Arsip

Posts Tagged ‘Kebijakan’

Memilih Kebijakan Bunuh Diri

Metro TV View

Kebijakan utk Bunuh Diri !

PEMERINTAH memutuskan untuk menghapus semua bea masuk untuk produk pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadi krisis pangan menyusul ancaman kegagalan panen di beberapa sentra produksi yang bisa mempengaruhi stok pangan nasional.

Sepintas langkah itu baik untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Namun kebijakan untuk membebaskan semua bea masuk produk pangan merupakan kebijakan bunuh diri. Memang kebijakan itu dalam jangka pendek bisa menyelamatkan kita dari krisis pangan, namun untuk jangka panjang mematikan pertanian di dalam negeri.

Pemerintah selalu keberatan dikatakan hanya mementingkan pencitraan. Namun banyak kebijakan yang dikeluarkan hanya berorientasi kepentingan jangka pendek dan tidak mempertimbangkan akibat buruk yang akan terjadi di masa depan.

Kebijakan penghapusan bea masuk produk pangan jelas merupakan langkah untuk mengendalikan angka inflasi. Pemerintah khawatir kalau inflasi sampai melonjak tinggi dianggap gagal mengelola perekonomian.
Baca selanjutnya…

Iklan

Kembali pada Jalan Ekonomi Konstitusi

Oleh: Hendri Saparini, Pengamat Ekonomi, Anggota Pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Dalam sebuah seminar yang digelar minggu lalu, penulis diminta memberikan pandangan tentang pengelolaan ekonomi nasional menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Seminar tersebut hanyalah satu dari sekian banyak forum yang digelar karena semakin banyak kalangan resah terhadap pembangunan ekonomi yang justeru menghasilkan ketergantungan, ketertinggalan, kemiskinan, dan kesenjangan.

Bukankah dalam pembukaan Konstitusi UUD 1945 jelas disebutkan bahwa tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa?

Setiap negara pasti akan mengelola ekonomi sesuai konstitusinya. Negara yang menekankan pada peran negara akan memiliki kebijakan ekonomi yang sejalan dengan paradigma tersebut. Negara yang memilih untuk mempercepat penyerahan peran negara kepada swasta juga akan tercermin pada pilihan kebijakan ekonominya. Baca selanjutnya…

Peranan Jaringan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

12 Desember 2010 8 komentar

Oleh: Firmanzah, PhD

Pemikiran anak bangsa untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif telah menjadi diskusi dalam berbagai forum publik. Banyak pihak mengulas dan memberikan kritik kepada pemerintah untuk membangun kebijakan yang mendorong ekonomi inklusif.

Keterbatasan pendanaan untuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, suku bunga kredit modal kerja yang masih tinggi menjadi hambatan dalam implementasi berbagai kebijakan ekonomi yang inklusif.

Tulisan ini mengulas perspektif potensi jaringan sosial yang kita miliki dibandingkan mengulas berbagai kelemahan yang menjadi hambatan. Penulis ingin mengulas potensi jaringan sosial yang kita miliki sebagai modal sosial yang selama ini sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Jaringan sosial ini memberikan kontribusi bagi daya saing produk industri kita dan menjadi solusi bagi keterbatasan pemerintah dalam membenahi iklim industri dalam negeri yang kondusif.

Baca selanjutnya…