Anggaran Mandul

Sumber: Editorial Media Indonesia, Kamis, 18 Agustus 2011.

RANCANG anggaran negara 2012 mandul terobosan. Ruang fiskal yang tersisa untuk bermanuver tetap sempit karena anggaran habis terpasung untuk belanja rutin yang minim daya pacu pertumbuhan.

Transfer daerah, anggaran untuk subsidi, belanja pegawai dan barang, serta pembayaran bunga utang dan belanja lain masih menyandera sekitar 80% anggaran negara 2012. Tidak jauh berbeda dari postur APBN tahun-tahun sebelumnya, yakni rata-rata 91% pendapatan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja-belanja tersebut.

Tidak mengherankan kalau daya terobos kenaikan anggaran yang telah melampaui tiga kali lipat dari sekitar Rp430 triliun pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2004, menjadi Rp1.300-an triliun, saat ini, terhadap kesejahteraan melempem.

Jumlah penduduk miskin dan yang hampir miskin tidak turun signifikan. Masih terdapat sekitar 60 juta orang miskin dan hampir miskin di negara ini.

Tingkat pengangguran juga masih tinggi akibat minimnya peran anggaran terhadap perluasan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi pun belum merata, hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat dengan kesenjangan yang masih lebar.

Pajak yang bersumber dari kantong rakyat dipatok pada angka Rp1.019,3 triliun. Itu berarti pajak membiayai 71,9% dari total belanja negara. Karena itu, rakyat berhak mendapatkan pengembalian yang optimal dalam pelayanan dan kesejahteraan.

Pemerintah harus segera mengubah paradigma dan politik anggaran mereka. APBN bukan uang eksekutif sehingga tidak boleh habis hanya untuk membiayai belanja birokrat. Apalagi untuk membayari popularitas mereka.

Ubah politik anggaran dari yang probirokrat menjadi prorakyat. Ganti haluan subsidi, dari yang lebih mengutamakan aspek populis, seperti pemberian subsidi BBM, ke sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian. Dengan demikian anggaran dapat menjadi mesin perekonomian rakyat, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

Legislatif pun harus mengembalikan peran mereka untuk melakukan kontrol bujet. Legislatif tidak boleh melanjutkan perselingkuhan mereka dengan eksekutif yang membuat anggaran negara disorientasi.

Anggaran yang semestinya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat jangan disulap untuk kesejahteraan eksekutif-legislatif.

Anggaran negara tidak boleh tidak berkelamin. Tesis pro-poor, pro-job, dan pro-growth harus mampu diimplementasikan. Jangan hanya untuk menyuburkan popularitas.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: