Beranda > Diskusi > Alternatif Cara untuk Menjamin Kewajaran Usulan Belanja

Alternatif Cara untuk Menjamin Kewajaran Usulan Belanja

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Pada tataran praktis, penilaian kewajaran tersebut umum dilakukan dengan membandingkan perkiraan belanja hasil perhitungan dari SKPD dengan perkiraan belanja hasil perhitungan model regresi sederhana yang menghubungkan variabel beban kerja dengan total kebutuhan belanjanya.

Ada banyak kritik yang muncul. Diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. GIGO: Garbage in Garbage Out. Data yang digunakan adalah data masa lalu. Bila pada data tersebut telah ada mark-up, maka nilai belanja hasil prediksi model pun cenderung telah termasuki unsur-unsur mark-up tersebut.
  2. Tidak menjamin menghasilkan prediksi total belanja yang paling efisien. Bila karena satu dan lain hal, suatu aktivitas dapat dipersingkat atau digantikan aktivitas lain, atau dihilangkan, maka hasil perhitungan manual akan lebih efisien dibandingkan dengan perkiraan model regresi. Mengapa? Karena aktivitas di dalam model sudah tidak dapat diubah, kecuali bila dilakukan penghitungan ulang.
  3. Pengelompokan kegiatan yang relatif umum. Umum terjadi bahwa kegiatan yang diberi nama sama atau mirip tetapi dilaksanakan oleh dua atau tiga SKPD yang relatif berbeda akan cenderung berbeda. Akibatnya, pengelompokkan kegiatan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kemiripan nama kegiatan.

ALTERNATIF

Adakah alternatif cara untuk menjamin kewajaran usulan belanja?

Salah satu cara alternatif adalah dengan: memberikan insentif kepada SKPD yang berhasil bekerja secara ekonomis dan efisien tetapi efektif.

Pola pemberian insentif didesign dengan baik dan dapat diterapkan secara tepat syarat sedemikian sehingga:

  1. SKPD merencanakan kegiatan yang paling ekonomis dan efisien tetapi efektif sehingga total usulan belanjanya lebih rendah dari pada plafon yang disediakan.
  2. Saat pelaksanaan kegiatan, SKPD berlomba mencari rangkaian aktivitas terpendek untuk mewujudkan target beban kerja (output atau hasil kerja) sehingga bisa berhemat.

Untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif ini, beberapa hal yang harus ada adalah sebagai berikut:

1. Di awal penyusunan APBD. Harus ditetapkan: a). target kinerja terukur yang minimal harus diwujudkan oleh tiap SKPD untuk tahun anggaran yang direncanakan, dan b). plafon total anggaran belanja yang disediakan untuk tiap SKPD tersebut.

Target kinerja harus ditetapkan secara SMART karena akan benar-benar dipakai untuk menilai prestasi SKPD. Harus ada untuk mengukur efektifitas SKPD!

Plafon anggaran belanja pun harus ada; sebagai alat untuk mengukur tingkat ekonomis dan efisiensi kerja SKPD yang bersangkutan.

Plafon anggaran belanja ini dapat ditetapkan secara sederhana. Mengapa? Karena plafon tersebut akan benar-benar menjadi batas anggaran tertinggi, yang tidak akan (pernah) didekati oleh SKPD. Mengapa? Karena bila mendekati angka plafon belanja tersebut, maka tingkat ekonomis dan efisiensi SKPD akan menurun.

2. Penilaian Prestasi Kerja SKPD. Insentif diberikan setelah prestasi kerja SKPD dinilai secara memadai, objektif dan independen. Untuk itu, diperlukan lembaga penilai yang memiliki metode penilaian tertentu serta mampu objektif dan independen. Tugas penilaian ini dapat dilimpahkan pada BPKP atau BPK atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan.

Insentif diberikan diawal tahun anggaran berikutnya setelah laporan hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan.

3. Sinkronisasi Kebijakan Insentif dengan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja. Pada saat sekarang, penyerapan anggaran sebesar 100% lebih disukai daripada penyerapan yang kurang dari 100%. Pandangan seperti ini bertentangan dengan kebijakan pemberian insentif.

Pada kebijakan pemberian insentif, kita lebih menyukai SKPD yang mampu berhemat (ekonomis dan efisien) tetapi efektif. Dalam kebijakan pemberian insentif ini, hanya substansi target kinerja terukurlah yang bersifat tetap dan harus dicapai 100%. Sedangkan penyerapan anggaran dapat lebih rendah dari rencana anggarannya.

Karena perbedaan seperti ini, maka perlu dilakukan sinkronisasi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja dengan kebijakan pemberian insentif.

Demikian alternatif cara untuk menjamin kewajaran usulan belanja. Mohon komentar dari pembaca.

  1. marlina
    1 Maret 2010 pukul 5:34 pm

    maaaf mengganggu pak manik,, saya bleh liat artikel bpk lainnya ttg ASB???
    krn sy sdang membutuhkan referesi ttg ASB trsbut untuk menyelesaikan tugas akhir sy pak..
    terimakasih sebelumnya.

  2. 3 Maret 2010 pukul 4:30 pm

    @ Marlina
    Cobain lihat tulisan2 ringkas berikut ini ya. Mudah2an ada yg bisa kepakai.

    1. https://swamandiri.wordpress.com/2008/01/12/determinan-besar-usulan-belanja-kegiatan/

    2. https://swamandiri.wordpress.com/2008/02/07/output-based-budgeting/

    3. https://swamandiri.wordpress.com/2008/01/03/indikator-keragaan-usulan-kegiatan-skpd/

    @ Tanta
    Hallo bos piye kabare? Mantab ya. Pertanyaannya rodo susah je. Ntar kukonsep dulu ya. Mudah2an segera bisa kumasukkan dalam komentar di tulisan ini.

  3. 4 Maret 2010 pukul 1:29 pm

    @ Tanta

    Perlu dibedakan antara monitoring dengan evaluasi. Kita cerita evaluasi saja, yaitu penilaian keberhasilan sebuah kegiatan dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan padanya. Penilaian diakhir pelaksanaan kegiatan yang dievaluasi.

    Misalkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah berhasil mewujudkan target kinerjanya. Nah, pada kasus seperti ini paling tidak ada 2 kemungkinan, yaitu:

    1. Berhasil mewujukan target kinerja dan jumlah target group yg akan dilayanipun telah habis. Pada kasus ini, kegiatan hanya dilakukan sekali saja karena langsung berhasil melayani seluruh target groupnya.

    2. Berhasil mewujukan target kinerja tetapi jumlah target group yg akan dilayanipun masih ada yang tersisa. Pada kasus ini, kegiatan harus dilakukan beberapa kali dalam beberapa tahun karena jumlah target groupnya masih banyak yang belum terlayani.

    Dengan pembedaan seperti ini maka kita akan punya dasar kegiatan mana yang akan dilanjutkan pada tahun2 yang akan datang.

    Pada kasus 1, kegiatan tersebut tidak lagi dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara pada kasus 2, kegiatan tersebut masih harus dilanjutkan untuk melayani seluruh target group yang masih belum terlayani.

    Pada kasus 1, kita harus mencari permasalahan lain berikut target group pelayanan yang baru untuk kemudian direspon dengan kegiatan yang baru. Sementara pada kasus ke 2, kita sebaiknya melanjutkan kegiatan yang sama, supaya seluruh target group tersisa, dapat dilayani.

    jadi, secara teknis kita memerlukan data dan informasi berikut ini:
    1. Siapa / apa target group kegiatan?
    2. Dapatkah target group kegiatan tersebut terlayani dalam sekali pelaksanaan kegiatan
    3. Berapa jumlah target group yang sudah dilayani dalam kegiatan di tahun anggaran yang lalu
    4. Berapa sisa yang akan dilayani di tahun anggaran berikutnya

    Info ini akan memudahkan “penggabungan” hasil evaluasi kegiatan dengan perencanaan kegiatan-kegiatan di tahun yang akan datang.

    Begitu kira-kira pak. Tetapi kalau memang ada yg belum, mohon dikasih komentar lagi ya. Matur nuwun😉

Comment pages

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: