Beranda > Artikel, Diskusi, Kelembagaan, Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan > Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Sumber: Laporan Khusus kompas.com, Kamis, 10 Maret 2010

… dipersempit

Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budget) atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan.

Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN.

Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.

Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB. Data Bappenas, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal nyaris stagnan, bahkan tumbuh negatif.

Artinya, untuk membangun atau menyejahterakan rakyat kita harus puas hanya dengan remah-remah yang tersisa. Persoalannya, bukan hanya anggaran habis untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi dan membayar utang, banyak dikorupsi atau bocor, melainkan yang remah-remah itu pun belum tentu seluruhnya menetes ke kelompok miskin yang dituju.

Tak sedikit dari dana tersebut justru tersedot untuk seminar, perjalanan dinas, dan lain-lain. Subsidi untuk rakyat miskin juga tak sepenuhnya dinikmati orang miskin. Contohnya adalah subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati orang kaya.

Penelitian LIPI menegaskan, kenaikan anggaran untuk kemiskinan sebesar 10-15 persen per tahun tak diikuti dengan perbaikan dalam efektivitas penggunaannya. Pada periode 2000-2004, setiap persen kenaikan anggaran mampu menurunkan 0,4 persen angka kemiskinan, sementara periode 2005-2009 hanya 0,06 persen.

Kita tidak menampik upaya keras pemerintah untuk terus melakukan koreksi terhadap penyebab kegagalan mengurangi kemiskinan dan mengadopsi semua mantra kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tahun lalu, misalnya, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Namun, sampai sekarang tak terdengar gebrakannya.

Tahun ini, pemerintah juga meluncurkan lagi enam program prorakyat berbarengan dengan tiga program prioritas dan paket kebijakan fiskal. Namun, program ini lebih banyak dianggap mengawang-awang dan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, sangat diragukan efektivitasnya di lapangan.

Maka tak heran jika angka insiden kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) memburuk justru pada saat pemerintah mengklaim sudah sukses menurunkan angka kemiskinan. Kontradiksi-kontradiksi ini dan juga tudingan kebohongan yang dilontarkan para pemimpin lintas agama belum lama lalu menunjukkan klaim keberhasilan pemerintah tak sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Manfaat pembangunan belum dirasakan oleh sebagian besar rakyat.

Beberapa kritik yang muncul dalam seminar Kompas di antaranya adalah selama ini upaya penanggulangan kemiskinan semata dipahami sebagai program pemberantasan kemiskinan, bukan ”strategi dan kebijakan” penanggulangan kemiskinan. Akibatnya, upaya mengatasi kemiskinan cenderung dijawab hanya dengan ”program untuk orang miskin” yang dibiayai dengan APBN dan/atau dana-dana swasta. Demikian pula, kebijakan ”pro-poor budget” juga secara sempit dimaknai sekadar sebagai ”budget for the poor”.

Penyederhanaan

Akibat pemahaman yang kurang tepat ini, kinerja pemberantasan kemiskinan lebih banyak diukur dari: berapa besar dana APBN yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dan sudahkah dana tersebut dikelola secara efisien dan tidak dikorupsi; dan bukannya seberapa jauh upaya tersebut bukan saja berhasil mengangkat orang miskin tak sekadar keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi juga menciptakan kelas menengah baru dan tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru dari kelompok miskin di berbagai sektor.

Kita tersalip China, Vietnam, dan Laos yang baru belakangan membangun. Pada 2009, baru 10,7 persen penduduk Indonesia yang tergolong kelas menengah dan kelas menengah atas, sementara China sudah 66 persen pada 2007. Tahun 1990, angka kemiskinan China diukur dari pendapatan 1 dollar AS per hari, besarnya masih 31,5 persen, sementara Indonesia 26 persen.

Sekarang, angkanya sama, sekitar 6 persen. Namun diukur dari pendapatan 2 dollar AS per hari, angka kemiskinan di China menurun drastis dari 70 persen menjadi 21 persen, sementara Indonesia hanya turun dari 71 persen menjadi 42 persen.

Kunci keberhasilan China adalah pembangunan yang dimulai dari desa dan pertanian. Sementara kita, lebih bias kota, dengan desa yang menjadi rumah 60 persen penduduk miskin dan sektor pertanian yang menampung 41 juta tenaga kerja justru dianaktirikan. Program kemiskinan belum menyentuh langsung akar persoalan kemiskinan dan hak-hak dasar kelompok miskin, tak memiliki karakter penguatan lokal dan tak mengatasi masalah kemiskinan yang multidimensi.

Lebih sering, orientasi dan strategi pembangunan ekonomi kita tidak menyambung dengan program pemberantasan kemiskinan. Bahkan, tak jarang kebijakan pembangunan dan program kemiskinan justru kontraproduktif dengan upaya mengurangi kemiskinan itu sendiri.

Politik pencitraan membuat pemerintah lebih mengedepankan berkilaunya indikator-indikator makroekonomi, sementara sektor riil terbengkalai. Banyak kebijakan untuk memoles sisi makro, justru kontraproduktif bagi sektor riil, sektor mikro, atau tujuan penguatan ekonomi domestik dan pemberantasan kemiskinan.

Ini terlihat tak hanya dalam rezim pajak, impor beras, suku bunga, perdagangan, kebijakan energi, tetapi juga infrastruktur dan pelayanan dasar kesehatan pendidikan yang justru semakin meminggirkan mereka yang miskin dan marjinal.

Akibatnya, kemiskinan tidak kunjung berkurang secara signifikan, kendati perekonomian tumbuh. Pengurangan kemiskinan tak berdimensi jangka panjang. Kegagalan dalam pemberantasan kemiskinan juga bukan dijawab dengan melakukan koreksi terhadap strategi pembangunan ekonomi yang tidak menyejahterakan dan tak menyelesaikan kemiskinan, tetapi sekadar dengan membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan baru.

Pernyataan beberapa pembicara di seminar Kompas menjadi relevan di sini. Persoalan pembangunan dan kemiskinan adalah persoalan yang multidimensional. Karena itu, keberhasilannya juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan melihat persoalan dan merumuskan kebijakan secara multidimensi pula.

Tak kalah penting, kemampuan mengimplementasikan di lapangan. Penyakit pemerintah, kegemaran menyederhanakan masalah dan menempatkan kelompok miskin atau marjinal semata sebagai obyek dari kebijakan karitatif yang populis

Mungkin perlu diingatkan lagi kepada eksekutif-legislatif dan yudikatif sebagai tiga pilar utama negara bahwa tujuan pembangunan dan demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat dan bukan hanya kesejahteraan birokrat. Melayani dan bukan minta dilayani. Suatu rezim sudah bisa dikatakan gagal jika yang sejahtera hanya para pejabat, politisi dan pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, atau mereka yang punya akses, sementara kelompok miskin dan kelompok marjinal lain makin termarjinalkan.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: