Archive

Posts Tagged ‘BPK’

Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

8 Juli 2011 2 komentar

MONEV !

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari perencanaan. Monev perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bila memang monev perlu dan penting, mengapakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum juga meningkat? Bagaimanakah kinerja monev di lingkungan pemerintaan daerah? Dapat dikatakan bahwa kinerja monev masih rendah. Beberapa permasalahan pada aspek monev adalah sebagai berikut:

1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja.
Indikasi:
• LAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
• Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
• Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.

Baca selanjutnya…

Opini atas Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

21 Maret 2011 2 komentar

Download: Opini Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Pemeriksa

Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK). Hasil pemeriksaan keuangan adalah: pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini didasarkan pada kriteria:

  1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
  2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
  4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Bagaimana cara agar kualifikasi opini pemeriksa atas Laporan keuangan Daerah atau SKPD dapat ditingkatkan?

Download materi: Opini atas Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Penghargaan dan Sanksi untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Reward and PunishmentAPBD Kabupaten / Kota adalah kekuatan besar untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, Daerah harus mampu meningkatkan kualitas perencanaan tahunannya. Sementara di sisi yang lain, kita juga harus meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Namun sayangnya pengelolaannya masih relatif kurang baik. Salah satu indikasinya adalah hasil Audit BPK. Perkembangannya cukup membahayakan. Jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP, yaitu opini terbaik dari BPK, justru menurun dari 21 daerah pada tahun 2004 menjadi hanya 8 daerah tahun 2008.

Adapun jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga turun dari 249 daerah tahun 2004 menjadi 137 daerah tahun 2008. Opini ini setingkat lebih rendah dari opini WTP.

Akan tetapi, LKPD yang mendapatkan opini tak memberikan pendapat (disclaimer) justru naik dari 7 daerah tahun 2004 menjadi 120 daerah tahun 2007. Opini BPK ini menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD.

Salah satu kunci untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Reward and Punishment (RnP). Kita membutuhkan sebuah Sistem RnP yang dapat menjadikan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah kebutuhan dan bukan lagi sekedar kewajiban. Info penting. Baca selengkapnya

Kedudukan Peraturan BPK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Suatu Pendekatan Yuridis Formal)

21 Oktober 2008 8 komentar

Maksum
Staf pada Direktorat LABH, Ditama Binbangkum

bpk.go.idAmandemen UUD 1945 dan Paket tiga UU Keuangan Negara memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional.

UU No. 15 Tahun 2006 mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh BPK antara lain untuk membuat Peraturan BPK yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baca selanjutnya…

Hasil Pemeriksaan BPK atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan

12 Juli 2008 1 komentar

Adakah permasalahan dalam  penetapan alokasi dan penyaluran dana perimbangan? Bila ada, apakah permasalahannya? Apakah temuan dan rekomendasinya?

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta penerimaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2006 dan Semester I TA 2007.Sehubungan dengan mandat tersebut, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I 2007 kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden, melalui Surat Ketua BPK No. 15/S/I-IV/03/2008 tanggal 10 Maret 2008. Baca selanjutnya…