Beranda > Diskusi > Proses Pendirian BLU: Kasus Pusdiklatwas BPKP menjadi BLU

Proses Pendirian BLU: Kasus Pusdiklatwas BPKP menjadi BLU

Pasal 68 dan 69 UU No 1 Thn 2004 tentang Perbendaharan Negara memungkinkan instansi pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Pola pengelolaan keungan BLU bersifat khusus dan merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kerja (kinerja).

PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, BLU dikendalikan secara ketat, baik dalam perencanaan dan penganggarannya, maupun pertanggungjawabannya.

Tujuan pembentukan BLU, sesuai PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. BLU dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsp efisiensi dan produktivitas.

Pendanaan BLU sudah tidak sepenuhnya bersumber dari APBN. BLU juga dapat mengelola dana masyarakat yang dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan semaksimal mungkin sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Sehubungan dengan previlege yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan dari BLU, keberadaannya harus diseleksi dengan tata kelola khusus.

Mari kita pelajari bagaimana proses Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menjadi BLU di BPKP, sebagaimana dilaporkan oleh warta pengawasan.

Latar belakang pendirian unit BLU di BPKP

Kepala BPKP telah mencanangkan bahwa tugas-tugas strategik ke depan dalam rangka pengawalan RKP yang menjadi domain BPKP dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah expertise, current issues, clearing house dan Check and balance.

Pusdiklatwas BPKP, dalam hal ini akan bekerja dalam lingkup domain expertise sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kondisi saat ini terdapat kelangkaan sumber daya manusia di kalangan pemerintahan yang mampu melakukan pembenahan manajemen pemerintahan.

Selain itu tenaga pengelola akuntansi di Kementerian Negara / Lembaga / pemerintah daerah dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), masih sangat terbatas.

Oleh karena itu Pusdiklatwas BPKP mempunyai visi menjadi: lembaga terbaik dalam pengembangan sumber daya manusia dan organisasi pengawasan dan pengelolaan keuangan negara, mengajukan diri menjadi lembaga yang dapat menutupi kelangkaan tersebut.

Menurut penjelasan Kepala Pusdiklatwas, Agus Wicaksono, dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, menjadikan Pusdiklatwas BPKP mendapatkan dukungan berupa payung hukum.

Menjadikan Pusdiklatwas sebagai instansi pemerintah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders sehingga pada akhirnya akhirnya menjadi suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai daya saing tinggi.

Proses persiapan mendirikan BLU

Pusdiklatwas BPKP dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan-BLU (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan:

  1. substantif,
  2. teknis, dan
  3. administratif.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan berhubungan dengan penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, pengelolaan kawasan/wilayah tertentu untuk meningkatkan perekonomiannya, dan pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masayarakat.

Persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan Pusdiklatwas di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sesuai dengan rekomendasi pimpinan BPKP. Syarat lainnya adalah kinerja keuangan Pusdiklatwas BPKP adalah sehat.

Sedangkan persyaratan administratif terpenuhi apabila dapat menyajikan enam dokumen berupa:

  1. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,
  2. Pola Tata Kelola,
  3. Rencana Strategis,
  4. Laporan Keuangan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2007,
  5. Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan
  6. Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

Sampai saat ini, enam buah dokumen tersebut telah diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Menurut Agus, bila Pusdiklatwas nantinya menjadi BLU, akan berdampak dan mengubah visi dan misi Pusdiklatwas, tetapi tentu tidak terlepas dari visi dan misi BPKP yaitu: sebagai auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

Selanjutnya Agus menjelaskan, dengan telah diterimanya penghargaan ISO 9000:2001 dan IWA-2 dari TUV Nord Indonesia, yaitu sebuah lembaga sertifikasi yang berpusat di Jerman, sangat membantu Pusdiklatwas dalam melakukan proses pembentukan BLU, karena telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) setiap kegiatan yang sudah baku.

Pusdiklatwas saat ini sedang mempersiapkan persyaratan administratif lainnya, seperti halnya mempersiapkan calon Dewan Pengawas, menyusun code of agency governance, code of conduct, governing body manual dan rencana bisnis dan anggaran tahun 2009.

Hal lain yang sedang dipersiapkan adalah penyusunan sistem perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK-BLU), sistem pengukuran kinerja, penyusunan SIA-BLU, pedoman pengelolaan aset, pedoman pengadaan barang dan jasa. Selain itu, juga penyusunan tarif layanan, sistem remunerasi, pedoman pengelolaan kas, dan persiapan proses perubahan dari satuan kerja ke BLU.

Tata Kelola, Pengelolaan Keuangan, dan sarana prasarana BLU

Agus mengungkapkan perubahan status dari satuan kerja biasa menjadi BLU mempunyai implikasi terhadap aspek kelembagaan, keuangan, dan juga sarana prasarana. Rencananya kelak, struktur organisasi Pusdiklatwas BPKP setelah menjadi BLU akan terdiri dari :

  • Dewan Pengawas,
  • Kepala Pusdiklatwas BPKP,
  • Satuan Pengawas Internal (SPI),
  • Bagian Keuangan dan Umum (KU),
  • Bidang Perencanaan, Pemasaran, dan Evaluasi Diklat (P2E),
  • Bidang Pengembangan Materi dan Teknologi Informasi Diklat (PMTID),
  • Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi (P3S),
  • Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis Sustansi (P3KT),
  • Bidang Peneyelenggara Jasa Assessment dan Pengembangan Organisasi (PJAPO), dan
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkaitan dengan pengelolaann BLU, peran Pejabat Pengelola BLU (PP BLU), ditentukan sebagai berikut: Pimpinan BLU nantinya adalah Kepala Pusdiklatwas BPKP, sedangkan pejabat keuangan akan dipegang oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, dan pejabat teknis adalah Kepala Bidang P2E, PMTID, P3S, P3KT, PJAPO.

Agus menjelaskan, untuk mempersiapkan SDM, Pusdiklatwas selalu mengikuti perkembangan kompetensi SDM. Sampai saat ini, Pusdiklatwas tidak hanya mendidik tenaga-tenaga dari luar BPKP tetapi juga dari intern BPKP guna menjaga profesionalisme BPKP.

Kompetensi tenaga-tenaga pengajar dan SDM Pusdiklatwas BPKP senantiasa di tingkatkan dengan diikutsertakan dalam berbagai pelatihan di lembaga pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.

Adapun pola pengelolaan keuangan BLU, nantinya akan diberikan kelonggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu Pusdiklat wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina teknis.

Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, Pusdiklatwas harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, Pusdiklatwas berperan sebagai agen dari Kepala BPKP.

Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pusdiklatwas meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar widyaiswara dan standar pengelola diklat, standar sarana dan parasarana, standar pengelolaaan, standar pembiayaan, standar penilaian, standar administrasi dan standar manajemen mutu.

Dana BLU dapat diperoleh dari APBN maupun hibah atau sumbangan. Oleh karena itu, BLU akan menjalankan dua pembukuan, yaitu untuk anggaran yang bersumber dari APBN menggunakan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan untuk dana yang bersumber di luar APBN menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Diharapkan di masa yang akan datang BLU dapat mandiri, sehingga dapat mengurangi beban APBN. Untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan Pusdiklatwas apabila nanti menjadi BLU, dibutuhkan tambahan sarana fisik. Investasi yang telah dimiliki oleh BPKP sebelum ditetapkan menjadi BLU dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Menteri Keuangan. Agus menjelaskan, selain menggunakan sarana yang telah ada di Ciawi, Bogor, termasuk gedung Pusdiklatwas tahap II, Pusdiklatwas juga akan memanfaatkan gedung BPKP yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. (Sari, Maya)

  1. Doni
    27 Maret 2009 pukul 2:34 pm

    ayo dukung terus pendirian PPK BLU di Pusdiklatwas BPKP

  2. syukriy
    24 Februari 2010 pukul 3:09 pm

    Daerah juga sedang berusaha meningkatkan kinerja pelayanan publiknya dengan mendirikan beberapa BLUD, terutama untuk pelayanan kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Puskesmas.

    Di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sudah sangat banyak BLUD yang dibentuk, termasuk RSU dan Puskesmas. Selain itu ada TransJakarta (Busway) kawasan industri Pulogadung, dll.

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: