidak cukup. Aturan main yang tepat harus diinstal dan terus dikembangkan sehingga secara otomatis, perbaikan kinerja menjadi kepedulian semua pihak; tidak hanya kepedulian pihak pengendali atau pengawas.

    3. Otomatisasi penilaian kewajaran usulan belanja dalam model matematis ASB pun sangat baik, tetapi yang lebih penting adalah memikirkan aturan main seperti apa yang dapat mendorong SKPD supaya sejak awal sudah punya kepedulian terhadap penghematan.

    Tq

    Artikel terbaru dari icnie di http://icnie.org adalah Faktor-Faktor Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

  3. 4 November 2008 pukul 4:19 pm

    Sangat menarik ide tentang aturan main (rule of the game)-nya.

    Mari kita lihat pada kasus ASB. Memang sepengetahuan kami, untuk menjaga kewajaran belanja, beberapa Kab/Kota telah membuat metode prediksi besar usulan belanja.

    Umumnya menggunakan regresi sederhana: Y = a + bX dimana:

    Y = Total usulan Belanja yang wajar hasil prediksi model yang bersangkutan, sedangkan
    X = Proksi dari target kinerja
    Syarat: X selalu di atas nol

    Kelihatannya keberadaan model seperti itu memang penting tetapi tidak cukup untuk benar-benar menjamin kewajaran usulan belanja dari SKPD.

    Barangkali, penerapan insentif bagi yang berhasil berhemat tetapi efektif akan lebih tepat. Bila insentif ini ada, maka kita tidak memerlukan ASB, karena secara otomatis (akibat adanya insentif) SKPD terdorong untuk mengusulkan kegiatan termurah dan terefektif; murah pada saat penyusunan RKA, tetapi terefektif saat kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

    Tetapi, bagaimanakah isi aturan mainnya?

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: