Archive

Posts Tagged ‘APBN’

Calo Anggaran di Parlemen

Sumber: Editorial Media Indonesia, Rabu, 08 Juni 2011

ISU calo anggaran di DPR selama ini bagaikan angin, terasa ada, tapi tak tampak. Kini faktanya semakin terkuak setelah anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati membuka kebusukan para koleganya.

Wa Ode Nurhayati membeberkan bahwa hampir semua anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7%-15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Dari dana untuk daerah itu, menurut Wa Ode Nurhayati, anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Akibat praktik percaloan itu, 120 kabupaten kota dan 10 provinsi yang seharusnya mendapat anggaran DPID akhirnya tidak kebagian. Padahal, kata Wa Ode Nurhayati, anggaran itu telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah (menteri keuangan) dan Badan Anggaran DPR.

Baca selanjutnya…

Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Sumber: Laporan Khusus kompas.com, Kamis, 10 Maret 2010

… dipersempit

Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budget) atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan.

Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN.

Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.

Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB. Data Bappenas, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal nyaris stagnan, bahkan tumbuh negatif.

Mari baca lebih lanjut: Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Pendidikan Tanpa Visi

Sumber: Metro View

... tanpa Visi

SERING kita berpandangan bahwa kunci terpenting dari pendidikan adalah dana. Oleh karena itulah ketika kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pentingkan adalah pengalokasian 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kepentingan pendidikan.

Kita tidak menyangkal bahwa salah satu indikator keseriusan kita menangani pendidikan adalah penyediaan anggaran yang memadai untuk itu. Hanya saja pengalokasian anggaran yang tidak diikuti dengan arah kebijakan pendidikan yang jelas, maka akibatnya penghambur-hamburan anggaran yang tidak perlu.

Itulah yang kita rasakan sekarang ini. Anggaran pendidikan yang mencapai Rp 240 triliun setiap tahun tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Akibatnya, anggarannya habis dipergunakan, namun kualitas pendidikan kita tidak pernah beranjak naik.

Paling sederhana melihat kekacauan pendidikan kita adalah bagaimana program belajar sembilan tahun dijalankan. Seluruh anak-anak sebenarnya diwajibkan untuk mengikuti program belajar sembilan tahun. Namun kita lihat bagaimana banyak anak yang mengalami putus sekolah.

Baca selanjutnya…

Tersihir Pertumbuhan Semu

Editorial Media Indonesia

KEGEMARAN membanggakan asumsi di atas kertas masih mendominasi arah kebijakan ekonomi negeri ini. Itulah mengapa saban awal tahun para pejabat di republik berpenduduk 237 juta ini rajin menebar harapan.

Untuk 2011, pemerintah amat yakin bahwa ekonomi bakal tumbuh lebih dari 6%. Bahkan, pemerintah mengklaim pertumbuhan kita sudah efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa membeberkan data statistik yang menunjukkan betapa ‘hebatnya’ kinerja ekonomi kita. Pengangguran susut menjadi 7,14%, padahal tahun-tahun sebelumnya double digit. Penduduk miskin yang dientaskan dari 2009 ke 2010 berjumlah 1,5 juta jiwa, atau dari 14,1% menjadi 13,3%.

Data-data itu bak mantra yang meneror rasionalitas kita akan fakta masih centang-perenangnya kehidupan rakyat. Hanya terbilang jam sejak pemerintah merilis turunnya angka kemiskinan, di Jepara, Jawa Tengah, enam nyawa anak melayang setelah terpaksa memakan tiwul karena orang tua mereka tak sanggup membeli beras yang harganya membubung.

Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh. Tapi, di alam nyata, pertumbuhan nyaris tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Baca selanjutnya…

Sistem Anggaran Kejar Tayang

24 Desember 2010 Tinggalkan komentar

Sumber: MediaIndonesia.Com

SETIDAKNYA ada dua penyakit kronis pengelolaan anggaran negara. Pertama, tingkat penyerapan yang tidak pernah maksimal. Kedua, penyerapan besar-besaran di akhir tahun bak sinetron kejar tayang.

Berbagai langkah, katanya, sudah dilakukan. Tetapi, tabiat buruk yang bersifat menahun itu tidak kunjung bisa dibereskan.

Itu pula yang bakal terjadi pada APBN Perubahan 2010. Tingkat penyerapannya diperkirakan hanya 91%, atau lebih rendah 1% jika dibandingkan dengan penyerapan tahun lalu yang mencapai 92%. Baca selanjutnya…