Beranda > Artikel, info > Penghargaan dan Sanksi untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Penghargaan dan Sanksi untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Reward and PunishmentAPBD Kabupaten / Kota adalah kekuatan besar untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, Daerah harus mampu meningkatkan kualitas perencanaan tahunannya. Sementara di sisi yang lain, kita juga harus meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Namun sayangnya pengelolaannya masih relatif kurang baik. Salah satu indikasinya adalah hasil Audit BPK. Perkembangannya cukup membahayakan. Jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP, yaitu opini terbaik dari BPK, justru menurun dari 21 daerah pada tahun 2004 menjadi hanya 8 daerah tahun 2008.

Adapun jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga turun dari 249 daerah tahun 2004 menjadi 137 daerah tahun 2008. Opini ini setingkat lebih rendah dari opini WTP.

Akan tetapi, LKPD yang mendapatkan opini tak memberikan pendapat (disclaimer) justru naik dari 7 daerah tahun 2004 menjadi 120 daerah tahun 2007. Opini BPK ini menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD.

Salah satu kunci untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Reward and Punishment (RnP). Kita membutuhkan sebuah Sistem RnP yang dapat menjadikan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah kebutuhan dan bukan lagi sekedar kewajiban.

Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hal itu seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut Menkeu, DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menerapkan mekanisme tersebut. Panitia anggaran DPR juga telah meminta pemerintah memformulasikan mekanisme penghargaan dan sanksi tersebut.

Menkeu mengatakan, pada APBN-Perubahan 2009 telah dinyatakan agar pemerintah menjalankan mekanisme tersebut untuk kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah yang tidak berhasil menjalankan stimulus perekonomian. Mekanisme sejenis itu sedang dibahas pemerintah dan DPR untuk dituangkan dalam APBN 2010.

”Sekarang ini kami di Depkeu sedang memformulasikan bagaimana bentuk reward and punishment ini untuk dituangkan dalam UU APBN 2010. Kalau memang pengelolaan keuangannya bagus, kementerian/lembaga dan pemda bisa mendapatkan penghargaan yang sifatnya langsung dan nyata. Kalau tidak baik ada konsekuensinya. Dengan begitu, APBN 2010 betul-betul bisa efektif berjalan,” ujar Menkeu.

Penghargaan dan sanksi ini tidak lepas dari kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang semakin membahayakan keuangan negara secara keseluruhan. Padahal, sekitar Rp 600 triliun dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN disalurkan ke daerah.

Hal itu membahayakan keuangan negara terlihat dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2004 dibandingkan tahun 2007 dan 2008.

Referensi: Kompas, Kamis 13 Agustus 2009.

  1. syukriy
    18 Agustus 2009 pukul 1:49 pm

    Apakah opini BPK-RI bisa menjadi dasar untuk memberikan reward-punishment oleh Departemen Keuangan?
    Wah,kalau ini yang terjadi, maka pengelolaan keuangan daerah justru semakin berbahaya. Auditor BPK-RI akan merasa sangat “berkuasa” dan bisa saja memperkeruh susasana, padahal kualitas dan kuantitas auditor BPK sendiri masih harus dibenahi.

    Reward and punishment untuk auditor BPK juga harus dipikirkan oleh Departemen Keuangan. Apakah dengan take-home pay yang mereka terima selama ini sudah mencukupi untuk mereka bersikap independent? Sepertinya belum….

    • 21 Agustus 2009 pukul 4:40 pm

      Opini BPK hanya salah satu indikasi dari pernyataan “masih kurang mantabnya kierja pengelolaan keuangan daerah”. Hanya salah satu indikasi. Mestinya masih ada indikasi lain seperti misalnya sinergitas dan relevansinya.

      Dalam tulisan tersebut memang ada asumsi tersembunyi, yaitu: bahwa penilaian oleh BPK telah tepat syarat. Apakah sudah memenuhi asumsi tersebut? Barangkali itu menjadi topik diskusi lain.

      BTW, thanks telah berkunjung😉

  2. 18 Agustus 2009 pukul 3:21 pm

    terimakasih u atas tulisannya yg bermanfaat… kenalkan sy Agus Suhanto

  3. 21 Agustus 2009 pukul 4:34 pm

    Mantab. Tapi warnanya nggak nyambung pak.

  4. ayi
    16 Februari 2010 pukul 11:57 am

    bisa tolong die-mailkan surat edaran menteri dalam negeri tentang percepatan APBD tahun 2010

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: