Beranda > Berita > Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008

Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008

Daerah manakah yang relatif berhasil dalam reformasi sistem pengelolaan keuangan daerahnya? Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang dinilai relatif berhasil dalam reformasi pengelolaan keuangan serta reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Penilaian ini terutama muncul dari kenyataan bahwa prinsip ABK telah diterapkan sejak 2003, sementara di tahun 2004 juga mulai mengembangkan standar pelayanan minimal dan standarisasi biaya sebagai basis utama dalam penyusunan RKA berbasis ABK.

Mari mempelajari dan menghimpun best practices darinya. Download laporan Public Expenditure Analysis 2008 Gorontalo. Download laporannya dari link: http://go.worldbank.org/AK9C6VIHA0

  1. 23 Februari 2009 pukul 10:55 am

    Indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya tidak sulit. Misalnya:

    1. Sesuai dengan peraturan perundangan (UU, PP, Peraturan Menteri). Jangan melanggar aturan yang telah dibuat! (akan tetapi, bagaimana kalau ternayat peraturannya ngawur, tidak konsisten, dan sangat sulit untuk dilaksanakan?

    2. Diskresi dalam keputusan alokasi anggaran tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau niat mencari rente (rent-seeking).

    3. Memenuhi prasyarat dan prasarana yang dibutuhkan, seperti SDM yang mendapat pembekalan secara terus menerus, ketersediaan komputer dan jaringan internet, dan pihak ketiga (selaku konsultan, tenaga ahli, dewan pakar, dsb.).

    4. Adanya regulasi yang dibuat secara mandiri dan otonom, seperti sistem pengendalian internal, transparansi kepada masyarakat, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyelesaian urusan perbendaharaan dan ganti rugi, dll.

    Opini BPK tidak sepenuhnya menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna. Yang diperiksa oleh BPK adalah bagaimana penyajian dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan (LRA, Neraca, LAK, dan CaLK): apakah telah sesuai dengan SAP?
    BPK tidak mengungkap beberapa hal yang merupakan “kebijakan internal”, seperti:
    a. Memecah2 program menjadi kegiatan “di bawah 50 juta” sehingga tidak perlu lelang;
    b. Besaran “kikc-back” atau “cash-back” yang sudah sangat lazim terjadi ketika Pemda berhubungan dengan pihak ke-3.
    c. Mark-up atas besaran anggaran setiap kegiatan, mulai dari mark-up satuan harga, kuantitas input, jumlah personil, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

    Artikel terbaru dari syukriy di http://syukriy.wordpress.com adalah Mimpi jadi Gubernur Protap

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: