Beranda > Diskusi > Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Bersama Kita Bisa

Apakah tujuan dasar dari pembahasan LKPj? Dalam PP 3 Tahun 2007 diatur bahwa pembahasan LKPj akan menghasilkan sebuah Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan

Bagaimana agar rekomendasi DPRD dari analisis LKPj dapat efektif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang? Secara umum, jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:

  • DPRD menyusun rekomendasi yang konstruktif (membangun).
  • Rekomendasi yang berupa kegiatan tindak-lanjut segera dimasukkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD atau KUA dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya.
  • Rekomendasi diformulasikan ke dalam Program Pengawasan DPRD.
  • Daftar rekomendasi juga diberikan kepada komisi-komisi di DPRD agar pelaksanaannya dapat diawasi oleh tiap komisi melalui rapat dengan SKPD yang menjadi mitranya.
  • DPRD melakukan press realease atas substansi rekomendasi yang dihasilkannya.
  • Rekomendasi yang berupa rekomendasi pemberian penghargaan atau pemberian teguran disampaikan secara spesifik, proporsional dan sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan dilandasi oleh niat baik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Apakah ciri rekomendasi yang konstruktif (membangun)? Secara umum, ciri rekomendasi yang konstruktif adalah:

  • Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan
  • Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik
  • Ditujukan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak
  • Dapat dilaksanakan
  • Apabila dilaksanakan, biayanya memadai

Bagaimanakah bentuk ideal penyusunan dan penyajian LKPj? Secara umum dapat disebutkan bahwa penyusunan dan penyajian LKPj harus disesuaikan dengan tujuan penyusunan dan penyajian LKPj, yaitu: penyusunan rekomendasi DPRD, yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Bila diperlukan untuk menjamin agar dari tahun ke tahun penyusunan dan penyajiannya LKPj dapat lebih sesuai dengan tujuan dasarnya dan tidak diselewengkan untuk tujuan lain kecuali tujuan dasarnya tersebut, maka Daerah dapat menyusun: peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi yang akan melakukan analisis LKPj, slide berikut menjelaskan apa yang dikaji, bagaimana mengkajinya, apa koridor dan tips analisis LKPj?. Silahkan didownload “untuk dikembangkan lebih lanjut”. Semoga bermanfaat. MERDEKA !

http://www.ziddu.com/download/19056291/Perumusan_Rekomendasi_LKPj_Oleh_DPRD.ppt.html

Mohon maaf, karena file-nya diupload ke ziddu.

  1. Rojak
    8 Mei 2010 pukul 2:08 am

    Ada kriteria rekomendasinya ya.

  2. ika
    10 Mei 2010 pukul 7:45 am

    pagi bapak, mungkin untuk kesederhanaan pelaporan yang harus dibuat oleh pemda setiap tahunnya, di dalam perda tersebut perlu disusun sistematika penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sehingga dengan bahan yang sama dapat tersusun 3 dokumen tersebut. Sebagai bahan acuan apakah sudah ada daerah yang membuat perda tersebut?

    • 11 Mei 2010 pukul 8:11 am

      @ Ika

      Setuju atas masukannya. Kalau bisa memang disederhanakan jadi satu ya. Supaya tidak kerja berkali-kali.

      BTW, sepertinya belum ada daerah yg membuat Perda khusus seperti itu. Umumnya masih menggunakan daftar isi yg diilustrasikan dalam PP 3 / 2007.

  3. 14 Mei 2010 pukul 3:57 pm

    SKPD Tumpang Tindih, Bupati Temanggung Dianggap Gagal
    Senin, 10 Mei 2010 13:05:00

    TEMANGGUNG (KRjogja.com) – Bupati Temanggung Hasyim Afandi dianggap gagal oleh kalangan DPRD Setempat dalam menapaki pembanguan pada tahun 2009. Pasalnya, hingga kini bupati belum bisa menerapkan apa yang telah disepakati dalam konsolidasi dan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (SKPD).

    Tidak adanya koordinasi yang bagus antar SKPD, membuat pembangunan tidak singkron. Ini berarti bupati belum berhasil, kata Budianto anggota DPRD Setempat pada Sidang Paripurna dengan agenda pandangan umum atas LKPJ tahun 2009, Senin (10/5).

    Rapat paripurna dipimpin ketua Dewan Bambang Sukarno, dihadiri Bupati Hasyim Afandi, segenap anggota dewan, pimpinan SKPD dan Muspida.

    Politisi PPP itu menambahkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Temanggung, pada 2009 adalah tahap percepatan dan konsolidasi. Namun kenyataanya, masih ada ego antara SKPD, selain itu Bupati juga sulit samakan persepsi, kegiatan dan arah pembangunan di SKPD.

    Dikatakan, penataan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung terutama pada Kepala SKPD masih banyak yang tidak sesuai dengan pendidikan atau kecakapan.

    Seringnya mutasi telah membuat pejabat tidak nyaman, sehingga diperlukan pengkajian mendalam sebelum mutasi, katanya.

    Sementara Mat Thoha anggota dewan dari PKB mengatakan pemerintah baru berkonsolidasi pada internal Pemkab, tetapi belum menyentuh pada perusahaan. Keterlibatan perusahaan diperlukan dalam pembangunan Temanggung. “Selama ini perusahaan lebih banyak pada penyaluran bahan baku, tetapi belum pada kepedulian peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Agus Muslihin juru bicara PKB mengatakan harus ada pembangunan birokrasi yang berbasis kinerja. SKPD harus bekerja serius dalam pelaksanaan program-program.

    Politisi partai Golkar, Tunggul Purnomo mengatakan perlu ada sinergi antara SKPD. Berdasar, penelusuran banyak program antar SKPD tidak singkron. Contohnya, satu orang disatu dusun mendapat bantuan ternak dari dua SKPD yang beda.

    “Harus dirubah, harus ada perbaikan kinerja dan peningkatan koordinasi dan konsolidasi,” ujar Tunggul. (Osy)

    Sumber:krjogja.com

  4. Ag wiere
    3 April 2012 pukul 7:02 pm

    Bagaimana mengevaluasi lkpj bupati Dr segi kebijakan daerah yg nantinya dituangkan dlm rekomendasi dewan

  5. 4 April 2012 pukul 11:52 am

    Bagaimana mengkaji dan contoh2 kajian LKPj dapat dilihat dari slide berikut ini:

    http://www.ziddu.com/download/19056291/Perumusan_Rekomendasi_LKPj_Oleh_DPRD.ppt.html

    Mohon maaf, karena file-nya diupload ke ziddu. Mudah2an bermanfaat.

  6. julita
    7 Juni 2013 pukul 3:08 pm

    pak, setelah rekomendasi kluar, selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah thp rekomendasi tersebut?

    • 8 Juni 2013 pukul 8:41 am

      Rekomendasi DPRD itu harusnya ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, dan diawasi langsung oleh KDH.

      DPRD pun harus menagih progress report dari upaya tindak lanjut tsb.

      Supaya penyelenggaraan pemda di tahun berikutnya makin bagus / baik.

  1. 12 Mei 2010 pukul 1:43 am

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: