Arsip

Posts Tagged ‘Belanja’

Alternatif Cara untuk Menjamin Kewajaran Usulan Belanja

16 November 2008 14 komentar

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Pada tataran praktis, penilaian kewajaran tersebut umum dilakukan dengan membandingkan perkiraan belanja hasil perhitungan dari SKPD dengan perkiraan belanja hasil perhitungan model regresi sederhana yang menghubungkan variabel beban kerja dengan total kebutuhan belanjanya.

Ada banyak kritik yang muncul. Diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. GIGO: Garbage in Garbage Out. Data yang digunakan adalah data masa lalu. Bila pada data tersebut telah ada mark-up, maka nilai belanja hasil prediksi model pun cenderung telah termasuki unsur-unsur mark-up tersebut.
  2. Tidak menjamin menghasilkan prediksi total belanja yang paling efisien. Bila karena satu dan lain hal, suatu aktivitas dapat dipersingkat atau digantikan aktivitas lain, atau dihilangkan, maka hasil perhitungan manual akan lebih efisien dibandingkan dengan perkiraan model regresi. Mengapa? Karena aktivitas di dalam model sudah tidak dapat diubah, kecuali bila dilakukan penghitungan ulang.
  3. Pengelompokan kegiatan yang relatif umum. Umum terjadi bahwa kegiatan yang diberi nama sama atau mirip tetapi dilaksanakan oleh dua atau tiga SKPD yang relatif berbeda akan cenderung berbeda. Akibatnya, pengelompokkan kegiatan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kemiripan nama kegiatan.

ALTERNATIF

Adakah alternatif cara untuk menjamin kewajaran usulan belanja?

Baca selanjutnya…

Beda Belanja Barang dengan Belanja Modal

11 September 2008 1 komentar

Bendahara Kementerian/Lembaga sering mengeluh karena SPM yang diajukan ke KPPN tidak bisa cair seluruhnya. Menurut bendahara, tagihan untuk honor tim tidak bisa dicairkan karena tidak sesuai akunnya. Honor tim pengadaan modal dalam DIPA masuk ke dalam belanja modal. Sementara menurut pihak KPPN honor tim harus masuk ke dalam belanja barang. Gara-gara perbedaan persepsi ini menyebabkan SPM tidak bisa cair.

Sebenarnya dalam PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sudah didefinisikan perbedaan belanja barang dan belanja modal secara jelas. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Baca selanjutnya…

Prediksi Pendapatan Daerah dari Total Belanja Daerah Tahun Lalu

4 Juli 2008 15 komentar

Hingga saat ini bahan bacaan tentang konsep, permasalahan dan solusi pengelolaan keuangan daerah yang detail, spesifik,  dan kontekstual dengan peraturan terkini masih sangat minim. Ini merupakan peluang bagus untuk mendiskusikannya untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di daerah.

Berangkat dari latar belakang tersebut dan dimotivasi oleh pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Erika di link ini, kami dari swadayaMANDIRI mengajak para tamu dan pemerhati masalah keuangan daerah untuk mendiskusikannya. Pertanyaan pembuka untuk diskusi adalah materi yang disampaikan oleh saudari Erika berikut ini.

Saya mau tanya bahwa ada teori yang mengatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) tahun lalu dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu dapat memprediksi Belanja Daerah (BD) tahun sekarang. Namun BD tahun lalu tidak dapat memprediksi DAU dan PAD tahun lalu.

Bagaimana menurut anda? Sebenarnya saya sudah mencari dari buku-buku, namun belum mendapatkan jawabannya, dan saya harap anda dapat memberikan jawaban kepada saya.

Sebelumnya terimakasih banyak

Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan

29 Februari 2008 29 komentar

ABSTRAK. Pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal berbeda dengan pengalokasian belanja pemeliharaan untuk aset tetap yang dihasilkan dari belanja tersebut (Bland & Nunn 1992)z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja modal berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintahaan daerah di Indonesia setelah otonomi daerah dilaksanakan. Besaran belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dipengaruhi oleh pendapatan sendiri.

A. LATAR BELAKANG

Syukriy AbdullahPelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah.[1] Sebelumnya penentuan alokasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (incremental) tanpa merubah jenis atau pos belanja (line-item). Sistem ini disebut sistem anggaran berimbang dan dinamis (line-item and incremental budgeting). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).[2] Baca selanjutnya…

Output based Budgeting

7 Februari 2008 12 komentar

output_based_budgeting_anggaran_berbasis_kinerjaApakah dasar untuk menentukan besar kebutuhan belanja sebuah kegiatan? Ini pertanyaan penting karena sumberdaya (dana) terbatas, tetapi harapan terhadapnya tak terbatas. Oleh karenanya, cara terbaik harus dicari dan diterapkan sehingga penganggaran di sektor publik juga sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu: menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sumberdaya (dana) terbatas.

Pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentunya juga pada Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan dua (2) cara untuk menentukan besar kebutuhan belanja sebuah kegiatan, yaitu: Baca selanjutnya…

Determinan Besar Usulan Belanja Kegiatan

12 Januari 2008 4 komentar

Mengapa besar usulan belanja suatu kegiatan berbeda-beda? Perbedaan besar usulan belanja sebuah kegiatan paling tidak ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini:

* Perbedaan jenis kegiatan. Perbedaan jenis kegiatan akan cenderung menyebabkan perbedaan pada besar usulan belanja. Umumnya, besar usulan belanja kegiatan pelatihan akan berbeda dengan besar usulan belanja kegiatan pembangunan. Kegiatan pelatihan dan kegiatan pembangunan adalah dua jenis kegiatan yang berbeda.

* Perbedaan target kinerja yang hendak diwujudkan. Besar belanja kegiatan A yang menargetkan 30 orang trampil akan berbeda dengan kegiatan pelatihan B yang menargetkan 50 orang trampil. Besar usulan belanja kegiatan C pun akan berbeda dengan kegiatan A jika target kinerja kegiatan C hanyalah “30 orang peserta paham”. Mengapa, karena trampil tidak sama dengan paham!

* Perbedaan langkah-langkah penyelesaian kegiatan yang bersangkutan. Pada umumnya, semakin banyak langkah yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka biaya pelaksanaan kegiatan tersebut pun cenderung meningkat. Baca selanjutnya…