Arsip

Posts Tagged ‘DPRD’

Catatan Ringkas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

1 Mei 2010 9 komentar

Bersama Kita Bisa

Apakah tujuan dasar dari pembahasan LKPj? Dalam PP 3 Tahun 2007 diatur bahwa pembahasan LKPj akan menghasilkan sebuah Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan

Bagaimana agar rekomendasi DPRD dari analisis LKPj dapat efektif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang? Secara umum, jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: Baca selanjutnya…

Analisis LKPj

18 April 2010 10 komentar

MARET – APRIL 2010 ini masih musimnya pembahasan LKPj  2009. Diharapkan DPRD dapat merumuskan rekomendasi atau catatan-catatan kritis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Banyak yang harus dikaji untuk menghasilkan rekomendasi yang mantab. Gambar berikut menyajikan salah satu aspek yang harus dikaji, yaitu: cara penyusunan dan cara penyajiannya. Mohon koreksiannya ya.

Penilaian Kualitas Penyusunan dan Penyajian LKPj

Bagi yang akan melakukan analisis LKPj, slide berikut menjelaskan apa yang dikaji, bagaimana mengkajinya, apa koridor dan tips analisis LKPj?. Silahkan didownload “untuk dikembangkan lebih lanjut”. Semoga bermanfaat. MERDEKA !

http://www.ziddu.com/download/19056291/Perumusan_Rekomendasi_LKPj_Oleh_DPRD.ppt.html

Mohon maaf, karena file-nya diupload ke ziddu.

Mengapa DPRD cenderung berperilaku koruptif?

24 Maret 2009 3 komentar

Banyak sudah anggota DPRD yang tersangkut masalah korupsi. Mengapa DPRD cenderung berperilaku koruptif? Apakah orang baikpun akan cenderung menjadi koruptif jika telah menjadi anggota DPRD?

Mohon kesediaannya untuk mengikuti jajak pendapat berikut.  Selain itu, kami juga sangat membutuhkan kritikan pada substansi pertanyaan dan jawabannya. Kritik tersebut akan digunakan untuk perbaikan jajak pendapatnya.

Catatan: hasil dari jajak pendapat ini adalah milik kita semua.

Akuntabilitas Wakil Rakyat Masih Rendah

20 Juni 2008 3 komentar

Sudah semakin baikkah akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya? Rekomendasi apa yang perlu diterapkan hingga akuntabilitas DPRD dapat ditingkatkan?

Oleh: Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Polhankamnas, Bappenas

Kajian ini bertujuan menyusun indikator demokrasi, terutama akuntabilitas wakil rakyat/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap para pemilih (konstituen) mereka. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab akuntabilitas anggota DPR; serta mengajukan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut. Baca selanjutnya…

Beberapa Permasalahan Umum dalam Perencanaan APBD

5 April 2008 5 komentar

rangkaian kotak masalah Masihkah upaya perbaikan kualitas perencanaan APBD bernilai strategis? Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah.

Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Korupsi APBD: Antara Stempel dan “Stempel”

24 Februari 2008 Tinggalkan komentar

Syukriy AbdullahKasus stempel palsu di salah satu UPTD SKPD Provinsi Aceh yang menyeruak beberapa hari ini sesungguhnya bukan hal baru (serambinews.com) Jikapun ada yang terkejut, barangkali hanya kaget: kenapa harus diekspos begitu luas? Karena hal ini sudah biasa terjadi, khususnya sejak otonomi daerah dilaksanakan pada awal tahun 2001.

Ada beberapa alasan mengapa pada masa otonomi daerah praktik korupsi semakin menyebar. Pertama, aturan pelaksanaan keuangan daerah yang menghapus ruang untuk alokasi non-budgeter. Artinya, semua pengeluaran daerah harus dicantumkan dalam APBD. Oleh karena itu, tidak ada anggaran untuk memberikan sumbangan atau sedekah kepada “pengamen” dan “pengemis” yang datang ke kantor-kantor. Untuk mensiasati ini, cenderung dilakukan manipulasi terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran. Pengunaan stempel palsu salah satu contohnya. Baca selanjutnya…

Tag:,

Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik

10 Februari 2008 26 komentar

Oleh: Syukriy Abdullah
Kebijakan autonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2002; Halim & Abdullah, 2006). Perubahan ini juga berimplikasi pada kian besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah.

Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran dinyatakan oleh Keefer & Khemani (2003), Mauro (1998a, 1998b), dan Tanzi & Davoodi (2002). Baca selanjutnya…

Tag:,

Wakil Rakyat yang Jauh dari Rakyat

28 Desember 2007 Tinggalkan komentar

Pasca-Orde Baru sudah dua kali Indonesia menyelenggarakan pemilu. Tiap kali pemilu usai, wajah lama di Gedung MPR/DPR digantikan wajah baru. Pergantian itu selalu disertai harapan baru, kehidupan lebih baik.

Sayangnya, harapan memang tak bisa dengan mudah menjadi kenyataan. Setidaknya itulah yang dirasakan Kamto, pedagang nasi goreng asal Kebumen, Jawa Tengah. “Siapa pun yang kepilih sepertinya kok sama saja. Dari dulu ya gini-gini aja. Malah sekarang ekonomi tambah sulit, apa-apa jadi mahal,” ujarnya, Kamis (20/12) di Jakarta.

Sejak tahun 1994 ia berjualan di kompleks Gedung MPR/DPR. Ia adalah saksi ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung itu menuntut Presiden Soeharto turun. Ia ada di sana ketika para presiden baru dilantik. Ia juga ada di sana ketika berbagai kebijakan yang menyangkut nasib negeri ini diputuskan. Baca selanjutnya…

Tag: