Arsip

Posts Tagged ‘APBD’

Permendagri 37 / 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

10 Juli 2010 52 komentar

SUDAH pertengahan tahun 2010, saatnya untuk perencanaan dan penyusunan APBD 2011. Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan!

Banyak yang harus disiapkan untuk meningkatkan kualitas APBD 2010. Salah satunya adalah peningkatan sinkronisasi kebijakan, baik sinkronisasi kebijakan dengan substansi permasalahan dan peluang pembangunan yang faktual dihadapi di Daerah, maupun sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan.

Permendagri untuk sinkronisasi kebijakan tersebut telah dikeluarkan dalam PERMENDAGRI NO 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011.

Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, meliputi:

  1. Tantangan dan kebijakan pembangunan tahun 2011;
  2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 2011;
  3. Teknis penyusunan APBD 2011;
  4. Hal-hal khusus;
  5. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD Tahun 2011; dan
  6. Daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional tahun 2011.

Baca selanjutnya…

Parameter Reformasi Birokrasi di Daerah

16 Mei 2010 14 komentar

Birokrasi yang ekonomis, efisien dan efektif perlu dan penting untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Apakah indikasi keberhasilan reformasi birokrasi?

Budi Winarno, menyebutkan bahwa setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

  1. Tidak ada korupsi,
  2. Tidak ada pelanggaran hukum,
  3. APBD-nya baik,
  4. Semua program pemerintah dijalankan dengan baik,
  5. Perizinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap,
  6. Komunikasi dengan publikberjalan baik,
  7. Penggunaan waktu efektif dan produktif,
  8. Ada reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
  9. Hasil pembangunan nyata dirasakan masyarakat.

Baca selanjutnya…

Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

1 Mei 2010 9 komentar

Bersama Kita Bisa

Apakah tujuan dasar dari pembahasan LKPj? Dalam PP 3 Tahun 2007 diatur bahwa pembahasan LKPj akan menghasilkan sebuah Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan

Bagaimana agar rekomendasi DPRD dari analisis LKPj dapat efektif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang? Secara umum, jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: Baca selanjutnya…

APBD untuk TASKIN

Where there is a will, there is a way. Bila Daerah mau, sangatlah mudah untuk mengumpulkan ide dan gagasan solutif untuk meningkatkan fungsi APBD dalam pengentasan kemsikinan. Gambar yang kami sajikan di bawah menyajikan draft solusi sederhana tersebut. Mohon maaf, hanya draft.

  1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ide dan gagasan yang tersajikan dalam gambar di bawah? Mohon bantuannya untuk memberikan penilaian serta saran dan kritik konstruktif.
  2. Misalkan, gagasan-gagasan konstruktif dan solutif dapat dengan mudah diidentifikasi oleh Daerah, lalu mengapakah permasalahan-permasalahan internal di lingkup pemerintah daerah masih tetap belum terpecahkan dan menghambatnya dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di  Daerah ?

Terima kasih atas saran dan kritikannya. Klik ini untuk melihat gambarnya

Pedoman Praktis Analisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah

Isi kebijakan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan tertuang semuanya dalam satuan rupiah pada dokumen APBD. Karenanya, analisis menyeluruh terhadap angka-angka pada  APBD akan sangat membantu untuk mengetahui orientasi dan substansi kebijakan yang akan dijalankan di tahun anggaran yang direncanakan.

Bank Dunia Perwakilan Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Praktis Analisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah. Analisis belanja publik (Public Expenditure Analysis atau PEA) merupakan suatu cara menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Tujuannya memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan publik secara lebih efsien dan efektif di masa yang akan datang.

Download laporannya: Pedoman Praktis Analisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah

Penghargaan dan Sanksi untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Reward and PunishmentAPBD Kabupaten / Kota adalah kekuatan besar untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, Daerah harus mampu meningkatkan kualitas perencanaan tahunannya. Sementara di sisi yang lain, kita juga harus meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Namun sayangnya pengelolaannya masih relatif kurang baik. Salah satu indikasinya adalah hasil Audit BPK. Perkembangannya cukup membahayakan. Jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP, yaitu opini terbaik dari BPK, justru menurun dari 21 daerah pada tahun 2004 menjadi hanya 8 daerah tahun 2008.

Adapun jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga turun dari 249 daerah tahun 2004 menjadi 137 daerah tahun 2008. Opini ini setingkat lebih rendah dari opini WTP.

Akan tetapi, LKPD yang mendapatkan opini tak memberikan pendapat (disclaimer) justru naik dari 7 daerah tahun 2004 menjadi 120 daerah tahun 2007. Opini BPK ini menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD.

Salah satu kunci untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Reward and Punishment (RnP). Kita membutuhkan sebuah Sistem RnP yang dapat menjadikan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah kebutuhan dan bukan lagi sekedar kewajiban. Info penting. Baca selengkapnya

Alokasi Anggaran Belanja untuk Sektor Pendidikan?

Berapa dari apa?

KEPASTIAN ketersediaan dana sangat penting untuk percepatan pembangunan sektor pendidikan. Tetapi ketersediaan dana saja tidaklah cukup. Masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan sektor pendidikan.

Terkait dengan pendanaan sektor pendidikan, bingungkah maksud ketentuan 20% APBD utk sektor pendidikan? Semakin jelas akan semakin baik? Di satu sisi akan menjamin adanya keseimbangan pendanaan sektoral sesuai peluang dan tantangan pembangunan di Daerah. Di sisi yang lain juga akan mempermudah pertanggungjawaban pengelolaan dana yang selama ini dialokasikan di Dinas Pendidikan.

Mari mempelajarinya dari PMK 84 tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan.

Permendagri 25 tahun 2009 tentang Penyusunan APBD 2010

29 Juni 2009 23 komentar

APAKAH tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010? Apakah pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD 2010? Bagaimanakah teknis penyusunan APBD 2010? Adakah hal-hal khusus yang harus diperhatikan untuk penyusunan APBD 2010?

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Kab/Kota, serta meningkatkan kualitas penyusunan APBD, pasal 34 ayat (2) PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa setiap tahunnya Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman penyusunan APBD.

Untuk penyusunan APBD 2010, telah ditetapkan Permendagri No 25 Tahun 2009 yang berisi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, yaitu pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD 2010.

Substansi Permendagri 25 Tahun 2009 terdiri dari:

  1. Tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010
  2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD;
  3. Teknis penyusunan APBD; dan
  4. Hal-hal khusus.

Informasi tersebut sangat penting untuk dikemas dalam Surat Edaran KDH sebagai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Mari mendownload dan mempelajari: Permendagri 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 atau klik link ini untuk mendownloadnya.

Daftar Periksa Penilaian Usulan Kegiatan SKPD

23 Mei 2009 1 komentar

Lolos Uji?

Lolos Uji?

Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Setiap usulan kegiatan SKPD harus direncanakan secara memadai. Oleh karena itu, penilaian usulan kegiatan SKPD sangat penting untuk dilakukan. Adakah daftar periksa penilaian usulan kegiatan SKPD?

Berikut adalah draft daftar periksa yang menurut kami layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

Uji dan periksalah:

  1. Apakah usulan tema SKPD 20XX sudah sesuai dengan prioritas di RPJM, permasalahan yg mengemuka di 20XX serta Prioritas Bangda 20XX? Tema SKPD 20XX = ringkasan daftar prioritas SKPD di tahun 20XX dalam sebuah kalimat yang efektif
  2. Apakah usulan program dan kegiatan sudah sesuai dengan Tema SKPD 20XX? Periksa dan nilailah NAMA serta “BENTUK” kegiatannya. Bila tidak sesuai, nilailah ARTI PENTING-nya
  3. Apakah indikator kinerja kegiatan telah terisi secara baik dan benar? Periksa dan nilai juga hubungan sebab akibat pada indikator kinerja.
  4. Apakah ada kegiatan lain yang perlu dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya target hasil dan capaian program? Bila ada, kegiatan manakah yang lebih baik untuk dilaksanakan?
  5. Apakah indikator kinerja pada kegiatan-kegiatan dalam sebuah program mengarah pada satu capaian program tertentu?
  6. Apakah lokasi kegiatan dan kelompok penerima manfaat sudah diisikan? Tepatkah lokasi dan kelompok penerima manfaat dengan deskripsi indikator kegiatannya?
  7. Apakah total usulan belanja = wajar berdasarkan target output (keluaran). Periksa kewajaran jenis belanja dan rincian belanja pada objek belanjanya.
  8. Apakah sumber dana sudah diisi? Pastikan agar kegiatan yang didanai oleh pemerintah atasan tidak terpotong.

Adakah hal lain yang harus dimasukkan dalam daftar periksa ini? Mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih.

Pedoman Penyusunan APBD 2009

Apakah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD 2009. Jawaban pertanyaan ini tertuang dalam Permendagri 32 Tahun 2008 tentang Penyusunan APBD 2009.

Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut berisi:

  1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
  2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD;
  3. Teknis penyusunan APBD; dan
  4. Hal-hal khusus lainnya.

Klik kanan pada link di atas atau di sini dan pilih Save Link As untuk mendownloadnya.

Recommended Budget Practices: A Framework For Improved State and Local Government Budgeting

8 April 2008 1 komentar

Apa dan Bagaimanakah?Bagaimanakah perencanaan APBD yang terbaik? Ini pertanyaan penting karena menyangkut cara pemerintah daerah mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.Dari aspek legalitas, jawaban pertanyaan di atas sudah termuat dalam Permendagri 13 /2006 beserta perubahannya dan peraturan lain yang terkait dengan penyusunan dan perencanaan APBD.Sebagai pembanding, National Advisory Council on State and Local Budgeting dari Government Finance Officers Association mengeluarkan Recommended Budget Practices yang menjadi A Framework For Improved State and Local Government Budgeting. Baca selanjutnya…

Beberapa Permasalahan Umum dalam Perencanaan APBD

5 April 2008 5 komentar

rangkaian kotak masalah Masihkah upaya perbaikan kualitas perencanaan APBD bernilai strategis? Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah.

Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan

29 Februari 2008 29 komentar

ABSTRAK. Pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal berbeda dengan pengalokasian belanja pemeliharaan untuk aset tetap yang dihasilkan dari belanja tersebut (Bland & Nunn 1992)z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja modal berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintahaan daerah di Indonesia setelah otonomi daerah dilaksanakan. Besaran belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dipengaruhi oleh pendapatan sendiri.

A. LATAR BELAKANG

Syukriy AbdullahPelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah.[1] Sebelumnya penentuan alokasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (incremental) tanpa merubah jenis atau pos belanja (line-item). Sistem ini disebut sistem anggaran berimbang dan dinamis (line-item and incremental budgeting). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).[2] Baca selanjutnya…