Beranda > Berita, Kelembagaan > Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap 15 Institusi Publik di Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap 15 Institusi Publik di Indonesia

Sumber: siaran pers Transparency International (TI) Indonesia

Dalam usaha memerangi korupsi, dibutuhkan suatu strategi nasional yang didukung oleh data dan informasi yang cukup dapat diandalkan, sehingga penerapan langkah-langkah pencegahan ataupun penindakan dapat diambil secara terukur dan tepat sasaran.

Survei pengukuran korupsi seperti yang dilaksanakan Transparency International (TI) Indonesia adalah salah satu cara untuk mendapatkan referensi data tersebut. Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dilakukan pada September sampai dengan Desember 2008, bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat.

Survei ini juga mengukur tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik di Indonesia, yang ditampilkan dalam Indeks Suap. Total sampel dari survei ini adalah 3841 responden, yang berasal dari pelaku bisnis (2371 responden), tokoh masyarakat (396 responden), dan pejabat publik (1074).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, seperti pada tahun 2004 dan 2006, merupakan hasil analisa data dari responden pelaku bisnis, mengenai persepsi mereka tentang lazim atau tidak lazimnya pejabat pemerintah daerahnya melakukan tindakan korupsi, dan bagaimana usaha pemda dalam memberantas korupsi.

Sementara itu, Indeks Suap menggambarkan tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik di Indonesia, berdasarkan pengalaman kontak antara pelaku bisnis dengan institusi terkait. Indeks Suap juga memberikan rata-rata jumlah uang yang dipakai dalam setiap transaksi.

Yogyakarta Kota Terbersih, Kupang Terkorup

Dari 50 kota yang disurvei dalam IPK Indonesia 2008, Yogyakarta mendapatkan skor tertinggi yaitu 6,43.  Nilai tersebut dapat dibaca bahwa pelaku bisnis di Yogyakarta menilai pemerintah daerah cukup bersih, dan cukup serius dalam usahanya memberantas korupsi.

Interpretasi ini dapat menggambarkan hal yang sama di kota-kota yang berada di urutan teratas kota dengan skor tertinggi, seperti Palangkaraya (6,1), Banda Aceh (5,87), Jambi (5,57), dan Mataram (5,41).

Terpilihnya Yogyakarta sebagai kota terbersih dimungkinkan mengingat sejak 2006 dibentuk Dinas Perizinan yang merupakan pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Belum lama ini, Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan mendapat penghargaan Citra Pelayanan Prima 2008. Hal itu terkait dengan keberhasilannya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Begitu juga kota-kota lainnya yang terbersih.

Palangkaraya pernah mendapat penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik pada 18 Desember 2007 lalu. Sementara itu, Kupang mendapatkan skor terendah (2,97), disusul Tegal (3,32), Manokwari (3,39), Kendari (3,43), dan Purwokerto (3,54).

Ini menunjukkan bahwa di kota-kota ini, pelaku bisnis melihat bahwa korupsi masih sangat lazim terjadi di jajaran pemerintah daerah, dan pemda juga tidak serius dalam usaha mereka memberantas korupsi. Skor terendah dicapai Kupang, karena pada tahun-tahun sebelumnya di kota ini banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan anggota DPRD setempat.

Secara umum, dapat dlihat bahwa sebagian besar kota di Indonesia pemerintah daerahnya dipersepsikan korup, melihat bahwa hanya Yogyakarta dan Palangkaraya kota yang mendapatkan skor diatas 6. Namun skor IPK Indonesia memang masih lebih baik dibanding Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi) untuk Indonesia, yang pada tahun 2008 skornya adalah 2,6.

Polisi lembaga yang paling rentan suap Dalam Indeks Suap, pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio kontak antara pelaku bisnis dan institusi publik yang terjadi suap, dibanding total kontak yang terjadi.

Indeks Suap polisi mencapai 48%, yang berarti dari total interaksi antara responden pelaku bisnis dengan institusi tersebut (n=1218), hampir setengahnya terjadi suap. Hasil ini masih relevan dengan hasil Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan Transparency International pada tahun akhir 2007 lalu.

Menyusul polisi, bea cukai (41%), imigrasi (34%), DLLAJR (33%) dan pemda (33%) adalah lembaga-lembaga yang berada pada urutan paling tinggi kecenderungan terjadi suap.

Peran Survei Pengukuran Korupsi IPK Indonesia bisa digunakan menjadi masukan berarti bagi pemerintah daerah yang disurvei untuk introspeksi dan berbenah diri (terutama untuk kota-kota yang skornya rendah).

Demikian juga Indeks Suap, yang dapat menjadi acuan bagi institusi yang dinilai rentan terhadap praktik suap untuk memperbaiki performanya.

Jakarta, 21 Januari 2009 Transparency International Indonesia Rezki Sri Wibowo Deputi Sekretaris Jenderal

  1. 24 Januari 2009 pukul 5:37 pm

    Dari sudut pandang penelitian, ada catatan yang perlu dipahami bersama:

    Pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah didasarkan pada persepsi pelaku bisnis setempat.

    Karenanya, unsur subjektifitas responden sangat berpengaruh pada jawabannya. Terlebih lagi bila responden sebelumnya telah terjebak pada stereotype negatif, yang tentunya sangat menentukan jawabannya.

    Selain itu, bisa saja responden belum pernah berhubungan dengan SKPD sehingga jawabannya terhadap tingkat korupsi bersifat tebakan semata.

  2. 29 Januari 2009 pukul 5:13 pm

    Persepsi dari responden yang anonim (tanpa menyebutkan identitas yang jelas dan lengkap) kemungkinan menghasilkan informasi yang valid. Meskipun laporan TI ini didasarkan pada survey, vliditasnya sudah diakui di seluruh dunia.

    Responden yang dimintai persepsi adalah responden yang memang berhubungan dengan pelayanan publik, misalnya pengusaha yang mengurus perijinan. Untuk kasus yang menempatkan Yogyakarta sebagai kota terbersih, kemungkinan karena memang pungutan2 yang dianggap sebagai praktik korupsi (misalnya pemberian suap, sogokan, uang pelicin, pemerasan, dan pungutan lainnya) sudah tidak ada/kecil sekali.

    Untuk mengetahui praktik korupsi yang sebenarnya, tentunya sangat sulit dan tidak mungkin dalam dunia yang penuh kemunafikan seperti sekarang. Lihat saja apa yang terjadi dalam pengadilan terkait korupsi oleh anggota parlemen (DPR/DPRD) yang sejatinya adalah warga negara terhormat dan elite di negara ini: tidak ada rasa malu, rasa bersalah, dan penyesalan sama sekali. Seolah-olah semua yang dilakukan adalah wajar dan terjadi “seperti baisa”, cuma “kebetulan lagi apes” saja.

    Quote dari komentar Rusman R. Manik:
    “Selain itu, bisa saja responden belum pernah berhubungan dengan SKPD sehingga jawabannya terhadap tingkat korupsi bersifat tebakan semata.”

    Saya tidak sependapat. TI adalah lembaga kaliber internasional yang telah mendapat kritik luar biasa, sehingga pendapat bahwa “persepsi korupsi bersifat tebakan semata” sudah diantisipasi sejak awal. Saya kira, sejak awal TI telah mengantisipasi ini…

    Artikel terbaru dari syukriy di http://syukriy.wordpress.com adalah UU BHP Ubah Posisi Guru

  3. 1 Februari 2009 pukul 10:37 pm

    Sebenarnya ada dua cara pengukuran koerupsi, yakni (1) non-survey-based measurement dan (2) perception surveys (Martinez-Vazquez et al, 2007). Cara survey merupakan cara yang dianggap paling bagus dan telah teruji, terutama oleh Tranparency International (TI).

    Penilaian bahwa cara survey dianggap kurang valid sebenarya kurang tepat juga. Sebagai salah satu cara untuk memperoleh data, survey digunakan untuk kondisi tertentu saja, tidak untuk semua kondisi. Artinya, right tool on the right condition.

    Jika ada persoalan di diri responden, maka si peneliti seharusnya memilih responden yang dianggap tepat untuk mengisi kuisioner. Nah, faktanya saat ini banyak peneltiian yang salah kaprah: kuisioner yang digunakan TI dipakai untuk penelitian dengan “pengembangan” berupa “perluasan responden”, misalnya mengganti responden dari pengusaha ke mahasiswa atau ke aparatur pemerintahan. Hasilnya: ternyata persepsinya berbeda.. So, what? Peneliti biasanya kebingungan menjawab, kecuali mengatakan: ternyata berbeda responden, berbeda hasil.

    Artikel terbaru dari syukriy di http://syukriy.wordpress.com adalah APBD: Catatan Buruk Daya Serap Anggaran

  4. 24 Agustus 2015 pukul 10:22 am

    Sama-sama. Dan terimakasih atas kunjungannya ya

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: