Beranda > Artikel, Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan > Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah

Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah

Diedit dari: Laporan Tim Warta BPKP

Penyerapan anggaran masih rendah

Rendahnya penyerapan anggaran belanja, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga melanda berbagai instansi yang ada di daerah.

Ada bermacam penyebab yang menimbulkan seretnya penyerapan anggaran di daerah, mulai dari masih: 1). adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di tingkat instansi, 2). lambatnya proses tender, 3). lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, 4). kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan: 5).  kelemahan dalam perencanaan awal, 6). kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, serta 7). lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK.

Sebagai contoh, menurut Laporan Kinerja Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 Triwulan III, realisasi penyerapan APBD Tingkat I pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir September 2010 baru mencapai 13,51%. Sebuah angka yang tergolong rendah.

Dana APBD Tingkat I tahun 2010 yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp541.598.573.220,00. Dari jumlah tersebut, per 30 September 2010 baru terserap Rp73.189.817.114,00 atau 13,51%. Jika dibandingkan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan menempati urutan terbawah dalam hal penyerapan APBD Provinsi per akhir September 2010.

Menyikapi kondisi rendahnya penyerapan anggaran di instansinya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. DR. Wahyudin Zarkasyi, C.P.A. menyatakan, penyebab utamanya terletak pada: masih adanya rasa khawatir dari para pengguna anggaran di instansinya.

Ia menyatakan, meskipun di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), namun seringkali muncul keluhan bahkan ketakutan dari para petugas ULP dalam menjalankan tugasnya.

Wahyudin menceritakan bahwa para pelaksana/penanggungjawab kegiatan di instansi yang dipimpinnya, bahkan dirinya sendiri, kerap menghadapi panggilan dari aparat penegak hukum untuk mengklarifikasi berbagai pengaduan yang muncul. “Tidak ada satu panitia pun yang tidak dipanggil oleh pihak berwajib dengan alasan klarifikasi. Ini yang kita alami di lapangan,” keluhnya. Hal itu berdampak pada tumbuhnya keraguan para pelaksana kegiatan, khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa.

Minimnya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa juga menjadi salah satu kendala dalam proses penyerapan anggaran daerah.

Selain itu, menurut Wahyudin, adanya aturan pencairan dana APBD yang dianggapnya berbelit dan melalui proses panjang, juga turut ‘menyumbang’ seretnya penyerapan anggaran.

Ia menyontohkan, untuk menyalurkan dana biaya operasional sekolah saja, harus terlebih dahulu menyusun peraturan gubernur (Pergu) untuk setiap kegiatan. “Saat kita membuat Pergu, perlu dikonsultasikan dulu ke Biro Keuangan dan Biro Hukum, kemudian ke Bagian Program. Kalau semua sudah beres, kemudian minta paraf ke Asisten Sekda (Asda), selanjutnya ke Sekda, Wagub, dan mengurus izin pencairan dana,” jelas mantan Pembantu Rektor II UNPAD itu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Wahyudin mengharapkan adanya keseragaman dari semua pihak, terutama dari aparat penegak hukum, dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan. Untuk menyamakan persepsi, menurut Wahyudin, sebelum suatu kegiatan dilaksanakan perlu dilakukan pertemuan antara pihak pelaksana kegiatan dengan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP.

Upaya lainnya, kata Wahyudin, adalah dengan memperbanyak pegawai yang memiliki sertifikat di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu, ia juga menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melekat dengan jabatan eselon IV yang ditunjuk. “Ini semacam ancaman. Jika mundur dari PPTK, otomatis mundur pula dari jabatan eselon empatnya,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengemukakan, untuk tahun anggaran 2010, Provinsi Jawa Barat memiliki APBD sebesar Rp9,534 triliun. Sedangkan penyerapannya sampai dengan bulan Oktober 2010 mencapai Rp5,234 triliun atau 55%.

Keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah itu, ungkap Iwa, memang terkait dengan pembenahan secara mendasar yang tengah dilakukan pihaknya dalam rangka mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Iwa menyontohkan, dalam APBD Provinsi Jawa Barat ada bantuan sosial, bantuan kepada kabupaten/kota, bantuan hibah, dan bantuan lainnya. “Di situ ada sistem yang kami kembangkan untuk memverifikasi calon penerima dan menentukan calon lokasinya. Dengan menerapkan sistem ini akan diperoleh penyerapan yang optimal dan dari sisi pengamanan uang juga relatif aman,” ucap Iwa.

Agar penyerapan anggaran belanja meningkat, menurut Iwa, Pemprov Jawa Barat melakukan evaluasi bulanan khususnya yang terkait penyerapan anggaran di seluruh unit kerja. Hasil evaluasi dibuat ranking dan setiap bulan disebarkan ke seluruh unit kerja perangkat daerah (UPD).

“Jadi apabila SPJ belum dibuat pada tanggal 10 bulan berikutnya, maka kinerja Kepala UPD beserta jajarannya dievaluasi dan dicatat. Ini merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan seluruh UPD dalam membuat dan menyerahkan SPJ secara teratur,” tukas Iwa.

Iwa juga menjelaskan, jajarannya sudah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara bertahap mulai triwulan kedua tahun 2010. Sistem tersebut akan disinkronkan dengan Departemen Keuangan agar proses penyerapan lebih cepat dan aman. Melalui sistem itu, akan diperoleh data secara real time untuk kepentingan manajemen kas, dan keperluan anggaran lainnya.

Kelemahan pengendalian intern

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Edy Karim menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran daerah disebabkan oleh: 1). lemahnya perencanaan awal terkait penganggaran atas kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli dan 2). tidak berjalannya pengendalian intern atas pengadaan barang dan jasa itu sendiri. “Yang lebih buruk lagi apabila ini semua akibat dari intervensi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan untuk kepentingan kelompoknya,” kata Edy.

Menurutnya, kelemahan perencanaan akan berakibat pada dibelinya barang/jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, dan hal ini pun telah disadari oleh panitia pengadaan barang maupun panitia penerima barang yang pada akhirnya mengakibatkan kegamangan panitia untuk mengeksekusinya.

Terkadang pihak panitia pengadaan barang pada saat tiba waktunya pembayaran kepada rekanan meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi tanpa persetujuan pihak rekanan. Hal ini akan menjadi masalah bagi BPKP apabila kewenangan BPKP dalam mengaudit kegiatan tersebut dipertanyakan oleh rekanan karena tidak ada satu pasal pun di dalam perikatan kontraknya dengan pemberi kerja yang menyebut tentang BPKP bisa mengaudit, dan kondisi kegiatan pun tidak sedang dalam keadaan dispute antara pemberi kerja dan rekanan.

Menyadari hal ini, Edy Karim menyatakan pernah menolak untuk memenuhi permintaan audit investigasi dari panitia pengadaan barang. Semestinya BPKP harus dilibatkan oleh pihak pemda sejak dari hulu, yakni pada saat perencanaan awal pembuatan anggaran pada APBD sebelum masuk ke DPRD.

Disitulah BPKP mereviu kebutuhan anggaran akan suatu pengadaan barang dan jasa instansi. Ini perlu komitmen yang kuat dan itikad baik dari kepala daerah karena BPKP akan mengawal perencanaan APBD. Adapun kelemahan pada SDM dan perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa menurut Edy, tidak menyentuh akar permasalahannya. Permasalahan adalah niatan awal kepala daerah dalam membuat APBD.

Lambatnya pengesahan DPA

Rendahnya penyerapan anggaran di Provinsi Bengkulu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Drs. H. Hamsyir Lair disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah:

  1. proses tender yang lambat,
  2. terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang pada bulan Maret baru disahkan,
  3. kualitas SDM yang kurang, dan
  4. kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat.
  5. Masalah lainnya adalah terkait dengan: kegamangan pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disamping
  6. susahnya mendapatkan pegawai yang mempunyai sertifikat pelatihan pengadaan barang dan jasa.

Lambatnya pengesahan DPA, terutama petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat, juga disampaikan oleh Sekda Kab. Karanganyar Kastono DS.

Menurut Kastono, pelaksanaan dan penyerapan anggaran di daerah sebetulnya tidak ada permasalahan. Keterlambatan biasanya terjadi pada kegiatan-kegiatan yang didanai pusat. Itu pun lebih dikarenakan belum adanya juklak dan juknis dari instansi pusat sebagai penyandang dana. “Daerah tidak berani melangkah sebelum ada petunjuk dari pusat. Kalau juknisnya baru keluar akhir Oktober, kapan kita kerjanya? Sebaiknya kucuran dana harus dibarengi dengan regulasi yang jelas,” ujar Kastono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu H. Ahmad Zarkasi, S.P., lebih menekankan: kualitas penyerapan anggarannya. Kualitas penyerapan anggaran utamanya melihat lebih jauh apakah realisasi hasil serapan itu memang benar-benar berguna bagi masyarakat luas yang juga memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlahnya. “Hal ini juga untuk mengevaluasi apakah output/outcome dari suatu kegiatan berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) telah benar-benar mencapai manfaatnya atau belum,” kata Zarkasi.

Mengenai fenomena yang sudah umum terjadi di setiap unit kerja terkait percepatan penyerapan anggaran di akhir tahun, Ahmad Zarkasi mengatakan, unit kerja telah lama menyiapkan administrasinya dan walaupun dalam waktu yang sempit unit kerja bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. “Disitulah tantangan bagi aparat pengawasan teknis seperti BPKP dan BPK,” ujar Zarkasi.

Disamping itu, Zarkasi juga mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memanfaatkan SDM BPKP yang memang kompeten di bidang pengelolaan anggaran, keuangan, dan audit serta bersinergi dengan BPKP dalam berbagai penugasan khususnya inspektorat provinsi.

E-Procurement

Lambatnya penyerapan anggaran sering dikaitkan dengan berlarutnya proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu untuk memercepat pelaksanaan anggaran, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronis atau yang lebih dikenal dengan e-procurement (e-proc).

Terkait dengan hal ini, Pemprov Bengkulu mulai tahun 2011 bertekat akan melaksanakan e-proc. Di samping itu lelang akan dilaksanakan sebelum DPA-nya terbit, sehingga ketika DPA terbit para pihak tinggal menandatangani kontrak. Hal ini dilakukan agar proses tender menjadi lebih cepat dan efektif.

Ketidaksiapan dalam menerapkan e-proc juga terjadi di Kabupaten Lingga. Menurut Inspektur Kabupaten Lingga, Bambang Husdiyanto,Ak., untuk menerapkan e-proc memerlukan: kesiapan dari tiga pihak, yaitu dari pemerintah, pihak legislatif dan kesiapan masyarakat sebagai penyedia barang/jasa.

Bambang menilai masalah SDM menjadi kendala utama dalam penerapan e-proc. Lebih jauh ia menyebut: ketidaksiapan penyedia barang/jasa setempat dalam bersaing dengan penyedia barang/jasa yang berasal dari luar Lingga. Padahal dengan e-proc persaingan antarpenyedia barang/jasa berlangsung sangat terbuka, dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dari berbagai daerah. Di sini berlaku prinsip siapa yang paling efisien, dialah yang menang.

Oleh karena itu untuk menyongsong penerapan e-proc, sosialisasi kepada para pihak terkait terus dilakukan. Bagaimanapun e-proc wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2012.

  1. Bang John
    27 Juli 2015 pukul 9:39 pm

    Solusi untuk mempercepat penyerapan Anggaran :
    – Dibentuk team pengawas proyek terdiri dari LKPP/LPSE, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP, LSM, Wartawan, yang namanya Pengawas Proyek
    – Pengguna Anggaran (PA, KPA, PPK) harus dibimbing oleh Pengawas Proyek
    – Dokumen Pengadaan / tender harus ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pengawas Proyek
    – Selama Proses Tender Harus diikuti Pengguna Anggaran dan Pengawas Proyek
    – Bilamana masih ada Pengaduan yang dipanggil adalah Pengawas Proyek
    Jadi Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Dinas, Kepala Sekolah atau Pengguna Anggaran tidak ada yang dipenjara.

    Kenapa penyerapan Anggaran Rendah? Karena Pengguna Anggaran takut menhadapi panggilan penegak hUkum.
    Kenapa takut? Karena tidak ada pengetahuan teknis Pengadaan secara administrasi dan hukum?
    Siapa yang tahu teknis pengadaan? Pengawas Proyek
    Jadi apa pekerjaan Pengguna Anggaran? Membuat daftar barang yang lengkap dan menjalankan proses pengadaan.
    Pengguna Anggaran dipandu oleh Pengawas Proyek seperti lampu merah di perempatan jalan.
    Misalnya : Kalau ada kekacauan di jalan tersebut lampu merah yang diperbaiki (Pengawas Proyek adalah lampu merah), kalau perlu forerider diminta ke DPR, Presiden.

    Yang intinya : Pengguna Anggran dan Pengawas Proyek harus sama sama tanda tangan.
    Kalau ada yang korupsi yang dipanggil adalag Pengawas Proyek

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: