Archive

Posts Tagged ‘Akuntabilitas’

Analisis LKPj

18 April 2010 10 komentar

MARET – APRIL 2010 ini masih musimnya pembahasan LKPj  2009. Diharapkan DPRD dapat merumuskan rekomendasi atau catatan-catatan kritis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Banyak yang harus dikaji untuk menghasilkan rekomendasi yang mantab. Gambar berikut menyajikan salah satu aspek yang harus dikaji, yaitu: cara penyusunan dan cara penyajiannya. Mohon koreksiannya ya.

Penilaian Kualitas Penyusunan dan Penyajian LKPj

Bagi yang akan melakukan analisis LKPj, slide berikut menjelaskan apa yang dikaji, bagaimana mengkajinya, apa koridor dan tips analisis LKPj?. Silahkan didownload “untuk dikembangkan lebih lanjut”. Semoga bermanfaat. MERDEKA !

http://www.ziddu.com/download/19056291/Perumusan_Rekomendasi_LKPj_Oleh_DPRD.ppt.html

Mohon maaf, karena file-nya diupload ke ziddu.

Indikator Kinerja untuk SKPD

SUKSES atau GAGAL?

Jika anda TIDAK MENGUKUR HASIL, anda tidak bisa membedakan antara KESUKSESAN dan KEGAGALAN. Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak akan bisa menghargainya. Jika anda tidak bisa menghargai kesuksesan, anda mungkin menghargai kegagalan. Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak bisa belajar darinya. Jika anda tidak mengenali kegagalan, anda tidak bisa memperbaikinya. Jika anda bisa menunjukkan hasil, anda bisa memperoleh dukungan publik.

Masyarakat secara terus menerus membutuhkan pemerintahan yang responsif dan cakap. Daerah memiliki pendapatan yang terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan sangat tinggi. Tanpa indikator kinerja, sulit menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Baca selanjutnya…

Pengendalian Intern dan Kualitas Akuntabilitas SKPD

3 Februari 2009 41 komentar

sistem_akuntansi_keuangan_daerahKualitas Pengendalian Intern dan Kualitas Akuntabilitas SKPD penting dalam peningkatan kinerja pelayanan SKPD. Ini merupakan topik diskusi menarik sehingga kita dapat mengetahui teori, permasalahan dan strategi peningkatannya.

Terkait dengan hal tersebut, topik diskusi yang akan kita bahas menyangkut upaya peningkatan Kualitas Pengendalian Intern dan Kualitas Akuntabilitas SKPD.

Baca selanjutnya…

Research Questions yang Hot pada Domain Manajemen Keuangan Daerah

6 November 2008 6 komentar

tanya2Manajemen Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian inti dari Kebijakan Publik di Daerah. Berpengaruh menentukan kinerja Pemda dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.

Banyak hal dari Manajemen Keuangan Daerah yang masih perlu digali, diteliti, dan dikaji untuk kemudian menemu-kenali rekomendasi yang relevan untuk perbaikan Manajemen Keuangan di Daerah.

Tulisan ini menjadi pembuka untuk curah pendapat tentang research question yang hot pada domain Manajemen Keuangan Daerah. Tulisan ini diinspirasi oleh Pak Abshor pada link ini. Pesan yang disampaikan adalah:

sy sdg menrancang penltn dg topik anggaran dg objek APBD Pemda. mhn bantuan hot isue dari perspektif manajemen keuangan. tks

Kepada Bapak / Ibu / Saudara yang sedang berkunjung, kami mohon kesediannya untuk ikut serta dalam curah pendapat melalui form komentar.

Sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih.

From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies

24 Oktober 2008 3 komentar

By Jack Diamond, International Monetary Fund (IMF) – Fiscal Affairs Department

Many emerging market economies are trying to improve their budget processes and move to performance-based budgeting.

//papers.ssrn.com/sol3/header/logo_socialThis paper first reviews the evolution of the “new” performance budgeting model, increasingly being applied in industrial countries. By identifying its main components, the tasks faced by emerging market economies when converting their present budget systems to this model are determined.

It is recognized that this conversion will not be easy and require four major reform elements.

  • First, any existing program structure must be set in the wider context of strategic budget planning and medium-term budget frameworks.
  • Second, this typically involves redesigning and refining existing program structures.
  • Third, existing budget-costing systems and associated skills will probably need to be improved.
  • Fourth, and perhaps most difficult, a new system of accountability and budget incentives needs to be introduced.

For emerging market economies, these should be viewed as the prerequisites for a successful introduction of the new performance-budgeting model.

Download dari sumbernya di: SSRN Online

Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi Indonesia

2 September 2008 1 komentar

Disarikan dari Laporan Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi. (SK. Deputi Bidang Polhankam Bappenas No. 001/D-2/03/2004)

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good Governance). Selama hampir 63 tahun kemerdekaan Indonesia, birokrasi telah berperan besar dalam perjalanan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya telah ditopang oleh birokrasi.

Birokrasi yang handal dan mampu bekerja dengan baik, merupakan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Harapan tersebut, merupakan salah satu tuntunan gerakan reformasi birokrasi tahun 1998, agar birokrasi menjadi tempat layanan masyarakat yang cepat, murah, tidak diskriminatif dan transparan. Baca selanjutnya…

Indonesia Naik dalam Pengendalian Korupsi dan Mengalahkan Beberapa Negara Tetangga dalam Hak Suara dan Pertanggungjawaban

25 Juli 2008 3 komentar

Sumber: http://go.worldbank.org/7NLRAYYW30

JAKARTA, 24 Juni 2008 – Update Indikator Tata Kelola Global (Worldwide Governance Indicators/WGI) dikeluarkan hari ini. Dorongan Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi terus memberikan hasil di semua area dan peningkatan substansial dalam penilaian mengenai Hak Suara & Pertanggungjawaban, Pengendalian Korupsi serta Efektivitas Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Kemajuan ini merupakan cerminan dari negara yang para pemimpin politik, pembuat kebijakan, masyarakat sipil dan sektor swastanya memandang tata kelola yang baik dan pengendalian korupsi sebagai hal penting bagi kesinambungan dan meratanya pertumbuhan,” ujar Daniel Kaufmann, salah satu penulis laporan sekaligus Direktur Tata Kelola di Institut Bank Dunia. “Dalam satu dasawarsa di era reformasi, Indonesia menunjukkan semua tanda-tanda pertumbuhan demokrasi – kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan sekarang kebebasan informasi publik.” Baca selanjutnya…

Penyusunan Prosedur Kerja Audit Berdasarkan Standar Internasional

22 Juli 2008 4 komentar

siwasdanasSalah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tataran operasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Baca selanjutnya…

Akuntabilitas Wakil Rakyat Masih Rendah

20 Juni 2008 3 komentar

Sudah semakin baikkah akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya? Rekomendasi apa yang perlu diterapkan hingga akuntabilitas DPRD dapat ditingkatkan?

Oleh: Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Polhankamnas, Bappenas

Kajian ini bertujuan menyusun indikator demokrasi, terutama akuntabilitas wakil rakyat/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap para pemilih (konstituen) mereka. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab akuntabilitas anggota DPR; serta mengajukan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut. Baca selanjutnya…

Pemberantasan Korupsi Perlu Komitmen dari Atas

Asia-Pacific HDR on Anti-CorruptionJakarta: Berdasar pengalaman empat tahun meminpin Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada lima pelajaran terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama, diperlukan komitmen sangat tinggi dari atas. Presiden SBY mengatakan hal itu dalam pidato kunci (keynote speech) acara peluncuran laporan UNDP mengenai korupsi di Asia Pacific, yang berjudul “Tackling Corruption, Transforming Lives”, di Istana Negara, Kamis (12/6) pagi.

“Pada akhir Desember 2004, tepat ketika Indonesia mengalami musibah tsunami yang sangat besar, kami juga melakukan sesuatu yang bersejarah, mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, untuk percepatan pemberantasan korupsi,” kata Presiden SBY. Baca selanjutnya…

Membangun Sistem Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Sumber: www.bpkp.go.idPekanbaru, 14 Mei 2008. Diperlukan Action Plan atas Enam Bidang Perbaikan untuk Membangun Sistem Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. Ketua BPK-RI, Anwar Nasution, menegaskan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004 – 2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk.Oleh karena itu diperlukan percepatan perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah-langkah konkrit, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Publik bertema ”Membangun Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di Pekanbaru. Baca selanjutnya…

Beberapa Permasalahan Umum dalam Perencanaan APBD

5 April 2008 5 komentar

rangkaian kotak masalah Masihkah upaya perbaikan kualitas perencanaan APBD bernilai strategis? Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah.

Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Akuntabilitas SKPD: Salah satu Dasar Penataan Organisasi Perangkat Daerah

5 Maret 2008 38 komentar

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Baca selanjutnya…