Arsip

Posts Tagged ‘Anggaran’

Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah

12 Februari 2011 3 komentar

Diedit dari: Laporan Tim Warta BPKP

Penyerapan anggaran masih rendah

Rendahnya penyerapan anggaran belanja, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga melanda berbagai instansi yang ada di daerah.

Ada bermacam penyebab yang menimbulkan seretnya penyerapan anggaran di daerah, mulai dari masih: 1). adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di tingkat instansi, 2). lambatnya proses tender, 3). lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, 4). kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan: 5).  kelemahan dalam perencanaan awal, 6). kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, serta 7). lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK.

Sebagai contoh, menurut Laporan Kinerja Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 Triwulan III, realisasi penyerapan APBD Tingkat I pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir September 2010 baru mencapai 13,51%. Sebuah angka yang tergolong rendah.

Baca selanjutnya…

Iklan

Tersihir Pertumbuhan Semu

Editorial Media Indonesia

KEGEMARAN membanggakan asumsi di atas kertas masih mendominasi arah kebijakan ekonomi negeri ini. Itulah mengapa saban awal tahun para pejabat di republik berpenduduk 237 juta ini rajin menebar harapan.

Untuk 2011, pemerintah amat yakin bahwa ekonomi bakal tumbuh lebih dari 6%. Bahkan, pemerintah mengklaim pertumbuhan kita sudah efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa membeberkan data statistik yang menunjukkan betapa ‘hebatnya’ kinerja ekonomi kita. Pengangguran susut menjadi 7,14%, padahal tahun-tahun sebelumnya double digit. Penduduk miskin yang dientaskan dari 2009 ke 2010 berjumlah 1,5 juta jiwa, atau dari 14,1% menjadi 13,3%.

Data-data itu bak mantra yang meneror rasionalitas kita akan fakta masih centang-perenangnya kehidupan rakyat. Hanya terbilang jam sejak pemerintah merilis turunnya angka kemiskinan, di Jepara, Jawa Tengah, enam nyawa anak melayang setelah terpaksa memakan tiwul karena orang tua mereka tak sanggup membeli beras yang harganya membubung.

Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh. Tapi, di alam nyata, pertumbuhan nyaris tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Baca selanjutnya…

Sistem Anggaran Kejar Tayang

24 Desember 2010 Tinggalkan komentar

Sumber: MediaIndonesia.Com

SETIDAKNYA ada dua penyakit kronis pengelolaan anggaran negara. Pertama, tingkat penyerapan yang tidak pernah maksimal. Kedua, penyerapan besar-besaran di akhir tahun bak sinetron kejar tayang.

Berbagai langkah, katanya, sudah dilakukan. Tetapi, tabiat buruk yang bersifat menahun itu tidak kunjung bisa dibereskan.

Itu pula yang bakal terjadi pada APBN Perubahan 2010. Tingkat penyerapannya diperkirakan hanya 91%, atau lebih rendah 1% jika dibandingkan dengan penyerapan tahun lalu yang mencapai 92%. Baca selanjutnya…

Anggaran Berbasis Kinerja VERSUS Kinerja Berbasis Anggaran

22 Desember 2008 13 komentar
SWAMANDIRI.wordpress.com tentang Anggaran Berbasis Kinerja vs Kinerja Berbasis Anggaran

ABK atau KBA ?

Pernahkah mendengar dan atau ikut debat Anggaran Berbasis Kinerja versus Kinerja Berbasis Anggaran? Ini materi debat yang sering terjadi antara SKPD di satu sisi dengan Bappeda atau BPKD atau TAPD di sisi yang lain.

Bappeda atau BPKD atau TAPD memegang konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).  Sementara SKPD, awalnya memang memegang konsep ABK, tetapi di akhir debat cenderung memegang konsep Kinerja berbasis Anggaran (KBA).

Pemicu Perdebatan

Apakah pemicu perdebatan? Pemicunya adalah penolakan terhadap plafon anggaran. Di awal penyusunan RAPBD, umum terjadi bahwa TAPD menetapkan plafon anggaran untuk tiap SKPD. SKPD menolak plafon ini dengan alasan plafon yang ditetapkan untuknya terlalu kecil.

Bagaimana bila cara (metode) perumusan dan penetapan plafon sudah relatif baik sehingga plafon yang ditetapkan lebih tepat, apakah SKPD masih tetap berpandangan bahwa plafon yang ditetapkan untuknya terlalu kecil?

Baca selanjutnya…

Slack Budget (Anggaran)

7 Juli 2008 13 komentar

Topik diskusi berikutnya yang akan kita diskusikan secara online adalah: Apakah masih mungkin terjadi slack anggaran di pemerintaha kab/kota? Pertanyaan ini diajukan oleh Fadli Abdullah-Bireuen. Pertanyaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Berhubungan dengan agency theory… saya mohon tanggapannya tentang slack budget…mardiasmo dalam tulisannya pernah menyatakan..di indinesia terjadi slack budget karena belum ada standara biaya minimum (1999) namun sekarang sudah ada standar biaya minimum apakah masih mungkin terjadi slack anggaran di pemerintaha kab/kota?

terima kasih atas tanggapannya.

Anggaran untuk Kinerja: Membuat Uang Bekerja untuk Indonesia

Jakarta, 26 Mei 2008 – Setiap kali uang dikeluarkan, mengharapkan laba atas investasi tersebut merupakan hal yang alami. Anda membelanjakan uang membeli makanan, Anda berharap agar keluarga Anda tidak kelaparan selama X hari. Anda menghabiskan uang untuk pendidikan anak Anda, Anda berharap agar anak Anda bertambah pintar. Anda menginvestasikan uang Anda di pasar saham, Anda berharap untuk mendapatkan laba yang besar.

Anehnya, logika yang sama tidak selalu berlaku pada anggaran negara. Anggaran publik konvensional menganggap sejumlah besar uang dibelanjakan demi berjalannya mesin negara – gaji, pengadaan, biaya operasi, dan lainnya. Apakah mesin tersebut menghasilkan sesuatu sering kali tidak diberi banyak perhatian dalam proses perencanaan anggaran. Baca selanjutnya…

Management Expenses: Rasionalitas Terjadinya Penyimpangan di Instansi Publik?

11 Juni 2008 4 komentar

I Wayan Monoyasa
Penulis adalah Auditor pada Perwakilan BPKP Jawa Timur
Sumber: BPKP

Tak dianggarkan, namun management expenses harus dikeluarkan dari instansi publik. Maka, instansi pun dipaksa berkreasi menciptakan pendanaan di luar anggaran. Pemecahannya?

Di antara tema-tema besar yang menjadi wacana publik belakangan ini menyangkut pembaruan penyelenggaraan birokrasi/pemerintahan (misalnya, good public governance, akuntabilitas dan reliabilitas instansi publik, pemberantasan korupsi/kolusi/nepotisme, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan), terdapat satu persoalan kecil yang senantiasa luput untuk diungkap, dianalisis dan di tangani secara struktural-rasional yaitu tentang pembiayaan management expenses di lingkungan birokrasi. Baca selanjutnya…

Output based Budgeting

7 Februari 2008 12 komentar

output_based_budgeting_anggaran_berbasis_kinerjaApakah dasar untuk menentukan besar kebutuhan belanja sebuah kegiatan? Ini pertanyaan penting karena sumberdaya (dana) terbatas, tetapi harapan terhadapnya tak terbatas. Oleh karenanya, cara terbaik harus dicari dan diterapkan sehingga penganggaran di sektor publik juga sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu: menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sumberdaya (dana) terbatas.

Pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentunya juga pada Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan dua (2) cara untuk menentukan besar kebutuhan belanja sebuah kegiatan, yaitu: Baca selanjutnya…