Beranda > Laporan > Dampak Pemekaran Daerah di Indonesia

Dampak Pemekaran Daerah di Indonesia

Apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan?

Banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi, 1999-2007

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi, 1999-2007

Studi evaluasi ini disusun oleh BRiDGE BAPPENAS atas dukungan penuh UNDP Indonesia, dalam rangka mencari gambaran hasil-hasil yang dicapai oleh daerah pemekaran selama periode 2001-2005 yang dikhususkan dalam 4 bidang, yaitu:

  1. Perekonomian Daerah,
  2. Keuangan daerah,
  3. Pelayanan publik, serta
  4. Aparatur pemerintah daerah.

Meskipun pada dasarnya pemekaran juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan namun aspek-aspek di atas menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang di daerah.

Kerangka Konseptual Evaluasi Pemekaran Daerah

Kerangka Konseptual Evaluasi Pemekaran Daerah

Studi ini sendiri melihat pada beberapa indikator input maupun output yang ada dalam PP 129/2000 sebagai landasan pemekaran dengan pembatasan pada daerah dengan pola pemekaran kabupaten menjadi kabupaten, bukan daerah konflik dan bencana serta tidak masuk dalam daerah otonomi khusus dengan jumlah sampel dan menggunakan pendekatan “control-treatment” yang dikerjakan dalam waktu yang sangat terbatas.

Walaupun fokus pada evaluasi dampak pemekaran, tetapi indeks kinerja yang dikenalkan dalam laporan ini dapat dikembangkan lebih jauh untuk menilai keragaan daerah kabupaten/kota dalam mewujudkan seluruh kewajiban daerah otonom.

Download laporannya: Dampak Pemekaran Daerah di Indonesia

  1. arie kantus
    27 Juni 2010 pukul 3:45 am

    manfaat yg ingin dicapai secara mendalam adalah pemerataan ‘manusia’ modern, penciptaan SDM tangguh… namun di daerah, khususnya NTT, saat ini memiliki 18 kabupaten/kota, belum terasa riaknya, yang terasa adalah segelintir orang yang semakin makmur yang memanfaatkan perluasan daerah karena memiliki ‘akses’ yang baik. Belum ada gebrakan yang berarti untuk meningkatkan ekonomi secara mandiri. Indikator pertumbuhan ekonomi thn 2009 +/- 4% namun masih tergolong daerah gizi buruk, dan tergolong epidemi malaria…

  2. 29 Juni 2010 pukul 9:11 am

    Setuju @ Arie Kantus

    Ketimpangan di mana2 dan ternyata tentang apapun; semuanya timpang ya. Ketimpangan bahkan menjadi alasan munculnya dana aspirasi. Sayangnya niatnya kurang pas.

    Banyak yg bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ini. Sayangnya para pemimpin pada tidak mau. Kalaupun mau, hanya seolah2 mau aja. Dibalik itu, ada niatan yg tidak tulus.

    Bahaya negera kita ini ya.

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: