Beranda > Berita, Diskusi, Keuangan Daerah > Hentikan Dana Bansos: Peraturan Direvisi Dulu

Hentikan Dana Bansos: Peraturan Direvisi Dulu

Sumber: Kompas dalam bpk.go.id, 20-02-2013

JAKARTA. KOMPAS – Pemerintah pusat diminta menghentikan sementara penyaluran dana bantuan sosial dan hibah, terutama di daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah.

Penghentian sementara penyaluran dana tersebut diharapkan disertai juga dengan revisi atas ketentuan mengenai pedoman pemberian dana bantuan dan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, termasuk perubahannya di Permendagri No 39/2012.

“Kalau tidak dihentikan, dana penyaluran bantuan sosial (bansos) dan hibah sejak tahun 2007 hingga 2012, yang mencapai Rp 400 triliun, tak akan ada pertanggungjawabannya. Apakah dana yang seharusnya diberikan kepada pihak yang kesulitan akibat krisis ekonomi benar-benar sampai?” kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, kepada Kompas, Selasa (19/2).

Oleh karena itu, tambahnya, ia meminta supaya penyaluran dana bantuan sosial dihentikan sementara. “Kasus menarik sekarang ada di Jawa Barat. Katakanlah, belum ada penyalahgunaan penyaluran dana bansos tersebut. Namun, ketentuan itu menyebabkan tidak setaranya calon kepala daerah yang satu dengan lainnya. Kalau yang satu bisa membagi-bagikan dana Rp 100 juta ke setiap desa, serta motor dari APBD, sementara calon lainnya tidak mampu sama sekali seperti itu, bukankah aturan tersebut tidak sesuai dengan asas kesamaan hukum?” kata Rizal.

Menurut dia, petahana memang diuntungkan, tetapi tidak boleh seenaknya memakai dana milik rakyat untuk kepentingannya, “Agar penyalahgunaan dana bantuan sosial tidak kebablasan, sebaiknya dihentikan, dan pemerintah harus merevisinya lebih dulu,” katanya menambahkan.

Mundur setahun

Rizal mengatakan, salah satu usulan revisinya adalah kepala daerah yang akan maju sebagai calon harus mundur setahun sebelumnya agar dia tak bisa menentukan alokasi dana bantuan sosial dan lembaga-lembaga yang akan diberikan saat pembahasan APBD bersama DPRD. “Revisi lainnya, penyaluran dana bansos harus ditiadakan jika tahun itu pilkada dilaksanakan. Ketentuan berlaku jika calon petahana maju. Kalau dana bansos ada saat pilkada, berarti bansos itu instrumen politik,” kata Rizal.

Hal senada disampaikan Ketua Bali Corruption Watch I Putu Wirata Dwikora “Penyaluran dana bansos dan hibah serta pelayanan masyarakat tak boleh terhambat karena pilkada. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan yang melarang kepala daerah menyalurkan bansos jika tampil lagi di pilkada,” ujarnya.

Wirata menyatakan, dengan alasan bantuan tersebut adalah program pemerintah, calon petahana mendapatkan keuntungan dengan penyaluran bansos. Agar penyaluran bansos dan hibah selama pilkada transparan, petahana harus menjelaskan kepada publik dari mana sumber dana, penerima, dan tujuannya.

“Pengawasan harus dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, panitia pengawas pemilu, dan pihak lain, antara lain DPRD dan lembaga swadaya masyarakat. Pengawasannya juga harus dilakukan sejak perencanaan hingga penyaluran dana bansos,” kata Wirata.

Demikian juga peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch Surabaya, Apung Widadi. “Sebaiknya, menjelang pilkada hingga selesainya pilkada, dana bansos dan hibah ditunda dulu penyalurannya. Sebab, jika tidak, dana tersebut bisa saja digulirkan kepada lembaga fiktif atau lembaga yang jadi kroni petahana Kedua pos anggaran ini selalu menjadi idola para calon petahana,” kata Apung.

Untuk itu, tambah Apung, praktik penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah seharusnya menjadi masukan dalam materi Undang-Undang Pemilihan Umum yang akan datang.

KPK turun tangan

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dihubungi secara terpisah mengelak jika aturan yang diterbitkannya itu cenderung longgar sehingga memudahkan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah. “Pertanggungjawaban pemberian bansos dan hibah tetap harus jelas. Namun, aturan ini perlu mengakomodasi kepala daerah yang wajib memberikan bantuan ketika ada bencana alam atau saat harus turun ke lapangan,” ujarnya.

Menurut dia, aturan yang diterbitkannya itu sebenarnya disusun berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan dana bansos untuk kepentingan kemenangannya di pilkada, polisi, kejaksaan, maupun KPK bisa turun tangan,” katanya.

Publik dikalahkan

Menurut pengajar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman, alokasi dana bansos dan hibah memang rawan disalahgunakan pasangan petahana demi kepentingan pilkada. “Pasangan petahana berpotensi memanfaatkan anggaran publik untuk kepentingan politik karena memiliki wewenang untuk menentukan anggaran. Dengan tak adanya transparansi, penyalahgunaan dana tersebut memang tak mudah untuk dibuktikan. Apa yang dilakukan kemudian adalah legalized corruption atau korupsi yang seolah dilegalkan karena mengacu pada produk hukum,” ujar Herlambang.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril mengatakan, selama ini aturan penggunaan dana bantuan sosial atau hibah memang tidak ketat. Akibatnya, dana bantuan sosial dan hibah menjadi ajang nepotisme karena hanya bisa diakses dan dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan elite.

Menurut Oce, pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri harus memperketat aturan penggunaan dana bantuan sosial maupun hibah. “Pemerintah harus bisa menjamin agar fasilitas negara ini digunakan secara transparan dan bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat secara merata,” tambahnya. (COK/ILO/ABK/RIZ/ODY/ RAZ/ETA/KOR/INA/HAR). Kompas

  1. nurwakit
    14 Maret 2013 pukul 4:25 am

    Dari sisi pengatauran yang ada perlu adanya penambaham antara laian :
    1. bahwa dana hibah bantuan sosial perlu dilakukan sinkronisasi terhadap aturan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan didaerah, misalnya usul dana hibah bansos tersebut dia
    lakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan atau lebih dikenal dengan musrenbang. sehingga terjadi pertemuan yang pas antara sistem butom up dan top down,
    2. Perlu adanya ketegasan dalam pembatasan dalam jumlah/nominal dari keseluruhan jumlah yang digunakan untuk belanja urusan wajib dan pilihan.
    3. perlunya publikasi nama – nama penerima hibah dan bansos secara terbuka dan transparan

  2. 15 Maret 2013 pukul 6:57 am

    Sangat setujuh Pak. 3 (tiga) hal sepele, yang bisa bikin perbedaan. Supaya semakin Transparan dan bertanggungjawab serta sinkron!

    BTW, terimakasih atas kunjungan dan ide ciamiknya ya

  1. No trackbacks yet.

Pembaca pastilah punya pendapat keren. "Bagaimana menurut Anda"?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: