Arsip

Posts Tagged ‘IPM’

Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)

23 Februari 2015 1 komentar

Apakah IKraR? IKraR adalah Indeks Kesejahteraan Rakyat. IKraR dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejah-teraan Rakyat Republik Indonesia. Diluncurkan pada: 21 Maret 2012, oleh HR. Agung Laksono. IKraR digunakan untuk mengukur: 1). tingkat kesejahteraan rakyat; 2). keberhasilan pembangunan yang inklusif; dan 3). ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia.

Selengkapnya pada slide berikut ini. Semoga bermanfaat 🙂

Iklan

Peta Menuju HDI

1 Mei 2014 1 komentar

Capaian HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu Daerah kabupaten/kota merupakan hasil gotong royong dari semua pihak, terutama SKPD dan masyarakat itu sendiri. Tiap SKPD memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian HDI (IPM). Kontribusi SKPD dapat dilihat dari pilihan kegiatan yang dilaksanakannya. Sebaiknya, penilaian kontribusi SKPD itu tidak disandarkan hanya pada nama kegiatan, tetapi dari “rantai nilai” yang ditunjukkan oleh indikator kegiatannya.

Slide berikut ini menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan variabel HDI (IPM) melalui substansi indikator kinerja dari kegiatan yang dimulai dari output (keluaran) kegiatan. Slide ini juga menjelaskan keterkaitan antara variabel makro di tingkat daerah dengan variabel mikro di tingkat SKPD.

Slide yang disampaikan ini masih bersifat draft. Karenanya, masih sangat terbuka untuk kritikan dan masukan konstruktif. Namun demikian, sebagai langkah awal, mudah-mudahan materi di slide berikut dapat memberi inspirasi bagi Daerah dan SKPD.

Empat Paradoks Perekonomian Indonesia

26 Maret 2011 1 komentar

paradoks

Menurut A Prasetyantoko, (m.kompas.com, 3 Maret 2011) ada empat paradoks Perekonomian Indonesia. Pertama, paradoks pertumbuhan. Pada 2010 pertumbuhan mencapai 6,1 persen, kuartal II mencapai 6,6 persen. Ekonomi yang tumbuh memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, benarkah kesejahteraan meningkat?

Dilihat dari pendapatan per kapita, itu mungkin terjadi, tetapi kesenjangan juga semakin lebar. Indeks Gini yang mengukur tingkat distribusi pendapatan cenderung meningkat, sementara indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan perbaikan berarti (peringkat ke-108 pada 2010). Maka, pertumbuhan ekonomi di satu sisi menimbulkan kesenjangan di sisi lain. Secara sektoral, telekomunikasi, jasa, perdagangan, dan keuangan tumbuh pesat, tetapi manufaktur, pertambangan, dan pertanian justru semakin menyusut.

Kedua, paradoks daya saing. Meskipun kaya sumber daya alam dan manusia, daya saing Indonesia tidak meningkat signifikan. Menurut survei indeks daya saing dunia, peringkat kita memang meningkat ke posisi ke-44 tahun 2010, tetapi sejatinya tak ada perubahan mendasar dalam kemudahan menjalankan usaha di Indonesia.

Baca lebih lanjut: Empat Paradoks Perekonomian Indonesia

Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Sumber: Laporan Khusus kompas.com, Kamis, 10 Maret 2010

… dipersempit

Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budget) atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan.

Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN.

Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.

Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB. Data Bappenas, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal nyaris stagnan, bahkan tumbuh negatif.

Mari baca lebih lanjut: Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin

Jumlah Penduduk kian Mengerikan

Sumber: Editorial Media Indonesia

Padat ...!

SALAH satu ancaman yang kian nyata, tapi diabaikan bangsa ini, ialah ledakan penduduk. Sensus Penduduk 2010 yang hampir seluruh datanya sudah masuk menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta jiwa.

Padahal, perkiraan sebelumnya menyebutkan jumlah penduduk Indonesia 2010 sekitar 234 juta orang. Itu berarti terjadi kelebihan penduduk dari perkiraan hingga 4 juta orang.

Dengan demikian, dalam kurun sepuluh tahun terakhir jumlah anak bangsa bertambah sekitar 35 juta orang. Atau, saban tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan jumlah penduduk Singapura.

Jika pertumbuhan penduduk itu gagal dikendalikan, pada 2100 bukan tidak mungkin jumlah orang yang mendiami negeri ini mencapai 1 miliar.

Yang lebih mengerikan lagi, 60% penduduk kita berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari total luas Indonesia. Komposisi tersebut tidak berubah jika dibandingkan dengan kondisi 40 tahun lalu.

Baca selanjutnya…

Daerah bakal Meraih Insentif Bila Mampu Naikkan IPM

9 November 2008 1 komentar

Sumber: Menkokesra

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai 2009. Insentif yang diberikan nantinya dalam bentuk kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ada dua indikatornya kenapa daerah dapat insentif. Pertama: IPM termasuk dalam itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan. Yang kedua, kenaikan PAD dari tax ratio. Insentif nantinya dalam bentuk DAU," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo seusai seminar Perkuatan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Mengantisipasi Krisis Finansial Global di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mengatakan, jika IPM dan tax ratio naik, pemerintah akan mengaitkan kedua hal itu dengan Indeks Kemahalan Konsumsi (IKK) untuk menentukan formula DAU. Karena setiap IKK masing-masing daerah berbeda. "Seperti Aceh dan Yogyakarta, itu kan beda," ujarnya.

Baca selanjutnya…