Beranda > Artikel, Sektoral > Paradoks Pertanian Indonesia

Paradoks Pertanian Indonesia

Diringkas dari: “Paradoks Pertanian Indonesia”, oleh Khudori dalam
tempointeraktif.com

Meskipun pangan berlimpah, tidak otomatis bisa diakses warga, terutama warga miskin. Apakah ada paradoks? Khudori menyatakan bahwa ada 4 paradoks pertanian Indonesia.

.... paradoks

Pertama, paradoks kemiskinan dan rawan pangan. Sebagai produsen, petani justeru salah satu kelompok paling rawan pangan. Ini terjadi karena orientasi terlalu berat pada produksi, bukan kesejahteraan. Meskipun produksi meningkat, seperti swasembada beras yang kembali diraih sejak 2008, tetapi tidak serta-merta membuat petani sejahtera.

Indikatornya bisa dilihat dari kemiskinan. Ketika angka kemiskinan nasional menurun (dari 14,15 persen atau 32,53 juta jiwa pada 2009 jadi 13,32 persen atau 31,02 juta jiwa pada 2010), pada periode yang sama kemiskinan di pedesaan justru naik: dari 63,35 persen jadi 64,23 persen.

Siapa kelompok miskin di pedesaan itu? Mereka adalah petani. Itu artinya pembangunan selama ini tidak menyejahterakan, tapi justru meminggirkan warga pedesaan, dan membuat rawan pangan. Peningkatan produksi tidak berarti membuat petani sejahtera.

Keduaparadoks pertumbuhan. Meskipun jauh di bawah pertumbuhan sektor non-tradable (keuangan, jasa, real estate, perdagangan/hotel/restoran, serta transportasi dan komunikasi), sektor pertanian (dalam arti luas) tetap tumbuh, yang pada 2010 mencapai 2,9 persen.

Namun terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara subsektor perkebunan dan kehutanan dengan subsektor tanaman pangan dan peternakan yang pertumbuhannya justru merosot, bahkan minus. Kondisi itu menjadi masalah serius karena sampai saat ini 43 persen tenaga kerja justru menumpuk di sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Kondisi ini, sekali lagi, menjebak petani pangan dalam kubangan kemiskinan.

Ketiga, paradoks ekspor-impor. Indonesia adalah pengekspor bahan pangan, yang terbesar dari hasil perkebunan, seperti CPO, kakao, teh, kopi, dan aneka rempah-rempah. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan andalan.

Pada 2008, ekspor 16 juta ton CPO nilainya mencapai US$ 12,4 miliar. Tahun itu pemasukan pajak ekspor sebesar Rp 25 triliun. Data BPS 10 tahun terakhir menunjukkan, meski kenaikannya bervariasi, sejak 1999 hingga 2008 total neraca ekspor-impor pertanian Indonesia masih positif. Ini terutama didukung oleh membaiknya kinerja subsektor perkebunan.

Sebaliknya, neraca subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan bersifat negatif. Padahal, dengan lahan luas, iklim cocok, dan plasma nutfah berlimpah, Indonesia berpotensi jadi pemberi makan dunia (feed the world). Ini mengindikasikan ada yang salah dalam pengelolaan pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Dari ketiga subsektor, defisit terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan, disusul peternakan dan hortikultura. Pada 2008, defisit subsektor tanaman pangan mencapai US$ 3.178 juta atau Rp 31,78 triliun (kurs Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat). Angka ini sekitar 3 persen anggaran pendapatan dan belanja negara, jauh di atas anggaran Kementerian Pertanian 2011 (Rp 17 triliun).

Apabila ditambah dengan defisit subsektor peternakan, nilainya akan menjadi Rp 43,82 triliun, melampaui anggaran pemerintah untuk pembangunan pertanian, baik anggaran langsung maupun tidak langsung yang berjumlah sekitar Rp 40 triliun per tahun. Defisit itu identik dengan impor.

Meskipun produksi padi, jagung, dan gula naik, sampai saat ini kita belum bisa keluar dari ketergantungan impor sejumlah pangan penting: susu (90 persen dari kebutuhan), gula (30 persen), garam (50 persen), gandum (100 persen), kedelai (70 persen), daging sapi (30 persen), induk ayam, dan telur.

Ironisnya, impor tersebut sepertinya tidak ada tanda-tanda berakhir, bahkan cenderung membesar. Dalam empat tahun (2004-2008), nilai impor meledak lebih dua kali, dari US$ 2,728 miliar (2004) jadi US$ 5,879 miliar (2008). Padahal volume impor hanya naik 12 persen. Ini menunjukkan harga pangan semakin mahal.

Pertambahan penduduk, tarikan pangan untuk bahan bakar, dan gagal panen akibat perubahan iklim akan membuat harga pangan dunia terus melonjak. Ironisnya, kecuali gandum, pelbagai pangan impor itu sebenarnya bisa diproduksi sendiri.

Tanpa kebijakan tegas, terukur, dan berdimensi jangka panjang, paradoks pertanian akan terus terjadi, dan salah kelola pertanian-pangan akan berlanjut tanpa koreksi.

Agar paradoks itu tidak berlanjut, ada sejumlah langkah mendesak. Pertama, menggeser orientasi, dari semata-mata produksi ke kesejahteraan. Caranya, memastikan sumber daya alam (tanah, air, hutan, dan lain-lain) ada dalam kontrol petani / komunitas lokal. Perlu penataan ulang penguasaan / kepemilikan sumber daya lewat reforma agraria.

Kedua, sumber daya itu harus dimanfaatkan untuk memproduksi aneka pangan lokal sesuai dengan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. Fokus kebijakan harus digeser, tak hanya beras, tapi juga pangan nonberas.

Ketiga, mendahulukan produksi aneka pangan yang bisa ditanam sendiri ketimbang impor.

Keempat, merancang ulang pasar pertanian-pangan. Liberalisasi kebablasan harus dikoreksi. Pada saat bersamaan, harus dikembangkan perdagangan yang adil (fair trade), terutama buat petani, dan mendorong pasar lokal.

Khudori, peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: