Beranda > Berita, Diskusi, Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan > Sejak Tahap Perencanaan Anggaran, Sudah Ada Peluang Terjadinya Korupsi

Sejak Tahap Perencanaan Anggaran, Sudah Ada Peluang Terjadinya Korupsi

Sumber: Sumber: Media Indonesia, Sabtu, 16 April 2011

Potensi korupsi anggaran pada tingkat nasional di APBN maupun di tingkat daerah pada APBD sudah terjadi sejak tahap perencanaan. Hal ini dinyatakan koordinator penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyu B Siswantono.

Dari lima tahapan pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, adanya dugaan tindak pidana korupsi sudah terjadi sejak dari perencanaan.

KPK sebelumnya mengeluarkan kajian dalam penganggaran bantuan sosial dalam APBD. Dalam kajian itu, pada tahap penganggaran KPK menemukan tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD. Selain itu, tidak semua objek belanja bantuan sosial dalam peraturan kepala daerah tentang APBD dilengkapi dengan perincian objek penerima belanja bansos.

Wahyu mencontohkan korupsi perencanaan program dan manipulasi partisipasi masyarakat sering terjadi pada tahap perencanaan APBD. Penyusunan program anggaran terendah di desa bahkan sudah disusupi program-program dari instansi tertentu.

“Masyarakat lantas dipaksa untuk mengikuti keinginan instansi tertentu. Yang terjadi selanjutnya adalah persaingan antar-instansi, termasuk di dalamnya pemerintah kecamatan dan desa. Mereka bersaing untuk menggolkan proyek-proyek. Di sinilah kemudian terjadi transaksi ekonomi-politik di belakang meja, atau win-win solution,” terang Wahyu pada Lokakarya Peningkatan Wawasanan Media yang diselenggarakan KPK di Bandung, Sabtu (16/4). Kemudian, terjadi pula transaksi ekonomi dan politik di belakang meja.

Menurutnya, instansi-instansi yang berkepentingan itu melalui anggota DPRD kemudian menekan eksekutif agar program-program tersebut diloloskan dalam anggaran.

“Jika program itu lolos, anggota DPRD tersebut akan mendapatkan jatah proyek. Jadi, mafia anggaran itu memang nyata adanya,” kata Wahyu.

Pada tahap pelaksanaan, korupsi biasanya terjadi pada tahap belanja barang. Menurut pengalamannya selama menyelidiki kasus korupsi di KPK, pada belanja barang sering terjadi penggelembungan harga.

“Pada belanja pembangunan, kerap terjadi proyek penunjukan langsung. Dan yang ditunjuk biasanya orang terdekat atau penguasa,” ujarnya.

Pada kasus korupsi mesin jahit di Departemen Kesehatan, misalnya, rekanan pengadaan mesin jahit menurunkan mutu dan kualitas barang tersebut. Kemudian, terjadi pula manipulasi laporan pada tahap akhir evaluasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Tim pemeriksa akan diberikan uang sogokan, fasilitas mewah agar hasil pemeriksaan tidak dipersoalkan oleh tim pemeriksa. Sementara, para kepala daerah yang harus memberikan laporan pertanggungjawaban ke DRPD, modus yang biasanya dilakukan adalah memanipulasi keberhasilan. Padahal, program yang dinyatakan berhasil itu tak sesuai dengan realita,” terangnya.

Korupsi pada tahap evaluasi, misalnya, kasus korupsi suap pejabat pemerintah kota Bekasi ke tim BPK II Jawa Barat yang memeriksa laporan keuangan kota Bekasi tahun 2010. Lima orang pejabat kota Bekasi memberikan uang senilai Rp400 juta agar laporan keuangan kota Bekasi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (ED/OL-11)

  1. Ardha Krisna
    23 April 2015 pukul 9:07 am

    Selamat untuk KPK dengan rencananya membuka Kantor cabang Perwakilan di Kota Denpasar

  2. 23 April 2015 pukul 9:37 am

    Memeng benar kami sebagai masyarakat / warga sangat dirugikan dengan adanta surat PU Kota Denpasar No : 620/152/DPU, dan Kelurahan Ubung dan Kaling No : 71/KLS/III/2015 dalam isinya tidak adanya penggantian akses keluar masuk yg terkena proyek pekerjaan peningkatan jalan lokasi kawasan jln Katalia 1&2, jln Angsoka Cargo. Sebagai Pelaksana PT. ARTHA RAJASA, dan KONSULTAN : CV. BALI TIGA WARNA dengan NILAI KONTRAK : Rp 3.140.000.000,- TGL KONTRAK : 02 Maret 2015 , No KONTRAK : 620/430/DPU, Kami mohon kepada Bapak/Ibu KPK berkenan Mengawasi dang Mengevaluasinya, karena memberatkan masyarakat dan biaya terlalu besar untuk jalan sepanjang 2,5 kilometer saja.

    • 23 April 2015 pukul 11:00 am

      Laporan nan KEREN. Baiknya langsung di sampaikan ke KPK.

      Tapi, terimakasih atas kunjungannya ya

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: