Beranda > Diskusi > Belanja Pegawai Tidak Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Belanja Pegawai Tidak Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

MISALKAN, nilai korelasi antara belanja pegawai dengan pertumbuhan ekonomi di sebuah Kabupaten relatif rendah. Mengapa nilai korelasinya rendah? Paling tidak, jawaban hipotetisnya adalah sebagai berikut:

Mengapa korelasi Belanja Pegawai dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Rendah?

Mengapa korelasi Belanja Pegawai dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Rendah?

  1. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan relatif rendah.
  2. Proporsi pendapatan yang ditabung relatif tinggi, tetapi perbankan di daerah kurang (efektif) menyalurkannya di daerah yang bersangkutan. Bank hanya taking deposit only.
  3. Jumlah pegawai tidak terlalu banyak
  4. Pegawai tidak berdomisili di daerah tersebut.
  5. Pendapatan dibelanjakan pada barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh (dari) daerah tersebut (import).
  6. Konsumsi (pengeluaran) tidak dilakukan di daerah tersebut.
  7. Konsumsi ditujukan pada barang dan jasa hasil produksi daerah setempat, tetapi kandungan lokalnya relatif rendah.
  8. Tingkat perputaran uang di daerah relatif rendah
  9. Masyarakat di daerah relatif kurang konsumtif.

Lalu, bagaimana cara supaya di masa-masa yang akan datang, nilai korelasinya tinggi? Daftar jawaban hipotetis di atas sudah memberi petunjuk tentang bagaimana caranya. Paling tidak:

  1. Meningkatkan perputaran uang. Misalnya melalui hiburan rakyat reguler tiap malam minggu atau cara lain yang dapat meningkatkan perputaran uang di daerah.
  2. Mendorong konsumsi barang dan jasa hasil produksi daerah sendiri.
  3. Mendorong perbankan yang ada di daerah supaya tidak hanya melakukan taking deposit only, tetapi lebih aktif menyalurkan tabungan PNS ke masyarakat setempat, yaitu untuk kegiatan konsumtif tetapi terutama untuk kegiatan produktif.
  4. Meningkatkan kandungan lokal perusahaan yang ada di daerah. Misalnya dengan meningkatan kemitraan (kaitan ekonomi) antar usaha yang ada di daerah yang bersangkutan.
  5. Memaksa pegawai berdomisili di daerah yang bersangkutan.

Tantangan berikutnya adalah: bagaimana upaya peningkatan nilai korelasi tersebut ditindaklanjuti melalui APBD oleh Kabupaten yang bersangkutan?

Save to PDF

  1. didi nuryadin
    18 Mei 2010 pukul 11:21 am

    Sy ingin meng-quote saran terkait memaksa pegawai tinggal di daerah tersebut. Ini tentu sulit dilakukan mas, dalam konsep pengembangan wilayah apalagi perkotaan hal ini terkait dengan daya beli terhadap perumahan dan lahan. Jika memaksa pegawai harus tinggal di daerah tersebut, tentu bukan solusi yang bijak. Apalagi jika pegawai tinggal di daerah sekitar atau sub urban bukannya malah akan memberi manfaat (multiplier) bagi wilayah sekitarnya.

    • 18 Mei 2010 pukul 11:55 am

      Setuju Pak Didi dan terima kasih atas “fine-tuning”-nya.

      Apa yg disampaikan ditulisan merupakan solusi umumnya. Sangat perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Bila memang sikon tidak sesuai, maka perlu penyesuaian pada solusi tadi. Di beberapa daerah ada yang menyediakan fasilitas kredit perumahan murah atau hanya sekedar tempat penampungan sementara (barak).

      Tetapi intinya adalah bagaimana cara untuk memastikan agar efek multiplier bekerja di daerah yang bersangkutan dan bukan di daerah yang lain.

  2. Rojak
    18 Mei 2010 pukul 11:35 pm

    Tantangan berikutnya belum dijawab ya

  3. 20 Mei 2010 pukul 9:27 am

    @ Om Rojak

    Kalau dicermati uraian tanya-jawab di atas, maka jawaban tantangan berikutnya sudah ada juga. Paling tidak, dari jawaban hipotetis di atas, ada 5 hal yang bisa dilakukan Pemda untuk meningkatkan efek belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Coba aja di baca ulang. Sepertinya udah jelas koq. Yakinlah pada dirimu, Om Rojak pasti akan menemukannya. Pisss ya Om 😉

  4. Rojak
    20 Mei 2010 pukul 1:23 pm

    Terima kasih bapak. Mohon maaf karena ini sesuai dengan bahan tesis.

  5. 20 Mei 2010 pukul 2:19 pm

    @ Rojak

    Weh mantab tuh pak. Uraian yang ditulisan masih hipotetis banget dan akan segera dibuktikan secara empiris. Weh mantab kalilah ya.

    Kalau bersedia, share kesimpulannya ya. Atau malah metodenya sekalian, biar bisa di replikasi secara bijaksana di daerah lain.

    Kalau misalnya diteliti di seluruh Kabupaten/Kota, maka kita bisa membagi Kab/Kota tersebut berdasarkan nilai korelasi tadi dan digunakan untuk menguji pertanyaan2 berikutnya. Misalnya:

    apakah ada korelasi antara variabel jarak (distance) daerah dengan ibukota Kabupaten atau provinsi dengan variabel korelasi belanja pegawainya.

    Mantab bos, ide cemerlang. Silahkan dilanjutkan. Malah tersanjung nih😉

  6. Rojak
    21 Mei 2010 pukul 9:00 pm

    kalau perputaran uang variabelnya apa ya?

  7. 22 Mei 2010 pukul 1:29 pm

    Diskusi di Fesbuk tentang materi ini dapat dilihat pada link berikut:

    http://www.facebook.com/note.php?note_id=426556667618&comments

    @ Rojak
    Pertanyaan bagus mas. Perputaran uang, variabelnya PERPUTARAN UANG aja. Terus cara mengukurnya bisa atau dapat pake teori kuantitas uang. Diitung dng rumus:

    v = [PDRB] / [Jumlah uang beredar di daerah]

    Tapi sangat dianjurkan utk bertanya ke pembimbing atau dicari referensinya ya. Ntar kalau udah ada jawabannya, mohon bersedia berbagi ya. Makasih

  8. jutaajrullah
    16 Juni 2010 pukul 10:55 am

    Kalau jumlah pegawai pemerintah di suatu daerah bisa jadi poin pembahasan sendiri tidak!? tentunya dikaitkan dengan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dilihat juga dengan perspektif perilaku pegawai pemerintah yang cenderung memprioritaskan dirinya sendiri dalam membelanjakan pendapatan yg diperoleh..

  9. 16 Juni 2010 pukul 1:58 pm

    @ Jutaajrullah

    Wah menarik juga ya mempelajari pengaruh perilaku PNS terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah. Secara sekilas logikanya agak jauh tetapi “sebenarnya” malah bisa jadi dekat juga😉

    Kalau perilakunya baik, misalnya kita ukur pakai variabel komitmen dan atau profesionalisme, maka mestinya kinerja pembangunan juga makin tinggi, cateris paribus.

    Paling tidak, dana APBD bisa digunakan secara tepat syarat, yg bisa kita dekati dengan: kualitas rencana yg makin bagus, pelaksanaannya yang juga makin bagus serta pelaporannya yg makin bagus juga.

    Berarti perilaku PNS bisa jadi poin pembahasan sendiri ya. Wehhh …. ide keren juga tuh😉 Inspiratif.

  10. 28 Maret 2012 pukul 10:32 am
  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: