Beranda > Artikel, Diskusi, Kelembagaan, Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan > Perekonomian Daerah tumbuh stabil, tetapi mengapa kemiskinan juga bertambah ?

Perekonomian Daerah tumbuh stabil, tetapi mengapa kemiskinan juga bertambah ?

Salah satu tantangan pembangunan adalah: memacu dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Tantangan ini tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat Daerah Kabupaten Kota.

Ada pendapat, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, secara otomatis seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan berkurang. Benarkah analisis tersebut? Mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya, atau bahkan mungkin sebaliknya. Perlu kajian komprehensif di tiap daerah.

Tetapi, mungkinkah di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil jumlah orang miskin justeru juga cenderung semakin banyak?

Secara hipotetis, kejadian tersebut dapat terjadi pada kasus atau disebabkan oleh:

1. Migrasi penduduk miskin.
Bila ada migrasi penduduk miskin maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan meningkat walau pada saat yang sama pertumbuhan ekonominya relatif tinggi dan stabil.

2. Kesalahan penghitungan PDRB dan jumlah penduduk miskin.
Kesalahan penghitungan PDRB dan jumlah penduduk miskin akan mempengaruhi informasi tentang pertumbuhan PDRB dan informasi tingkat keparahan kemiskinan yang sebenarnya.

Di Daerah, kesalahan penghitungan PDRB, serta variabel-variabel lainnya sangat mungkin terjadi. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari perbedaan data-data yang dikeluarkan para pihak tentang suatu variabel tertentu.

Bila kesalahan penghitungan terjadi, maka bisa jadi daerah tersebut tidak sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Penghitungan ulang dengan cara yang lebih tepat harus dilakukan supaya ada keyakinan yang memadai tentang stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Begitu juga dengan data jumlah penduduk miskin. Bila dihitung secara umum saja tanpa memperhatikan status kependudukannya, maka angka kemiskinan di daerah tersebut akan relatif tinggi.

3. Ketimpangan
Kasus “kemiskinan yang semakin tinggi di tengah pertumbuhan yang tinggi dan stabil” adalah indikasi dan sekaligus disebabkan oleh adanya ketimpangan.

Di satu sisi, kasus tersebut merupakan bukti (indikasi) adanya ketimpangan, dan di sisi yang lain keberadaan ketimpangan tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya kasus tersebut.

Ketimpangan ini harus menjadi perhatian saat menilai kinerja pembangunan. Bila ketimpangan sangat tinggi, maka bisa saja pertumbuhan berlangsung stabil dan sangat tinggi, tetapi kemiskinan masih tetap tinggi. Kita bisa saja mendapatkan angka pendapatan perkapita yang relatif tinggi, tetapi pendapatan tersebut ternyata tidak terdistribusi secara merata.

Paling tidak, ketimpangan yang terjadi di suatu daerah dapat berupa ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan antar sektor, yang ujungnya berwujud pada ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah.

3.1. Ketimpangan antar wilayah dalam suatu daerah
Secara sederhana, ketimpangan antar wilayah terjadi jika tingkat kemajuan antar wilayah berbeda-beda secara tidak proporsional. Umumnya, tingkat kemajuan di kecamatan ibukota cenderung lebih tinggi daripada kecamatan lain, terutama wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota dan atau wilayah kecamatan yang terisolasi.

Secara umum dapat disebutkan bahwa semakin jauh dari ibukota, semakin tertinggal wilayah tersebut, kecuali ada pusat pertumbuhan lain di dekat kecamatan tersebut.

3.2. Ketimpangan antar sektor dalam suatu daerah
Secara umum, ketimpangan sektoral terjadi jika tingkat pertumbuhan sektoral tidak proporsional sesuai konteks keterkaitan sektoral. Pertumbuhan sektoral memang berbeda, tetapi akan sangat berbahaya bila tingkat pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan rendahnya keterkaitan ekonomi sektoral.

Contoh populernya adalah seperti yang terjadi di daerah-daerah kaya sumberdaya alam, seperti Riau, Kaltim, dan Papua. Di daerah kaya sumberdaya alam ini, sektor pertambangan sangat maju, tetapi keterkaitannya dengan sektor lain relatif rendah.

4. Dampak negatif kebijakan pusat
Mungkinkah kebijakan pemerintah pusat menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Daerah?

Secara hipotetis, hal ini mungkin saja terjadi. Contoh populernya adalah kebijakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa akibat kebijakan ini, masyarakat berlomba mendaftarkan atau didaftar sebagai penduduk miskin untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan BLT.

Bila basis penghitungan jumlah penduduk miskin didasarkan pada jumlah penerima BT, maka tingkat kemiskinan di Daerah dapat menjadi tinggi akibat kebijakan BLT tersebut.

Pada akhirnya, angka kemiskinan bisa saja menjadi tinggi walaupun daerah tersebut sedang tumbuh stabil di beberapa tahun terakhir.

5. Rendahnya kualitas kebijakan pembangunan
Para pakar sepakat bahwa kasus “kemiskinan yang semakin tinggi di tengah pertumbuhan yang tinggi dan stabil” dapat dikurangi atau dihilangkan dengan kebijakan pembangunan yang tepat yang dilaksanakan secara tepat pula.

Pilihan Program Kegiatan SKPD yang tertuang dalam APBD serta kualitas pelaksanaannya dapat mengurangi atau malah menghilangkan kasus di atas, tergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan daerah.

Dengan demikian, kasus di atas merupakan indikasi tidak langsung dari rendahnya kualitas kebijakan pembangunan daerah.

Ada banyak pihak yang tidak setuju jika derajat kemiskinan (atau rendahnya kesejahteraan rakyat di daerah) dijadikan sebagai indikator rendahnya kualitas kebijakan pembangunan. Tetapi pengingkaran seperti itu justeru akan meningkatkan ketidak-fokusan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, sebaiknya Daerah tetap menjadikan penurunan kemiskinan (dan peningkatan kesejahteraan rakyat) sebagai indikator kinerja utama dalam menilai dan evaluasi kualitas manajemen pembangunan daerah.

6. Faktor alamiah
Kondisi awal tiap daerah tidaklah sama. Ada daerah yang awalnya sudah relatif maju, tetapi banyak yang baru bangkit dari keterbelakangan dan keterisolasiannya. Ada juga daerah yang dari awalnya sudah dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, tetapi banyak juga daerah yang miskin sejak awalnya. Daerah-daerah yang baru dimekarkan umumnya lebih miskin dari daerah-daerah induknya.

Perbedaan kondisi awal seperti itu tentunya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah. Dengan demikian, bila kita menganalisis semua daerah tanpa memperhatikan kondisi awalnya maka bisa jadi kita akan mendapatkan daerah yang tumbuh stabil tetapi tingkat kemiskinannya masih besar.

Masih banyak faktor lain yang mungkin dapat menyebabkan munculnya kasus yang sedang kita bahas ini. Kepada pembaca, kami mohon bantuan sumbangan ide lainnya. Hasilnya akan menjadi milik kita semuanya dan mudah-mudahan dapat menjadi bahan pemikiran bersama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Mohon bantuan sumbangan ide lainnya. Terima kasih


Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, Ketimpangan, Daerah Maju, Daerah Pemekaran, Kualitas Kebijakan Pembangunan, Pembangunan, Migrasi Penduduk.

  1. Teguh St Makmur
    3 November 2010 pukul 4:08 pm

    Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pengurangan kemiskinan menunjukkan adanya kesalahan pengelolaan daerah. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu :
    1. Penggunaan APBD tidak diarahkan sepenuhnya untuk memacu perekonomian rakyat, misalnya lebih banyak untuk perjalanan dinas, studi banding, pembelian mobil dinas, dsb.
    2. Sumber pertumbuhan ekonomi lebih berasal dari investasi luar. Dalam era kapitalisasi ini, pemerintah daerah cenderung membela kepentingan investor dibandingkan kepentingan ekonomi rakyat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi kemiskinan tidak berkurang secara signifikan.
    3. Penggunaan ukuran kemiskinan digunakan secara berbeda. Sehingga pada satu sisi ada yang mengklaim kemiskinan berkurang, tetapi pada sisi lain mengklaim kemiskinan masih tinggi.

    • 7 November 2010 pukul 8:41 am

      @ Teguh St Makmur
      Makasih atas kunjungannya bro. Sori baru sempat lihat di admin; ternyata komentarnya terjebak dalam spam.

      Tambahan idenya sangat inspiring juga tuh; lebih detail dan lebih bisa diukur. Jadinya lebih bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagi teman2 lainnya.

      Komposisi pengeluaran APBD memang harus lebih diperhatikan lagi ya. Soalnya akan sangat menentukan dampak pro poornya.

  2. wasisto
    6 November 2010 pukul 4:35 pm

    Tidak ada datanya

    • 7 November 2010 pukul 8:49 am

      Bener …. memang tidak ada datanya sehingga mengurangi “kepastiannya”. Baiknya untuk tiap alternatif penyebab memang harus didukung data dan informasi empiris sehingga pembaca bisa lebih bisa yakin.

      Makanya kepada teman2 yang sedang membuat tesis atau skripsi sangat bisa menjadikannya sebagai bahan penulisan dengan judul “Determinan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah” atau yang semisal dengan itu.

      Setuju bila harus diteruskan dengan riset yg baik😉

  3. rizkywandi
    13 Desember 2010 pukul 6:36 pm

    kebijakan apa yang harus di ambil oleh pemerintah jika pertumbuhan ekonomi rendah

    • 18 Desember 2010 pukul 4:50 pm

      Terima kasih atas kunjungannya. Kalau pertumbuhan ekonomi rendah, maka secara teoritis pemerintah bisa meningkatkannya dengan kebijakan fiskal dan moneter.

  4. 28 Maret 2012 pukul 10:32 am
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: